"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.' Pengertian tersebut menggambarkan bahwa lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan 2 Peran yang strategis tersebut temtama disebabkan oleh fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU.No.1O Tabun 1998) menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.
Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) selaku pengawas dan pembina yang mengadakan gerak dan kebijakan bank.3 Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan dituntut untuk lebih mengadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang praduktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, serta berkembang dengan wajar.
Karena fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu erat kaitannya dengan kepentingan umurn, maka perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Dad sudut ini terlihat bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang secara utuh merupakan usaha yang bermodalkan kepercayaan masyarakat; memang di dalam perekonomian yang semakin maju dengan perbankan yang semakin canggih dan modem, dasar-dasar dan landasan kegiatan perbankan tidak pernah berubah, yaitu kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank.
Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan sebagainya pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana-dana masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dengan mana bank tersebut dapat memberikan kredit dan memberikan jasajasa bank lainnya.
Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban Direksi Bank Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT),
2. Undang-Undang No.7 Tabun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998), Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
3. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Bank Akibat Pencabutan kin Usaha Bank.
4. Bagaiman Pelaksanaan I Proses Pelimpahan Tanggung Jawab Direksi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi."
