Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadikan kepemimpinan Amerika Serikat sebagal mediator dalam berbagai perundingan damai di Timur Tengah kembali menemui kegagalan.Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung Iebih dari setengah abad ini, Amerika Serikat selalu berkeinginan menjadi pendamai. Hai ini teriihat pada 1918-1919 (masa Presiden Wilson), telah menjadi peristiwa pertama intervensi politik Amerika Serikat ke Timur Tengah, berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah. Sehingga sampai saat ini dalam setiap politik Iuar negerinya Amerika Serikat tidak pernah menghilangkan perhatiannya terhadap kawasan Timur Tengah termasuk dalam proses perdamaian Israel-Palestina.Tesis ini diawali dengan menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina, perundingan damai yang pernah dilakukan hingga pada Peta Jalan Damai, serta pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun penghambat yang menyebabkan kegagalan dari impiementasi Peta Jalan Damai ini tidak tertepas dari faktor keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dikarenakan kuatnya loby Yahudi dan ketidaktegasan Amerika Serikat sendiri. Disamping itu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi adaiah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah, meningkatnya aksi kekerasan dan aksi pro dan kontra dalam pemerintahan kedua belah pihak yang bertikai.Dalam menjelaskan peran kepemimpinan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada Peta Jalan Damai penulis menggunakan teori dari John P.Lovell mengenai Leadership Strategy berdasarkan kapabilitas suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri disamping itu penulis juga merasa perlu menggunakan teori dari Vincent Ferraro and Ruth C. Lawson tentang teori Hegemonic Stability mengenai syarat status dominan tunggal untuk bisa menjadi hegemon di suatu kawasan. Peran Amerika menjadi mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, penulls menggunakan teori dari Marvin C. Ott tentang peran dari intervensi pihak ketiga. Sedangkan mengenai pengkategorian penyebab dari konflik yang berlangsung, penults berupaya memaparkan teori dari K.J. Hoisti yang menyebutkan bahwa konflik antara Israel-Palestina dikategorikan kepada konflik terotoriai terbatas, konflik yang diakibatkan oleh suatu negara untuk memepertahankan hak mereka dan konflik karena imperialisme terbatas.Penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang fazimnya disebut juga dengan deskriptif analisis. Data yang berhasil diperoleh lebih dominan beresal dari data sekunder.Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa faktor keberpihakan dari Amerika Serikat terhadap Israel merupakan faktor dominan yang bisa dikategorikan kepada faktor internal yang menjadi penyebab utamagagalnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam implementasi Peta Jalan Damai disamping faktor eksternal lain: sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah; meningkatnya aksi kekerasan; serta aksi pro dan kontra dalam pemerlntahan kedua belah pihak yang juga ikut mempengaruhi."

"Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sarat akan konflik dan salah satunya adalah konflik Israel-Palestina. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut kemndian meneniukan titik terang. Pihak Israel dan Palestina bersedia berunding untuk pertama kalinya dan melahirkan Kesepakatan Oslo pada September 1993. Dalam proses perandingan tersebut, Amerika Serikat berperan sebagai fasilitator sebagai upaya menjaga perdamaian dunia. Sayangnya pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus sehingga mengalami stagnansi di awal tahun 1997.Melihat fakta ini, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton berinisiatif menghidupkan kembali proses perandingan dengan mengupayakan suatu proposal perdamaian bagi kedua belah pihak. Pada perundingan damai kali ini, Amerika Serikat tidak hanya sebagai fasilitator namun berperan lebih aktif sebagai mediator yang berusaha mencari suatu kesepakatan bersama. Amerika Serikat sebagai pihak penengah melainkan. proses negosiasi yang kemudian menghasilkan Wye River Agreement Kaput-man AS untuk terlibat dalam proses perundingan dipengarahi oleh faktor-faktor tertentn yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal Amerika Serikat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset, yaitn: Mengapa Amerika Serikat memainkan peran sebagai mediator dalam proses perundingan damai Israel Palestina di Wye River?Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan waktu dari awal 1997, berkaitan dengan masa administrasi kedua Clinton dan dimulainya kembali proses perundingan damai hingga dihasilkannya Wye River Agreement pada Oktober 1998.Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan beberapa tahapan untuk menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan Amerika Serikat dalam perundingan damai Israel-Palestina di Wye River. Yaitu dengan menganalisa luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton dengan melihat penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri AS serta pelaksanaan kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, Amerika menggunakan instrumen politik luar negeri berapa diplomasi publik dan bantuan luar negeri. Kemudian penulis menjabarkan proses negosiasi yang dilaksanakan para pejabat pemerintah AS hingga menghasilkan Wye River Agreement. Terakhir, penulis menggambarkan peran aktif AS sebagai mediator dalam perundingan Wye River.Berdasarkan sistematika penelitian yang telah diuraikan secara singkat di atas, penulis menyimpulkan bahwa: peran mediasi Amerika Serikat dilandaskan pada strategi global AS dan sebagai penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh administrasi Clinton. Kemudian sistem internasional yang berciri multipolar dan kondisi regional Timur Tengah dimana terjadi konflik Israel-Palestina menjadi faktor.The Mediation Role of the United States of America in the Israeli-Palestine Peace Process in Wye River (1998) Middle East is described as the region full of conflicts and one of them is the Israeli-Palestine conflict. The conflict that has been going on for years finally comes to a solution. The Israeli and the Palestine have both agreed to meet and settle the conflict by signing the Oslo Declaration of Principles in September 1993. In the peace process, the United States acted as a facilitator in a way to keep the world peace. However, the implementation of the Oslo Treaty did net succeed well and came to a dead end in early 1997.

Seeing the fact, the United States during the Clinton administration had initiated to bring back the peace process on the right track by endorsing a peace proposal. In the recent peace process, the United States has actively participated as a mediator in making the final peace talk resolution. The United States has conveyed a negotiation process to both parties which resulted in the Wye River Agreement The U.S government decision to be involved in the peace process is influenced by several factors drawn from its external and internal environment Due to this point of view, the writer raises a research question: Why the United States of America participates as a mediator in the Israeli-Palestine peace process in Wye River peace talk?

The writer has determined the research range from early 1997, related to the second Clinton administration and the beginning of the reactivation of the peace process to the result ofthe Wye River Agreement in October 1998.

In order to answer the research question raised above, the writer will explain the answer in a few steps. That is to analyze the United States foreign policy during Clinton administration by examining the implementation of the foreign policy principles and the United States national interest in the Middle East. In order to reach the snccess of the peace talk, the U.S. government utilizes the instrument of public diplomacy and foreign aid. Next, the writer will elaborate the negotiation process conducted by the U.S_ government officials to result in the Wye River Agreement. Last, is to describe the active role of the United States as the mediator in the Wye River peace talk

Based on the systematically explanation above, the writer has come to conclusion that the mediation role of The United States is based on-the U.S. global strategy and the foreign policy principles set by the Clinton administration. Then the international system of multipolarity and the regional condition in the Middle East where the conflict occurs are considered as the dominant external factors. While keeping the U.S. national interest in the Middle East, especially the oil asset and the intensive Jewish lobby within the body of the U.S. government are the dominant internal factors. Those factors are above have influenced the mediation role of the United States of America in the Israeli-Palestine peace process in Wye River (1998)."

"Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya."

"Skripsi ini membahas pengaruh pemerintahan konservatif Likud di Israel terhadap konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dalam kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2003. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai analizing tools dalam skripsi ini adalah teori konflik, konsep konservatif, dan teori zionisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konservatif Likud di Israel memegang teguh prinsip zionisme yaitu menciptakan Eretz Yisrael atau Tanah Israel di Palestina. Untuk mewujudkan citacitanya tersebut, Pemerintahan konservatif Likud membangun pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Selain itu, Pemerintahan Likud tidak mau berkompromi masalah Jerusalem. Bagi Likud, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi. Konservatisme Likud telah membawa pengaruh terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan Likud mengubah landasan perdamaian land for peace menjadi land for security. Perubahan landasan ini telah meminimalisasikan jalur perundingan sebagai upaya perdamaian sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, landasan land for security telah meningkatkan tingkat eskalasi konflik dengan penggunaan instrumen kekerasan dan bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina.

---

The focus of this graduation project is the impact of the Likud conservative government in Israel against the conflict betwen Israel and Palestine that accured in the 1996 to 2003. Theoretical framework that would be used as analizing tools this research are theory of conflict, conservative concepts, and theory of Zionism. The Research is a qualitative with descriptive analyzing. The conservative Likud in Israel took for granted the Zionism that is to establish Eretz Yisrael or the Land of Israel in Palestine. To reveal thus goal, Likud goverment built the Jewish settlements in the occupied territories even. In addition, the Likud Government would not compromise for the Jerusalem status. For Likud, Yerusalem is such not undivided and absolutly belong to Israel. Likud conservatism has brought theinfluence of the Israel-Palestinian peace process. Likud Government has changed the base line of peace process from "Land for Peace" into "Land for Security". This alteration has minimized the negotiation path as a way to create peace. Hence the agreement is unreachable. In addition to Land for Security has increased theconflict escalation within coercion instrument."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perdamaian Israel-Palestina dari perspektif feminis multikultural dengan menfokuskan pembahasan pada partisipasi perempuan Israel. Pandangan feminisme secara umum berasumsi bahwa perempuan dinilai lebih damai dibanding dengan laki-laki, serta kesetaraan gender secara alami mendukung kebijakan yang mengarah kepada perdamaian. Meskipun demikian Israel yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di kawasan Timur Tengah dengan level 72 berdasarkan Global gender gap index 2016 masih menghadapi konfrontasi militer dengan Palestina hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi feminis dan fakta-fakta yang terjadi di Israel dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dari Miles dan Huberman dan menggunakan teori perdamaian feminisme Brock Utne. Tesis ini menemukan bahwa terdapat tiga hambatan dalam partisipasi perempuan Israel sebagai peace maker pencipta perdamaian , yang pertama diskriminasi perempuan dalam politik dan dalam gerakan perdamaian yang disebabkan oleh dominasi patriarki dalam masyarakat Israel yang militer sentrik, yang kedua diskriminasi terhadap perempuan Mizrahi yang disebabkan oleh dominasi perempuan Ashkenazi dan yang terakhir hambatan dari nilai tradisional Yahudi yang menghambat aktivitas perempuan dalam ruang publik. Kata kunci: Perempuan Israel, proses perdamaian, Israel-Palestine, feminis multikultural.

---

ABSTRACTThis thesis is conducted to explore Israel Palestine peace process from multicultural feminism perspective by enlightening Israeli women participation. Feminism generally assumes that women are inherently more peaceful than men and gender equality will naturally support policy that lead to peace. Nevertheless Israel whose highest level of gender equality in Middle East Region with level 72 based on global gender gap index 2016 , still face military confrontation with Palestine until recent day. The contradiction between feminist assumption and facts that occurred in Israel is analyzed by using qualitative method and descriptive analysis approach of Miles and Huberman and using Brock Utne rsquo s feminist peace theory . This thesis finds that there are three obstructions in Israel women participation as peace keeper, first is women discrimination in politic and peace activism caused by domination of patriarchy in military centric society, second is Mizrahi women discrimination caused by Ashkenazi women domination and the last obstruction comes from Jewish traditional value that constrain women activity in public realm.Keywords Israeli women participation, peace process, Israel Palestine, multicultural feminism."

"Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan bagian dari sejarah yang dimiliki Timur Tengah. Di antara konflik-konflik yang terjadi, konflik Israel-Palestina merupakan konflik terlama dan belum sepenuhnya terselesaikan, Terobosan sangat signifikan yang dilakukan Israel dan PLO dalam konteks proses perdamaian di Timur Tengah ketika mereka mengadakan Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) dan Kesepakatan Oslo II (28 September 1995). Namun, proses perundingan itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, baik dalam proses awal perjanjian maupun sampai pada tahap implementasi hasil kesepakatan.Melihat fakta ini, PLO di bawah kepemimpinan Yasser Arafat bersama pejabat-pejabat senior PLO berupaya melakukan proses diplomasi dengan pihak Isarel, yang akhirnya menghasilkan Kesepakatan Oslo I dan II. Peran PLO dalam Kesepakatan tersebut, tidak terlepas dan tujuan PLO yang fungsinya berubah dari pembebasan Palestina menjadi pembangunan sebuah negara yang berdampingan dengan Israel. Alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut telah berubah dari perjuangan militer menjadi diplomasi aktif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset yaitu Bagaimana peranan PLO melalui jalur diplomasi aktif dalam Perjanjian Oslo I dan II ?Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu metode studi kasus untuk memaparkan upaya-upaya PLO dalam proses perundingan tersebut serta faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya proses perundingan damai di Oslo. Yaitu dengan menganalisa upaya PLO dalam perundingan damai dengan Israel, serta sikap Israel terhadap proses perundingan tersebut. Kemudian proses awal perundingan hingga tercapainya Kesepakatan Oslo I dan II. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, PLO menggunakan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi aktif melalui mekanisme negosiasi. Terakhir, penulis menggambarkan peranan PLO sebagai aktor perunding yang terlibat aktif pada Perjanjian Oslo I dan II.Berdasarkan sistematika penulisan yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran PLO dalam perjanjian Oslo I dan II dilandaskan pada tujuan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan serta mendirikan Negara Palestina Merdeka.

---

The conflict between Israel and Palestine is part of the history of the Middle East. Among the many conflicts that have occurred in the Middle East, the Israeli-Palestine conflict is the longest conflict, which has not completely been solved. The significant breakthrough in the context of the peace process in the Middle East, however, are made by Israel and PLO in Oslo Agreement I (September 13, 1993) and Oslo Agreement II (September 28, 1995). However, the agreement process did not run smoothly as had been expected, both in the initial process of the agreement and in the stage of its implementation.

From the beginning, PLO under the leadership of Yasser Arafat along with his senior officials had launched diplomatic initiatives with Israel, which led to Oslo Agreement I, and U. The role the PLO played in the Agreement was closely related to the PLO goals whose functions had changed from Palestine liberation to the development of a state in co-existence with Israel. The tools to achieve that goal have been changed from military struggle to active diplomacy. From what has been described above, the writer put forth the research question, i.e. what is the role of PLO through active diplomacy-in Oslo Agreement I and II?

To answer the above research question, the writer has adopted qualitative methodology, i.e. case study method to make clear the efforts of the PLO in the agreement process as well as the factors and constraints which had influences on the peace process in Oslo. This is done by analyzing PLO efforts in the peace process with Israel, the Israeli attitude toward the peace process and then the initial process of the agreement up to the achievement of Oslo Agreement I and IL In the resolution of Israeli-Palestine conflict, the PLO has adopted a foreign policy instrument in the form of active diplomacy through negotiation. In the last part, the writer has described the role of the PLO as an active actor in Oslo Agreement I and II.

Based on the above description, the writer has come to the conclusion that the role of the PLO in Oslo Agreement I and II was based on the goal to end the Israeli- Palestine conflict by means of negotiation and to establish an Independent Palestine State."

"Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina di masa Pemerintahan Clinton II (periode 1996-2000). AS menyadari bahwa dunia semakin multipolar dan interdependen, tak ada satu negara mana pun yang mampu sendirian menentukan segala sesuatunya. Mengingat AS selama ini aktif dalam perumusan terms of peace di Timur Tengah sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima oleh negara-negara Arab, dukungan yang aktif terhadap Israel dan disisi lain AS juga menginginkan dukungan dan kerjasama negara-negara sekutu terhadap kepentingan strategis akan kebutuhan minyak di Timur Tengah.AS mencoba menerapkan empat skenario strategi untuk mengamankan "kepentingan politis" tersebut, yaitu: Pertama, membangun pengaturan bersama di kawasan Teluk. Kedua, memperkuat usaha-usaha untuk mengendalikan proliferasi berbagai senjata pemusnah massal (weapon mass-destruction). Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi. Keempat, memanfaatkan berbagai kesempatan baru dalam usahanya mencapai situasi damai dan aman dalam proses perdamaian dan keamanan Arab-Israel.Sebagai negara dengan kekuatan terbesar di dunia dan pemimpin di dalam masyarakat internasional, maka Clinton ingin menciptakan, mendukung dan memimpin persekutuan bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga yang memajukan kepentingan nasional AS dan kepentingan bersama para mitra internasional AS.Akhir dari Perang Dingin menampilkan Clinton kepada adanya suatu peluang bersejarah untuk memperbarui dan meluaskan persekutuan AS dengan membangun Eropa yang damai, tak terpecah-belah, dan demokratis. Yakni, dengan membentuk suatu masyarakat bangsa-bangsa Asia dan Timur Tengah yang lebih stabil, lebih terbuka dan demokratis, seperti yang dilakukan di Eropa. Ditegaskan pula oleh Clinton, bahwa dalam mewujudkan tujuannya lebih di tekankan kepada demokrasi daripada penggunaan kekuatan militer, namun, selalu siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk mempertahankan kepentingan nasional AS.Namun, sesuatu hal yang tak akan pernah berubah, AS akan terus mempertahankan, bahkan dengan segala cara, hegemoninya di berbagai kawasan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor; Pertama, minyak, seperti diketahui 25% suplai minyak dunia berasal dari Timur Tengah dan kawasan ini menyimpan 2/3 cadangan minyak dunia. Jika suplai minyak Timur Tengah berhenti, maka tidak hanya memperburuk ekonomi AS sendiri, melainkan dapat mengulang resesi ekonomi dunia di tahun 1930-an. Kedua, faktor geostrategis kawasan Teluk antara Asia Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan Dimana AS memandang kepentingannya di wilayah ini sudah cukup dalam dan lama, sehingga AS tidak akan dengan mudah mundur dan menyerahkan begitu saja kepada negara lain yang ikut berkepentingan di wilayah tersebut.Dalam tujuan nasionalnya, AS mempunyai minat serius dalam menyelesaikan perdamaian yang adil, menyeluruh dan kekal dalam konflik Timur Tengah, dalam hal ini memastikan kesejahteraan/kesehatan dan keamanan Israel, membantu negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, dan menjaga kestabilan harga minyak pada harga yang pantas. Strategi AS mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan mengadaptasi karakteristik wilayah di Timur Tengah dalam pencapaian tujuan perdamaian dan stabilitas kawasan."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001.Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS.Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut.Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat."

"Sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948, bangsa Palestina hidup dalam penjajahan dan penindasan. Karena terns mengalami penindasan, maka rakyat Palestina pun bangkit melawan. Mereka kemudian mendirikan organisasi-organisasi perlawanan guna melawan penjajahan yang di lakukan oleh Israel. Perlawanan tersebut pada awalnya dilandasi oleh semangat kebangsaan (Nasionalisme) dan paham-paham seperti sosialis-marxis, yang sekuler. Tahun 1960-an tercatat munculnya organisasi-organisasi seperti Arab Nationalist Movement (ANM) yang di pimpin oleh George Habbash, dan Palestine Liberation Organization (PLO) pads tahun 1964 yang dipimpin oleh Ahmad Syuqairi.Dengan meredupnya popularitas PLO sebagai sebuah organisasi terbesar di Palestina, muncullah Hamas sebagai rival utama PLO. Hamas kemudian kian popular di mata rakyat Palestina. Masa depan bangsa Palestina yang tidak menentu, pemerintahan PLO yang korup, membuat rakyat palestina kemudian bersimpati dengan apa yang diperjuangkan oleh Mamas. Maka puncak dari itu semua adalah sebuah hal yang tidak di duga-duga khususnya oleh dunia Internasional,-dimana ketika itu Hamas memenangkan secara mutlak pemilu yang diadakan secara demokratis pads tanggal 25 Januari tahun 2006, dimana llamas mengalahkan Fatah secara telak.Kemenangan Hamas ini kemudian direspon dengan negatif terutama oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa (UE). Hal ini disebabkan Hamas selama ini telah di bed citra yang buruk sebagai sebuah organisasi teroris. Ditolakya perjanjian Oslo 1993 (Declaration of Principles) oleh Hamas, dilakukannya berbagai aksi born jihad yang inenewaskan banyak warga Israel oleh Hamas, menyebabkan Israel dengan keras menolak dan menentang kemenangan pemilu llamas walaupun terbukti demokratis. Bagi Israel, Hamas adalah teroris, garis keras, fundamentalis, ekstrim, dan radikal. Karenanya, Hamas hares dihancurkan. Disamping itu Hamas juga mempunyai agenda untuk mernusnahkan Israel. Hamas juga tidak mau mengakui Israel sebagai sebuah negara.Oleh karena pets konflik yang kian merumit, maka pasca kemenangan gerakan Hamas pada pemilu tahun 2006, perdamaian di Palestina menjadi semakin jauh dad harapan. Bukan di sebabkan oleh Mamas yang keras kepala tidak mau berdarnai, tapi karena Israel juga tidak pemah mau berubah. Seandainya PLO yang memenangkan pemilu pada saat itupun perdamaian hakiki belum tentu akan terwujud. Hamas siap berdamai dan meletakkan senjata, asalkan keadilan ditegakkan. Perdamaian yang halaki adalah apabila penyelesaian atas konflik yang berlarut-larut itu dapat diiakukan secara adil dan komprehensif, sehingga dapat di terima oleh semua pihak. Bukan sebalikaya, hanya menguntungkan satu pihak saja.

---

Since the state of Israel was created in 1948, the Palestinians have been living under colonization and oppression. This condition makes them rise and fight against the colonizers and oppressors. They, then founded organizations in opposition to the Israel. The opposition was in the beginning based on the spirit of nationalism and other isms like socialism, marxism; the secularism. In 1960s rose the opposing organizations like the Arab Nationalist Movement (ANM) led by George Habbash, and in 1964 the Palestine Liberation Organization (PLO) led by Ahmad Syuqairi.

By the weakening popularity of the PLO as the biggest organization in the Palestine, rose Hamas as the first competitor against the PLO. Hamas gains more and more popularity from the Palestinians. The uncertainty of the Palestinian future, corruption in the government of PLO, turn the Palestinians to the Hamas. As the result of their support for the Hamas was the unpredictable event when llamas became the absolute winner against al-Fatah in the general election held democratically on January 25, 2006. This Hamas big victory was internationally unpredicted.

The Hamas victory, how ever, was responded negatively mostly by the Israel, the U.S.A., the British, and the United Europe (UE). To them the Hamas is no other than a bad organization; as a terrorist organization. The Hanias's rejection upon the Oslo Agreement 1993 (The Declaration Of Principles), the suicide bombings that killed many Israelis, cause the Israel reject strongly the victory of the llamas in the election, though democratically held. For the Israel, the llamas is terrorist, extreme loyalist, fundamentalist, and radicalist Therefore it must be crushed-up. On the other hand the llamas also has the agenda to terminate the Israel. The Hamas, similary never acknowledge the Israel as a state.

In the post general election 2006 in which the llamas got its absolute victory peace will fall short of expectations due to aggravating conflicts. It is not only because of the stubborn llamas who are not willing to negociate but also the Israel who will never change their position. Even if the PLO had won the general election 2006 the real peace might not be achieved. The Hamas are ready to negociate and to cease fire on condition that justice is in store. The real peace will be achieved if the peace making process is held comprehensively and justily and be agreed by all parties."