Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak rakyat Amerika yang menilai negaranya sebagai model demokrasi. Meskipun masih banyak kekurangan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Amerika, namun masyarakat Amerika setuju bahwa fondasi menuju sebuah masyarakat yang demokratis telah dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang lainnya. Karena demokrasi Amerika masih jauh dari sempurna, banyak kalangan di Amerika memperdebatkan aturan permainan dalam pelaksanaan demokrasi ini.Konsep dasar dari demokrasi sebagai nilai dasar di Amerika adalah lahirnya suatu tatanan pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, pemerintah yang berdasarkan keinginan popular. Namun jika dilihat dari kacamata demokrasi, ada kecenderungan sistem pemilihan presiden melalui electoral college sedikit mengesampingkan beberapa esensi demokrasi, seperti kesamaan politik yang diterjemahkan dengan pemberian bobot suara yang sama: satu orang, satu suara.Namun sistem electoral college memang diterapkan sebagai kompromi politik yang dibuat oleh pendiri bangsa Amerika untuk memberikan bobot yang relatif lebih seimbang antara negara bagian besar dan kecil.Apapun sistem pemilihan yang diterapkan akan sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap proses dan pranata politik di suatu negara.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pemilihan presiden yang seringkali menciptakan kontroversi dalam pemilihan presiden. Pengamatan utama dalam tulisan ini dititikberatkan pada sistem electoral college.Tesis ini menggunakan metode penelitian dari sumber kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengkajiannya. Penulisan tesis ini melibatkan pengamatan sejarah dan kajian pranata-pranata.An Observation to the U.S. Presidential Election 2000: The Electoral College System as a Complementing Factor in American DemocracyMost Americans view the United States as a model democracy. Although there are still flaws in the American constitutional system and government structure, most Americans agree that the Constitution and other existing laws secure the foundations of a democratic society. Due to the imperfect nature of American democracy, many experts as well as the common people are still debating about the rule of the game in the application of democracy.

The basic concept of democracy as a core American value is the existence of a governing system that is by the will of the people, by means of popular support. But if we observe through the lenses of democracy, electing a president using the electoral college system tends to overlook several basic essence of democracy, namely that of political equality which supposed to provide an equal weight for each single vote cast: one person, one vote.

The electoral college system was adopted as a political compromise made by the founding fathers in America to provide a relatively equal weigh between the large and small states. Irrespective of the electoral system applied in a presidential election, it will influence the course which determines the people's confidence to the political process and institutions in a particular country.

The objective of this thesis is to study and identify the weaknesses in the existing presidential election system that often create controversies in the process. The focus of the study is on the electoral college mechanism. The research method used in this thesis was carried out through literature research and the qualitative approach was applied in its analysis. In order to understand the inter-linkages between the various aspects on this topic, the writing of this thesis used the historical and institutional perspectives."

"Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu dari elit politik ataupun dari pemegang kekuasaan untuk tetap dapat melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, di mana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya.

---

In this study, the publisher wants to discuss about the presidential election as a form of a democracy. As we all have known before, the Indonesia’s Presiden Election was previously done by the representative institution called Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), as the holder of sovereignty in Indonesia. The president election held by the MPR, constitutionally it is democracy. But, as we concern, not every member of the institution was elected by the election mechanism. There are also member which not have been elected by the election. This could cause the president election mechanism to be manipulated by the interest of some members of the institution in order to fulfill their needs, or by the authoritative government to continue their directionary. That’s why we need the direct election of the president as a democratitation effort of the president duty fill up. With the direct election, people could choose their president by their wants."

"Penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan mengenai pengaruh politik Kiai Langitan dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat atau santri pada pemilihan presiden langsung 2004 putaran I dan II, pasangan Wiranto-Wahid dan SBY-JK di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan ini adalah kansep kiai, kepemimpinan, patron-klien dan perilaku memilih.Metode penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner_ 3 informan untuk wawancara mendalam dan 20 informan untuk wawancara biasa. Studi dokumentasi untuk pengumpulan data sekunder. Di samping dua teknik pengumpulan data tersebut, yaitu kuesioner. Jumlah responden sebanyak 72 dari 150 kuesioner yang disebarkan. Kuesioner bertujuan untuk mengungkap pengaruh politik kiai pada pilpres langsung 2004 di Kecamatan Widang. Teknik analisis data adalah teknik reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengamhkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data secara selektif.Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa sebagian masyarakat di tiga desa (Mrutuk, Mlangi dan Widang) menentukan pilihan politiknya didasarkan atas pilihan politik kiai karena yang menjadi prioritas utama adalah faktor kewaro'an, dsamping fakor kharisma dan keilmuan. Sebagian yang tidak mengikuti pilihan kiai, karena tidak didasarkan atas hubungan patron-klien.Implikasi teoritik terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa sifat waro' yang yang dimiliki kiai Langitan menguatkan terhadap pola hubungan patron-client dan sifat kharismatik kepemimpinannya pada pemilihan presiden langsung 2004 di Kecamatan Widang.

---

This research will answer the research questions about political influence of kiai Langitan to influence political influencing of society or santri on direct election of president 2004 of the first and second around, Wiranto-Wahid and SBY-JK in Widang. The theoritical frameworks used to analyse the research question is kiai concept, leadership, patron-client dan voting behavior.

The approach used in this documentary is qualitative and quantitative approach The technic of collecting data is interview, study literature and questioner. Three inforrnan for indepth interview and twenty for structured interview. Study literature is the secondary of collecting data. Besides two technic, that is questioner_ The respondent is seventy two from one hundred an fivety respondent is propagated. The questioner intend to explore the political influence of kiss on direct election of president 2004 in Widang regency. The technic of data analysis is the technic of reduction data, data found will be analysed by organizing, classifying, grouping, throwing and instructing the data selectively.

The findings explain that some of society in three village (Mrutuk, Mlangi dan Widang) decide their political choesing is based on political choesing of kiai because of waro' factors, besaides charisma and knowledge factors. But some other are not based on patron-client relationship between kiai and society in Widang.

The theoritical implication in this research show that waro'factors and his charismatics leader on leadership type and patron-client relationship have been exist for Widang society on direct election of president 2004."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi LQ45 yang berbasis di Bursa Efek Indonesia dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus pada dua event nasional politik, yaitu: Hasil Pemilihan Presiden tahun 2009 (Quick Count) dan 2014 (Quick Count). Metode studi peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari setelah kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan dan perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return antara sebelum tanggal acara dan setelah tanggal event selama periode event window. Hasil penelitian menunjukkan berbagai signifikan abnormal return dari setiap peristiwa politik. Dan berdasarkan uji statistik, tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return antara sebelum dan pasca pemilihan presiden pada tahun 2009 dan ada perbedaan yang signifikan rata- rata abnormal return antara sebelum dan pasca pemilihan presiden tahun 2014.

---

ABSTRACT

---

This research is aimed to observe reaction of LQ45 based in Indonesian Stock Exchange to the national political events. This research is focusing on two national political events, which are: The Presidential Election Results in 2009 (Quick Count) and 2014 (Quick Count). The event study method is applied in this research, using eleven days length for window event period, five days before and five days after the event. The reaction is approximated by significant abnormal return and significant difference of average abnormal return between before event date and after event date during the event window period. The results show various significant of abnormal returns from each political event. Based on statistical test, there are no significant differences of average abnormal return between pre and post presidential election in 2009 and there are significant differences of average abnormal return between pre and post presidential election in 2014.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti atas adanya reaksi pasar modal di Indonesia terhadap peristiwa yang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden RI tahun 2014, yakni debat capres dan cawapres, dan pengumuman hasil (QC). Untuk membuktikan adanya reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut, digunakan metode Event Study yang sudah lazim digunakan dalam penelitian yang serupa. Dengan menggunakan data sampel dari saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45, dilakukan analisis terhadap pergerakan Cumulative Average Abnormal Return(CAAR), dan Average Trading Volume Activity(ATVA) dari data sampel tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada peristiwa pengumuman hasil QC terjadi peningkatan CAAR, dan ATVA secara signifikan. Jika dilakukan analisis lebih lanjut terhadap perubahan CAAR, dan ATVA dari saham-saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 berdasarkan kelompok industri sejenis, maka hasilnya menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dengan arah yang berbeda-beda.

---

This study aims to find evidence of the reaction of the capital markets in Indonesia related to the 2014 General Election of the President of the Republic of Indonesia with Presidential and vice-Presidential debates and announce the results of the Quick Count (QC). To prove the market reaction to these events, the Event Study method was used which is commonly used in related studies. By using a sample of data from company shares included in the LQ45 index, an analysis of the movements of Cumulative Average Abnormal Return (CAAR), and the Average Volume Trading Activity (ATVA) of the sample data was analyzed. The results of this study indicate that in the event of the announcement of QC results a significant increase in CAAR and ATVA. If further analysis is made in the changes of CAAR, and ATVA from company shares included in the LQ45 based on similar industry groups, the results indicate a significant change in different directions."

"Tesis ini membahas praktik pengemasan media sebagai suatu bentuk dialektika terhadap arena politik Indonesia pasca-Orde Baru, khususnya arena pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus Harian Kompas, tesis ini menunjukkan bahwa praktik pengemasan itu tidak dapat dilepaskan dari posisi dan peran pemilik sekaligus pendiri Harian Kompas melalui nilai dan gaya pemberitaan yang dibangunnya sebagai pedoman dalam melakukan praktik pengemasan di arena Pilpres 2014. Hal itu tidak lain untuk mempertahankan posisi dominan Harian Kompas di arena jurnalistik pasca-Orde Baru yang semakin kompetitif dan padat modal ekonomi sekaligus untuk membentuk opini publik mengenai kontestan Pilpres 2014 yang layak menjadi presiden Indonesia. Akan tetapi, kondisi demikian membuat dukungan terhadap Jokowi-JK yang dianggap sebagai figur yang humanis dan sejalan dengan nilai humanisme sebagai nilai pemberitaan Harian Kompas dilakukan secara implisit melalui strategi pengenaan simbolik yang memperkuat opini publik terhadap figur tersebut sebagai kandidat yang layak menjadi presiden dan wakil presiden.

---

This thesis describes the packaging practice of media as a dialectical form to the political field of post-New Order in Indonesia, particularly in the Presidential Election 2014's Field. Using the qualitative method, through a case study of Kompas Daily, this thesis show that the packaging practice of Kompas Daily cannot be separated from the position and role of both the owner and the founder through his news value and news style that he build up as a news guidance for packaging practice in Presidential Election 2014?s Field. The purpose was to maintain Kompas dominant position in the journalism industry in post-New Order era which was very competitive and capital-intensive, and also to shape public opinion about candidates of presidential election 2014 who deserves to be the next president of Indonesia. However, these conditions make support for Jokowi-JK which was regarded as a humanist figure and in line with the Kompas?s news value implicitly declared by the symbolic strategies that strengthening public opinion about these figures as appropriate president and vice president canditates. "

"Demokrasi yang mempromosikan nilai kesetaraan, keadilan, rasionalitas dan imparsialitas menghadapi tantangan yang bersumber dari praktik penggunaan kesalehan agama. Aktor politik yang bersaing dalam kontestasi politik melakukan komodifikasi dengan cara mengekstensifkan kesalehan mereka dalam praktik penggunaan bahasa. Media sosial salah satunya Twitter menjadi kanal ekstensi kesalehan mereka. Praktik komodifikasi ini menjadikan agama/kesalehan sebagai alat memenangkan kontestasi politik, termasuk kontestasi presiden dan wakil presiden 2019. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik komodifikasi ekstensi kesalehan aktor politik dalam kontestasi pemilihan 2019. Tujuan detail penelitian ini adalah: (1) Menemukan bentuk-bentuk komodifikasi ekstensi kesalehan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan Islam selama kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (2) Menggambarkan aspek-aspek kesalehan Islam yang dikomodifikasi oleh calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (3) Menggambarkan orientasi calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka. Penelitian ini menggunakan konsep Komodifikasi Mosco. Konsep ini menjadi pintu masuk dalam kajian ekonomi politik kritikal. Dengan pendekatan kualitatif dan metode Analisis Multimodalitas terhadap pesan kandidat calon presiden dan wakil presiden 2019, penelitian ini menemukan bahwa aktor politik melakukan komodifikasi ekstensi kesalehan dalam bentuk: Komodifikasi Developmentalisme Berbasis-Kesalehan, Komodifikasi ekstensi kesalehan personal-berorientasi sosial, komodifikasi ultra-nasionalisme Berbasis Islamisme, komodifikasi Negara-Sejahtera berdasarkan Islamisme. Penelitian menyimpulkan bahwa komodifikasi ini dengan komodifikasi kesalehan instrumental dalam politik Indonesia. Komodifikasi ini tidak menempatkan kesalehan sebagai tujuan. Sebaliknya, kesalehan sebagai alat untuk tujuan sebenarnya. Dalam kontestasi politik, komodifikasi ini memproduksi nilai tukar elektoral melalui ekstensi komoditas imaterial kesalehan yang berpotensi meningkatkan elektoral. Aktor politik melakukan Komodifikasi kesalehan instrumental melalui peneguhan kapital mereka dan mengasosiasikannya dengan komoditas imaterial kesalehan. Kapital mereka sebagai kandidat politik ber-interplay dengan kesalehan

---

Democracy that promotes the values of equality, justice, rationality, and impartiality faces challenges stemming from the practice of using religious piety. Political actors who compete in political contestations carry out commodification by extending their piety in the practice of language usage. Social media (in this case Twitter) transmit their piety extensions. This commodification practice makes religion/piety a tool to win political contestations, including the 2019 presidential and vice-presidential contests. This study aims to evaluate the practice of commodifying the piety extension of political actors in the 2019 election contestation. There are four objectives in this research. They are (1) to Find forms of commodification of the piety extensions of the 2019 president and vicepresident candidates in their messages containing the commodification of Islamic piety extensions during the 2019-presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (2) to describe aspects of Islamic piety commodified by the 2019 president and vice-president candidates during the 2019 presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (3) to describe the orientation of the 2019 president and vice-president candidates in their messages containing the commodification of piety extensions during the 2019 presidential election contestation period through the use of language on their Twitter accounts. This study uses the concept of Commodification introduced by Vincent Mosco. This concept becomes an entry point in the study of critical political economy, including the political economy of communication). By using a qualitative approach and the Multimodality Analysis method toward political candidate's postings, this study find that political actors commodify Islamic piety extensions which are categorized into four models. They are commodification of piety-based developmentalism, commodification of socialoriented personal piety, commodification of Islamism-based Ultranationalism, commodification of Islamism-based Welfare State. The study concludes that this commodification with the commodification of instrumental piety in Indonesian politics. This commodification does not place piety as a goal but as an instrument to their political goals. In a political contest, this commodification produces an electoral exchange rate through the extension of the immaterial commodity of piety that has the potential to increase electoral power. Political actors carry out the commodification of instrumental piety through strengthening their capital and associating it with the immaterial commodity of piety. Their capitals as political candidate interplay with piety"