Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.Sudah banyak program-program pemerintah yang ditujukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, namun seluruh program penanggulangan kemiskinan tersebut dirasakan kurang menunjukkan basil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan pada waktu yang Ialu, lebih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program sering tidak dilandasi oleh kesadaran, tetapi lebih karena terpaksa. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami betul manfaat dan perannya dalam program tersebut.Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu program pemberdayaan, secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan PPK, sehingga PPK berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Keberhasilan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui PPK akan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Ketahanan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu metode penelitian yang dlakukan pada populasi besar dalam hal ini masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dana PPK, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan teknik analisis data dalan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.Berdasarkan basil penelitian di Kabupaten Cirebon terlihat bahwa masyarakat miskin belum mampu mengelola bantuan modal Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga pendapatan sebagian besar masyarakat miskin tidak meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat miskin kurang memiliid keterampilan, akses terhadap pasar dan akses terhadap teknologi. Akibatnya PPK kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Ketahanan Daerah di Kabupaten Cirebon.

---

Poverty is a complex problem today, as it is not only concerning with the low of people income and the level of society consumption, but also referring to the minimum level of education and health, the impotence of being participated in the process of public decision making, the unability to express aspiration and also various respective problems with human development. Therefore, the effort to anticipate poverty need to be done comprehensively, covering all society life aspects which totally carried out and focusing at society empowerment.

It was so many governmental programs that aimed on the occasion of anticipating poverty, however all of those actions were not effective. One of the reasons is as follows : the implementation of anticipating poverty in the past period tended to be more mobilized, and it was done as a non-participated program. The involving of the people in such program was often not based on the awareness, but it was merely as a forcefull action. This could happen as people did not understand comprehensively the utility and their role in such program.

Therefore it must have been some efforts to enable this anticipating poverty program becomes perfect, with the program so-called District Development Program (PPK). The District Development Program, which rules as the empowering program, can generally aims to accelerate the process of anticipating poverty based on the independence of the people through the increase of people capacity and their institution in the implementation of village and inter-village development, and the improvement of sosio-economic means and infrastructure to accommodate the need of the people.

To achieve the goal, the people have to be able to implement PPK, so They succeed to anticipate the poverty. The success of the people in anticipating poverty through PPK is going to influence towards the improvement of regional resilience which is as the part of national resilience.

Refering to the background mentioned above, researcher is interested to conduct the research. The aim of the research is to know the influence of PPK towards regional resilience. The research uses the survey method at this research that observing to a large-scale population of poor people which are getting some financial aid from PPK program, but the data observed here are those of sample taken from the population. Meanwhile the researcher uses descriptive-analytical method which analizes through primary data collected by some questionaires.

Based on the research conducted at Cirebon Regency, it shows that the poor society have not been able to manage some capital aids of PPK program, so the income of most poor people does not increase. This is because the poor people have less ability, failure to access the market and technology. The impact of those all is that PPK contributes less influence to the improvement of regional resilience at Cirebon Regency."

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."

"ABSTRAKUpaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan di Indonesia terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta. Kompleksitas kemiskinan di Kota Yogyakarta bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Yogyakarta mengamanatkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif. Didukung dengan diagram Ishikawa dalam analisa pemetaan tema-tema permasalahan dan SWOT untuk menyelaraskan pola-pola penyelesaian strategis. Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan yang dihasilkan dengan model top down , membuahkan hasil yang tidak sesuai harapan masyarakat. Memicu potensi maladministrasi dan korupsi pengelolaan program oleh pelaksana kegiatan. Karena ada unsur tidak transparan. Sebaliknya, dengan menggunakan model bottom up dan partisipatori, pelaksanaan program BKM menjadi sinergis dan memiliki siklus yang mutual. Hal ini karena kegiatan-kegiatan program BKM merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat.

---

ABSTRACTPoverty alleviation has always been one of the main indicators to assess the performance of a government in the public welfare field. The issue of poverty in Indonesia occurred in various areas, including the Yogyakarta city. The complexity of poverty in the Yogyakarta city is no longer about the lack of education. The problem is how to increase the independence and income residents of the Yogyakarta city. In implementing poverty alleviation programs, Yogyakarta city government mandated the establishment of the Community Self Reliance BKM at the village level in the entire territory of the Yogyakarta city. This study uses descriptive qualitative method. Powered by Ishikawa diagram for themes mapping analysis and SWOT issues to aligned strategic patterns. This study focused on Sorosutan Village Umbulharjo District of Yogyakarta city. The results of this study revealed that the plan generated by the model of top down , produced results that do not match the expectations of society. Potentially maladministration and corruption in the management activities by program executor. Because there is no element of transparency. In contrast, using the model of bottom up and participatory, BKM be synergistic implementation of the program and have a mutual cycle. This is because the BKM program activities is a representation of the community needs."

"Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pemberdayaan penerima program di PKH Jakarta Selatan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi langsung ibu KPM diperlukan dalam merancang kegiatan pemberdayaan di PKH; dibutuhkan fasilitator lebih banyak dan pendamping PKH perlu dilatih dan memiliki kompetensi khusus agar pemberdayaan yang dilakukan dapat efektif; dan perlu ada kemauan dari ibu KPM itu sendiri untuk mau mandiri dan berdaya.

---

This thesis discusses the process of implementing the Family of Hope Program in an effort to empower program recipients in PKH South Jakarta by using the concept of community empowerment. This research is a qualitative research with a descriptive design. The results showed that the direct participation of KPM mothers was needed in designing empowerment activities in PKH; more facilitators are needed and PKH Facilitators need to be trained and have special competencies so that the empowerment can be carried out effectively; and there needs to be a willingness from the KPM mother herself to want to be independent and empowered."

"This paper discusses empowerment program for coastal communities in Cilincing subdistrict,North jakarta. Basically, the program has been relatively successful in developing coastalcommunities’s entrepreneurship. This can be seen from the establishment of cooperativesand small-scale enterprises in that area. But this paper underlines that grant allocation forthe fisherman is still limited. Otherwise, the merchants received the most amount of grantallocation. In other word, bias on delivering program has occurred. Furthermore, targetlocation for this program has not been equal yet. It was concentrated on few villages only.Low understanding for loan scheme also became crucial problem for the program. This hasrefushed for 'bad credit' in a lot of amount"

"Akibat krisis moneter dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia maka jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Belu mencapai 90% atau 39.914 KK dari 52.672 KK, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu hanya mencapai -5,64%. Oleh karena itu, mengatasi persoalan kemiskinan bagi pemerintah kabupaten Belu merupakan masalah yang mengedepan untuk ditangani. Di sisi lain, kabupaten Belu mempunyai potensi dalam bidang pertanian atau agrobisnis khususnya usaha penanaman kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah, namun nampaknya potensi ini belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lahirnya program PPK yang dirancang oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah-daerah miskin dengan cara pemberian bantuan modal usaha serta penyediaan sarana prasana penunjang kegiatan ekonomi melalui fasilitas pemerintahan kecamatan dianggap sebagai media belajar bagi masyarakat dan aparat ditingkat lokal. Untuk itu program seperti ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kabupaten Belu untuk mengatasi kemiskinan penduduknya. Namun demikian, persoalannya adalah bagaimana program PPK yang mengandung unsur-unsur pemberdayaan tersebut diimplementasikan di kabupaten Belu dan bagaimana pula dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diketahui dengan maksud untuk memahami peran serta masyarakat (kelompok sasaran) dalam mensukseskan program yang berada dalam ruang lingkup kaordinasi kecamatan serta dimaksudkan pula sebagai evaluasi untuk mengefektifkan pelaksanaan program. Tipe penelitian yang dipakai adalah diskriptif evaluatif, hal ini dipakai karena akan memaparkan efektifitas kegiatan program PPK Pendekatan penelitian yang digunakan logical framework yang dilihat dari segi input (masukan), output (hasil) effect (pengaruh langsung) dan impact (dampak) atau kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan oieh kegiatan program diiapangan. Lokasi penelitian ini di kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengkonsentrasikan di kecamatan Lamaknen. Penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Nopember 2000. Orang-orang yang diwawancarai ditelusuri dengan menggunakan teknik snowboll dan yang dijadikan informan adalah penerima program, tokoh masyarakat (tokoh informal) dan aparat pemerintah lokal (tokoh formal). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program dilaksanakan secara terbuka meialui lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, serta lewat brosur dan papan informasi. Namun penerimaan terhadap informasi program kurang dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran, karena brosur-brosur program yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia, sementara banyak diantara kelompok sasaran yang masih buta hurup dan tidak dapat berbahasa Indonesia. Informasi program PPK akhirnya menjadi terbatas dikalangan tertentu atau hanya diterima oleh mereka yang mempunyai pendidikan. Dalam perencanaan pelaksanaan, kelompok sasaran menentukan rencana program fisik dan non fisik. Dari segi sarana fisik yang direncanakan oleh kelompok sasaran adalah berupa pipanisasi air den irigasi serta pembuatan jalan, sedangkan dalam merencanaan kegiatan usaha ekonomi produktif adalah mengembangkan atau membudidayakan kacang tanah dan bawang merah. Pembangunan fisik ternyata lebih berhasil dari pada kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif gagal karena harga kacang tanah dan bawang merah sangat murah atau harga jualnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima program. Dengan murahnya harga komoditi kacang tanah yang modal awalnya dari dana PPK maka penerima program tidak mampu mengembalikan pinjaman dana perguliran secara tepat waktu, sehingga yang semula dana/modal dapat bergulir kepada masyarakat lainnya menjadi tidak berputar secara cepat atau mengalami kemacetan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program, pada akhirnya menjadi terfokus pada target pengembalian dana perguliran dari pada memfokuskan kepada kondisi keberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam program ekonomi produktif perlu dipertimbangkan pula keadaan penerimaan pasar dari produk yang dihasilkan oleh penerima program dan diperlukan pula kepastian harga dari pemerintah terhadap hasil produksi kelompok sasaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth atau belum dengan menggunakan metode GIC dan metode PPGI serta sektor-sektor ekonomi apa yang mampu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Susenas dan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah serta menggunakan analisa GIC dan regresi data panel ditemukan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth melalui metode PPGI namun melalui metode GIC belum pro poor growth. Dan dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Sukamara yang pembangunan ekonominya sudah pro poor growth.Sementara itu di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, sebaliknya sektor listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan. Sedangkan di tingkat sepuluh kabupaten yang belum pro poor growth, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, di sisi lain sektor listrik, gas dan air bersih meningkatkan kemiskinan.

---

This study aimed to determine whether the economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro poor growth or not by using GIC and PPGI and economic sectors could be capable of reducing poverty. Based on data of Susenas and GDP Central Kalimantan Province and using GIC and regression analysis of panel data found that economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro-poor growth through PPGI but through the GIC has not been pro-poor growth. And of the 14 districts/municipalities in Central Kalimantan, only an economic development Sukamara District has been pro-poor growth.

Meanwhile in Central Kalimantan Provincial level, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector and the financial, leasing and business services sector are the economic sectors that significantly reduce poverty, otherwise the electricity, gas and water supply sector actually increase poverty. While at the ten districts that have not been pro-poor growth, agriculture sector, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector, financial, leasing and business services sector and the services sector is the economic sectors that significantly reduce poverty, in the another sector of electricity, gas and water supply increased poverty."

"ABSTRAKPenanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama khususnya di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terutama untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi Ianjut usia, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripitif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi dengan para inforrnan. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data antara lain Kepala Kantor Sosial Kota Samarinda, Lurah Baqa, Ketua Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosiai, Anggota Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial, Ketua Kelompok Usaha Bersama dan Anggota Kelompok Usaha Bersama. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (Empowerment) yang dilaksanakan di Kelurahan Baqa sebagai lokasi penelilian, mulai terlihat dari tahap persiapan yang meliputi orientasi dan observasi, identifikasi dan registrasi, perencanaan program plaksanaan, penyuluhan sosial umum, evaluasi persiapan. Tahap pelaksanaan meliputi pembentukan kelompok dalam bentuk kelompok usaha bersama yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal dan saling mengenal satu sama Iain, pemilihan atau penentuan jenis usaha yang Iayak dan cocok untuk dilakukan, pelatihan pendamping dan pelatihan keterampilan anggota kelompok usaha bersama serta tahap monitoring dan evaluasi.Pada saat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari anggota kelompok usaha bersama maupun dari Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial. Faktor pendukung terlihat adanya dukungan dari pemerintah dan motivasi para Ianjut usia. Sedangkan faktor penghambat adalah sumbar daya manusia yang masih rendah, keterbatasan kemampuan iisik, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, minimnya fasilitas dan kurangnya waktu yang dimiliki para pendamping.Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi ini maka disarankan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan program pada masa mendatang antara lain memprioritaskan lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pihak Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial dengan unsur pemerintah keiurahan agar meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi pada setiap pelaksanaan kegiatan, dalam upaya meningkatkan semangat para pendamping agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, diharapkan diberikan tambahan intensif dan fasilitas yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, petugas pendamping agar meningkatkan frekuensi ke Iapangan, konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan dan melihat secara Iangsung pelaksanaan kegiatan guna memaksimalkan pencapaian tujuan program dan pemberian bantuan modal berikutnya jumlahnya Iebih ditingkatkan."

"Pembangunan sosial adalah upaya membangun masyarakat agar secara social atau kolektif mampu-berdaya baik secara sosial, ekonomi maupun dari aspek kesehatannya. Dalam kerangka itu, Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat madani (civil society), telah lama menegaskan dirinya untuk terlibat aktif dalam rangka pembangunan sosial. Salah satunya pembangunan sosial dalam aspek kesehatan, dimana pembangunan kesehatan yang dilakukan Muhammadiyah telah didikasikan sejak awal berdirinya organisasi ini, tahun 1912 M. kebijakan dan sikap ini diwujudkan dengan membangun amal-usaha di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit-Rumah Sakit di bawah kepemilikan Muhammadiyah. Rumah Sakit-Rumah Sakit milik Muhammadiyah, termasuk Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ-PK), selalu ada pada dua sisi yang seimbang antara kepentingan profit untuk kesinambungan institusi dan dengan kepentingan sosial yang menjadi misi bagi Muhammadiyah untuk selalu peduli kepada sosial, terutama pada kaum dhuafah. Kebijakan dan misi ini merupakan falsafah awal berdirinya amal-usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Kebijakan yang seimbang ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang gratis pada keluarga/orang miskin yang berobat dan dirawat di Rumah Sakit. Dalam kaitan pembangunan sosial-kesehatan, pada saat yang sama telah berlangsung sebuah kebijakan program dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Jakarta. Program ini di dasarkan pada amanah UUD 1945 pasal 34, tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia; Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No.34 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta; Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Berangkat dari uraian dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran pelaksanaannya di RSIJ pondok Kopi. Terkait dengan pelaksanaanya di RSIJ PK, juga ingin melihat gambaran kebijakan Muhammadiyah terkait dengan program JPK-Gakin di RSIJ-PK serta kebijakan Dinkes DKI Jakarta terkait dengan program di RSIJ-PK. Di dalam gambaran pelaksanaannya, ingin dilihat bagaimana perencanaannya, pengoraginisasiannya, prosedur, dan hasil pelayanannya terhadap peserta JPK-Gakin dan pola koordinasinya dengan Dinkes sebagai pemberi kebijakan dan pemegang dana untuk mencairkan dana hasil pelayanan JPK-Gakin. Yang selanjutnya dianalisa tentang kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program JPK-Gakin selama ini di internal RSIJ-PK, dari situ kemudian diharapakan menghasilkan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan di masa yang akan datang. Dalam rangka menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini, agar menghasilkan jawaban dan gambaran yang utuh, valid dan realibelity, maka untuk menjawab hal-hal tersebut, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan mencoba melakukan wawancara mendalam kepada semua informan yang relevan terhadap penelitian ini, diantaranya, Pengurus PP. Muhammadiyah, pejabat dan petugas Dinkes DKI Jakarta, dan Pihak RSIJ Pondok Kopi; studi dukumen/literarur sekunder; dan observasi lapangan. Selanjutnya akan diverifikasi dan di koding akan relevansi data dan sumber data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sehingga mengahsilkan penyajian laporan penelitian yang valid dan realibel. Selanjutnya, PP.Muhammadiyah sebagai induk dari RSIJ Pondok Kopi, dalam kaitannya dengan program JPK-Gakin di RSIJ Pondok Kopi, memberikan support dalam rangka keikutsertaanya sebagai penyelenggara JPK-Gakin di internal RS. Meskipun tidak ada instruksi secara khusus yang mewajibkan seluruh RS-RS milik Muhammadiyah yang di DKI Jakarta untuk ikut menyelenggarkan program tersebut. Paling tidak yang menjadi poin penting adalah bersinerginya antara program pemberian pelayanan gratis pada kaum dhuafah yang selama ini dilakukan oleh semua RS-RS milik Muhammadiyah, termasuk RSIJ pondok Kopi, dengan program JPK-Gakin yang datangnya dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tingkat Pemda DKI Jakarta (dalam hal ini Dinas Kesehatan), dalam rangka mensukseskan program ini di tingkat lapangan, mengajak seluruh RS-RS swasta untuk menjadi penyelenggara, termasuk RSIJ Pondok Kopi, yang diawali dengan membuat nota kontrak kerja sama antara pihak Dinkes dengan pihak RSIJ Pondok Kopi.Pelaksanaan Program JPK-Gakin di RSIJ pondok Kopi, sebagai berikut: Pertama, pada level pernecanaan, dimana antara perencanan menyediaan fasilitas bagi pasien peserta JPK-Gakin dengan realisasi datangnya pasien masih jauh dari maksimal, yakni dengan menyediaan fasilitas 32% atau 62 dari 192 kamar/tempat tidur yang disediakan, akan tetapi yang datang perbulannya rata-rata 14 orang. Atau hanya 0,0079 dari total peserta JPK-gakin yang tersebar di Jakarta Timur,yaitu 175.454 Jiwa. Kedua, pengorganisasian program, unit sosial Medis yang diberikan tanggung jawab melaksanakan dilapangan program ini, hanya bertugas dan bertanggung jawab terhadap paserta JPK-Gakin yang rawat inap, sedangkan bagi peserta yang rawat jalan diberikan tanggung jawab langsung pada bagaian adminstrasi pasien secar umum. Hal ini membuat tidak integratifnya pengelolaan program. Ketiga, prosedur yang dijalankan di RS, dalam rangka pelayanan pasien, sangat fleksibel, msekipun tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan program Keempat, hasil pelayanan, dimana selama bulan Mei-Agustus tahun 2006, jumlah pasien di RS dengan kategori antara lain; (1) pasien menggunakan SKTM 50 orang atau 75% dari total pasien JPK-gakin (2) Pasien mengunakan kartu gakin, 14 orang atau 21% dari total pasien JPK-Gakin (3) terlantar, 2 orang atau 3% dari total pasien JPK-Gakin. Kelima, jumlah biaya pelayanan atas pengobatan dan perawatan per pasien peserta JPK-Gakin, tidak diketahui satu persatu, karena susah di kases, sehingga tidak bisa menganalisa tentang ifisiensi pembiayaan tarhadap pelayanan pasien. Keenam, potensi untuk melayani pasien peserta JPK-Gakin di jakarta Timur masih tinggi, karena jummlah penyebaran peserta JPK-Gakin di Jakarta Timur, terbesar, yakni 31 % dari total JPK-Gakin yang terdaftar di Dinkes tahun 2006. Ketujuh, opini peserta JPK-Gakin, rawat inap, Gakin merasa senang berobat dan dirawat di RS ini, dikarenakan untuk mengurus sebagai peserta JPK-Gakin tidak susah dan diperlakuakn ramah serta merasa tidak dibeda-bedakan dengen pasien pribadi. Kedelapan, perlu pola koordiansi yang fleksibel antara pihak RS dengan pihak Dinkes, terkait dengan kasus pasien yang membutuhkan perwatan lebih lama, yang selama ini harus datang dulu ke kantor Dinkes, hal ini menyebabkan pelayanan yang kurang lancar di RS. Ke depan, bagi Muhammadiyah, pentingnya mendorong seluruh unit kesehatan yang ada di bawah naungan Muhammadiyah untuk diinstruksikan untuk menjadi penyelenggara JPK-gakin di DKI, yang sementara ini diserahkan ke internal masing-masing RS milik Muhammadiyah, karena program ini sejalan dengan misi kemanusiaan Muhammmadiyah dan pembangunan Sosial. Bagi Dinkes, perlunya menginisiasi perubahan kontark kerja sama terkait dengan perkembangan kebijakan diinternal Dinkes sendiri, sehingga kerja sama bisa saling menguntungkan. Bagi RSIJ Pondok Kopi, untuk mengefektifkan pelayanan program JPK-Gakin di RSIJ Pondok Kopi, sebagai berikut: Pertama, perlu pengeloaan dengan membentuk unit khusus JPK-Gakin, dan tanggung jawabnya menyeluruh antara pasien Gakin yang rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjut, yang dikiuti dengan penambahan SDM yang memadai dan fasilitas yang menunjang, sehingga secara administrasi bisa lebih profesional. Kedua, perlunya transparansi pembiayaan dana terhadap pelayanan setiap pasien JPK-Gakin, sehingga bisa dilihat tentang ifisiensi dan tidaknya pembiayaan hasil pelayanan. Apalagi pelayanan JPK-gakin adalah pelayanan terhadap publik sehingga transparansi menjadi penting untuk akuntabilitas pelayanan di RSIJ pondok Kopi.

---

Social development is efforts contract society by social or collective in order that can good useful in social economy and health. Muhammadiyah is part of civil society, a long time ago explain active involved on social development. The one is health which do Muhammadiyah is dedication since begin establish this organization, 1912 M. This policy and attitude is creations with construct on health, like building hospital by owner of Muhammadiyah, example Islam hospital, Pondok Kopi Jakarta (RSIJ-PK). It's balance for profit to institution and social as mission of Muhamamdiyah for care especially dhuafah. This policy like given free treatment to poor family. On same time a program policy from government of DKI Jakarta, about guarantee maintenance health poor family at Jakarta, go on too. It's base on UUD'45 section 34 about guarantee maintenance health to all Indonesia; UU No.32, 2004 about territory government of DKI; UU No. 32, 1992 about health. So from above the problem, this research aim to get realization illustration at RSIJ-PK and illustration the policy of Muhammadiyah which connected with JPK-Gakin program at RSIJ-PK and Dinkes DKI Jakarta. From this illustration, we can see how to plan, organizing, procedure and the cape result to member JPK-Gakin and pattern of coordination, which Dinkes as policy given and donator. Then analysis about strength and weakness of JPK-Gakin program at RSIJ-PK, hoping produce step of repair on the future. To answer this question and research which valid and reliability, so that using research method by kualitatif-descriptif, with interview to all relevant informant like centre management. Muhammadiyah functionary and official of Dinkes DKI Jakarta and RSIJ-PK, literature study and observation. Then verification and coding data which appropriate with this research. Muhammadiyah centre given support as operate JPK-Gakin at islam hospital Pondok Kopi even no especially instruction which compulsory hospital is Muhammadiyah at DKI Jakarta to do it. The point is the balance of that's program. The government of DKI Jakarta (Health official), to success this program, all non-government hospital invited to be operator which beginning made cooperation contract between Dinkes (Health Official) with RSIJ-PK. Realization of program JPK-Gakin at RSIJ Pondok Kopi: First, planning level to plan facilities to member JPK-Gakin like 32% or 62 from 192bedroom but which coming/month 14 people only. On 0, 0075 from total of member JPK-Gakin at east Jakarta only, it's about 175. 454 people. Second, The program organizing, unit of medic social which responsibility do this program, working and responsibility to member JPK-Gakin at hospital only, but the out patient treatment by administration this is doesn't program integrative. Third, the hospital to treatment very flexible, even follow on the guide of program realization. Fourth, the name result on May-August 2006, the patent total with category: (1) SKTM 50 people or 75% from patent total JPK-Gakin (2) Gakin card, 14 people or 21% from patent total JPK-Gakin. (3) Neglected, 2 people or 3% from patent total JPK-Gakin. Five, the total of treatment cost doesn't know because different. , in order that can not analysis about the cost efficient. Sixth, Potency to treatment members of JPK-Gakin at east Jakarta still high, because the distributing is 31% from member total JPK-Gakin which list at Dinkes 2006. Seventh, The opinion of members JPK-Gakin is feeling happy by the treatment this hospital, because friendly and justice. Eight, necessary a flexible coordination pattern between hospital and Dinkes patient which needed treatment more time, which during have to come Dinkes and the finally making serves hospital swift less To the future, important to push all health unit by Muhammadiyah for instruction to be operate JPK-Gakin at DKI Jakarta, which temporary do it by hospital internal Muhammadiyah, because this program parallel with humanity-Muhammadiyah mission and social development for Dinkes, needed change initiation of cooperation contract about the growth of internal policy Dinkes. For RSIJ-PK to effective of program treatment JPK-Gakin. First, A needed management with compose especially unit of JPK-Gaskin, and the all responsibility between members of Gakin which take care at hospital and advance outpatient treatment, following by add resources of people and facilities, so that can be professional administration. Second, transparency of using treatment cost can visible. Above all JPK-Gakin is public serving up to transparency being important to serving accountability at RSIJ Pondok Kopi."