Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi di Indonesia dimana saat ini jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain daripada itu akibat tingginya laju urbanisasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi peningkatan kualitas orang-orang yang datang dan menetap di kota menjadikan kota semakin padat. Sebagian besar penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Krisis ekonomi yang terjadi semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan fisik di kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan permukiman, pula krisis tersebut meningkatkan jumlah penduduk miskin termasuk di wilayah permukiman kumuh. Dan dalam rangka mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan meluncurkan program-program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial - budaya masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui konsep pendekatan Tribina dan pengembangannya dengan konsep Catur Bina Teknologi. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan masyarakat tidak peduli akan pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih berlakunya sistim top down programme yang diberlakukan oleh pemerintah walaupun skalanya kecil serta tidak adanya sosialisasi peluncuran program secara transparan, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan keinginannya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh konflik kepentingan tersebut, dan untuk memecahkan penelitian, maka ditentukan lokasi studi kasus yaitu Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan pertimbangan wilayah tersebut termasuk permukiman yang tingkat kekumuhannya di DKI Jakarta sangat tinggi. Selain itu kondisi ,wilayahnya sangat tidak mendukung, berada 1-2 meter diatas permukaan laut, yang mengakibatkan wilayah tersebut mudah sekali tergenang banjir, sehingga setiap kali program perbaikan kampung dilaksanakan, hanya dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Setelah itu rusak kembali atau kumuh kembali; selain itu juga tidak adanya dukungan partisipasi dari masyarakat setempat. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep dan kebijakan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan konflik kepentingan yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat di kelurahan Kapuk. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Game Theory dengan AHP untuk memecahkan konflik kepentingan yang terjadi dan menentukan alternatif kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah yang seimbang sehingga setiap program yang diluncurkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat dapat merasa memiliki seluruh hasil pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial - budaya. Dari hasil analisa dengan AHP dan Game Theory didapatkan hasil akhir payoff antara pemerintah dan masyarakat terjadi keseimbangan strategi yaitu pada strategi peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif kepada masyarakat sehingga mendapatkan niiai tambah dan mendukung usaha-usaha masyarakat serta membangun, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas usaha seperti prasarana dan sarana tempat usaha, yang merupakan strategi terbaik dalam menghadapi strategi masyarakat yakni menempati bangunan rumah seadanya yang notabene non standard dengan tujuan utama dapat berteduh dari panas dan hujan untuk selanjutnya dapat mengkonsentrasikan diri dalam mencari nafkah, demikian pula sebaliknya. Kedua strategi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sama kuatnya. Dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang akan terjadi maka tugas Pemerintah termasuk pemerintah daerah lebih terkonsentrasi sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Untuk itu analisis yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat menentukan terlebih dahulu strategi yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan baik ekonomi, fisik dan sosial - budaya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dan kebijakan pemerintah dengan membiarkan warga menempati bangunan seadanya merupakan kebijakan dalam jangka pendek mengingat kondisi perekonomian negara masih dalam kondisi krisis, dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mengutamakan mencari nafkah tanpa mempedulikan kondisi bangunan tempat tinggal maupun lingkungannya. Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dapat direkomendasikan kebijakan untuk jangka menengah dan panjang, yang mengacu dari hasil analisa Game Theory yaitu pertama kebijakan peningkatan dan pengembangan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baik usaha yang bersifat tradisional maupun pengembangan usaha baru; kedua kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan ketiga kebijakan pembangunan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan dari hasil analisa sensitivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa hirarki kurang sensitif terhadap perubahan prioritas, artinya apabila prioritas kriteria yang dilakukan oleh pemerintah di rubah, maka strategi kebijakan yang paling baik dilaksanakan oleh pemerintah adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan hasil analisa sensitivitas dari hasil analisa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling baik saat ini dalam arti untuk jangka pendek dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan dan mendukung usaha-usaha masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan usaha produktif seluas-luasnya kepada masyarakat serta membangun dan merehabilitasi fasilitas-fasilitas seperti prasarana dan sarana tempat usaha. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bagaimanapun bentuk program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dilaksanakan, maka yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak serta masyarakat untuk ikut andil mulai dari usulan program, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengoperasiannya dan pemeliharaannya, sehingga program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni pemerintah harus duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat mengerti benar akan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penerima program."

"Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat,khususnya di Kota Cilegon disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi. Pertumbuhan ini mengakibatkan tekanan yang berat terhadap kota, apalagi mengingat fungsi kota Cilegon yang dijadikan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa. Dengan berbagai fungsi yang harus diemban oleh Cilegon, tentunya semua kegiatan tersebut akan bertumpu pada lahan sebagai ruang yang dapat menyediakan (mengalokasikan) ruang bagi kegiatan-kegiatan tersebut beserta fasilitas dan utilitas penunjang yang dibutuhkan. Keterbatasan luas lahan yang tersedia, sementara tuntutan terhadap peningkatan berbagai fungsi lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan terus meningkat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diberbagai bidang seiring dengan fungsi yang harus diemban oleh Cilegon, baik langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pemanfaatan ruang. Perubahan struktur dan fungsi ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola adaptasi masyarakat. Proses adaptasi akan dialami baik oleh masyarakat pendatang maupun masyarakat asli. Adaptasi yang dituntut terjadi tidak hanya dari segi budaya tetapi juga dalam keikutsertaan berperan pada kegiatan pembangunan. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian dilakukan di wilayah Cilegon, yang saat ini terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yaitu: Cilegon, Ciwandan, Cibeber, dan Pulomerak. Cilegon berada 90 km dari Barat Jakarta. Sebagai pusat penataan ruang, Cilegon merupakan pusat perdagangan, perkantoran, dan wilayah permukiman; Ciwandan memiliki pelabuhan Banten dan kawasan industri; Pulomerak sebagai kawasan industri, pelabuhan Merak dan wilayah pemukiman; Cibeber adalah wilayah permukiman dan juga terdapat waduk yang digunakan untuk menyuplai air ke sebagian komunitas masyarakat di Cilegon dan juga untuk PT. Krakatau Steel. Luas Cilegon (17.550 Ha), dan jumlah penduduk sebesar 294,936 jiwa (talrun 1999), tersebar pada 4 (empat) Kecamatan di Kota Cilegon, dengan rincian:

1. Kecamatan Ciwandan dengan luas wilayah (7.483 Ha), kepadatan penduduk sebesar 83.861 jiwa, yang terdiri dari 42.897 jiwa laki-laki dan 40.964 jiwa perempuan.
2. Kecamatan Cilegon dengan luas wilayah (1.753 Ha), kepadatan penduduk sebesar 69.488 jiwa, yang terdiri dari 35.352 jiwa laki-laki dan 34.136 jiwa perempuan.
3. Kecamatan Cibeber dengan luas wilayah (2.466 Ha), kepadatan penduduk sebesar 41.362 jiwa, yang terdiri dari 20.911 jiwa laki-laki dan 20.451 jiwa perempuan.
4. Kecamatan Pulomerak dengan luas wilayah (5.848 Ha), kepadatan penduduk sebesar 100.225 jiwa, yang terdiri dari 51.527 jiwa laki-laki dan 48.698 jiwa perempuan.

Pada tahun 1990 penduduk Cilegon terdaftar sebesar 226.461 jiwa. Pada 1998 jumlah tersebut meningkat menjadi sebesar 257.864 jiwa dan pada tahun 1999 menjadi 278.462 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut terus berlangsung pada tahun 2000, mencapai 294.936 jiwa, hal itu berarti bahwa pada tahun 1999 terjadi pertambahan penduduk sebesar 8,06%, dibandingkan dengan tahun 1998 terjadi peningkatan sebesar 6,13% (terjadi penurunan peningkatannya sebesar 1,93% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 1998-1999). Sementara luas Cilegon tetap pada 17.550 Ha, yang berarti tingkat kepadatan penduduk pada tahun 1998 adalah sebesar 1.469 jiwa per Ha, sedangkan tahun 2000 menjadi 1.681 jiwa per Ha. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di daerah ini erat kaitannya dengan perkembangan industri yang dimulai semenjak tahun 1965 dengan berdirinya industri baja pertama yang sekarang dikenal dengan PT. Krakatau Steel, dan pembangunan berianjut sampai tahun 1990 (di mana industri lain juga dibangun di Cilegon, yang sebagian besar industri kimia, seperti: PT. PENI, PT. UAP, Bakrie Kasei, PT. PIPI (DOW Chemical), PT Tripolyta, Asahimas, PT. Chandra Asri. dan lain-lain). Nampaknya pertumbuhan penduduk yang tidak merata persebarannya di Cilegon itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan industri tersebut. Hal ini menimbulkan penyebaran penduduk yang terkonsentari di pusat kegiatan bisnis (Cilegon). Perkembangan industri dan konsentrasi serta distribusi penduduk tersebut, tidak terlepas dari penataan wilayah yang direncanakan sedemikian rupa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Cilegon ditetapkan sebagai pusat utama untuk kawasan andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dan sekitarnya. Sektor unggulan untuk kawasan ini adalah: industri, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Khusus untuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Cilegon berfungsi sebagai pusat (simpul). Dengan adanya RTRW yang menetapkan fungsi sebagai pusat, maka fungsi-fungsi yang diemban oleh Cilegon adalah sebagai pusat industri, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan komersial, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan pelabuhan dan sebagai pintu gerbang Barat PuIau Jawa, serta sebagai kota lintasan pergerakan kegiatan wisata Anyer-Carita dan lalu lintas Jawa-Sumatera. Dengan berbagai fungsi yang harus diemban oleh Cilegon, tentunya semua kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pemanfaatan ruang dan daya dukung wilayahnya. Dari kenyataan tersebut di atas penataan ruang Cilegon menunjukkan penataan ruang dalam arti sempit. Budihardjo (1997: 1) mengungkapkan bahwa tata ruang sebagai suatu kegiatan penataan yang tidak hanya berarti sempit atau terbatas pada perencanaan dan perancangan fisik semata, tetapi juga melakukan penataan manusia dengan segenap keunikan perilakunya. Bahkan Rapoport menggunakan istilah "cultural landscape" karena kota dan daerah pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya dengan beraneka ragam karakter, sifat, keunikan, dan kepribadian. Mengingat hal tersebut (Budihardjo, 1997: 2) mengungkapkan bahwa yang pertama-tama harus dipahami adalah budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan pengaruh dari tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang mereka anut terhadap penataan dan bentuk kota maupun daerah. Berkaitan dengan penataan ruang dan adaptasi manusia, Weber (dalam Budihardjo, 1997. 2) mengungkapkan bahwa jurang kaya miskin makin menganga mencolok mata, komunitas yang guyub pecah menjelma menjadi masyarakat patembayan yang dilandasi penalaran kalkulatif. Durkheim (dalam Budihardjo, 1997:2) menambahkan bahwa keadaan demikian menyebabkan kesepakatan moral yang disepakati bersama makin meluntur. Gejala demikian terlihat pada masyarakat yang terdapat di Kota Cilegon. Permasalahan umum yang terdapat di Kota Cilegon, seperti juga yang dihadapi oleh kota-kota lain di Indonesia, sesuai dengan perkembangannya adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran (distribusi) penduduk di wilayah kota yang tidak merata.
2. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, pertumbuhan ini terjadi terutama diakibatkan oleh migrasi penduduk dari tempat lain ke Cilegon untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.
3. Ketersediaan fasilitas dan utilitas kota yang tidak atau belum mencapai tingkat yang optimal.
4. Perkembangan yang sangat pesat terkonsentrasi di sepanjang jalur arteri regional (sepanjang Jalan Raya Cilegon).
5. Kualitas jaringan jalan yang sebagian besar belum mencapai tingkat kondisi yang baik, terutama jalan-jalan lingkungan atau jalan-jalan desa.

Sementara itu permasalahan khusus yang dihadapi oleh Cilegon adalah adaptasi masyarakat terhadap perubahan fisik dan sosial yang diperkenalkan melalui kegiatan pembangunan wilayah. Perubahan yang diperkenalkan melalui kegiatan pembangunan seyogyanya dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat. Kenyataannya, perubahan kegiatan pembangunan khususnya di bidang industri, ternyata juga membuka lapangan kerja dan menimbulkan dampak lingkungan yang harus dihadapi oleh penduduk setempat dan juga tergusurnya penduduk dari lingkungan hidupnya yang asli. Di mana hal ini akan menimbulkan masalah yang cukup besar atau akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada penduduk setempat dan kemampuan mereka dalam menghadapi proses penyesuaian terhadap perubahan fungsi lingkungan. Dari permasalahan yang diuraikan di atas maka formulasi pertanyaan penelitian adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara penataan ruang dengan kualitas hidup masyarakat?
2. Apakah terdapat hubungan antara penataan ruang dengan kelembagaan sosial, keamanan dan ketertiban?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dirumuskan: tata ruang mikro (yang dilihat dari: ventilasi, pencahayaan, saluran air (drainage)) dan persepsi terhadap pelaksanaan rencana tata ruang (yang dilihat dari struktur dan wujud tata ruang) di jadikan variabel bebas (independent variable) dan kualitas hidup (berisikan kondisi sosial ekonomi, yang dilihat dari: umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, daerah asal, pendapatan, pengeluaran, kesehatan, kelembagaan sosial, keamanan dan ketertiban) dijadikan variabel tidak bebas (dependent variable). Selanjutnya, berdasarkan fokus penelitian, asumsi-asumsi yang dikemukakan, diformulasikan kedalam 2 (dua) hipotesis berikut:

1. Terdapat hubungan antara kualitas hidup masyarakat dengan penataan ruang.
2. Terdapat hubungan antara kelembagaan sosial, keamanan dan ketertiban dengan penataan ruang.

Lokasi penelitian adalah Kota Cilegon seperti telah disebutkan di atas, yang meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Ciwandan, Cilegon, Cibeber, dan Pulomerak. Sampel yang digunakan dipilih secara acak, yaitu sebesar 130 kepala keluarga (KK/responden), yang terdiri dari: 25 responden di Ciwandan, 55 responden di Cilegon, 15 responden di Cibeber, dan 35 responden di Pulomerak. Analisis data dilakukan secara deskriptif (dengan menggunakan perhitungan persentase dan populasi) dan analisis kuantitatif (untuk melihat hubungan dari masing-masing variabel, menggunakan uji statistik Chi-Square (x2) dan uji korelasi dengan tingkat signifikansi 95% (a=0,05)). Dari hasil pengolahan data terhadap penataan ruang (independent variable) dan kualitas hidup (dependent variable) diperoleh:1. Tata Ruang Mikro. Variabel uji yang digunakan adalah ventilasi, pencahayaan, dan saluran air. Dari hasil uji statistik diperoleh, penataan ruang berpengaruh terhadap kualitas hidup (dari variabel kontrol pendapatan). Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan (x2 hitung = 33,815 (ventilasi) dan 25,631 (pencahayaan) lebih besar dari x2 tabel= 24,996; dan 33,015 (saluran air) lebih besar x2 tabel= 18,307), 2. Persepsi terhadap Pelaksanaan Rencana Tata Ruang. Variabel yang diuji dibagi atas dua yaitu struktur tata ruang (meliputi: alih fungsi ruang, dan pembebasan tanah) dan wujud tata ruang (meliputi: persepsi terhadap UUPR, UU, dan pelaksanaan UUPR). Dari hasil uji statistik diperoleh hasil uji terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan), untuk struktur tata ruang (x2 hitung = 59,138 (alih fungsi); 32,415 (pembebasan tanah), yang keduanya lebih besar dari x2 tabel = 18,307); perhitungan statistik untuk wujud tata ruang (x2 hitung = 29,569 (pengetahuan), lebih besar dari x2 tabel =11,070) dan (f hitung = 32,415 (pelaksanaan RUTR) dan 92,785 (sikap pemerintah terhadap RUTR), keduanya lebih besar dari (x2 tabel = 18,307). Dapat dikatakan pengetahuan mengenai tata ruang yang tertuang dalam RUTR wilayah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup yang diwakili oleh pendapatan yang diperoleh sebagai penghasilan perbulan. 3. Daerah Asal. 79 responden (60,80%) menyatakan bahwa mereka adalah penduduk asli daerah Cilegon, karena mereka sudah bermukim dan memperoleh penghidupan di wilayah ini sudah lebih dari 20 tahun. Sementara sisanya, 51 responden (39,20%) adalah penduduk yang datang dan bermukim di Cilegon untuk memperoleh penghidupan kurang dari 20 tahun. Dari hasil analisis statistik menunjukkan, tidak adanya pengaruh daerah asal terhadap pendapatan, dimana (x2 hitung=6,031 lebih kecil dari x2 tabel= 11,070), 4. Sosial Ekonomia.Tingkat Pendidikan Dari tingkat pendidikan sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan menengah (Pendidikan SLTA), 84 responden (64,6%) berada pada tingkat pendidikan menengah (SLTA); 29 responden (22,3%) berada pada tingkat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi); 17 responden (13,1%) berada pada tingkat pendidikan rendah (SD-SLTP). b.Jenis Pekerjaan. 42 responden (32,3%) berprofesi sebagai Pegawai Negeri; 30 responden (23,1%) berprofesi sebagai karyawan swasta; 30 reponden (23,1%) mempunyai usaha sendiri sebagai wiraswasta; dan sisanya 28 responden (21,6%) bekerja sebagai buruh dan lain-lain (tukang ojek dan ibu rumah tangga). c.Pendapatan dan pengeluaran. Berada pada kisaran (Rp. 500.000 sampai lebih besar dari Rp. 3.000.000 per bulan). Sebahagian besar tingkat pendapatan penduduk Cilegon tersebut dipergunakan untuk pengeluaran kebutuhan pokok (37,75%) dan sekunder (62,25%). Dari hasil ini dapat dikategorikan bahwa masyarakat Cilegon sebagai masyarakat tidak miskin, dikarenakan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok berada dibawah 40% dari seluruh total pengeluaran. 5. Kelembagaan Sosial, Keamanan dan Ketertiban - Kelembagaan Sosial. Terdapat 11 (sebelas) lembaga sosial masyarakat yang terbentuk di Cilegon, yaitu: PPM (Pemuda Panca Marga); FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna); AMS (Angkatan Muda Siliwangi); KNPI; Pemuda Pancasila; IPSI; FBMC (Forum Bersama Masyarakat Cilegon); MUI (Majelis Ularna Indonesia); LPMC (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Cilegon); AMPI; KMC (Korp Mubalig Cilegon). - Keamanan dan Ketertiban. 92 responden (70,77%) menyatakan kondisi keamanan lingkungannya aman; 38 responden (29,23%) tidak aman. Dari hasil uji statistik diperoleh bahwa keamanan lingkungan berpengaruh terhadap terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan), yang ditunjukkan oleh (x2 hitung = 84,938 lebih besar dari x2 tabel = 18,307). 6. Kesehatan. Kesehatan masyarakat dilihat dari tingkat kesehatan balita, penyediaan sumber air bersih, dan sanitasi/MCK. Dari perhitungan statistik diperoleh, terdapat pengaruh kesehatan masyarakat terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan), dengan variabel uji: Kesehatan balita, penyediaan sumber air bersih, MCK. Dari hasil perhitungan diperoleh untuk kesehatan balita (x2 hitung = 51,154 lebih besar dari x2 tabel = 18,307). Tetapi untuk Kondisi MCK (x2 hitung = 6,108 lebih kecil dari x2 tabel = 18,307) dan sumber air bersih [x2 hitung = 2,406 lebih kecil dari x2 tabel = 18,307), yang berarti sanitasi dan air bersih yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat sehari-hari tidak berpengaruh terhadap pendapatan (variabel kontrol kualitas hidup). Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dan hubungannya dengan perspektif penelitian lingkungan (sebagai acuan dalam penggelolaan lingkungan), penataan ruang berpengaruh terhadap kualitas hidup, dan tidak terdapat korelasi (hubungan) antara penataan ruang dan keberadaan kelembagaan sosial. Sementara itu, keamanan dan ketertiban lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan). Sesuai dengan keinginan masyarakat, Pemerintah Kota Cilegon harus terbuka dalam penataan kotanya, terutama dalam penataan ruang.

---

The fast growing of population, especially in Cilegon was caused by natural growth and migration. This growth brought heavy pressure to the city, especially its function in the future as the industrial city, trading, and services.

By the number of its functions, its makes all of activities concentrated to the land as the space with allocated for all of those activities and also provided facilities and utilities as needed. Its need to increase the land functions for all aspect in development activities, meanwhile, its limited on availability of land area. Those activities, direct or indirect, will caused the changed on space utilisations for the number of development sectors.

Eventually, the changed in function of structure and space will be affected to the adaptation pattern in the society. Adaptation process should be concerned by the society, even the foreigner or origin society. It's not just adaptation of cultural needs, but also the participation on the development activity.

Based on those characteristics, this research focuses on the Cilegon area, which is divided by 4 (four) sub-districts area, ie: Cilegon, Ciwandan, Cibeber and Pulomerak. Cilegon is 90 kilometers from west Jakarta. As focused to the spatial planning, Cilegon as the center of trading, offices, and settlement region; Ciwandan has a Banten Port and industrial estate; Pulomerak as industrial estate, Merak Port and settlement region; Cibeber as settlement region and has a reservoir which is supply the water to some area in Cilegon community and PT. Krakatau Steel.

When the monetary crisis came to Indonesia in the middle of 1997, its affected to all of economic sectors in this country, and also to the investment on industrial sector in Cilegon. By 1997, population growth following the crisis not so many people come to work in industrial basis. Industrial sector could not employ `more employee' to work with them. This is another problem that affected to Cilegon government in manage their community.

Cilegon area (17.550 Ha), 294.936 persons in number of populations (year 1999); which are 150.687 (male) and 144.249 (female) and they spread on 4 (four) sub-districts in Cilegon, as follows:

1. Ciwandan area (7.483 Ha), by population density of 83.861 persons; 42.897 (male) and 40.964 (female).

2. Cilegon area (1.753 Ha), by population density of 69.488 persons: 35.352 (male) and 34.136 (female).

3. Cibeber area (2.466 Ha), by population density of 41.362 persons; 20.911 (male) and 20.451 (female).

4. Pulomerak area (5.848 Ha), by population density of 100.225 persons; 51,527 (male) and 48.698 (female).

By the 1990, number of populations in Cilegon are 226.461 persons, and in 1998 increased to 257.864 persons, and its increased in 1999 278.462 persons. Its increased continued to year 2000, up to 294.936 persons. Its mean, in 1999 (8,06%) increased than 1998 (6,13%) and the populations decreased (1,93%) than growth in population (1998-1999). Meanwhile, Cilegon areas stay at 17.550 Ha (1998), population density of 1.469 persons per Ha, and 1.681 persons per Ha (2000).

Higher in population growth of Cilegon are related to the development of industrial growth which has started since 1965 by development of PT. Krakatau Steel, and the developing continued to 1990 (when some other industries build in Cilegon area, mostly chemical industries, ie., PT. PENI, PT. UAP, Bakrie Kasei, PT. PIPI (Dow Chemical), PT. Tripolyta, Asahimas, PT. Chandra Asri, etc). Population distribution related to the distribution of industries space. Its make the population concentrated into the center of business districts (Cilegon).

Industrial development and population density concentrated in Cilegon area based on Spatial Planning Area, under Regulation No. 47, year 1999 about National of Regional Spatial Planning (RTRWN), and considered to Cilegon, as the center of the pledge area: Bojonegara-Merak-Cilegon. The first development sectors are: industries, agricultural, tourism, fishery, and mining area. Especially, RTRW (Regional Spatial PIanning), Cilegon functions are as the districts of industries, trading and services, center of commercial places, government activities, and as the West Gate' of Java Island, and the center of maritime-tourism (Anyer-Carita-Labuan) and as the matters pertaining traffic of Java-Sumatra.

By the number of that functions, its makes all of activities were concentrated to the land, and for the number of development sectors will caused the changed on space utilisations and capability (carrying capacity).

Based on those characteristics, spatial planning in Cilegon has shown a `constrictive meaning'. Budihardjo (1997: 7) said that spatial planning is a structuring activity that not just limited on planning and physical design, but also how to manage human aspect in all of unique behavior. Even, Rapoport used the `cultural landscape', because the city and region are based on the implementation of the culture in various characteristics, attitude, unique, and personality. Considering to those matters (Budihardjo, 1997: 2) shown that the first things to understand of the culture from various community and the impact of value system, norm, life style, activities and the conviction symbol to the structure and format of the city and region. Understand to the impact in all aspect of human life, its need a human adaptation to their community.

Related to the spatial planning and human adaptation, Weber (in Budihardjo, 1997: 2) shown, that we have to face `the gap' between the richer and the poorer, and the solid community became an individualistic and based on the calculative thinking. Durkheim (in Budihardjo, 1997: 2) also said that situation will affected to the changeable of integrative agreement (integrative needs). Those symptoms have shown by Cilegon community, lately.

General issues in Cilegon area, as also found in the other cities (or entire cities) in Indonesia, following their development are:

1. Inequitability in distribution population, especially in the city region.

2. Higher in population growth, specially in the city region, its caused (especially) by migration from the other city to Cilegon for having `a better income (revenue).

3. The availability of facilities and utilities are not optimise.

4. The fast development concentrated along the arterial road (along Cilegon main road).

5. Most of road network are still in `minor' conditions, especially embraced road and rural.

Meanwhile, the specific issues that have to face by Cilegon are adaptation of community into physical and social change that introduced by the region development activities. The changed that introduced by the development activities should increase the quality of life. In fact, changed in development activities, especially in industries based, beside its open new space for `man power', also affected to `minor community who could not gain to it. Who become `a big problem' or affected to social and culture.

In accordance with these matters, this research focuses on the local society effort to face readjustment process on their environment, which shifted in function.

For this reason, the fundamental problem in this research is formulated in two research questions as follows:

1. Are there any correlations between spatial planning and the quality of life?

2.Are there any correlations between spatial planning and social institution and environmental safety?

To answer research questions as it has been mentioned, the spatial planning (contained society perception on implementation of spatial planning it self; Regulations and the implementation) indicated as independent variable and quality of life (contained in social-economic basis: education, income (revenue), expenditure, health, social institution perception on implementation of the spatial planning and environmental safety), as dependent variable.

Furthermore, to focus to the research problem, assumption has been made through two general hypothesis:

1. There is correlation between spatial planning and the quality of life.

2. There is correlation between spatial planning and social institution and environmental safety.

Research location is Cilegon (as mentioned above) in four sub-districts, ie: Ciwandan, Cilegon, Cibeber and Pulomerak. Sample being used is stratified random sampling for 130 head of family (KK) consist of 25 in Ciwandan, 55 in Cilegon, 15 in Cibeber and 35 in Pulomerak.

Data were analyses descriptively by percentage as well as statistical test of CM-Square (x2) and correlation (0, with significance level 95% (a= 0.05).

As a research results were the spatial planning (independent variable) and the quality of life (dependent variable) in social-economics, which is contained:

1. Micro Spatial Planning. Variable test that used for statistical test was ventilations, illuminations (sunlight), and drainage. From statistical test, its shown (x2 test 33.815 (ventilations); 25.631 (illuminations); and 33.015 (drainage), which are higher than x2 table= 24.996 (ventilations and illuminations); 18,307 (drainage), its mean these variables significantly affected by spatial planning.

2. Perception on Implementation of Spatial Planning. Variable test that used for statistical test was spatial planning structures (transferring the right of land and acquittal) and formatted (perception of knowledge and implementation of regulation of spatial planning). From statistical test, its shown that (x2 test = 59.138 and 32.415 for structures) higher than (x2 tables for both = 18.307) and (x2 test = 29.569; 31415; and 92.785 for formatted) higher than (x2 tables = 18.307 for implementations and 11.070 for knowledge). Significantly structure and formatted of spatial planning affected to the quality of life (in income as control variable).

3. Origin Region. 79 respondents (60.0%) from Cilegon (which stayed in Cilegon longer than 20 years) and 51 respondents (39.20%) from outside Cilegon. There is no impact of the origin to income, as shown statistically (x2 test=6,031 lower than x2 table= 11,070).

4. Social-Economics, contained:

Education.

84 respondents (64,6%) from senior high school (SLTA); 29 respondents (22,3%) from college, 17 respondents (13,1%) basic (SD-SLTP).

Job.

42 respondents (32,3%) Government Employee; 30 respondents (23,1%) private workers; 30 respondents (23,1%) running their own business; 28 respondents (others; house wife, laborer, etc).

Income and expenses.

Range between (Rp. 500,000 to higher than Rp. 3,000,000)1 Most of expenses for secondary section needs (62.25%) and the rest for nine staples (37.75%). That's mean Cilegon society are not poor society.

5. Social Institutions and Environmental Safety

Social Institutions. There are 11 (eleven) social institutions in Cilegon, ie., PPM, AMS KNPI, Youth Pancasila, IPSI, FBMC, MIA and KMC (Moslem organization), LPMC, and AMPI. According to the information, these institutions not affected to the lower level community. They trapped into the conflict of interest (certain community).

- Environmental Safety.

92 respondents (70.77%) said there were no crime (safe); 38 respondents (20.77%) unsafe. It was found from the statistical test that environmental endurance was affected to the quality of life (income), which shown by (x2 test = 84.938 higher than x2 table = 18.307).

6. Health. The society health test by children under five years old category, clean water resources, and sanitations. From statistical test results: for health conditions affected to quality of life (income), which has shown by (x2 test = 51.154 higher than x2 table = 18.307) and sanitations did not affect to the quality of life (income), which shown by (x2 test = 6.108 lower than x2 table = 18.307); clean water resources did not affect to the quality of life (income), which shown by (x2 test = 2.406 lowest than x2 table = 18.307).

As a whole, based on research results and in conjunction with the perspective of environmental research (basic guidance on managing the environment), spatial planning affected to quality of life, and there was correlated between spatial planning to environmental safety but not affected to social institutions. In order to the community requested, Cilegon government should have open management in manage their town. "

"Ruang kota mempunyai fungslnya sendiri dalam memberikan peran kepada kegiatan manusia. Banyak kegiatan dalam kehidupan manusia sehari-hari dihabiskan diruang kota, baik itu ditaman, di-pedestrian atau plaza-plaza, dijalan maupun di tempat lain-Iain. Sehingga dampaknya, sebuah ruang kota yang berkualiias tentunya akan memainkan peran yang balk kepada manusia yang menggunakannya dan dengan demikian mempengaruhinya secara positif, begitu juga sebaliknya Salah satu aktifitas yang terjadi dalam ruang kota adalah tempat-tempat perbelanjaan, dengan Shopping Street sebagai salah satu alternatifnya. Pada Shopping Street, toko-toko memajang barang dagangannya di etalase dan memanfaatkan pergerakan manusia yang beraktivitas melewati jalan atau plaza tersebut untuk menjual barangnya. Beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pada karakter pembentuk ruang kota tersebut menjadi penting dalam meningkalkan daya tarik dan identitas kawasan terhadap konsumen. Secara langsung konsumen akan tertarik melalui pengamatan yang mereka lakukan.Diantara kualitas-kualitas yang ada dalam kualitas ruang, salah satunya adalah kualitas visual, dimana nilai dari kualitas yang dirasakan ini, dilakukan melalui pengamatan indera mata (visual). Nilai yang terdapat pada unsur fisik kata akan dengan mudah diidentifikasi dan dikenali melalui pengamatan visual dan kualitas yang ada dapat dinilai dan dibedakan melalui pengamatan terhadap ruang kota dengan karakter yang dimiliki. Pada karakteristik ruang kota inilah kualitas visual diharapkan dapat terbentuk.Skripsi ini bermaksud membahas mengenai bagaimana faktor yang terdapat pada karakter pembentuk ruang kota dalam membentuk kualitas visual. Tinjauan tentang studi pembahasan mengambil tempat perbelanjaan shopping street."

"Setiap individu menggunakan ruang kota dengan cara yang berbeda. Begitu juga setiap lapisan dan golongan masyarakat menggunakan ruang kota dengan cara yang berbeda pula. Penyalahguna narkotika dan psikotropika bagian dari warga kota yang menggunakan ruang kota. Bagaimana karakteristik ruang yang mereka gunakan? Pertanyaan itu menyebabkan saya memutuskan untuk meneliti masalah ini. Agar mendapatkan karakteristik ruang untuk membeli dan mengonsumsi narkotika dan psikotropika di Jakarta, maka harus diketahui kognisi penyalahguna tentang ruang kota.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara tidak terstruktur, menggambar, dan mendeskripsikan ruang yang didapatkan dari tuturan informan.Informan kunci berasal dari pasien yang rawat inap di ruang detoksifikasi RSKO, RS Fatmawati. Kriteria informan adalah laki-laki, sudah mengonsumsi narkotika dan psikotropika lebih dari 5 tahun, berumur 16 - 36 tahun, dan dirawat lebih dari 3 hari (untuk menghilangkan ketegangan fisik dan psikis), dan mengonsumsi narkotika (heroin) dan psikotropika (sabu-sabu dan ekstasi).Dari hasil penelitian selama 1 bulan (Desember 2004) saya menemukan bahwa penyalahguna mampu mengingat kembali lokasi membeli narkotika dan psikotropika, yaitu (1) lokasi yang sama (tempat untuk membeli narkotika dari psikotropika selalu sama) (2) lokasi yang berpindah-pindah (tergantung kesepakatan antara penyalahguna dan bandar).Karakteristik lokasi yang sama berupa kawasan pemukiman golongan menengah-bawah, ada warung, tukang ojek, banyak jalan/gang, ruang umum, ruang kosong antar bangunan, dan ruang yang tersembunyi dari bangunan/mobil. Sedangkan lokasi yang berpindah-pindah terdapat ruang untuk menunggu, ada acuan (landmark), dan penyalahguna mudah mengawasi lingkungan di sekitarnya.Mereka mampu mengingat lokasi dan rute perjalanan menuju lokasi, lengkap dengan acuan, persimpangan, jalan, kawasan. Bila lokasi itu didatangi berkali-kali, ada kejadian yang memberikan kesan di lokasi itu, dan keinginan yang kuat untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika. Sedangkan lokasi yang hanya didatangi sesekali dan diantar oleh teman, mereka hanya mengingat kawasannya saja.Ruang yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika tergantung dari jenis zat, cara mengonsumsi, dan efek yang ditimbulkannya. Penyalahguna mengonsumsi di dalam rumah dan di luar rumah (ruang umum). Penyalahguna yang mengonsumsi di dalam rumah menggunakan ruang tertutup dan ruang terbuka.Penyalahguna menggunakan ruang untuk membeli dan mengonsumsi narkotika dan psikotropika, yang juga digunakan oleh bukan penyalahguna. Mereka menggunakan ruang umum dan menjadikan sarana dan fasilitas umum untuk tempat bertransaksi.Penyalahguna dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika, bila mereka menjalin hubungan baik dengan bandar, keluarga, sesama penyalahguna, dan bukan penyalahguna. Jika membeli narkotika dan psikotropika untuk pertama kali, penyalahguna harus diantar oleh teman atau orang yang mengetahui keberadaan bandar.Konstribusi penelitian ini bagi pengelola kota adalah memberikan masukan dalam membuat program penangganan masalah penyalahguna narkotika dan psikotropika di ,perkotaan. Untuk perencana/perancang kota, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menata ruang kota.

---

Individuals look at urban spaces differently to one another and it is also (rue in the case of social stratifications and groups. Narcotic and psychotropic drugs abuse, on the other hand, arc one way the inhabitants of a city utilize the urban space.

What is the characteristic of space used for such an illegal transaction? What is their cognition on such spaces? These are the main questions that leads me towards this research. My focus is on the aspect of cognition within those who either conduct illegal transaction on narcotic and psychotropic drugs or consume them while my ultimate main is to search tier the characteristic of spaces used for such illegal actions.

This research employs qualitative approach using unstructured interviews with the informants to picture and describe the space in questioned. Key informants are male patients under treatment at detoxification ward of the RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat or Drug Addictive Hospital) Fatmawati. They have consumed narcotic and psychotropic drugs for at least 5 years and their ages are between 16 - 36 years old. They have been at the ward for more than 3 days to reduce their physical and emotional tension due to the consumption of narcotic (i.e.: heroin), and psychotropic, amphetamine (i.e.: sabu-sabu and ecstasy).

Within 1 month of observation in December 2004, I have found out that these informants were able to recall locations they used to go for the drugs. These locations are either permanent or moveable according to the deal between them and the suppliers. The permanent locations are either housing complexes for low-income communities having many waning (kiosks) or the nearby tukang ojek (motorcycle taxis) or gang (narrow alleys), public areas, space between buildings and hidden places behind cars or buildings. The moveable ones are those that provide unseen waiting corners and a landmark where they may easily watch the surrounding.

These informants were also able to recall the routes toward permanent locations along with references such as the crossroads, name of streets and areas whereas for the moveable locations they were able to remember the areas only. The places to consume are depending on the drugs, means of consuming and effects being experienced soon after taking the drugs. These may be taking place at homes or in public areas and in the case of outside consuming; they would use both of a close and open areas within physical and social terms of it. Deliberately, these informants even used common public areas for the transaction and consuming the drugs.

The informants must have a good relation with the suppliers and other drugs addicts in order to get the drugs. including their families and those who are not addicted to drugs. However, they must be taken by particular person to meet the suppliers in their first acquaintance with narcotic and psychotropic drugs.

This research contributes inputs to the Municipal Governments in tackling problems of illegal drugs trafficking and consuming in the respected cities. Town planners and urban designers. on the other hand, may take the result of this research as part of their consideration in conducting their professions."

"Sebagai daerah bisnis, Ancol perlu pula menyediakan sarana yang dapat menampung kegiatan bisnis perkantoran dan perdagangan terpadu sekaligus dalam bentuk bangunan campuran. Penulisan ini dimaksudkan guna menjelaskan dasar-dasar (konsep) perencanaan dan perancangan di wilayah Ancol, di mana di dalam lahan perencanaan tersebut terdapat pusat kegiatan kota. Penulisan ini dibuat setelah gambar-gambarrencana selesai. Tanah yang 'digarap' pada kenyataannya masih berupa llahan kosong, yang direncanakan dilewati MRT sebagai alat transportasi yang utama di kawasan ini."

"Penelitian terhadap tata ruang publik di seputar Bundaran HI, Jakarta Pusat dengan menggunakan analisis semiotik adalah sebuah wacana untuk mengungkapkan atau melakukan dekonstruksi pemikiran terhadap arti dan fungsi tata ruang publik dalam proses pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat pemakai / pengguna.Dalam konteks produksi budaya, tata ruang publik, salah satu karya arsitektur tidak hanya mampu memenuhi hasrat dasar berkegiatan manusia dalam batas ruang yang dihasilkannya, tetapi juga mampu menyampaikan makna.Permasalahannya selama ini di dalam proses pemaknaan terhadap tata ruang publik seringkali terdistorsi oleh berbagai kepentingan penguasa yang lebih mendominasi daripada kepentingan publik. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tata ruang publik, acap kali mengalami pergeseran makna. Padahal secara jelas tata ruang publik itu dilihat dari fungsi tradisionalnya dasar perancangan dan pembentukannya adalah untuk kepentingan publik dengan penonjolan identitas ataupun keunikan ekologinya.Di tengah permasalahan yang telah terkonstruksi, perkembangan Jakarta sebagai sebuah kota megapolitan telah membawa perluasan terhadap fungsi dan peranan ruang publik. Sebelumnya ruang publik diandaikan sebagai ruang terbuka, kini ruang publik memiliki makna kultural dan politiknya sekaligus. Ruang publik di Jakarta tidak terlepas dari berbagai kepentingan.Berangkat dari permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi, pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimanakah masyarakat memaknai tata ruang publik di seputar Bundaran Hotel Indonesia sebagai penentuan identitasnya? Sejauh mana proses pemaknaan tata ruang publik di seputar Bundaran Hotel Indonesia dapat merepresentasikan gaya hidup dan pola komunikasi masyarakat urban? Sejauh mana tata ruang publik sebagai produk kebudayaan yang telah mengalami perubahan ditentukan oleh budaya dominan?Dengan menggunakan paradigma kritis, lebih spesifik lagi melalui pendekatan post strukturalis peneliti berusaha melakukan dekonstruksi dengan tujuan untuk mengungkap cara-cara pemaknaan masyarakat terhadap tata ruang publik di dalam menentukan gaya hidup dan pola komunikasi para pengunjungnya.Dari analisis semiatik terhadap ruang publik Plaza Indonesia Entertainment X'nter (Plaza eX) di Jakarta Pusat yang mengasumsikan representasi identitas Masyarakat Urban, maka dapat disimpulkan bahwa :Bangunan berfungsi sebagai cermin, yang merefeksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Bangunan Plaza eX memiliki nilal intensional, untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap sesuatu.Masyarakat pengguna terlibat dalam proses pemaknaan, masyarakat masuk pada tahapan kognisi dengan mengkonstruksi makna lewat karya arsitektur melalui gaya hidup dan pola komunikasinya.Ada perbedaan orientasi nilai yang dianut oleh penguasa di dalam mempengaruhi dan menjelaskan sikap para arsitek dalam menangani suatu bangunan. Menitikberatkan sejarah ruang di atas sejarah waktu dalam merajut kembali hubungan karya arsitektur dengan keadaan politik dan sosiai budaya bangsa dan negara Indonesia, meletakkan bahasannya dalam ruang nyata, serta berucap melalui bangunan dart bingkaiannya. Kehidupan manusia berlangsung dalam ruang sarat raga yang dibingkai oleh arsitektur.Dengan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian pembongkaran pemikiran ini, maka dapatlah dipahami bahwa tata ruang publik sebagai tempat masyarakat bertemu, berkumpul dan berinteraksi, di dalam prosesnya mendorong perilaku kehidupan sehari-hari pengunjung sebagai masyarakat urban Jakarta. Sementara proses enkulturasi (pembudayaan) dari nilainilai yang terlembaga melalui pemanfaatan jalan dan fasilitasnya sebagai tata ruang publik, maka di samping fungsi tradisionalnya sebagai tempat pertemuan, melalui ruang publik dapat merepresentasikan para pengguna yang mewakili warga kota ke arah identitas masyarakat urban.Sebagai rekomendasi akademis, bahwa konsep tata ruang publik yang menjadi perhatian dari displin arsitektur, di dalam masyarakat memiliki fungsi, tidak sekedar struktur fisik sebagai tanda yang memiliki makna tertentu. Tanda ini menyiratkan sikap dan perilaku, bahkan ekspresi dari seseorang. Dari elaborasi ini, maka secara kontekstual proses perubahan kognisi, sikap dan perilaku seseorang sangat terkait dengan disiplin komunikasi khususnya dalam mewujudkan representasi identitas masyarakat urban. Dengan demikian usaha untuk melihat bahwa ilmu komunikasi yang merupakan bagian dari disiplin yang berpijak pada persoalan sosial atau bagian ilmu sosial, bisa didekati melalui kajian budaya, sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia sebagai mahluk sosial."

"Fokus dari disertasi ini adalah memodelkan interaksi antara guna lahan, transportasi, dan lingkungan dalam meningkatkan dan mengatur kualitas perkotaan. Salah satu konsep untuk menggabungkan ketiga aspek tersebut adalah Pembangunan Berorientasi Transit, yaitu konsep pengaturan pertumbuhan ruang pada koridor transit dengan ciri-ciri guna lahan campuran, kompak, kemudahan untuk berjalan kaki, dan pembangunan yang difokuskan di sekitar kawasan transit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun konsep pengaturan pembangunan perkotaan yang fokus pada konsep TOD ramah lingkungan. Penelitian ini mengusulkan tapak ekologis, emisi karbon, dan daya dukung ruang terbuka hijau sebagai indikator pembangunan perkotaan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis guna lahan perkotaan dengan SIG, analisis transportasi, dan memprediksi skenario-skenario kebijakan pembangunan dengan menggunakan system dynamics. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemuatan konsep pembangunan berorientasi transit menjadi penting, tidak hanya untuk merestrukturisasi pertumbuhan guna lahan perkotaan secara efektif, atau meningkatkan penggunaan moda transportasi publik, namun juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

---

The focus of this study is the modelling of interaction between land use, transportation, and environment in improving and managing urban quality. One of the concepts to integrate those three aspects is Transit Oriented Development (TOD). It is a concept of managing urban growth in transit corridor with the characteristics of mixed land use, compact, walking-distance, and development focused around public transit area. The purpose of this study is to build a concept for managing urban development with the focus of green TOD concept.

This study proposes ecological footprint, carbon emission, and green open space carrying capacity as sustainable urban development indicators. The methods applied for this research consist of urban land use analysis using GIS, transport analysis, and forecasting the development scenarios using system dynamics.

The simulation result reveals that the introduction of transit oriented development concept is of importance not only for restructuring urban land use growth effectively or regaining the modal share of public transport but also improving the urban environment quality."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya korelasi antara pembangunan jalan raya, yang selalu diikuti perubahan tata guna lahan, dengan kualitas hidup masyarakat. Wilayah kajian penelitian ditetapkan pada Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa di wilayah Jakarta Selatan, dan Kota Administratif Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam proses perancangan jalan raya, termasuk teknik dan manajemen lalu-lintas, serta pengembangan wilayah pada umumnya.Faktor-faktor yang diteliti dari ketersediaan data sekunder menyangkut empat variabel tata guna lahan (yaitu: lahan perumahan, lahan industri, lahan perdagangan dan jasa, serta lahan pertanian dan tak tergarap); dan lima variabel kualitas hidup masyarakat (yang diwakili oleh faktor-faktor: tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, kondisi fisik perumahan masyarakat, penggunaan sumber cahaya/penerangan, dan penggunaan sumber air bersih/minum yang dikonsumsi masyarakat).Sementara itu, dari sisi lapangan melalui teknik wawancara secara langsung untuk memperoleh data primer; maka faktor-faktor yang dianalisis adalah: tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, bidang pekerjaan utama, sarana perjalanan yang digunakan, peluang mendapatkan pekerjaan, status pemilikan rumah, kondisi fisik rumah, penggunaan sumber cahaya/penerangan, serta penggunaan sumber air bersih/minum.Analisis data sekunder dilakukan dengan uji korelasi r untuk mendapatkan tingkat korelasi. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis kerja Ho: r=0 melawan H1: ro; dilakukan uji independensi dengan menggunakan distribusi Student t. Untuk tingkat kepercayaan a, dimana distribusi t yang digunakan mempunyai derajat kebebasan u=(n-2); maka hipotesis kerja Ho dapat diterima bila t(hitungan) berada dalam interval t(tabel).Data primer dianalisis melalui uji independensi antar 2 faktor dengan menggunakan prinsip asosiasi dalam daftar kontingensi (B)aris*(K)olom. Hipotesis H, yang mengindikasikan bahwa kedua faktor bebas statistik, akan ditolak, bila X2(hitungan) ~ X2(tabel) dalam tingkat kepercayaan a dan derajat kebebasan u untuk distribusi x2= (B-I)(K-1). Dalam hal lainnya, hipotesis H dapat diterima.Dinamika tata guna lahan, secara nyata, ditunjukkan pada peruntukan lahan perumahan, lahan perdagangan dan jasa, serta lahan pertanian dan tak tergarap. Kenyataan ini membuktikan, bahwa dengan adanya pembangunan jalan raya sepanjang ruas Pasar Minggu - Depok mengakibatkan peralihan fungsi peruntukan lahan; dari lahan pertanian dan tak tergarap menjadi lahan perumahan dan/atau lahan perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilihat dan tumbuhnya kawasan perumahan (terutama "real estate"); berikut sarana perdagangan dan jasa, yang merupakan kelengkapan koheren dari suatu gejala pengembangan wilayah.Perubahan indikator kualitas hidup masyarakat, secara nyata, dibuktikan melalui variabel tingkat pendidikan masyarakat, variabel tingkat kepadatan penduduk, serta variabel kondisi fisik perumahan masyarakat. Hasil pengujian ini mengindikasikan, bahwa pembangunan jalan raya (yang merupakan pra-sarana fisik dalam pengertian yang mendasar), merupakan faktor pemicu pertambahan penduduk. Bila dikaitkan dengan dinamika tata guna lahan, maka pertambahan penduduk ini merupakan masyarakat yang memperoleh pendidikan baik dan mereka menempati perumahan dengan kondisi fisik yang relatif lebih baik (bangunan permanen).Pelaku perjalanan (dalam hal ini ditinjau dari sarana perjalanan/transportasi yang digunakan), ditentukan oleh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan bidang pekerjaan yang bersangkutan. Selanjutnya, sarana perjalanan/transportasi yang digunakan berkaitan dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, status pemilikan rumah, kondisi fisik rumah, dan penggunaan sumber air bersih/minum.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to ensure the correlation between highway construction, which is usually followed by the changes of land use pattern, and the quality of life of the community. Study area was limited on Pasar Minggu and Jagakarsa regencies in the southern part of South Jakarta Metropolitan City and Depok Administrative City. This study is expected to yield some useful results for the considerations of highway design, including traffic engineering and management and regional planning purposes.

The source of data being studied were of two kinds: the primary and secondary data. The factors studied from secondary data were of four variables of land use pattern (those were classified as: settlement, industrial, business and services, and agriculture and non-utilized land); and five variables of the quality of life of the community (those were represented by: educational level, population density, physical housing condition, electrical facility, and drinking water facility).

While, the primary data obtained from field survey through direct interview were as follows: income level, educational level, main job/occupation, transportation/vehicle used, job opportunity, status of house ownership, physical housing condition, electrical facility, and drinking water facility.

Data analysis obtained from secondary data were done by using correlation test r to obtain significance level of correlation a. In order to test hypothesis Ho: r=0 versus H1: r-0; an independent test was done by adopting Students t distribution method. For level of significance a and the degree of freedom u=(n-2), the hypothesis H0 could be accepted if t(observed) is between the interval of t(table).

The primary data were analyzed by independent test between 2 factors, using the association principles in the L(ine)*(C)olumn contingency list. Hypothesis H, which indicates that two factors are statistically dependent, will be denied when X2(observed) X2(table) with level of significance a and the degree of freedom u for distribution of x2= (B-1)(K-1). On the other cases, hypothesis H could be accepted.

The land use dynamics were being significantly showed on the usage of settlement, business and services, agricultural and non-utilized areas. These facts proved that the highway construction along the Pasar Minggu-Depok road resulted in the changes of the land use function; from the agricultural and non-utilized areas to the settlement and/or business and services areas. This phenomenon can also be seen from the growth of the housing area (especially real estate); including the business and services facilities, which are the coherent attribute of an indication of regional planning.

The changes on indicators of the quality of life of the community significantly showed by the educational level of community, population density, and physical housing condition variables. The results of the test indicated that the highway construction (as basically physical infra-structure), become a trigger factor for population growth. If it was seen from the land use dynamics, this population growth is the community which is well educated people who live in the houses with relatively having a better physical condition (permanent buildings).

The travelers (seen from the transportation/vehicle used) are dependent on their educational level, income level, and their main occupation. Furthermore, the transportation facility used is related to the job opportunity, ownership status of the house, physical housing condition, and drinking water facility."