"
ABSTRAKPerjanjian Keamanan Indonesia ? Australia telah ditandatangani oleh
pemerintah kedua negara pada tanggal 13 November 2006, di Lombok,
Indonesia. Bagi Indonesia perjanjian ini adalah upaya untuk mengikat kedua negara yang kerap mengalami hubungan yang pasang surut dalam sebuah kerjasama yang lebih erat, dan sekaligus untuk mencegah Australia melakukan campur tangan terhadap masalah internal Indonesia. Sedangkan bagi Australia, kerjasama ini lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga keamanan nasionalnya dari serangan terorisme, mengingat di Indonesia, telah terjadi
beberapa kali serangan bom, dan tindakan teror yang memakan korban nyawa dari warga sipil Australia. Serangan bom tersebut antara lain bom di Hotel JW Marriot, bom di Kedutaan Besar Australia, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Adanya konsep kedaulatan yang diusung dalam perjanjian keamanan ini dan peningkatan kerjasama serta mencuatnya aktor-aktor non-negara yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan/internasional,
membuat perjanjian ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama yang terkait dengan konsep-konsep dan paradigma dalam Ilmu Hubungan Internasional yang terdapat di dalamnya. Bagaimanakah Perjanjian Keamanan Indonesia ? Australia 2006 ditinjau dari sudut pandang ilmu Hubungan Internasional? Hal inilah yang akan dijelaskan secara detail di dalam tesis yang menggunakan metodologi kualitatif interpretatif dalam bentuk wawancara terhadap para perumus perjanjian keamanan RI ? Australia, khususnya dari
pihak Indonesia. Metode ini didukung juga dengan analisa terhadap dokumendokumen lainnya yang terkait. Jelas bahwa dengan adanya perjanjian ini kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan karena adanya kekhawatiran akan serangan terorisme.
Namun dari hasil wawancara dengan para perumus Lombok Treaty, diketahui bahwa terminologi keamanan yang tertera didalam perjanjian antara pemerintah RI dan Australia, bukan lagi keamanan dalam makna tradisional ataupun militer, melainkan keamanan dalam pengertian yang lebih luas dan komprehensif (comprehensive security).
Keamanan yang lebih luas ini juga mencakup di dalamnya keamanan
manusia (human security). Karena keamanan yang menjadi perhatian bersama kedua negara adalah keamanan dalam pengertian yang luas, dan ancaman yang mereka hadapi pun beragam, baik itu dari negara dan terutama juga dari nonnegara, maka kedua negara merasa perlu untuk bekerja sama dalam mengatasi dan memberantas ancaman-ancaman yang ada. Itu sebabnya kedua negara sepakat untuk bekerjasama demi meningkatkan keamanannya masing-masing
dan keamanan mereka bersama, melalui sebuah rejim keamanan bernama Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Pemerintah RI dan Australia. Dengan adanya konsep keamanan yang meluas, karena adanya ancaman yang beragam baik dari negara maupun non-negara, dan sekuritisasi isu-isu baru sebagai konsekuensinya, konsep keamanan manusia dan kerjasama keamanan (cooperative security) yang dibuat ke dalam sebuah rejim keamanan, maka dapat disimpulkan dalam tesis ini bahwa perjanjian ini tidak cuma dilatarbelakangi
oleh pemikiran dan paradigma realis, tetapi juga pandangan dari
paradigma liberalis. "
