Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu alternatif pengembangan suatu wilayah adalah investasi pada bidang social-overhead seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana infrastruktur lainnya. Karna itulah, perlu diketahui apakah pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pendapatan. Selain itu perlu diketahui kontribusi setiap infrastruktur guna mengetahui infrastruktur mana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan pendapatan. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur sudah tepat sasaran. Metodologi penelitian yang digunakan adalah uji regresi panel data untuk 26 propinsi di Indonesia selama perioda 1983 - 1997. Variabel terikat yang digunakan adalah pendapatan per kapita, variabel - variabel bebasnya adalah panjang jalan, produksi listrik, jumlah telpon, investasi dan tingkat pendidikan. Regresi dilakukan dengan menggunaka.n fungsi produksi Cobb Douglas. Hasil regresi menunjukkan bahwa infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan per kapita. Nilai kontribusi yang dihasilkan berbeda untuk setiap jenis infrastruktur dan wilayah. Untuk wilayah yang lebih kecil, nilai kontribusinya lebih besar. Elastisitas setiap variabeI di bawah satu dan secara keseluruhan semua input memberikan decreasing return to scale. Untuk Indonesia, kontribusi pendidikan lebih besar dibandingkan kontribusi seluruh infrastruktur sedangkan untuk wilayah yang lebih kecil (IBBIIBT dan per pulau) kontribusi infrastruktur secara bersama - sama lebih besar dari pendidikan dan investasi. Untuk IBT dan wilayah yang masuk dalam IBT, seluruh infrastruktur menunjukkan kontribusi yang signifikan dan positif sedangkan untuk EBB dan wilayah yang masuk kedalamnya ada beberapa infrastruktur yang tidak memberikan kontribusi yang positif dan signifikan. "

"Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan sebaran penduduk tidak merata serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dimana ketimpangan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama. Infrastruktur telekomunikasi memiliki eksternalitas positif menyiapkan jaringan informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pemerataan perekonomian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi tahun 2011-2021 serta metode Two Way Fixed Effect (2FE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telekomunikasi melalui indikator BTS (base transceiver station), penggunaan telepon seluler, dan penggunaan internet mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita serta mengurangi tingkat pengangguran, memperkecil ketimpangan serta meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Selanjutnya, telekomunikasi ternyata memberikan pengaruh berbeda antar sub-wilayah. Keberagaman hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembangunan infrastruktur masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan juga karena perbedaan keahlian dalam memanfaatkan teknologi pada masing-masing wilayah.

---

Inclusive economic growth is economic growth that promotes equity, benefiting all segments of society, reducing inequality, and addressing unemployment. Indonesia, as one of the world's largest Archipelagic State, faces challenges of uneven population distribution and varying socio-economic backgrounds, leading to persistent issues of inequality and unemployment. Telecommunication infrastructure plays a crucial role by establishing information and communication networks that can contribute to accelerating economic equality. This study aims to examine the impact of telecommunications infrastructure on inclusive economic growth in Indonesia, utilizing panel data from 34 provinces spanning the years 2011 to 2021 and employing The Two-Way Fixed Effect (2FE) methodology. The findings demonstrate that indicators such as base transceiver station (BTS), cellular telephone usage, and internet connectivity have a positive effect on per capita income growth, while simultaneously reducing unemployment, inequality, and raising the inclusive economic development index (“Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif-IPEI”). Moreover, the effects of telecommunications infrastructure vary across different sub-regions, highlighting disparities in infrastructure development and variations in technological expertise across regions."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Hai ini dapat terjadi karena strategi pembangunan pada awal masa orde baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pada pemerataan distribusi pendapatan. Tesis ini meneliti pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Selain dari itu, akan diteliti juga pengaruh indikator pembangunan seperti inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi.Pertumbuhan ekonomi propinsi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang terdiri dari persentase pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Inflasi yang dipakai adalah inflasi regional rata-rata selama 1 tahun dan tingkat penddikan yang digunakan adalah persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP.Pengolahan data dilakukan dengan penggunaan model analisis data panel, yaitu metode fixed effect dengan pembobotan cross section weight. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbedaan antar propinsi dan juga untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan secara positif, pada semua kelompok penduduk. Akan tetapi pengaruh persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih tinggi dari pada persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan menengah dan persentase kenaikan pendapatan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk telah berkurang dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan penduduk yaitu persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah di propinsi diharapkan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah karena semakin tinggi inflasi pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Pada masa awal Orde Baru tahun 1969-1973, perencanaan ekonomi Indonesia masih sangat percaya bahwa trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 70-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I fakta memperlihatkan bahwa efek yang diinginkan tidak tercapai, malah menimbulkan ketimpangan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi pula dari tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Mulai Pelita III tahun 1979/80-1983/84 strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetapi berorientasi kesejahteraan rakyat. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976-2004 terus mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 54,2 juta jiwa menjadi sebesar 36,15 juta jiwa. Dan jika dilihat antara jumlah penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan temyata, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dari pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dikarenakan lebih dari 60 persen jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar bekerja disektor pertanian. Dengan menggunakan metoda analisis regresi berganda ingin diketahui bagaimana kondisi ketidakmerataan pendapatan antara penduduk di pedesaan dan perkotaan, dan pengaruh perubahan pangsa pendapatan tertimbang di pedesaan dan di perkotaan serta bagaimana peranan PDB sektoral terhadap laju pertumbuhan kemiskinan.Hasil penelitian memberikan masukkan bahwa; Peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kezniskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sektor primer, yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bukan bekerja di sektor ini, akan tetapi bekerja di sektor primer dan di pedesaan, sedangkan sektor skunder dan tersier sangat berkembang pesat di perkotaan. Dengan pelaksanaan sistem desentralisasi memberikan dampak akan penurunan jumlah penduduk miskin.Dengan demikian perlunya pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan yang padat karya dengan upah diatas standar minimum akan mengurangi pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin pun berkurang. Ini didukung dengan infrastruktur yang baik pula seperti tersedianya fasiltas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang baik. Dengan perhatian yang sangat serius di sektor pertanian, seperti pengembangan sistem dan teknik pertanian, mendirikan industri agrobisnis, dan pengembangan Iembaga keuangan yang mendorong percepatan perkonomian di pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kemerataan pendapatan belum tentu dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai dengan pengurangan ketidakmerataan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Dengan adanya oronomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusul program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Esensi dari UU No. 2211999 adalah pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara UU No. 25/1999 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follows fine/ion atau "uang mengikuti kewenangan". Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.Diterapkannya UU No. 25/1999 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada umumnya. Banyak hal-hal baru yang diatur dalam UU No.25/1999 yaitu mengenai Dana Perimbangan sebagai penerimaan daerah yang merupakan transfer dari pusat kedaerah. Dana Perimbangan ini meliputi : Partama, Dana Bagi Hasil Pajak (Tax Revenue Sharing) yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagi hasil pajak penghasilan (PPh). Kedua, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (Natural Resources Revenue Sharing). Ketiga, Dana Alokasi Umum (DAU). Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merapakan bentuk lain dari SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Dana INPRES pada jaman sebelum otonomi daerah. Melalui kebijakan bagi hasil Sumberdaya alam diharapkan daerah dan masyarakat setempat dapat lebih merasakan hasil dari sumberdaya alam yang dimiliki, Karena selama ini basil sumberdaya alam lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dibandingkan masyarakat setempat.Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengelolaan dana secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia. termasuk propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setiap upaya pembangunan daerah di propinsi NTB, dimana pemerintah daerah propinsi NTB dan masyarakatnya hams secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah propinsi NTB beserta partisipasi masyarakatnya dengan mengunakan sumberdaya-sumberdaya unruk menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah, sehingga propinsi NTB mampu mengoptimalisasikan potensi dari sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan didalam merancang dan membanglin perekonomian di daerahnya.Berdasarkan pada data keuangan daerah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana ketergantungan propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat besar dari dana transfer untuk menutupi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu penerapan kebijakan-kebijakan didalam menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah daerah, karena memang behun optimainya propinsi NTB didalam menggali sumberdaya alam seperti, tambang emas, budi daya ikan, budi daya mutiara, sumberdaya hutan dan sumber-sumber daya lainnya yang semestinya masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan dengan berlakunya desentralisasi fiskal melalui optimalisasi sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat akan membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB. Hasil simulasi kebijakan untuk melihat dampak dari desentralisasi fiskal diketahui bahwa seluruh komponen dana perimbangan merniliki dampak positif terhadap PDRB di NTB, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten.Hasil simulasi pada tingkat propinsi, dana transfer menghasilkan dampak peningkatan PDRB yang lebih besar dari komponen bagi hasil lainnya. Sementara itu hasil simulasi untuk kabupaten di NTS menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan PDRB di seluruh kabupaten membawa dampak positif, dimana kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten yang memiliki kontribusi bagi hasil pajak paling besar terhadap pertumbuhan PDRB. Di sisi lain simulasi terhadap bagi hasil sumber daya a]arn membawa dampak bagi pertumbuhan PDRB paling besar di kabupaten Lombok Barat, Sedangkan dana transfer paling berrnanfaat bagi kabupaten Sumbawa.Simulasi terhadap keseluruhan variabel endogen menunjukkan bahwa seluruh kabupaten di NTB sangat tergantung pada dana transfer dibanding variabel dana perimbangan lainnya.Dari hasil analisis disparitas diketahui bahwa kesenjangan antar kabupaten dapat dikurangi dengan adanya bagi basil pajak, bagi basil sumberdaya alam, sedangkan dana transfer akan menyebabkan kurang dapat mengatasi kesenjangan antar kabupaten."

"Artikel ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan analisis data panel untuk 33 provinsi di Indonesia selama periode sebelas tahun dari tahun 2007 hingga 2017. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan infrastruktur telekomunikasi adalah persentase jumlah pelanggan telepon tetap, pelanggan telepon seluler, dan pelanggan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia, kecuali telepon tetap yang menunjukkan hasil negatif.

---

This paper aims to examine the association between telecommunications infrastructure (TI) and economic growth in Indonesia. In order to reach the objective, this paper use panel data analysis for 33 provinces in Indonesia for eleven-year period from 2007 to 2017. The variables for TI are fixed telephone subscriber, cellular telephone subscriber, and internet subscriber. The results provide positive and strong association between TI and economic growth in provincial level in Indonesia. The results except for the fixed telephone are positive and significant association which imply that TI give strong and positive impact toward economic growth in Indonesia."

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."

"Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.Pada tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan disadari begitu menguntungkan. Sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional, di mana secara langsung menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan terciptanya kesempatan kerja. Masuknya modal dari luar negeri juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan kekayaan alam yang begitu melimpah namun perekonomian dalam negeri belum mampu menyediakan dana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaari alam.Meskipun pinjaman diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan namun di lain pihak pinjaman juga menimbulkan biaya. Pada tahun-tahun terakhir ini, biaya tersebut khususnya bagi negara-negara berkembang lebih besar daripada manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin besarnya utang adalah cicilan utang (debt servicing). Cicilan utang terdiri dari pembayaran amortisasi (pembayaran utang pokok) dan suku bunga. Apabila utang terus meningkat atau tingkat suku bunganya meningkat maka pembayaran cicilan utang juga akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan perneliharaan infrastruktur fisik akan menunjang kegiatan investasi dan perdagangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDB. Oleh karenanya, utang luar negeri Indonesia memiliki kontribusi yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian, di mana sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang secara langsung dapat menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi. Di sisi lain, besarnya akumulasi jumlah utang telah memberikan tekanan terhadap keuangan negara karena tingginya jumlah kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa indikator adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat suku bunga, inflasi, laju pertumbuhan investasi dan term of trade.Variabel suku bunga dan inflasi akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kenaikan tingkat suku bunga membuat biaya investasi menjadi bertambah mahal sehingga akan mengurangi investasi. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia antara lain adalah ekspektasi inflasi masyarakat yang cenderung meningkat. Peningkatan ekspektasi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik yang dilakukan oleh pemerintah.Variabel investasi mempunyai elastisitas yang paling besar, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan nilai investasi yang dilakukan di Indonesia akan berpengaruh besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel term of trade pada periode 1999-2004 berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kondisi ini terjadi karena penerimaan ekspor yang melambat. Nilai ekspor tahun 2004 hanya tumbuh sebesar 8,25% dibanding tahun 2003 sementara di satu sisi peningkatan nilai impor justru menunjukan adanya peningkatan sebesar 13,73%."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana variabel fiskal (pajak/tax) dan moneter (tingkat bunga rill/real interest rate) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Disamping itu, tesis ini mengulas bagaimana perubahan variabel-variabel seperti : real exchange rate yang ditunjukan oleh rasio antara indeks harga luar negeri dikali dengan nilai tukar, dengan indeks harga domestik (QF*E/CPI), serta besarnya tingkat bunga rill (RI), besarnya impor dunia (MWR), defisit anggaran pemerintah (G-T), obligasi pemerintah (L) clan output perekonomian domestik setahun lalu (Y(-1)), akan mempengaruhi perubahan pada output (Y) tahun berjalan. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1969-1997. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah ekonometrika, menggunakan sistem persamaan simultan clan merupakan penerapan dari teori IS-LM dalam perekonomian kecil dan terbuka dengan sistem nilai biker tetap. Secara spesifik, model ini merupakan model Mundell-Fleming. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunalkan harga konstan 1993 (serous dalam nilai riil). Untuk simulasi output periode 1998-2003, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan makro (fiskal dan moneter) pads tahun 1998. Ada 9 skenario yang diaplikasikan yaitu : skenario pertains, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, keduanya bersifat longgar; skenario kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar dan kebijakan moneter bersifat netral; skenario ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar namun kebijakan moneter bersifat ketat; skenario keempat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat netral dan kebijakan moneter bersifat longgar, skenario kelima, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal manpun moneter bersifat netral; skenario keenam, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal netral dan moneter bersifat ketat; skenario ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat namun kebijakan-moneter bersifat longgar, skenario kedelapan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter bersifat netral; sedangkan skenario kesembilan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ketat Dari basil simulasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan fiskal lebih efektif di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat pertnmbuhan harga konstan, kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal."