Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

---

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

---

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil.

---

Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors."

"Bagi negara berkembang, hutang luar negeri merupakan safah satu cara untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1966, Indonesia melakukan hutang luar negari. Tujuan utama pemerintah Indonesia melakukan hutang luar negeri disebabkan defisit anggaran belanja pemerintali sehingga untuk menutupi defisit tersebut digunakannya hutang luar negeri. Selelah terjadi !crisis ekonomi pada pertengahan 1997, hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta meningkat, sehingga pemerintah dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri tersebut terutama membayar pokok pinjaman dan bunga. Untuk mengatasi hal tersebut, negara donor melakukan negosiasi didalam Paris Club untuk menyetesaikan hutang luar negeri pemerintah, dan London Club untuk menyelesailcan hutang luar negeri swasta.Studi ini nieltliat hutang luar negeri Indonesia balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving investment gap). Dengan menggunakan data time series, dengan nmtun waktu 1970 - 2001. Teed yang digunakan dalam penulisan ini meagaeu kepada ricardian equivalence. Hutang iuar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sekarang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi pada masa mendataug, karena masyarakat sudah mengantisipasi akan adanya kenaikan pajak pads masa yang akan datang.Hasil studi menunjukkan bahwa awalnya tingkat tabungan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh hutang iuar negeri. Peningkatan hutang iuar negeri akan meningkatkan tabungan nasional tetapi pada jangka panjang, akumuliasi hutang luar negeri akan menurukkan tingkat tabungan di Indonesia. Tingkat investasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh hutang luar negeri. Awalnya, peningkatan hutang luar negeri akan merangsang investasi, sehingga investasi meningkat, tetapi pads jangka panjang akumulasi hutang iuar negeri akan menurunkan tingkat investasi, bahkan akan terjadi capital flight. Transaksi berjalan yang merupakan selisih antara tingkast tabungan dan tingkat investasi, juga dipengaruhi oleh hutang luar negeri. Awalnya, hutang luar negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan dan akhirnya meningkatkan current account tetapi pada jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri akan menunukkan current account."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I.PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh."

"Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu, Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih Penjamin jika Debitur Utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai Debitur akibat Penjamin secara tanggung renteng mengikatkan dirinya dengan Debitur Utama. Dari landasan inilah, banyak Kreditur memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atas Penjamin dengan Debtur secara bersamaan ketika Debitur Utama lalai melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, di Pengadilan Niaga, terdapat diskursus mengenai bisa tidaknya Penjamin dilibatkan sebagai salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur Utama sebagaimana dimuat di dalam Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh Penjamin, pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan analisis bisa tidaknya Penjamin yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai salah satu Termohon PKPU (Pasal 1832 KUHPer dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”)). Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, dimana pokok permasalahan akan dianalisis dan diteliti berdasarkan bahan pustaka guna memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Setelah melakukan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan dilepasnya hak istimewa Penjamin (Pasal 1831 KUHPer), Penjamin berkedudukan sebagai Debitur dan Penjamin dapat menjadi salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur karena Pasal 1832 KUHPer serta Pasal 254 UUK-PKPU tidak menjadi penghalang ditariknya Penjamin dalam forum PKPU.

---

In a debt and credit agreement, the Guarantor is engaged to guarantee the Debtor's debt. Other than that, the Guarantor is also required to waive its privilege, in particular Article 1131 of the Civil Code (“KUHPer”). By waiving the privilege, the Creditor can directly collect the Guarantor if the Principal Debtor defaults in performing its obligations and the Guarantor is considered as the Debtor as the Guarantor is jointly and severally bound with the Principal Debtor. From this basis, many Creditors file a Suspension of Debt Payment Obligation ("PKPU") against the Guarantor and the Debtor simultaneously when the Main Debtor fails to perform its obligations. However, in the Commercial Court, there is a discourse on whether or not the Guarantor can be involved as one of the PKPU Respondents together with the Main Debtor as contained in Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, this thesis will discuss the legal consequences of the waiver of privilege by the Guarantor, the judge's consideration in Case Study of Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., and analysis of whether or not the Guarantor who waives its privilege can be withdrawn as one of the PKPU Respondents (Article 1832 of KUHPer and Article 254 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("UUK-PKPU")). Furthermore, the research method used is doctrinal, where the subject matter will be analyzed and researched based on library materials in order to provide explanations and draw conclusions related to these issues. After conducting the research, the author concludes that with the release of the Guarantor's privilege (Article 1831 KUHPer), the Guarantor has the status of a Debtor and the Guarantor can be one of the PKPU Respondents together with the Debtor because Article 1832 KUHPer and Article 254 UUK-PKPU do not prevent the withdrawal of the Guarantor in the PKPU forum. "

"Skripsi ini menyajikan analisis pengaruh dari kesempatan investasi dan rasio hutang terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Analisis dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan pembayaran dividen kas secara konsisten selama periode 2009-2010. Penelitian ini menggunakan dividend payout ratio sebagai variabel dari kebijakan dividen. Pengujian empiris yang dilakukan menemukan bahwa kesempatan investasi yang dinyatakan dengan Tobin's Q ratio memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahan. Untuk rasio hutang yang dinyatakan dalam debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif yang juga tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan rasio hutang yang dinyatakan dalam debt maturity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

---

This thesis analyses the effect of investment opportunities and debt ratio on firm's dividend payout policy. The objects of analysis are listed firms on Indonesia Stock Exchange who made cash dividend consistently during period 2009-2010.

This research uses dividend payout ratio as a variable for firm's dividend payout policy. Empirical test in this research shows that investment opportunity, which is represented by Tobin's Q ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. Debt ratio that is represented by debt to equity ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. While debt ratio that is represented by debt maturity has positif and significant influence on firm's dividend payout policy."

"This paper analyzes the impact of GDP per-capita, population, economic growth, PAD, DAU, capital expenditure, and surplus/deficit nonfinancial factor on local governments/minicipals debt behavior...."