Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narkotika/psikotropika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya maka Narkotika/Psikotropika diawasi secara intemasional maupun nasional. Secara intemasional, narkotika diatur dalam Singe! Convention on Narcotic Drugs 1961 dan psikotropika diatur dalam Convention on Psychotropic Substances 1971, sedangkan secara nasional, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Bahan baku untuk narkotika/ psikotropika masih harus diimpor dari beberapa negara antara lain Jarman. United Kingdom, USA, Switzerland, India, China dan Iainnya. Oleh karena itu Pemberian Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, sebagai alat yang sah masuknya narkotika/psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian narkotika/psikotropika di jalur legal.Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika merupakan suatu sistem dengan indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber daya manusia pelaksana serta Kerjasama dan koordinasi. Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/psikotropika masih terdapat beberapa masalah antara lain Waktu penyelesaian Surat Persetujuan Impor belum sesuai dengan ketentuan, laporan realisasi setiap kali impor yang diterima dari importir belum sesuai ketentuan dan masa berlaku Surat Persetujuan Impor telah habis sebelum impor dapat terealisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika dengan indikator efektiftas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dan hubungan Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, ditinjau dari indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber Daya Manusia serta Kerjasama dan Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.Populasi penelitian yaitu industri farmasi yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masih aktif memproduksi obat jadi Narkotika/psikotropika. Penetapan sampel secara accidental yaitu Industri Farmasi dan pedagang besar farrnasi importir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika pada periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2004, sebanyak 30 industri farmasi. Metode yang digunakan adalah Metode Survei, dengan penyebaran kuesioner yang berisi pemyataan tertutup untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Skala Likert( Jawaban terendah dengan nilai 1 dan jawaban tertinggi dengan nilai 5).Analisis data menggunakan program SPSS 11,5. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa variabel Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan hasil positif. Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan impor Narkotika/Psikotropika. Dengan analisis Koefisien Determinasi dan uji regresi menunjukkan bahwa Sistem Pemberian Persetujuan Impor NarkotikatPsikotropia berpengaruh kuat terhadap Pelaksana Pemberian persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.Dari ketiga indikator tersebut, indikator Kerjasama dan Koordinasi mempunyai kontribusi paling kecil, hal ini menjelaskan bahwa kerjasama dan koordinasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peleksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/ psikotropika dalam rangka Pengendalian Napza di jalur legal.

---

Narcotics drugs 1 psychotropic substances are used in order to medical and scientific purposes, but in other side can be misused if not accompany by comprehensive monitoring and controlling. Considering loss which generating of hence, narcotics drugs 1 psychotropic substances monitoring and controlling are conducted both nationally and internationally. Internationally, narcotics drugs are regulated on Single Convention on Narcotics Drugs 1961 and psychotropic substances are regulated in Convention on Psychotropic Substances 1971. Nationally, narcotics drugs are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 22 Year 1997 on Narcotics and Psychotropic substances are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 5 Year 1997 on Psychotropic.

In order to produce finished product contained narcotics drugs 1 psychotropic substances, raw material of narcotics drugs I psychotropic substances must be imported from other countries, like Germany, United Kingdom, USA, Switzerland, India, China, etc. Approval Import Authorization of narcotics drugs I psychotropic substances, is one of the way to monitor and control narcotics drugs J psychotropic substances in licit way, because it is a legal means in entering narcotics drugs I psychotropic substances to medical and scientific purposes. Conducting Import Authorization issue of narcotics drugs 1 psychotropic substances represent a system with indicators of procedure and conditions, human resource and also cooperation and coordination.

Problems in conducting import Authorization approval of 'narcotics drugs I psychotropic substances for example time of issuing Import Authorization yet pursuant to, report of import realization not yet according to the rule and effective period of Import Authorization have used up before import can be realized.

This research is conducted to explain the implementation of Import Authorization approval of narcotics drugs 1 psychotropic substances, in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination. Indicators of evaluation criteria are indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, flattening, responsiveness and accuracy and relation/link to a system of Import Authorization approval of Narcotics drugs I Psychotropic substances in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination.

The population is pharmacy industry and wholesaler that have given Import Authorization of narcotics drugs 1 psychotropic substances at period 1 January 2001 until 31 December 2004. The Using of the method is Survey Method with some questionnaires to measure perception of respondents to variable of research by Likert Scale (lowest answer is 1 and highest answer is 5).

Data is analyzed by SPSS 11.5. Based on descriptive associative analysis, have gotten result as followed: Correlation between variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances with variable of implementation import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances is very high. Variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances have an effect on strength correlation to Implementation of Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances.

Indicators of cooperation and coordination have lowest contribution, this explain cooperation and coordination must be increased to support implementation Import Authorization approval of Narcotic drugs/Psychotropic substances in order to control narcotics drugs, psychotropic substances and addictive substance in licit traffic."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang pelaksanaan psiko-religius dengan pertaubatan dan mengetahui pengaruh dalam membina mental pasien pecandu narkotik dan zat adiktif di Pesantren Nurul Jannah Cikarang Bekasi. Konsep taubat digunakan sebagai terapi yaitu dengan meakkukan pendidikan terpadu untuk meningkatlcin kesadaran dan kesungguhan meninggalkan penggunaan napza, sehingga dapat sembula secara fisik dan mental.Taubat sebagai psiko-religius memiliki tiga indikator umum yaitu: pertama An-Nadamu (penyesalan) yang memiliki ciri-ciri Bari penyesalan antara lain: menagis, takutlkhawtir/cemas {khauf), merenung, mengaharap-harap camas (raja ), mengutarakan kepada orang lain. Kedua keinginan berhenti (berjanji untuk tidak mengulangi doss) dan yang ketiga adalah pembuktian.Bari penelitian terhadap proses pertaubatan di Pesantren Nurul Jannah Cikarang Bekasi diketahui bahwa proses pertaubatan yang dilakukan adalah sesuai dengan konsep-konsep taubat. Serta dari basil wawancara kepada enam pecandu napza yang telah bertaubat dengan proses pertaubatan di Pesantren Nurul Jannah Cikarang Bekasi diketahui adanya pengaruh dalam upaya membina mental pecandu napza Sehingga dapat dikatsakan dalam studi kasus ini bahwa proses peratubatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Jannah telah sesuai dengan konsep taubat dan sangat berpengaruh terhadap upaya membina mental pecandu napza.

---

ABSTRACT

The goal of this research is to know well and analyte about the work of psycho-religy by doing forswear method (Konsep Taubat) and to know the influence factor to recover the user of drug and narcotic in Pesantren Nurul Jannah Cikarang Bekasi. Religy therapy which is being an alternative wa to cure the users. And it is more success than others method there are many concepts in Islam to recover the users, One of them is forswear ( Taubat ) method.. This method is using particular education or Islamic curriculum to recover the users from eddicted drug ang get a way from Cher community in order to cure both psycho or mentality.

Forswear method as one of the psycho-religy which are involved into three general indicators, they are: An-Nadamu (Regreting) which has specific indicates such as they are crying, scared, frighteny, anxious (Khan ),they are restless in hoping something, (raja') , they will try to express their feeling to some one else. The second, they really want to quite and promise not to do it again (they will promise not to repeat their sin) and the finally they will prove their promise).

From the research we know that the forswear method which is done in Nurul Jannah is suitable with forswear concept it self. From the interview of six users who has already recovered, they proved that The influences of this method is reality successful to cure the users event psycho or mentality."

"Angka penyalahgunaan NAPZA terutama pada remaja dan dewasa awal terlihatmeningkat tajam. Melihat fenomena di alas maka diperlukan upaya penanggulanganyaitu rehabilitasi. Sayangaya harapan program ini untuk menjadikau korbanpenyalahgunaan NAPZA dapat menjalani kehidupannya lebih optimal kurangtercapai. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa angka kekambuhan NAPZA cukuptinggi yaitu 43,9 % (Pattinson, 1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekambuhan pada korban penyalahgunaan NAPZA adalahsugesti sebanyak 28,35 %, pengaruh tcman sebanyak 19,40 %, perasaan malu, rasabersalah, tidak berguna sebanyak14,92 %, gangguan psikiatrik/ stres sebanyak 10,45%, kurang dukungan orang tua dan anggota keluarga yang lain masing-masingsebanyak 8,96 %, sakit fisik dan kurang dukungan teman masing-masing 4,48 %.Faktor lain yang juga berpeluang menyebabkan kekambuhan/ relapse pada korbanpenyalahgunaan NAPZA adalah usia awal penyalahgunaan NAPZA yang rata-rataadalah remaja, keinginan untuk coba-coba dan ikut-ikutan, prestasi yang menurun,kecanduan, depresi, dan tidak tuntasnya program rehabilitasi yang sebelumnya diikutioleh responden."

"Latar belakang: Demensia adalah sindroma klinis ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif dan defisit memori secara global. Pasien demensia 90% akan mengalami gejala perilaku dan psikologis. Pemberian obat psikotropika dipengaruhi oleh faktor dari pasien berupa gejalanya, faktor beban stres pelaku rawat, dan faktor tenaga kesehatan memberikan obat psikotropika jangka panjang.Tujuan: Mengetahui pengaruh pemberian modul psikoedukasi tentang obat psikotropika pada pelaku rawat dapat meningkatkan pengetahuan, menurunkan dan menghentikan obat psikotropika, menurunkan gejala, dan menurunkan distres pelaku rawat.Metode: Tahap persiapan dengan studi kualitatif untuk membuat modul psikoedukasi dan tahap kedua melakukan studi pre eksperimental (one grup pretes posttest study). Psikoedukasi diberikan dalam 2 minggu berturut-turut.Hasil: Terdapat 40 pelaku rawat pasien demensia dengan usia 41,3 (± 9,72) tahun. Pemberian psikoedukasi secara bermakna berhubungan dengan penurunan gejala dan penggunaan psikotropika, meningkatkan pengetahuan dan penurunan beban pelaku rawat. Pada akhir studi, 23% pasien dapat menghentikan penggunaan psikotropika dan sebanyak 62% pasien menurunkan dosis dan/atau jumlah obat psikotropika yang digunakan.Kesimpulan: Pemberian modul psikoedukasi pada pelaku rawat berhubungan dengan penurunan gejala pasien berhubungan dengan penurunan penggunaan obat psikotropika. Psikoedukasi juga meningkatkan pengetahuan pelaku rawat serta menurunkan beban pelaku rawat sehingga modul psikoedukasi ini dapat sebagai terapi tambahan pada pasien dengan demensia.

---

Background: Dementia is a clinical syndrome characterized by a decline in cognitive abilities and memory deficits globally. About 90% of patients experience behavioral and psychological symptoms. The use of psychotropic drugs is influenced by the patient symptoms, burden of the caregiver, and the habit of health workers.

Objective: To determine the effect of psychoeducation modules to caregivers to increase knowledge, decrease of psychotropic drugs, reduce symptoms and burden of caregivers.

Methods: There are 2 steps of studies. The first was a qualitative study to create psychoeducation module and the second was to conduct a pre-experimental study (one group pretest-posttest study). Psychoeducation is given in 2 consecutive weeks.

Results: Fourty caregivers of dementia patients aged 41.3 (± 9.72) years. The psychoeducation modules is associated with decreasing symptoms and the use of psychotropic drugs, increasing knowledge and decreasing the burden of caregivers. At the end, 23% of patients were able to stop using psychotropic drugs and 62% of patients reduced their dose and/or the amount of psychotropic drugs.

Conclusion: The psychoeducation modules to caregivers is associated with a decrease of patient symptoms and the use of psychotropic drugs. Psychoeducation also increases the knowledge of the caregiver and decreases the burden of the caregiver so that this psychoeducation module can be an additional therapy for patients with dementia."

"Kasus penyalahgunaan NAPZA khususnya NAPZA suntik mengalami peningkatan. Kecenderungan peningkatan tersebut tercermin dalam peningkatan kasus NAPZA suntik di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arti dan makna pengalaman mantan pengguna dalam penyalahgunaan NAPZA suntik di Kota Palembang. Desain penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Wawancara mendalam digunakan dalam pengumpulan data. Hasil wawancara direkam menggunakan tape recorder, data diolah dalam bentuk transkrip verbatim dan dianalisis menggunakan metode Colaizzi. Penelitian menghasilkan sembilan tema sesuai tujuan khusus yaitu: alasan menggunakan NAPZA suntik diklasifikasikan menjadi alas an pertama kali dan alasan tetap menggunakan; respon yang timbul setelah menggunakan NAPZA suntik yaitu respon personal dan respon orangtua; persepsi terkait efek samping dan bahaya yaitu mempunyai nilai lebih dan mempunyai dampak buruk; makna menggunakan NAPZA suntik yaitu makna selama menggunakan dan makna setelah sembuh; dan harapan terhadap dukungan pihak terkait yaitu dukungan pihak kepolisian, petugas kesehatan dan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan NAPZA suntik merupakan kebiasaan yang harus segera dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Perawat spesialis komunitas sebagai salah satu tenaga profesional dibidang kesehatan mempunyai peran dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yaitu upaya primer, sekunder dan tertier."

"Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan usaha. UU Perlindungan Konsumen bukan merupakan pengaturan yang pertama kali memberikan perlindungan bagi konsumen, namun diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. UU Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau, namun pada praktek masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi sehubungan beredarnya psikotropika golongan IV di Indonesia. Skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dimana metode ini akan berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh disertai analisis mendalam. Skripsi ini berfokus kepada peredaran psikotropika golongan IV di Indonesia ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur; dan pengawasan Pemerintah terhadap peredaran psikotropika golongan IV, serta analisis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait peredaran psikotropika secara illegal. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap peredaran psikotropika diperlukan pengawasan yang baik oleh Pemerintah dan Kepolisian untuk saling berkoordinasi serta peran masyarakat untuk aktif apabila menemukan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran.

---

The Law Consumer Protection Number 8 Year 1999 is the rule to give protection for consumer in business activity. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, is not the first rule for consumer protection, but there are other related rules which is The Law Number 23 Year 1992 on Health, and that has been changed with The Law Number 36 Year 2009. The law Health of Number 36 Year 2009 states that pharmaceutical preparations must be safe, secure, beneficial, have a standard and affordable. However, in reality we still find violations happen related to circulation psychotropic drugs class IV.

This thesis will use normative juridical research methods, and then data analysis on this thesis will use qualitative methods that result descriptive data and explain data with deep analysis. This thesis focus about circulation Psychotropic Drug Class 4 reviewed with legislations and control The government for Psychotropic Class 4 and analysis about the violations made by the seller related trading illegal psychotropic.

The results suggested that for the control for trading psychotropic especially class 4 in Indonesia, the Government and police need good coloboration and communication, and need active role of citizen if they find the violations of the sellers."