Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Matriks Perdagangan Intemasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antar ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian dan perdagangan dunia, mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut.MIT menghasilkan paling tidak empat besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, infernal dan external propagation, dan (v) Hasii simulasi Net Foregin Balance.Dengan mempergunakan data 178 negara dengan penekanan pada ASEAN, basil penelitian ini mengkonfirmasi posisi terbesar Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam perdagangan internasional. Kedua, basil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang panting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmiati oleh wilayah ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan dampak peningkatan pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titika waktu analisisi (MIT 1995 s.d. 1998) menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung kepada pola perdagangan yang ada. Contohnya, dampak yang dirasakan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sebab selain tingkat keterkaitan perdagangan Amerika dengan negara Asia yang lebih kecil, market share Amerika tidak terpusat di wilayah Asia sebagaimana halnya Jepang.Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan cukup mendasar, dalam hal pentingnya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenulti permintaan domestik dan luar negeri, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

---

Matrices of International Trade (MIT) describes global trade linkage. This tools allow us to analyze the interdependecy between economy and to simulate the impact of ecomonic growth. MIT provide four indicator, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, which can be decomposed into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation, dan (v) Simulation of Net Foregin Balance.

Using data of 178 countries and focusing on ASEAN the thesis conform biggest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in international trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the growth of ASEAN is much larger than what ASEAN receive from the same growth of non-ASEN countries. Fourth, the magnitude of economic crisis impact transmitted, depends on the pattern of global trade network. For instance, Japan suffer more than United States because United States has smaller trade linkage with ASEAN countries and his market share on this region is not as big as Japan.

Our findings give at least five policy implications, first, it is important to consider gain of trade distribution on choosing trading partner, second, it is important to increase the domestic capacity, third, enlarging the market, fourth, reduction on trade barrier and fifth, we need to increase the role as connecting country on global trade network."

"Perjanjian perdagangan regional telah mencakup lebih dari setengah dariperdagangan internasional di seluruh dunia sejak di awal 1990-an. ASEAN FreeTrade Area (AFTA) didirikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional. Peningkatan ekspor telah menjadi salah satu prioritas utama dalam timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.Sebagai akibat dari krisis keuangan global adalah hal yang penting bagi negaranegaraanggota untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan sistem produksi regional. Perjanjian perdagangan bebas meningkatkan perdagangan barang secara efisien bersumber antara negara-negara anggota dan menyebabkan terciptanya transaksi perdagangan yang meningkatkan kesejahteraan. Untuk menganalisis dampak AFTA pada kinerja ekspor negara-negara anggota, penelitian ini mengembangkan model gravitasi dasar untuk melakukan analisis data cross sectional yang melibatkan enam puluh negara, baik anggota dan non-anggota AFTA, untuk periode tahun 1991,2001, dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah AFTA mulai berlaku, terdapat efek positif pada kinerja ekspor negara-negara anggota.

---

Regional trade agreements have covered more than half of international trade throughout the world since in the beginning 1990?s. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established to improve regional economic competitiveness. Encouraging export has been one of the main priorities within the opening-up to international trade as the driving force for economic growth. In the aftermath of the global financial crisis, it is important for the member countries to enhance international trade relations through free trade agreements to improve regional production systems. Free trade agreements enhance the trade of goods efficiently sourced between member countries and lead to trade creation that improves welfare. In order to analyze the impact of AFTA on member countries? export performance, this paper develops a basic gravity model to perform cross sectional data analysis involving sixty countries, both members and non-members of AFTA, for the periods of 1991, 2001, and 2012. The main finding of this study is that after AFTA came into force, there was a positive effect on the member countries? export performance."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dominasi peran negara dalam era kapitalisme global yang dilihat dari pola aksi-reaksi perilaku kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang China dan Amerika Serikat selama empat periode tahun. Meskipun tengah berada didalam era kapitalisme global yang menekankan fundamentalisme pasar pada isu kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang, kecenderungan negara-berdaulat untuk mendominasi isu-isu tersebut masih cukup besar dan kadarnya berubah-ubah dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkembangan dinamika relasi dan arah kecenderungannya ikut berpengaruh, secara keseluruhan pola perilaku dominasi peran negara masing-masing pemain cenderung bersifat substitutif dan bergerak menuju sebuah keseimbangan tertentu dimana kedua belah pemain sama-sama mengambil sebuah kebijakan protektif tertentu untuk mengkompensasikan sebuah kebijakan liberal lain yang mengikatnya.

---

AbstractThis reserach examines the primacy of state?s role in the era of global capitalism, which is seen through the pattern of China and United States?s behavior toward each other, especially on trade and currency policy within four periods of time. Despite of the gravity of global capitalism era emphasizing on the primacy of market?s role, the tendency of the primacy of state?s role has been growing stonger and stronger. This research concludes that while the development of dynamic relations and its tendency matter, overall, the pattern of China and United States?s behavior tend to use subtitutive policy and therefore lead them to the equilibrium position which is characterized by the two players using a protective measure to compensate liberal policy binding them."

"ABSTRAKKecenderungan yang terjadi adalah penguasaan pengangkutan produk oleh armada asing, dimana data menunjukkan bahwa armada nasional hanya menguasai 3,52 persen dari muatan untuk ekspor sedangkan armada asing menguasai 96,48 persen.Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat peluang yang besar bagi armada nasional untuk mengangkut muatan barang ekspor, bila pangsa pengangkutan dapat direbut dari armada pelayaran asing. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka segenap potensi nasional, baik pemerintah maupun dunia usaha harus bekerja sama secara sinergi.Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan melihat bagaimana kegiatan pelayaran dalam mempengaruhi kinerja perdagangan secara makro hal lain yang diketengahkan adalah menyangkut kondisi pelayaran nasional dan sarana penunjangnya dewasa ini.Analisis penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif analisis atas dasar teori perdagangan internasional dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa data distribusi angkutan ekspor-impor dan statistik perhubungan.Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa perkembangan pelayaran pada dekade tahun 1980-an mengalami perkembangan yang pesat hal ini di sebabkan karena deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah (PAKNOV-21 Tahun 1988). Deregulasi tersebut hanya berdampak kecil pada aspek armada pelayaran (komposisi terbesar armada buatan tahun 1980-1989), sedangkan faktor penunjang seperti sarana dan prasarana pelabuhan belum terpecahkan (Sukarna Wiranta 1998;11) memberikan gambaran tingkat efisiensi pelabuhan Indonesia tahun 1998 sebesar 2 juta TEU's/tahun kontainer sedangkan Singapura 14 juta TEU's/tahun kontainer).Eksistensi perusahaan pelayaran nasional masa depan sangat tergantung dari daya saing masing-masing perusahaan yang di dukung oleh sumberdaya manusia serta dukungan pemerintah. Kegiatan transportasi taut khususnya bongkar muat sangat mementingkan efisiensi dan efektifitas (turn round time) yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan.Kinerja usaha jasa transportasi laut nasional masa depan diharapkan dapat meningkat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pelayaran asing (kemitraanlaliansi), pengembangan sarana dan prasarana yang lebih efisien, penataan aspek hukum dan tidak kalah penting adalah pencarian sumber dana alternatif agar dapat mengembangkan armada nasional."

"It is a paradox that Indonesian agriculture would prefer a market oriented condition to enhance its economic performance but al the same time it requires at significant degree cf Government intervention to maintain its economic and non economic goals to face with economic globalization. The existence of marker imperfection as an argument of government intervention on agriculture has been an economic characteristic of agriculture of developing countries and' it is being worsened by biased trade policy applied by developed countries. By realizing its unfaded importance, Indonesia should see the paradox and consider it when making position for negotiations on market liberalization of agriculture."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan deskriptif tentang komitmen Indonesia dibawah kewajibannya dalam perjanjian internasional, seperti dari Hukum WTO dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang baru saja diundangkan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menganalisis apakah Perdagangan ketentuan Barang dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum WTO/GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan juga apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penjelasan-analisis. Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan Perdagangan Barang dibawah Hukum WTO / GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran hingga sejauh mana UU No. 7 Tahun 2014 sesuai dengan kewajiban internasional dan hingga sejauh mana dapat perlindungan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara besar yang berada ditengah-tengah persiapa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, sehingga kepastian hukum di sektor perdagangan penting untuk menjaga kompetisi kegiatan perdagangan yang adil antar negara dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan nasional.

---

This research aims to get the descriptive idea of Indonesia?s commitment under its obligation in international agreements, such as from the WTO Law and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) as formulated in the recently enacted law, Law No. 7 Year 2014 on Trade.

This research analyzes whether or not the Trade in Goods provisions in Law No. 7 Year 2014 on Trade in conformity with such provisions under the WTO Law/GATT and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) and also whether or not the Law No. 7 Year 2014 enable Indonesia to protect its national interest.

This research paper will use the juridical-normative approach with the nature of explanatory-analysis. Normatively, this research will examines the provisions of Trade in Goods under the WTO Law/GATT and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) also as the Law No. 7 Year 2014.

Based on the research result, it is hoped that this research will provide a description to what length that the Law No. 7 Year 2014 is in conformity with the international obligations and the national interest protection. Indonesia is a big country that is in the midst of preparing for the fully implementation of the ASEAN Economic Community by the end 2015, thus the legal certainty in trade sector is important to keep a fair competitiveness in trade activity between countries as well as providing protection to national interest."

"ABSTRAKDewasa ¡ni proses liberalisasi perdagangan mengalami perkembangan yang pesatSaiah satu fenomena yang menarik dari perkembangan ini adalah munculnya isu-isumengenai lingkungan hidup. Sejak di masukkannya ketentuan-ketentuan mengenai I¡ngkungan hidup dalamkerangka WTO, sektor perdagangan internasional Indonesia menghadapi tantangan yangsangat berat. Hal ini dikarenakan munculnya tuntutan dan pasar intemasional agarproduk-produk yang dihasilkan Indonesia memenuhi berbagai persyaratan Lingkungan. Diantara berbagai persyaratan lingkungan, yang paling populer saat ini adalab standar ISO14000 dan Ekolabeling. Gambaran ekspor indonesia dalam tahun terakhir ini tampak memprihatinkan,dimana terjadi penurunan nilai ekspor dari berbagai jenis komoditas, termasuk jugakomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Iingkungan,seperti kayu, tekstil, ikan olahan, bahan-bahan kimia, pupuk, kulit, kertas, dan lainsebagainya. Dalam rangka pemulihan kinerja ekspor kita, tentu saja kontribusi dankomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan lingkungan tersebut harus kitaperhatikan. Dengan demikian, tentunya, persyaratan-persayatan lingkungan harus benarbenar dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah peranan kebijakan Lingkunganpemeríntah menjadi vital bagi perkembengan perdagangan internasional kita, atau dengankata lain timbut suatu tuntutan untuk mengintegrasikan kebijakan Iingkungan dengankebijakan perdagangan internasional. Di sial lain, dunia usaha Indonesia sendiri tampak belum siap menghadapi eraperdagangan bebas yang berwawasan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari masihkurangnya wawasan lingkungan dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan. Banyaksekali kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia,terutama pencemaran sungai dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan sikap mentalbanyak pengusaha kita yang masih menganggap remeh masalah pelestarian lingkungan.Disamping itu orientasi dari banyak pengusaha kita masihlah mencari keuntungan yangsebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bila perlu dengan mengorbankanlingkungan. Solusi untuk permasalahan di atas adalah dengan mensosialisasikan penerapanstandar sistem manajemen lingkungan (SML) ISO seri 14000, Standar ini memberikansistem yang menyeluruh bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan, melaksanakan,dan mengevaluasi kebijaksanaan lingkungannya. Jika SML ini diterapkan dengansungguh-sungguh dan profesional, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif ?tersendiribagi perusahaan. Di sisi pemerintah, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup, yang telahdirumuskan oleh pemerintahan transisi, masih dìanggap belum mencerminkan suatuGood Environmental Governance, sehingga perlu diadakan perbaikan oleh pemerintahanbaru basil Pemilu 1999. Upaya pengintegrasian kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan perdaganganinternasional teLah puta dilakukan oLeh pemenintah melalui pengadopsiaTi berbagalperangkat sukarela dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk standar ISO sen14000. Tugas pengadopsian ISO 14000 dilaksanakan oleh Bapedal, terutama melalui SubDirektorat Standarisasi Lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain adalahmengadakan proyek percontohan, memberikan bantuan teknis dan berbagai pelatihan,mengadakan seminar dan lokakarya, menyempurnakan sistem standarisasi, akreditasí,dan sertifikasi bidang lingkurigan hidup, dan lain sebagainya. Namun masih banyak yangharus dilakukan pemerintab dalam upaya pengintegrasian tersebut. Pemerintahdisarankan untuk melakukan pengadopsian lebih lanjut terhadap berbagai standar, lainnyadalam ISO seri 14000, mengingat ISO 14001 saja belumlah cukup untuk menjaminupaya-upaya pelestarian hidup di kalangan dunia usaha. Disamping ¡tu, dalam upayapengadopsian perangkat-perangkat pengetolaan lingkungan hidup, Bapedal jugadisarankan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansilainnya seperti Deperindag dan Departemen Pertanian. Akhirnya, diusulkan bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma NationalDiamond dan Porter dalam upaya mengembangkan industri jasa pengeloiaan lingkunganhidup. Unsur utama national diamond adalah: 1) Kondisi Faktor; 2) Kondisi Permintaan;3)Industri Pendukung dan yang terkait; dan 4) Strategi, Struktur, dan PersainganPerusahaan. Kondisi faktor dalam hal ini adalah faktor-faktor yang perlu didorongkeberadaanya oleb pemerintah, seperti institusi pendidikan yang mencetak paraprofesional di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, Kondisi permintaan menunjukkankeharusan pemerintah untuk mendidik masyarakat konsumen agar menjadi lebih kritisterhadap masalah pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan akan dapat memberikanmasukan bagi dunia usaha dalam meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ¡ni padagilirannya akan memberikan masukan yang berarti bagi industri jasa pengelolaanlingkungan hidup untuk dapat melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagiterwujudnya produksi yang ramah Iingkungan. Industri pendukung yang penting tentunyaperlu didorong pertumbuhannya, misalnya saja industri alat-alat pengolahan limbah,bahan-bahan kimia untuk mengolah limbah, dan sebagainya. Sementara strategi, struktur,dan persaingan perusahaan mengharuskan pemerintah untuk menciptakan ikiim bersaingyang sehat dimana para pengusaha jasa pengelolaan Iingkungan dapat bersaing secarasehat dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Dengan itu semua diharapkan faktor pelestarian Iingkungan menjadi unsur strategiyang penting bagi kalangan industri Indonesia untuk mencapai competitive advantage."