Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara administrasi perpajakan, Pajak Penghasilan baru terutang pada saat akhir tahun pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan sekali pada saat berakhirnya tahun pajak ini mengandung kelemahan baik di sisi Wajib Pajak, maupun di sisi negara. Wajib Pajak akan merasa keberatan apabila seluruh pajak yang terutang harus dibayar sekali saat akhir tahun pajak. Di sisi lain, negara akan kesulitan keuangan dalam tahun berjalan. Untuk mengatasi hal itu, maka negara mengatur pelaksanaan pembayaran pajak dalam tahun berjalan.Salah satu sistem pembayaran pajak dalam tahun berjalan adalah pemotongan PPh Pasal 23. Sistem ini meminta bantuan pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan untuk melakukan pemotongan pajak. Pajak tersebut dipotong dari pembayaran penghasilan kepada orang lain. Pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan seluruh pajak yang terutang saat akhir tahun pajak. Apabila sistem pemotongan PPh Pasal 23 ini tidak berjalan, maka negara akan melakukan penagihan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada pemotong pajak. Dalam pelaksanaan di lapangan, surat ketetapan pajak tersebut selalu berisi pokok pajak yang tidak atau kurang dipotong dan sanksi perpajakan.Permasalahan utama yang muncul yaitu pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut, ternyata ada yang tidak dapat dikreditkan. Dengan tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut maka timbul permasalahan, baik di sisi Wajib Pajak pemotong pajak maupun Wajib Pajak penerima penghasilan.Pembahasan dalam tesis ini didasarkan pada kerangka teori bahwa pemungutan pajak ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang memadai, yang dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus memperhatikan Equlity Principle (keadilan), dan Certainty Principle (kepastian hukum). Pemotongan pajak (withholding tax) bukan merupakan pajak, withholding tax hanya merupakan suatu sistem yang digunakan dalam rangka memungut pajak, yaitu pemungutan pajak dalam tahun berjalan.Janis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak menggunakan analisa statistik, karena penulis akan lebih mengupas permasalahan yang ada secara mendalam. Dalam melakukan penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan. Maksud penulis untuk langsung turun sendiri kelapangan adalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya (key informant). Hasil wawancara dengan key informant akan dituangkan dalam penulisan tesis ini.Berdasarkan hasil penelitian, temyata tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut berkaitan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang membatasi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan surat pemberitahuan dengan maksud mengkreditkan pokok pajak PPh Pasal 23 (yang ada dalam surat ketetapan pajak) hanya diperbolehkan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya tahun pajak, sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan dalam undang¬undang pajak yang sama, kewenangan DJP untuk menerbitkan surat ketetapan pajak adalah sepuluh tahun dan itupun dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu. Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak DJP untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketidakmampuan DJP dalam mendeteksi kebenaran pelaporan surat pemberitahuan dilimpahkan kepada Wajib Pajak pemotong pajak dengan pengenaan surat ketetapan pajak yang selalu berisi pokok pajak dan sanksi perpajakan.Dalam analisis yang dilakukan, tidak dapat dikreditkannya pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengenaan pajak dan adanya pengenaan pajak ganda. Peluang terjadinya pengenaan pajak ganda sangat besar, karena di sisi penerima penghasilan ada ancaman sanksi pidana apabila penerima penghasilan tidak melaporkan penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Apabila penerima penghasilan sudah melaporkan penghasilannya maka tidak ada lagi kerugian negara, dengan demikian apabila masih juga diterbitkan surat ketetapan pajak, pada saat itu timbul pengenaan pajak ganda. Penerbitan surat ketetapan pajak yang atas pokok pajaknya tidak dapat dikreditkan juga menimbulkan ketidakadilan karena mendistorsi pajaknya withholder.Guna menghindari hal tersebut disarankan, apabila pihak DJP menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi pokok dan sanksi perpajakan, maka pokok pajak tersebut harus dapat dikreditkan, tanpa syaratapapun. Dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan setelah lewat tahun pajak, disarankan agar jangan mengenakan pokok pajak akan tetapi hanya berisi sanksi yang ditujukan kepada pemotong pajak. Penulis juga menyarankan agar DJP membangun suatu alat atau sistem administrasi perpajakan yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi dan meyakini bahwa penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan sudah dilaporkan seluruhnya, terutama apabila penghasilan tersebut merupakan obyek withholding tax. Dengan sistem administrasi iru diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengkreditan pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak.

---

On the taxation administration basis, an income tax only is payable at the end of a fiscal year. The tax collection system which is carried out one time at expiry of any fiscal year contains weakness both for the taxpayer and the state. Taxpayer will feel heavily burdened if all taxes payable must be paid once time at the end of fiscal year. On another side, the state will find financially difficult in the current year. To cope with the matter, the state shall arrange the implementation of payment of tax within the current year.

One of tax payment system within current year is withholding of income tax Article 23. This system asks assistance from any third party as employer to conduct withholding toward tax. The tax is deducted from income payment to other person. The tax which has been deducted will be credited with all taxes payable at the end of fiscal year. In the event system in withholding of income tax Article 23 does not work, therefore the state will perform collection by issuing letter of stipulation on taxation, which is addressed to the Tax withholder. In the implementation thereof, the tax stipulation letter always contains of tax that is never or less deducted and taxation sanction.

The main problem arising thereof is the tax principle contained in the letter of decision found that some portions are unable to be credited. With un-credited of the tax content, it will become the problem both for the tax withholding tax payer or income receiving tax payer.

Discussion in this thesis is based upon theoretical framework that the tax imposition aims to collect acceptable tax income, which is in the regulation and implementation shall take into account Equity principle, and certainty principle. A tax withholding is not tax, but tax withholding is only a system, which is used to collect the tax, which is a tax collection within the current year.

Research methodology used in this thesis is a descriptive analysis. In writing this thesis, author uses statistical analysis, because author will thither discuss the problem further detail. In conducting this research, author directly went to the field aims to carry out research in detail. In conducting research in the field, the author carries out a direct interview with key informant. Result of interview with key informant will be contained in writing this thesis.

Based on result of survey, the tax content could not be credited in relation with regulation contained in Law No. 16 year 2000 regarding General Provision and Procedure of Taxation restricting Tax payer to carry out rectification of a notification letter. Correction the letter of notification aims to credit the tax content income tax Article 23 (contained in he letter of stipulation of tax) only obtained within a period of 2 years prior to expiry date of taxation, authority of DP to issue letter of the tax policy is ten years and could be extended under certain condition. Result of survey in the field also shows that up to this day, there is no effort carried out DJIP in coping with the problem. Inability of DIP in detecting correctness of report of the letter of notification will be handed over to the Tax withholding tax payer.

According to the analysis, the un-credited of tax content, which is contained in the letter of tax polic caused legal uncertainty in imposing tax and the double tax imposition. Opportunity of the occurrence of double tax imposition is very high, because at the side of income receiver, there is a criminal sanction if the income receiver failed to report income which has been received over one year fiscal tax. If the income receiver has reported its income so that the state will no longer get loss, but the tax policy is still being issued, double tax imposition will automatically be imposed. The issuance of the tax policy upon the tax content could not be credited also caused unfairness due to distortion the withholder's tax.

In order to avoid matters mentioned above, if DP issued the tax policy containing the tax content and sanction, therefore the tax must be credited with no conditions. In the event, the tax policy issued after expiry of fiscal year, you are not allowed to impose the tax content. However, it will only contain sanction addressed to tax withholder. Author also suggests DR establishing the equipment or taxation administration system which may be used to detect and assure that income received by income receiver have been reported entirely, especially if the income is an object of a tax withholding. With this administrative system, it is hoped to assist in coping with the problems arising from crediting the tax content in the tax policy."

"Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan pajak penghasilan yang berbeda dari konsep dasarnya. Persoalannya ialah apakah pengenaan pajak seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perpajakan dimaksud merupakan pengenaan pajak penghasilan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan.Teori dasar perpajakan mendeskripsikan bahwa sistem pajak adil apabila pajak yang dirancang mencerminkan prinsip prinsip keadilan horizontal maupun keadilan vertikal, artinya bahwa pajak yang adil adalah pajak yang dipungut berdasarkan basis dasar pengenaan pajak dan basis struktur tarif yang ditentukan secara tepat. Dalam sistem pajak penghasilan prinsip keadilan horizontal dirumuskan oleh pengertian penghasilan kena pajak sedang prinsip keadilan vertikal dirumuskan oleh struktur tarif progresif yang bermakna bahwa bagi yang berpenghasilan yang lebih besar akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang lebih besar.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan positivistik dengan metoda analisis teoritis dan analisis empiris terhadap kasus nyata mengenai pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan yang diteliti.Telaah teoritis mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang didefinisikan oleh kebijakan perpajakan dimaksud tidak mencerminkan pajak penghasilan yang adil. Analisis empiris juga mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan ini tidak adil berdasarkan kenyataan yang memperlihatkan kecenderungan beban pajak yang lebih besar dibandingkan beban pajak yang seharusnya. Pajak yang didefinisikan dalam kebijakan perpajakan ini lebih mengarah sebagai rancangan bagi suatu jenis pajak yang lain."

"Posisi tunggakan pajak per Januari 2002 adalah Rp 17,3 Trilyun dan posisi tungggakan pajak pada akhir 2002 adalah Rp 17,4 Trilyun. Besarnya saldo tunggakan tersebut merupakan nilai yang sangat potensial dalam rangka mendukung target penerimaan pajak secara nasional maupun dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Aktivitas-aktivitas penagihan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi penerbitan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lelang, Pelaksanaan Pencegahan dan Penyanderaan, Penyelesaian Gugatan dan Sanggahan oleh Wajib Pajak, Hak Mendahulu Negara, Penghapusan Piutang Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak, serta Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (Jeopardy collection) memerlukan adanya manajemen penagihan pajak yang baik dan profesional sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana manajemen penagihan pajak yang baik yang seharusnya diterapkan pada Direktorat Jenderal Pajak khususnya bidang penagihan pajak, manajemen sumber daya manusia bidang penagihan (jurusita pajak), model sistem informasi dan pelaporan bidang penagihan pajak, hubungan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi lain, dan bagaimana seharusnya ketentuan perpajakan bidang penagihan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan metode deskriptif dengan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan enter fenomena yang diselidiki tentang bagaimana manajemen penagihan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa manajemen penagihan pajak yang baik adalah gabungan kebijakan dan administrasi serta orang-orang (SDM) yang mengadakan pengawasan dan mengambil keputusan yang tepat untuk melaksanakan serangkaian aktivitas penagihan pajak secara baik dan benar serta profesional sesuai ketentuan perpajakan.Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mengaptimalkan pelaksanaan manajemen penagihan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, menyediakan sistem informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat (on time by system/computerize), dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, serta merumuskan dan menerapkan ketentuan perpajakan secara baik dan benar."

"The Utilization of Fiscal Decentralization Policy Base on Act No. 3412000 by Local Government to Collect Local Tax and Retribution (A Study in Bogor Municipality) Implementation of fiscal decentralization policy has given opportunities for local governments to develop their finance potential which in turn to support their governmental and developmental duties as a consequence of being granted autonomous status. One of the finance potential is the local government ability to increase their income from local tax and retribution. This thesis aims to discuss the utilization of fiscal decentralization policy based on Act No. 3412000 to collect local tax and retribution. Bogor Municipality is chosen for this research.

In this thesis I use quantitative approach which is descriptive nature. I will employ field studies technique, literary study, and time series analysis to gather data. The research itself is focused on two studies. Firstly, various concepts on fiscal decentralization, particularly in relation to institution perspective, will be discussed. This perspective tries to examine institutions and rule of the game in utilization the fiscal decentralization policy. Secondly, a case study in Bogor Municipality on the utilization of the concept will be further discussed.

In this policy, autonomous region are granted with a certain degree of autonomy to generate revenues and spend them according to their degree of fiscal autonomy they have. The utilizing fiscal decentralization is based on three government regulations: government regulation on local government, government regulation on financial balance between central and regional government, and government regulation on local tax and retribution. These regulation form institutional framework that will regulate utilization fiscal decentralization policy by local government to collect local tax and retribution. Local government with the agreement of DPRD will then issue local regulations on local tax and retribution.

The local government of Bogor Municipality's policy on this matter can be categorized in to 3 categories: (1) to formulate new local government regulation to response Act No. 3412000 and its operational regulations; (2) to formulate new local government regulation to response the possibilities to collect local tax and retribution as stated in Act No. 3412000 and its operational regulations; (3) to formulate new local government regulation to response the change in new local tax and retribution regulation that issued by local government with agreement of DPRD. During 2001-2003, two local government regulation in Bogor Municipality were propose inactive because they violated Niger regulations. From data gathered, local government in Bogor Municipality is able to maximize their local tax and retribution provided that they observe the existing regulations and acts.

It is advisable for the local government of Bogor Municipality to search for other sources of local tax and retribution as an effort to make the best use of Act No. 34/2000. To avoid misperception in utilizing fiscal decentralization between central government and local government, improvement in institutional building, understanding about the policy and law enforcement are paramount so that the autonomous status benefits the people and not the other way around."

"In addition to being individual persons, medical doctors form part of hospital personnel who are given particular income, commonly called as honorarium, by the hospitals concerned. Tax regulations classify this honorarium into income earned on specific services, which is subject to separate rules under Director General of Taxation Decree number KEP-545/PJ/2000 regarding the Guidelines for the Withholding, Deposit and Reporting of Art. 21 and Art 26 Income Taxes in connection with individual persons' occupations, services and activities.

The research concerned the issue on whether the process of the collection of the Art 21 Income Tax on the honorariums given to medical doctors who practice at hospitals fulfills good collection practices and the problems associated with such collection in the completion of individual persons' annual tax returns.

The author has employed analytical and descriptive qualitative research method as he would likc to obtain a comprehensive and in-depth picture on the issue and problems above through data gathering and thorough interviews with the related parties: hospitals, medical doctors who practice there, Indonesian Medical Association, the Director General of Medical Services and officials at the Directorate General of Taxation as regulators.

Based upon the interviews with the hospitals, doctors and officials above, it is found that hospitals collect Art. 21 Income Tax on the basis of the decree above such that the doctors concerned have made overpayments. As a farther result, it is deemed necessary for the Directorate General of Taxation to review such overpayments with an aim to test the doctors' tax compliance.

Based on the results of the analysis into the issue on whether tax collection principles are fulfilled, the author concludes that not all the provisions of the decree above meet these principles due to the fact that the provisions lack the principles of vertical and horizontal equality such that medical doctors are given privileges over other personal taxpayers. With respect to the principles of certainty, the provisions lack the certainty regarding the amount of taxes outstanding while there is certainty regarding tax subjects, objects and convenience. With respect to efficiency, or microeconomics, no detailed measurement can be found while the relevant macroeconomic measurements have been found. With respect to convenience, good collection principles have been met given taxes on medical doctors' honorariums is withheld at a convenient time, at the time of their receipt by the doctors concerned from hospitals.

Hence, it is deemed necessary to improve the decree above so that all the principles of good tax collection will be met by means of determining an equal percentage of net income to and using the same net subtracted as used in Director General of Taxation Decree number KEP-5361P3/2000 and the progressive rates in accordance with Article 17 of the Income Tax Law. In addition, the government needs to raise the awareness of medical doctors of their tax obligations through such manners as more supervision on tax officials, better coordination with the related government department, in this matter the Department of Health and correct and sustained dissemination of tax regulations."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upaya pemungutan pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh upaya pemungutan pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian mengambil lokasi di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif digunakan uji statistik: koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah pegawai pada Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan kurang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas; (2) Upaya pemungutan pajak yang dilakukan Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan meliputi: pemeriksaan, penagihan, dan penyuluhan; (3) Upaya pemungutan pajak yang dilakukan Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan belum tertib administrasi; (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 548, koefisien determinasi (R) = 0.30 (30%), dan nilai t hitung (2.780) > nilai t tabel (1.743); (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan penagihan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 498, koefisien determinasi (R) = 0.248 (24.8%), dan nilai t hitung (2.438) > nilai t tabel (1.743); dan (6) Tidak ada pengaruh positif secara signifikan penyuluhan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0.365, koefisien determinasi (R) = 0.133 (13.3%), dan nilai t hitung (1.665) < nilai t tabel (1.743). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut disarankan: (1) Penambahan petugas pajak yang mempunyai kualifikasi khusus sesuai tugas atau pekerjaan di bidang perpajakan dengan mempertimbangkan volume pekerjaan yang ada pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dengan mengacu pada target penerimaan pajak yang akan dicapai; (2) Meningkatkan intensitas dan kinerja pemeriksaan dan penagihan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakata Selatan; (3) Meningkatkan intensitas penyuluhan perpajakan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakata Selatan; (4) Melakukan upaya tertib administrasi dalam melakukan pemungutan pajak PHR dalam hal pendaftaran wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa, penetapan pajak, penagihan pajak yang terhutang, dan penyuluhan pajak, maupun dalam menghadapi hambatan-hambatan eksternal maupun internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak; (5) Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan diberi wewenang penuh untuk melakukan pemungutan pajak hotel di wilayah Kotamadya Jakarta selatan; dan (6) Membangun jaringan komputerisasi dengan on line system yang dapat dan mudah diakses secara ulang alik dari dan ke setiap seksi/bagian."

"Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, pungutan baru harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat tidak membenani masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pungutan pajak yang telah ada dan melaksanakan Tri Dharma Perpajakan secara optimal. Salah satu pungutan yang telah ada khususnya untuk Pajak Daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Restoran merupakan satu pungutan pajak yang sangat potensil sehubungan dengan makin majunya usaha di DKI Jakarta, khususnya di Suku Dinas Wilayah Jakarta Pusat. Dimana derah ini merupakan daerah perkantoran dan bisnis yang telah berkembang pesat dikawasan Jakarta Pusat, maka untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor ini sangat dibutuhkan suatu administrasi pemungutan perpajakan yang handal.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dan sejauhmana efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.Tujuan Penulisan tesis ini adalah menjelaskan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap potensi Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2000 yang sedikit mengalami penurunan. Indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0.57 dan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0.24. Apabila dirata-ratakan indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 0.32 atau 32%.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Realisasi penerimaaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dari tahun ketahun selalu melebihi dari rencana penerimaan dan rencana penerimaan selalu meningkat. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat berjalan secara efektif.Adapun saran yang dianjurkan adalah tercapainya rencana penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang dapat dilihat dari tingkat rasio TPI harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Penambahan kuantitas dan kualitas pemeriksa Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat sangat dibutuhkan sekali mengingat jumlah Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang cukup besar pada wilayah Jakarta Pusat."

"Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran.Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui wawancara secara langsung pada petugas yang melaksanakan penagihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku literatur, journal, paper, undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa kepada wajib pajak yang tergolong penunggak terbesar tidak dapat dilaksanakan karena datanya kurang lengkap.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat mencairkan tunggakan dan memperbaiki pengadministrasian pajak."

"Analysis of Seven S on The Effectiveness of Tax Collection by PKB and BBN-KB Unit of South Jakarta This research has an objective to analyze the effectiveness of tax collection by unit of PKB and BBN - KB Samsam office of South Jakarta with Seven S form, They are : strategy, structure, system, style of Leadership, Staff, Skill and Share Value.

Based on the result of conducted result has been known that the Local Income of DKI Province agency which represents the mother of unit organization of PKB and BBN - KB of South Jakarta has had strategic of collection, but the effectiveness of this strategy can not be measured yet because there is not the achievement indicator level of every program policy and the activity which has been arranged in level of collector unit.

Structure of organization has not been effective yet to collect functions run by unit of PKB and BBN-KB, such as the function of inspection was not mirrored in the structure established by Perda No. 4 year 2004 concerning The General Stipulation of Local Tax (KUPD), while the coordinator which has objective to integrate separated units in the management of local tax collection has not been conducted effectively because the tend was just internal coordination till the solution of problem which has inter work unit characteristic in collector unit level was tend to long and almost can not be solved.

The style of leadership in management of PKB collection and BBN - KB in Samsat office of South Jakarta was tend to make result oriented, there is the fulfillment of tax income target which have been established by headquarter (Dipenda). Meanwhile the number of employees is enough, but the monotonously work caused the willing to move to other unit in around of Dipenda DKI, especially at the employee who has the high-level of education background (Si above).

The education and training needed by employee to run duties has been enough, but the values developed mainly mentioned in renstra Dipenda period of 2002 until 2006 have not developed suitable with hoped specifically at cooperation and togetherness values.

There is a yap between target and income realization which is stated with negative percentage in year 2002 and year 2003 signing that in the process of conducted tax collection by Unit of PKB and BBN - KB of South Jakarta at this period of time is in obstacles, it means their performance is needed to be improved in order to be effective in conducting good collection management through Seven S Component restructure, they are : Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill and Share Value.

133 Pages, 15 tables + 5 pictures

List of Library : 40 books, 2 articles, 1 discussion, 2 reports, 12 regulations (year 1993 - 2004)."