Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan demokrasi, pengetahuan akan preferensi dan aspirasi politik anggota masyarakat menjadi sangat penting. Ini akan menentukan keberlangsungan proses demokrasi di masa datang. Informasi akan preferensi dan aspirasi politik akan sangat berguna, bukan hanya bagi partai-partai politik atau calon-calon pejabat publik, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya.Apakah yang menyebabkan seseorang mememilih partai politik terlentu? Dalam pemilihan umum, hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, terutama partai-partai politik Untuk tahu jawabannya, pengetahuan akan perilaku pemilih dibutuhkan. Untuk mengerti perilaku pemilih, pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan teori pemasaran. Konsep inti daripemasaran adalah bagaimana tansaksi diciptakan, difasilitasi dan dinilai. Transaksi adalah pertukaran nilai antara dua pihak. Transaksi juga terjadi saat seseorang menukarkan dukungannya dengan harapan mendapatkan pemerintahan yang lebih baik.Teori pemasaran yang digunakan adalah teori-teori mengenai perilaku konsumen. Teori ini digunakan karena pada saat menggunakan hak pilihnya, pemihh melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk mempertukarkan hak suaranya dengan pilihan terhadap partai tertentu sama seperti perilaku konsumen mempertukarkan uang untuk membeli barang/jasa tertentu. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah theory of reasoned action. Menurut teori ini, individu diperkirakan berperilaku berdasarkan keinginannya untuk terikat dengan perilaku tersebut.Penerapan theory of resoned action dapat dilakukan dalam bidang politik. Teori ini mampu mengukur faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik Model yang dibuat berdasarkan teori dari Ajzen dan Fishbein (1980) ini mampu memprediksi keinginan untuk memilih partai politik, dimana kekuatan prediksinya bertambah dengan penggunaan model ini pada satu partai politik secara spesifik. Penerapan teori ini dalam bidang politik memungkinkan partai politik tahu apa yang secara signifkan mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik dan memasarkan partai politik secara tepat untuk mendapatkan suara.Menurut penerapan theory of reasoned action pada bidang politik, keinginan untuk memilih partai politik secara signifakan dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sikap terhadap partai politik dan norma subjektif interpersonal. Pengaruh sikap terhadap partai politik signifikan karena orang mengidentifikasinya dirinya dengan partai, bukan pemimpinnya. Pengaruh sikap terhadap partai politik secara langsung lebih tinggi dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tidak terlalu memperhatikan atribut partai seperti visi/misi/program atau isu. Pemilih lebih menekankan pada perasaan simpati, senang dan bangga terhadap suatu partai politik dalam memilih. Pengaruh norma subjektif interpersonal signifikan karena pada masyarakat Asia, yang menekankan harrmonisasi dan kedekatan antar anggota masyarakat, sosialisasi politik sudah berlangsung sejak individu belum mempunyai hak pilih dan juga terjadi pada saat individu bersama keluarga, teman, di tempat kerja, sampai di kedai kopi. Pengaruh tidak langsung norma subjektif media massa lebih tinggi daripada pengaruh langsungnya karena adanya multiple selves dalam diri setiap individu dalam masyarakat.Dalam rangka menarik suara sebanyak-banyakmya dan memenangkan pemilu, partai politik perlu membangun citra yang baik di mata seluruh segmen dalam masyarakat. Citra yang dibangun harus sama untuk setiap segmen masyarakat, namun cara pengkomunikasi¬annya berbeda tergantung segmen yang dituju.

---

In democratic life, knowledge of political preference of the people becomes very important. It will determine the continuation of democratic process in the future. This kind of knowledge not only useful for political parties and candidates but also for society in large.

What is the reason behind one's political preference? During general election, this kind of question becomes the prime question of many, especially for political parties. To find out the answer, the knowledge of voter behavior becomes very important To understand voter behavior, we can use marketing approach The main point of marketing is how transaction created, facilitated and valued. Transaction is the exchange between two parties. Transaction also occur when one vote for certain political party, exchanging his/her support for this particular party for the sake of better government.

The theories that have been used in order to understand voter behavior is consumer behavior theories. These theories have been used because there are similarities between voter and consumer in the term of decision-making. One approach that used in this research is theory of reasoned action. In this theory, one assumed to behave according to his/her will to connect with this particular behavior.

The implementation of theory of reasoned action can be done in the field of political science. This theory can measure factors that influence the will to choose certain political party. The model that built by theory from Ajzen and Fishbein (1980) can predict the will of choosing political party, where the prediction power increase with the use of this model to one particular political party. The implementation of this theory in political science allow political parties to blow factors that significantly impact the will of choosing political parties and market it perfectly in order to get vote.

According to theory of reasoned action in political science, the will of choosing political party influenced significantly, direct or indirect, by attitude towards political party and interpersonal subjective norms. The influence of attitude towards the leader of political party and mass media subjective norms are not significant The influence of attitude towards political party is significant because of party id; meanwhile the direct effect of attitude towards political party is more significant if compare to the indirect effect This fact shows that voter do not care much about the attribute of political party, such as vision/ mission/ programs or issues. Voter implies on affection., such as proud of happy of or sympathy towards particular political party. The effect of interpersonal subjective norms significant because in Asian culture, where implies harmony and strong bonds between its member in the society, political socialization has been taken place since childhood This kind of socialization also happened when voter interact with his/her family and friend, in work place to coffee shop. The indirect influence of interpersonal subjective norms more significant than the direct effect because of one's multiple selves in the society.

In order to get vote, political party must build good image in every segment of the society. The image must be the same in all segment of society, but the way of communicating this image can be differ according to the targeted segment."

"Partai Komunis Jepang merupakan salah satu partai tua di Jepang yang didirikan pada tahun 1922 dan diresmikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Pada awal didirikannya, partai ini lebih cenderung bersifat anarkis dan radikal, tetapi partai ini mulai berubah menjadi partai yang menyenangkan dan melakukan aksi secara damai. Meskipun partai ini berhaluan kiri, Partai Komunis Jepang tetap memiliki pendukung dari berbagai kalangan. Dukungan yang diberikan untuk Partai Komunis Jepang mengalami peningkatan dan juga penurunan, sehingga hal tersebut berakibat pada elektabilitas dan eksistensinya dalam parlemen Jepang. Banyak pro dan kontra terhadap eksistensi partai ini di Jepang. Eksistensi Partai Komunis Jepang sejak tahun 1945 hingga tahun 1955 diliputi oleh aksi-aksinya dalam menentang kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut partai ini tidak memihak kepada rakyat Jepang. Partai Komunis Jepang tetap konsisten menjadi salah satu partai oposisi yang menyuarakan kritik dan aspirasinya demi kepentingan rakyat Jepang.

---

Japanese Communist Party is one of the old party in Japan which was established in 1922 and inaugurated by the Japanese government in 1945. At the beginning of establishment, this party is more likely to be an anarchist and radical party, but this party started to turn into a lovable party. Although this is the left-wing party, the Japanese Communist Party still has the support from various circles. The support that given to the Japanese Communist Party has increased and also decreased, so that it results in electabilty and its existence in the Japanese parliament. There is a lot of pros and cons of the existence of this party in Japan. The existence of the Japanese Communist Party from 1945 to 1955 covered by its actions in opposing the policies and actions taken by the government which, according to this party was not in favor of the people of Japan. Japanese Communist Party consistently be one of the opposition parties who voiced criticism and aspirations for the sake of the Japanese people."

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."