Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan melihat fakta bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 1996, 1999 dan 2002 mengalami perubahan fluktuatif yang tajam. IPM yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang harus terpenuhi bagi setiap manusia. Perubahan fluktuatif IPM tersebut terjadi secara nasional dan ditingkat provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia tersebut.Mengacu pada berbagai penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh UNDP maupun institusi lain, disampaikan bahwa pembangunan manusia tersebut merupakan fungsi dari indikator perekonomian, indikator pembiayaan pembangunan manusia, indikator kemiskinan, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. 3ika dikaitkan dengan fluktuatif indikator IPM yang terjadi di Indonesia, kemungkinan diakibatkan oleh perubahan fungsi/faktor tersebut. Tesis ini akan melakukan pelacakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan serta besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi arah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dimasa datang. Penelitian inl secara khusus dilakukan untuk wilayah studi kabupaten/kota di Provinsi Bali.Untuk mencapai tlujuan tersebut, akan disusun 3 (tiga) model ekonometrik;a yang akan diregresikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serta pada 2 (dua) wilayah pembangunan di Provinsi Bari. Diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat menjelaskan faktorfaktor yang rriiempengaruhi IPM yang "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistik". Hasil regresi menunjukkan, pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Masing-masing faktor tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk setiap model dan pada setiap wilayah studi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian.Dengan mengetahui kontribusi tersebut, maka rekomendasi kebijakan untuk dijadikan strategi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu: (a) kebijakan peningkatan persentase anggaran pembangunan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan publik berada dipemerintah; (b) kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi suatu keharusan; (c) peningkatan perturribuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi sebagal sumber pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pengeluaran rumah tangga (pada pengeluaran non makanan sektor pendidikan dan kesehatan), pengeluaran pemerintah per kapita, serta kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam mengukur dan menganalisa digunakan data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 19 kabupaten/kota pada periode 2008 s/d 2012. Analisa data menggunakan metode efek tetap (Fixed Effext). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik IPG di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah per kapita dan serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit, mikro, kecil dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel-variabel bebas, yakni 0,0170 untuk variabel pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan, 0,012245 untuk variabel pengeluaran pemerintah serta 0,011526 untuk kredit mikro, kecil dan menengah.

---

This study aims to analyze how much influence household spending (at the expense of non-food sectors and health education), government spending per capita, as well as micro-credit, small and medium-sized commercial banks and rural banks granted to the Gender Development Index (GDI). Used in measuring and analyzing time series data (time series) and a cross (cross section) over 19 districts / cities in the period of 2008 s / d 2012. Analysis of the data using fixed effects (Fixed Effext). The use of this method can explain the differences in the characteristics of IPG in each district / city in Central Java.

Results of this study showed a significant relationship between the pattern of consumption / household expenditure, government expenditure per capita and as well as micro-credit, small and medium enterprises against the Gender Development Index in Central Java. From the analysis showed that all independent variables associated positively and significantly with the IPG. Government expenditure per capita shows the smallest contribution, while credit, micro, small and medium showed the greatest contribution to the IPG. The amount of influence is shown by the coefficient of the independent variables, namely 0.0170 to variable household spending education and health sectors, 0.012245 to 0.011526 variable government spending as well as to credit for micro, small and medium enterprises."

"ABSTRAKThis research study examines income disparity among 25 districts in West JavaProvince and its impact to human development index. The tools of analysis areWilliamson Index, Klassen typology, and Regression Model using panel data.Based on Williamson Index, we found that disparity of gross regional domesticproduct per capita among districts in West Java is relatively high (>0,5) buttended to decrease over the period of 2001-2007.Klassen typology shows that West Java can be classified into four types: highgrowth and high income, high income but low growth, high growth but lowincome, low growth and low income. In period 2001-2007, most of the districtshave same pattern of growth.Estimation using fixed effect with cross section weights method could be appliedto examined the impact of independent variables consist of education aspects,health aspects, personal income aspects and demography aspect to humandevelopment index. It reveals that number of junior school, the ratio betweennumber of teachers to number of students in junior high school, number of PublicHealth Center, gross regional domestic product per capita, and density ofpopulation could significantly affected to Human Development Index.

---

ABSTRAKTesis ini membahas disparitas indeks pembangunan manusia antar 25kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang dilakukanmenggunakan teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Regresidata panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2001-2007 di wilayahProvinsi Jawa Barat terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di atas 0,5 dengankecenderungan yang semakin menurun. Hasil analisis Tipologi Klassenberdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besaradalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terusmaju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapakabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dan daripengujian dengan melakukan regresi data panel dengan metode Fixed Effectdiketahui Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilanvariabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM diWilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikanberpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolahlanjutan pertama, variabel rasio jumlah gruru terhadap murid tingkat sekolahlanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita sertavariabel kepadatan penduduk."

"Perempuan menjadi tulang punggung keajegan budaya Bali yang tersohor hingga seberang lautan. Peluh dan air mata mereka menjadi simbolisasi banyaknya energi yang dituangkan dalam merawat budaya, adat, dan tradisi sebagai warisan turun-temurun. Namun, senapas dengan pemikiran Susan Moller Okin, hal yang dirawat itu justru seringkali menjadikan perempuan sebagai objek penerima pola-pola subjugasi. Perempuan Bali memikul budaya patrilineal yang dianut oleh komunitas desa adat dengan kekhasan adanya keberlanjutan garis keturunan dari pihak laki-laki. Kondisi sosial ini menjelma menjadi tekanan bagi tiap perempuan Bali agar mengaktualisasikan fungsi seksual dan reproduksinya untuk melahirkan keturunan. Sing Beling, Sing Nganten, merupakan pandangan kultural yang mendorong perempuan untuk membuktikan kesuburannya pada kondisi pranikah—bahwa ia mampu hamil dan memberikan keturunan sebagai aspek krusial pada masyarakat Bali. Dengan mengadopsi pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Martha Craven Nussbaum, penelitian ini berupaya untuk membuktikan bahwa pandangan kultural Sing Beling, Sing Nganten mencederai kapabilitas integritas atas tubuh perempuan Bali. Sebagai penelitian kualitatif dengan metode cultural context yang dielaborasi bersama kajian literatur dan wawancara mendalam, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sing Beling, Sing Nganten menjadi salah satu diantara banyaknya pandangan lokal yang mencederai kapabilitas integritas atas tubuh perempuan Bali demi tujuan tunggal fungsi seksual dan reproduksi bagi keperluan pihak eksternal melalui cara-cara yang telah terkonstruksi.

---

Women have become the backbone of the preservation of Bali's renowned culture, a legacy that extends beyond the seas. Their sweat and tears symbolize the immense energy invested in nurturing culture, customs, and traditions as inherited legacies. However, echoing the thoughts of Susan Moller Okin, what is preserved often turns women into objects of subjugation. Balinese women bear the burden of the patrilineal culture adhered to by traditional village communities, characterized by the transmission of lineage through the male line. This social condition transforms into pressure for every Balinese woman to actualize her sexual and reproductive functions to produce offspring. Sing Beling, Sing Nganten is a cultural perspective that compels women to prove their fertility before marriage—that they are capable of conceiving and providing offspring, a crucial aspect in Balinese society. By adopting the capability approach developed by Martha Craven Nussbaum, this study aims to demonstrate that the cultural perspective of Sing Beling, Sing Nganten undermines the bodily integrity capabilities of Balinese women. As a qualitative research with a cultural context method elaborated alongside literature review and in-depth interviews, the results of this study show that Sing Beling, Sing Nganten is one among many local views that compromise the bodily integrity capabilities of Balinese women, reducing them to mere sexual and reproductive functions for external purposes through constructed means."

"Penelitian sederhana ini mencoba membahas faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Banten sebagai Propinsi yang belum lama berdiri, dimana sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan . hal yang sangat pokok dalam membangun suatu daerahlwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam membahas masalah sumber pembiayaan daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menggunakan data time series dan cross section tahun 1990 - 2002 dengan empat kabupaten dan dua kotamadya di wilayah Propinsi Banten. Untuk melihat perkembangan perekonomian Propinsi Banten, variabel terikat yang diambil adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggap sebagai indikator melihat keberhasilan suatu daerah dan variabel bebas yang mempengaruhi meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran twin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja dan investasi. Analisa yang digunakan dalam membahas penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan analisa fixed effect. Karena Propinsi ini bare berdiri ± 4 tahun sejak era reformasi, maka untuk melihat perkembangannya, kabupatenikota yang termasuk dalam wilayah Banten dilihat pada saat kabupatenikota sebelum dan setelah bergabung menjadi Propinsi Banten yaitu periode 1990-1998 sebelum dan periode 1999-2002 sesudah menjadi bagian Propinsi Banten.Hasil analisa menunjukkan bahwa pada periode 1990-1998 secara statistik semua variabel babas kecuali variabel pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam peningkatan PDRB. Ini berarti lima dari enam variabel yang dipilih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Pada periode 1999-2002 setelah otonomi mulai diterapkan terlihat ada perbaikan dimana, investasi mulai berpengaruh positif dimana awalnya negatif terhadap peningkatan PDRB, demikian halnya dengan pengeluaran rutin berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perkembangan perekonomian daerah Banten yang diwakili oleh peningkatan PDRB. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam membangun daerah/wilayah kabupaten/kota masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat, akan tetapi kiranya daerah harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada didaerahnya sendiri sebagai sumber pembiayaan ekonomi daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat menentukan. Untuk itu selain bantuan dari pusat yang semuanya merupakan kebijakan dari pusat, daerah harus ulet dan serius dalam menggali potensi asli daerah sendiri sehingga untuk ke depan bisa lebih mandiri membangun daerahnya."

"Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia ditandai dengan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah indikator penting dalam mengukur upaya untuk membangun kualitas dan kesetaraan kehidupan manusia. IPM terdiri dari empat faktor termasuk harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Dalam penelitian ini kami mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan IPM menjadi tiga kategori; daerah tinggi, sedang, dan rendah. Kami menggunakan analisis kluster untuk penelitian ini. Analisis klaster adalah salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok relatif yang disebut klaster. Salah satu metode analisis kluster adalah K-Means. Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok; daerah tinggi, daerah sedang dan daerah rendah. Kelompok pertama atau daerah rendah berisi 19 kota. Kelompok kedua atau area tengah berisi 381 kabupaten/kota. Kelompok ketiga atau daerah tinggi berisi 114 kabupaten/kota. Adapun beberapa cara atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan kemakmuran di Indonesia dengan terfokus pada langkah-langkah percepatan seperti menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah, memaksa anak-anak yang terpaksa bekerja-karena alasan ekonomi keluarga-untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah, menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi by name by address, dan lain-lain.

---

Human development progress in Indonesia is characterized by the increasing score of human development index (HDI). HDI is an important indicator in measuring efforts to build the quality and equity of human life. HDI consists of four factors including life expectancy at birth, school continuity, average of school continuity and expenditure per capita. In this research we classify Indonesia regency or city based on the HDI into three categories; high, middle, and low area. We use cluster analysis for the research. Cluster analysis is a class of multivariate techniques that are used to classify objects or cases into relative groups called clusters. One of the cluster analysis methods is k-means. The result of this research are divided into three groups; high area, medium area and low area. The first group or the low area contained 19 cities. The second group or the middle area contained 381 regencies/cities. The third group or the high area contained 114 regencies/cities. As for several ways or policies that can be implemented by the government to accelerate prosperity growth in Indonesia by focusing on accelerating measures such as attracting children who drop out of school to return to school, forcing children who are forced to work-due to family economic reasons-to stop working and return to school, making illiteracy eradication a village-based movement with a model of intervention by name by address, and others."

"Era globalisasi ditandai dengan adanya pertumbuhan perekonomian dunia yang tanpa batas, perubahan politik yang radikal dan inovasi teknologi yang tinggi. Bagi aparat pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan dan penggerak roda pembangunan maka ketiga hal tersebut perlu diantisipasi agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai yang digariskan dalam GBHN. Salah satu bentuk antisipasi di bidang kepegawaian adalah dengan meningkatkan kualitas aparat yang handal, profesional dan berdaya guna serta berhasil guna. Dalam upaya mendapatkan aparat tersebut, dari sekian banyak segi yang menentukan, salah satunya adalah segi perencanaan SDM. Namun demikian, di Jajaran Setjen Depdagri masih terdapat permasalahan, yaitu dalam penempatan pegawai baru. Di mana sering terjadi penolakan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Depdagri, akibatnya pegawai baru tersebut dipaksakan penempatannya pada organisasi lain yang dapat menampung. Selain itu dalam penentuan kualifikasi pendidikan, masih terjadi ketidaksesuaian. Atas dasar permasalahan tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja. yang berpengaruh terhadap kualitas aparat perencanaan SDM. Hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan SDM di lingkungan Setjen Depdagri dari aspek organisasi adalah forrrursi, jumlah personel, dan keterkaitan antar bagian, gaji, perumahan dan transportasi, metode dan prosedur kerja (waktu kerja, sumber informasi/data dan penanganan data), hubungan atasan dan bawahan serta perangkat pendukung. Dari aspek individu adalah pendidikan, ketranipilan, motivasi, loyalitas, kepatuhan, kreativitas, dan pengalaman perencanaan. Sedangkan dari aspek lingkungan adalah kondisi pasar tenaga kerja yang meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Berdasarkan temuan tersebut maka diupayakan peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana. Selain itu, dapat diambil kebijaksanaan strategis yang didasarkan pada misi yang jelas pada tiap aktivitas. Dengan demikian maka perencanaan SDM perlu dijalankan dengan menggunakan prosedur manajemen modern. Karena kesalahan perencanaan SDM ini akan berakibat pemborosan dan terhambatnya jalan pemerintahan akibat ditangani oleh personel yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Hal lain yang perlu ditinjau keinbali adalah keberadaan legalitas kepegawaian yang mengatur manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan Setjen Depdagri."

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan nama kelurahan di Kota Tangerang Selatan yang menggunakan kata pondok. Pendekatan toponimi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makna dari nama-nama kelurahan tersebut berdasarkan tiga aspek yaitu, makna kategorial, makna asosiatif, dan makna emotif (Nyström, 2016). Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat setempat serta, dari analisis berdasarkan kamus bahasa Indonesia dengan KBBI VI Daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan nama kelurahan didominasi oleh kategori tanaman, yang mencakup 8 dari 13 kelurahan, diikuti oleh kategori bangunan, tokoh, sejarah, dan harapan. Secara asosiatif, beberapa kelurahan berhubungan positif dengan aspek lingkungan dan sejarah, sementara yang lain memiliki asosiasi negatif terkait masalah kemacetan dan banjir. Dari aspek emotif, namanama kelurahan mencerminkan perasaan bangga dan nyaman dari masyarakat terhadap perkembangan infrastruktur dan lingkungan mereka, meskipun ada beberapa wilayah yang menghadapi tantangan emosional akibat masalah lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami latar belakang budaya dan sejarah penamaan kelurahan di Tangerang Selatan, serta memperluas pengetahuan tentang toponimi di Indonesia.

---

This study aims to examine the meanings behind the names of sub-districts in South Tangerang City that use the word "pondok." A toponymic approach is employed to identify and classify the meanings of these sub-district names based on three aspects: categorical meaning, associative meaning, and emotive meaning (Nyström, 2016). Data were obtained through interviews and direct observations with local residents, as well as analysis based on the Indonesian dictionary KBBI VI Online. The results of the study indicate that the meanings of the sub-district names are predominantly categorized as plant-related, encompassing 8 out of 13 sub-districts, followed by categories of buildings, notable figures, history, and aspirations. Associatively, some sub-districts are positively related to environmental and historical aspects, while others have negative associations related to traffic congestion and flooding issues. From an emotive aspect, the sub-district names reflect the residents' feelings of pride and comfort regarding the development of infrastructure and their environment, although some areas face emotional challenges due to environmental problems. This study contributes to the understanding of the cultural and historical background of sub-district naming in South Tangerang, as well as expanding the knowledge of toponymy in Indonesia."

"Sebagai sebuah landasan, infrastruktur memainkan peran penting bagi pembangunan manusia baik dari sisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari aksesibilitas infrastruktur dasar dalam mempengaruhi pembangunan manusia yang tergambar pada indeks pembangunan manusia serta komponennya yaitu usia harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per-kapita pada 34 provinsi di indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Dengan ketersediaan data yang ada, penulis mengambil lima jenis innfrastruktur yaitu proporsi masyarakat dengan akses elektrisitas, proporsi keluarga dengan sumber air minum layak, sanitasi layak, dan ruang hidup layak, serta rasio kepadatan jalan pada masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear dengan spesifikasi fixed effect. Penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas elektrisitas, sumber air minum layak, sanitasi layak, dan jalan memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia beserta komponennya. Variabel ruang hidup layak tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia dan komponennya, hal ini bertentangan dengan kerangka konseptual sehingga diperlukan study lebih lanjut.

---

As the foundation, infrastructure plays a vital role for human development in every aspect such as social, culture, politics, and economy. The purpose of this study is to know the impact of basic infrastructure accessibility on human development which is represented by human development index and its component that is the expectation of life, expected years of schooling, average years of schooling, and per-capita expenditure in 34 provinces in Indonesia between 2019 to 2022 period. With the availibility of existing data, the author took five types of infrastructure that is electricity (individual level), adequate source of drinking water (household level), adequate sanitation (household level), sufficient living space (household level), and road density in each province as well. Using linear regression methods with fixed effect specification, the study found that electricity access, adequate source of drinking water, improved sanitation, and road density have a positif impact on human development index and its components. Sufficient living space is not proven to have positive impact on human development index and its component, its not in line with the conceptual framework so further studies is needed."