Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori Kuznet mengatakan bahwa, pembagian yang lebih timpang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terjadi karena adanya transfer sumber-sumber ekonomi dari sektor pertanian ke sektor moderen dan ketimpangan pendapatan dalam proses pertumbuhan terjadi karena adanya perubahan struktur yang lambat dari dualisme ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan regional periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1998.Setelah melakukan studi-studi awal mengenai ketersediaan data dan kondisi wilayah Indonesia maka dilakukan beberapa modifikasi dan model. Sehingga diduga variabel - variabel berikut ini : 1) pertumbuhan penduduk 2) pertumbuhan ekonomi 3) pendapatan per kapita 4) tenaga kerja 5) tingkat pendidikan 6) tingkat kesehatan.Berdasarkan karakteristik data dan kondisi wilayah penelitian,maka diklasifikasikan bahwa data observasi terdiri dari data deret waktu (rime series) periode tahun 1993-1998 dan data karat lintang (cross section) menurut 26 propinsi (tanpa Timor Timur) di Indonesia. Dengan demikian untuk mendapatkan model estimasi yang baik dan efisien maka digunakan model panel data (Pooling) dengan cara menghitung metode efek tetap (fixed effect).Berdasarkan basil regresi didapatkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungari ini adalah positif. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kesehatan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Maka dari hasil regresi menunjukan bahwa semua variabel dalam model hasilnya cukup baik dimana hanya variabel penduduk yang tidak signifikan. Ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia pada periode pengamatan variasi pertumbuhannya sangat kecil. Sehingga kenaikkan jumlah pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan.Keragaman ketidakmerataan pendapatan antar daerah propinsi (cross section) ditunjukan dengan nilai intercep dari model persamaan fungsional hasil perhitungan fixed effect. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman perbedaan ketidakmerataan pendapatan yang dimiliki masing-masing propinsi antara lain: faktor demografi seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lapangan pekerjaan. Faktor geografi seperti kondisi daerah dan keterjangkauan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi daiam Perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan."

"Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah.

---

Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."

"Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan dalam mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, Manajemen Perusahaan telah menetapkan perubahan visi dan misi jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menjadi Operational Excellent Enteprise dan Infratructure Solution Enterprise. Hal ini menuntut adanya perubahan pada berbagai seluruh kegiatan organisasi, khususnya perubahan pengelolaan SDM yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan tersebut. Salah satu masalah pengelolaan SDM yang paling panting dalam hal ini adalah sistem penggajian. Untuk itu perusahaan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem penggajian yang selama ini diberlakukan. Namun dalam penyempurnaan yang dilakukan Perusahaan belum melakukan kajian secara analitis baik terhadap sistem penggajian lama maupun sistem penggajian baru berdasarkan teori-teori kompensasi. Berdasarkan hal-hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan nilai realtif suatu jabatan dalam organisasi, mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan kontribusi individu serta mengkaji daya saing sistem penggajian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada pasar tenaga kerja berdasarkan teori kompensasi.Metode dan pendekatan serta pengambilan populasi/sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang besifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengkaji kriteria konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan dilakukan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut : pelaksanaan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system, penetapan struktur penggajian tanpa dan dengan penggolongan dengan menggunakan konsep Hay : Y = ax + b (dimana Y = besaran gaji, X = nilai jabatan dan a,b = konstanta) pengkajian , penetapan nilai gaji (mid point, minimum dan maksimum) dan penyebaran gaji. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan seluruh populasi (sampel jenuh). Pengkajian kriteria konsistensi internal terhadap kontribusi individu dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan sistem penggajian lama dengan sistem penggajian baru. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampel (sampel yang dipilih dengan sengaja). Pengkajian terhadap daya saing pada pasar tenaga kerja dilakukan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat penggajian yang ada dengan hasil survey penggajian. Sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode multiple stage sampling berdasarkan jabatan.Dari analisis data penelitian diperoleh hasil bahwa pada kondisi awal struktur penggajian lama yang ditetapkan perusahaan tidak ditetapkan melalui evaluasi jabatan dan apabila dipetakan dalam sumbu x dan y, garis strtuktur tidak membentuk garis lurus dan memiliki trendline yang memotong pada sumbu x > 0 (pada nilai x tertentu memiliki nilai Y < 0). Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep kompensasi. Sedangkan struktur penggajian baru yang ditetapkan Perusahaan melalui hasil evaluasi jabatan baru merupakan Struktur Penggajian untuk Gaji Dasar (hasil perkalian Indeks dengan nilai jabatan), dimana untuk jabatan yang sama akan memperoleh Gaji Dasar yang sama .Dalam sistem penggajian baru Gaji Dasar merupakan salah satu komponen dari Gaji Pokok, disamping Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Masa Kerja. Kondisi ini tidak dapat membantu Perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap sistem penggajian yang sebenarnya dalam menjaga keseimbangan internal. Dengan kedua kondisi tersebut, sulit untuk membandingkan apakan sistem penggajian baru lebih baik dari sistem penggajian lama, terlebih lagi untuk melihat konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan. Dengan menggunakan pendekatan konsep Hay diperoleh persamaan garis kedua struktur penggajian tersebut. Hasil yang diperoleh adalah struktur penggajian baru memiliki nilai slope (a) yang lebih besar dari struktur penggajian lama (persamaan garis lebih vertikal). Dimana perubahan terbesar terjadi pada tahun 2000 ke tahun 2001 pada saat dilakukan perubahan struktur gaji pokok dari satu komponen menjadi tiga komponen. Kondisi penyebaran gaji menunjukan adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya semakin meningkatnya kondisi gaji yang berada dalam struktur dan berkurangnya kondisi underpaid Namun dalam struktur penggajian tanpa penggolongan maupun dengan penggolongan kondisi gaji yang overpaid masih menunjukan adanya peningkatan. Dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, dengan menggunakan penetapan struktur penggajian yang dibuat berdasarkan teori kompensasi, sistem penggajan baru yang ditetapkan perusahaan sudah memenuhi konsistensi internal terhadap nilai reiatif jabatan. Hal ini ditunjukan oleh persamaan garis gaji yang berada diatas sumbu x. Pemenuhan konsistensi internal terhadap kontribusi individu sudah dipenuhi dengan dimunculkannya tunjangan prestasi dan tunjangan masa kerja dalam komponen gaji pokok. Demikian pula dengan posisi sistem penggajian yang ditetapkan perusahaan dalam pasar tenaga kerja sudah memiliki daya saing yang cukup tinggi dan secara keseluruhan berada pada nilai median dan kuartil atas.Dari hasil yang analisis data yang diperoleh, saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, mengingat bahwa struktur penggajian yang ditetapkan baru struktur Gaji Dasar, perusahaan perlu membuat struktur penggajian berdasarkan gaji pokok agar mampu melakukan monitoring sistem penggajian yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan internal. Kedua, mengingat bahwa masih adanya kondisi penyebaran gaji pokok yang overpaid dan adanya kecenderungan persamaan garis struktur penggajian yang lebih vertika, perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap kebijakan penyesuaian gaji tahunan pada tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan rasio antara gaji tertinggi dan terendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep "compa ratio". Untuk lebih melengkapi referensi dalam penyempurnaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya dilakukan pula pengkajian yang lebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit untuk seluruh eselon/golongan. Pada tahapan yang lebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi dan benefit yang diberikan dikaitkan dengan revenue, produktivitas ataupun kinerja perusahaan dari perspektif lainnya."

"Skripsi ini membahas perbedaan perlakuan atas biaya tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit antara pajak (Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008) dengan akuntasi (Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16), dampak implementasi dan solusi alternatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep aset yang dibangun sendiri, biaya dan penghasilan, implementasi biaya tenaga kerja berdasarkan Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 tidak sesuai diterapkan di industri perkebunan kelapa sawit.

---

The focus in this research is about the difference treatment of labor cost in palm plantations between tax regulation ( Republic of Indonesia finance ministerial policy number 249/PMK.03/2008) and accounting ( Financial Accounting Standart number 16), implementation impact and alternative solution in PT X. This research using explanative research for qualitative approach. This research result conclude by the concept of asset self-construction, cost and income, labor cost implementation base on Republic of Indonesia Finance Ministerial Policy number 249/PMK.03/2008 is not appropriate on palm plantations industry implementation."

"ABSTRACTPenetapan kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu menyebabkan permasalahan lain, yakni adanya Upah Sundulan. Upah Sundulan merupakan upah yang diberikan kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun akibat adanya kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu yang diberlakukan kepada pekerja/buruh yang masih memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan Upah Sundulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori pengupahan, kompensasi, dan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari hubungan tripartit yang terjalin terdapat penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan Upah Sundulan dengan pemenuhan kepentingan ketiga pihak yang dicapai melalui adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak penengah dengan mempertimbangkan perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh berupa adanya penetapan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang dikontrol dengan perhitungan formula kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

---

ABSTRACTDetermination of Minimum Wage increases in a given year are causing problems, one of them is the existence of Upah Sundulan. Upah Sundulan is a term used for explaining granted wages to workes who have worked for one year period as a result of the escalation of minimum wage for workers who still only have less than a year of working period. The research of this study aims to analyze the tripartite relations between the Government, employers, and workers in solving the issue of Upah Sundulan. The theory used in this study includes wages theory, compensation, and industrial relation. This research uses qualitative research approach with qualitative data retrieval technique by in depth interview and documentation study. The result of this research shows that in the tripartite relationship, there is a solution to the conflict between workers and employers regarding the problem of Upah Sundulan with the fulfillment of the third party rsquo s interest which is achieved through policies issued by the Government as an neutral party with taking account the difference of interest between workers labourers and employers by determining the existence of Ministry of Manpower Regulation No.1 of 2017 about The Structure and Scale Of Wages that is controlled with the minimum wages increases calculation formulas based on the national growth and inflation that is set out in Government Regulation No. 78 of 2015 about Wage."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengungkapan wajib dan sukarelasegmen, serta pengaruh kualitas laba terhadap tingkat pengungkapan sukarelasegmen, dengan menggunakan sampel sejumlah 141 perusahaan non keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan rentang waktu penelitian dari tahun2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajibsegmen sebesar 56% dari yang diwajibkan oleh PSAK 5 revisi 2009. Sedangkanuntuk tingkat pengungkapan sukarela segmen, yaitu sebesar 17.97%. Terkaitdengan variabel kualitas laba dan tingkat pengungkapan sukarela segmen,penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh secarasignifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela segmen.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the level of mandatory and voluntary segmentdisclosure. This study also examines the impact of earnings quality on voluntarysegment disclosure level using a sample of 141 companies listed on the IndonesiaStock Exchange and from 2012-2014. The result shows that mandatory segmentdisclosure level is 56% from the total items required in PSAK 5 (2009 Revision),while the voluntary segment disclosure level is 17.97%. Related to earningsquality and voluntary segment disclosure level, this study shows that earningsquality has no significant influence on voluntary segment disclosure level"

"ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang upah selama prosespemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah Upah Proses danimplementasinya dalam praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Selain itu dibahas juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frase“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga implementasi upah proses menjadi seragam didalam praktek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatifdengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai datapendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upahproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalamputusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011, karena rasa keadilan para hakim; salah satu contoh adalah PutusanMahkamah Agung No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Putusan PengadilanHubungan Industrial Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis aims to understand the provision on wages during thetermination of employment process or known by the term Process Wages and itsimplementation in practice according to the prevailing laws and regulations. Inaddition, there is also a discussion regarding the Constitutional Court DecisionNo. 37/PUU-IX/2011 that aims to give interpretation on the phrase “there is nodecision” in Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower sothat the implementation of process wages becomes uniform in practice. Thisundergraduate thesis used juridical-normative research method by examiningliterature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author alsoconducted a series of interviews to be used as supporting data. The result of thisresearch concluded that the implementation of the process wages by the IndustrialRelations Court and the Supreme Court in its decision is different from theprevailing laws and regulations, even after the enactment of the ConstitutionalCourt Decision No. 37/PUU-IX/2011, due to the sense of justice of the judges;one example is the Supreme Court Decision No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. theCentral Jakarta Industrial Relations Court No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST."