Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sikap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPN1) terhadap kebijakan Departemen Kesehatan mengenai pembentukan program Diploma IV Kesehatan di Indonesia. Studi ini menarik dilakukan karena secara tidak Iangsung terjadi diskriminasi pendidikan terhadap profesi perawat. jika profesi dokter dan dokter gigi memiliki basic pendidikan Sarjana, maka seharusnya profesi perawat juga memiliki basic pendidikan Sarjana.Teori-teon yang digunakan sebagai slat analisis dalam penelitian ini, yaitu: Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil dan Teori Kebijakan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan instrumen penelusuran literatur dan studi lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah pendirian Diploma IV Kesehatan ini.Penelitian ini menunjukkan bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia menolak kebijakan Departemen Kesehatan tersebut. Penolakan ini teijadi karena kebijakan yang dibuat oleh Negara tidak memperdulikan aspek Good Governance, yakni tidak melibatkan masyarakat, dalam hal ini organIsasi profesi, dalam proses pembuatannya. Sikap ini juga diambil PPN1 bergandar pada kepentingan pengembangan profesi sesuai standard intemasional guna mengantisipasi era global. PPNI meminta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tenaga kesehatan (perawat) untuk tetap konsisten dengan Struktur Sistem Pendidikan Keperawatan profesi yang telah dibuat pada tahun 1996. PPNI juga meminta dukungan terhadap program konversi yang dibuat (Iulusan D III menjadi Sarjana Keperawatan).Penelitian ini juga memperlihatkan terjadinya dualisme pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Jika pendidikan profesi perawat harus memiliki basic pendidikan sarjana, berarti pengelolaan harus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendirian Diploma IV ini disinyalir sebagai upaya Departemen Kesehatan agar tidak kehilangan hak pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan. Dengan kata lain, Departemen Kesehatan tidak ingin kehilangan sumber pemasukannya dari sektor pendidikan.Teori-teori yang digunakan, yakni Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil, dan Teori Kebijakan Publik, tidak terbantahkan. Teori-teori tersebut sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitan ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

This study is aimed to explore the attitude of the Indonesian Nurses National Association (PPNI) towards the Health Department's policy on the founding of the 4th DipIoma in Health education program in Indonesia. This study is important because it relates indirectly to the discrimination happened in education for professional nurses, where professional medical doctor and dentist need to have a bachelor level of education, the professional nurses should also have the same level of education.

Theories used as analytical tools in this research are theories on democracy, state and civil society and on public policy. This research used a qualitative method by using literature study and field research through in-depth interview with sources related to the founding of this education program.

This research shows that the PPNI rejected this policy due to the ignorance of the state towards the good governance aspect by not including the society, particularly the professional organizations in its policy making process. PPNI took a stand on the interest of developing the nursing profession according to the international standard in order to anticipate the rapid globalization. PPNI demands those who have interests in health workers (nurses) to consistently implement the 1996 Professional Nurses Education System. PPNI also demands for a conversion program for those graduated from 3rd Diploma the same as a bachelor degree in nursing.

This research also shows the dualistic education management of health worker between the National Education Department and the Health Department. If the nursing professional education has to have a bachelor degree as its basic education level, it means the management has to be done by the National Education Department. Hence, the forming of the 41h Diploma may be considered as a way of the Health Department to retain its rights in education management of health workers. In other words, the Health Department does not want to lose its income source from educational sector.

Theories used in this research such as theories on democracy, state and civil society, and public policy are unchallenged. These theories are confirmed by the findings from the study. Hence, this research has a confirming theoretical implication."

"Pendidikan tenaga kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi kehutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis dan mutunya sesuai dengan kebutuhan program kesehatan dan kebutuhan pasar kerja.Pendidikan tenaga kesehatan diarahkan agar lulusannya memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional serta sistem nilai yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta mampu bersaing untuk merebut pasar kerja global bahkan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kesehatan lainnya.Agar penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan berlangsung sesuai dengan ketentuan, dan dapat menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan telah berupaya meningkatkan kualitas penyelengaraan pendidikan tenaga kesehatan melalui akreditasi institusi.Penelitian ini ingin mengetahui tentang hubungan akreditasi dengan mutu lulusan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi DKI Jakarta tahun 2002. Metode penelitian crossectional berlokasi di DKI Jakarta, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Diknakes dan institusi pendidikan, waktu penelitian 7 Juni s/d 7 Juli 2003, populasi penelitian semua institusi pendidikan D III baik milik Depkes, ABRI dan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir program (UAP) dan telah terakreditasi.Hasil penelitian diperoleh gambaran mutu lulusan Program Diploma III Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi DKI tahun 2002 adalah sebagai berikut: rata-rata IP Semester lulusan adalah 2,78, rata-rata nilai UAP yaitu 3,052, dan rata-rata nilai IPK adalah 2,936, nilai akhir akreditasi JPT diknakes di DKI adalah 79,59, hubungan antara akreditasi dengan indeks prestasi, UAP, IPK dan hubungan komponen akreditasi dengan program pendidikan tidak menunjukan hubungan yang bermakna pada alfa 5%, namun terdapat perbedaan yang bermakna pada rerata nilai akreditasi komponen lintas sektoral berdasarkan jenis Diknakes (Kebidanan, keperawatan dan lainnya), rerata nilai komponen sarana prasarana, situasi umum dan nilai akhir akreditasi pada jenis program (program umum dan program khusus), rerata nilai komponen ketenagaan, sarana prasarana dan nilai akhir akreditasi berdasar status kepemilikan (Pemerintah dan Swasta) serta rerata nilai IPS dan IPK berdasar jenis program.Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh proses penyelenggaraan pendidikan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan, input kurang baik, tenaga dosen yang tidak tepat, materi pengajaran kurang cocok, sarana penunjang yang kurang memadai dan sistim administrasi kurang tepat. Lahan praktek, proses pendidikan dan pengajaran yang masih belum sesuai.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah rata-rata nilai akreditasi secara umum masih rendah, tidak ada hubungan antara komponen-komponen dengan mutu lulusan baik rerata IPS, UAP maupun IPK. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan perlunya standardisasi IPK, pembenahan dalam berbagai komponen akreditasi, ujian akhir program dan proses penyelenggaraan pendidikan.Pustaka 36 (1980 - 2003)

---

Analysis on Relationship between Accreditation Scores to Quality of Graduates from Diploma III of Health Manpower Education in Province of Jakarta, year of 2002Health manpower education is provides health manpower, in terms quantity, type, and quality for health programs and also market demand. Health manpower education directed to graduate health professionals which have good skills and knowledge for competition in global market even to create job opportunity for other health professionals.

In order to ensure health manpower education program as expected, The Center of Health Professional Education continually improve quality of health manpower education program through institutional accreditation system.

This study objective is to find out relation between accreditation and quality of graduate of Health Manpower Education Program in the province of Jakarta, in the year of 2002. This study used cross sectional design and carried out in Jakarta, used secondary data gained from The Center of Health Manpower Education (Pusdiknakes). The time of study is from June 7th to July 7'h, and study population is all Diploma III institutions belong to Department of Health, military owned, and privates which have carried out program's final examination (UAP) and have been accredited.

Based on the results of this study, description of quality of graduate Diploma III program of Health Manpower Education in province of Jakarta is following; average of grade index semester (IP) is 2,78, average of UAP is 3,05, and average of GPA is 2,936, total of JPT accreditation scores of Diknakes in province of Jakarta is 79,59, relation between accreditation with IP,UAP, IPK and relation of accreditation components with education program have no significant relationship in a =5%, but there is a significant relationship on average scores of inter sector accreditation components based of type of Diknakes (midwifery, nursery, etc..), average scores on facility and infrastructure, general situation, and final scores of accreditation on type of programs (general program and special program), average scores on manpower, facility and infrastructure, and final scores of accreditation based on ownership status (government and privates), and average scores on IPS and IPK based on type of programs.

This condition could be caused by educational processes that did not conform norm that has been determined, have no better input, lecturer, inappropriate education material, inadequate infrastructure and administration system non suitable.

Conclusion of this study is average scores of accreditation in general is still low, no relationship between components with quality of graduates in terms of IPS, UAP, or IPK. Based on the results, it is recommends that there should be IPK standardization, restructuring the components of accreditation, final examination of program and educational processes."

"Pendidikan Keperawatan di Indonesia saat ini sedang dalam tahap perkembangan menuju terwujudnya pendidikan profesional, seiring dengan proses profesionalisme keperawatan. Tahap perkembangan yang merupakan masa transisi dan keperawatan yang bersifat vokasional kearah keperawatan yang scientific dan profesional ini menuntut beberapa perubahan yang mendasar. Dalam bidang pendidikan, pergeseran yang . terjadi adalah dari suatu bentuk pendidikan keperawatan yang merupakan pendidikan kedinasan, bergeser ke pendidikan profesi yang berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pergeseran ini bukan saja menuntut perubahan pada materi pendidikan saja, namun juga menyangkut kebijakan-kebijakan yang melandasi penyelenggaraannya.Tesis ini khususnya menyoroti faktor kebijakan Pendidikan yang akan sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas Pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif, guna mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan penyelenggaraan program D III keperawatan, dan pendekatan deskriptif untuk menyajikan state of the art dari penyelenggaraan beberapa Akademi Perawatan di Di Jakarta.Dari hasil penelitian tampak bahwa adanya kebijakan ganda bagi penyelenggaraan pendidikan keperawatan khususnya pada jenjang Diploma III mengakibatkan adanya keragaman dalam proses penyelenggaraan pendidikan antara beberapa Akademi Perawatan. Perbedaan ini dikarenakan tidak adanya koordinasi diantara berbagai pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan atas penyelenggaraan pendidikan ini. Organisasi profesi yang seharusnya memegang peran utama dalam penentuan standar dan pengendalian mutu pendidikan belum berperan secara bermakna. Pada akhir dari tulisan ini antara lain dlusulkan agar dibentuk suatu dewan (board) atau majelis (council) pendldlkan keperawatan yang berfungsi menentukan kebijakan serta memantau penyelenggaraan pendidikan keperawatan."

"Labor is part of the population that is capable of doing the work to produce goods and services. Therefore. workers need to be empowered optimally in order to drive the economic process. According to keynes.one of the efforts that can be done is fiscal policy by increasing government spending leading to a reduction in unemployment. However in west java this expectation was not realized. West java has a large goverment spending, but its labor absorption is not high. It is shown from the percentage of the working population of the labor forc in west java in 2012 remained blow national. This study determines the effect of government education, health and infrastructure expenditures on economic growth and employment in west java. The recursive equation model is employed, showing that education and infrasturcture spending have positive effect on economic grawth and employment. Health expenditure prove to be insignificant. In addition in west java, economic growth has positive effect on employment."

"Background: There are many mothers giving birth at home assisted by Traditional birth attendence (TBAs) in Indonesia. It was predicted as the cause of high Maternal mortality in Indonesia...."

"Tenaga Ahli Madya Gizi lulusan Akademi Gizi dididik dengan biaya bersumber dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah "zero growth personal", Departemen Kesehatan hanya menyerap lulusan Akademi Gizi 26,8 %, sisanya 73,2 % bekerja di sektor lain baik di pemerintah maupiun swasta. Desain penelitian adalah penelitian deskriptif, dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data restrospektif dengan menueiusuri laporan yang ada. Analisis dilakukan terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 199811999, mencakup biaya bersumber dari DIP, DIK, dan BP3 yang dikelola oleh Akademi Gizi Jakarta. Komponen biaya yang menjadi variabe] adalah biaya investasi gedung, peralatan, kendaraan, pegawai, barang dan jasa, perjalanan, pemeliharaan dan bantuan beserta didik. Hasil penelitian menunjukkan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 19981] 999 sebesar Rp 1.275.526.000,-. Sumber biaya pemerintah sebesar 77,6 % dan non pemerintah 22,6 %. Biaya pegawai merupakan komponen terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan Ahli Madya Gizi. Biaya satuan untuk menghasilkan seorang Ahli Madya Gizi pada kelas regular sebesar Rp 12.941.460,- dan kelas khusus sebesar Rp 11.932.960,-. Subsidi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu orang ahli gizi pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 10.055.515,-. Perhitungan tarif tanpa subsidi Rp 1.857.155,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Perhitungan dengan tarif subsidi Rp 751.560,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ahli Madya Gizi, disarankan pengambil kebijakan di Departemen Kesehatan, hendaknya meningkatkan pendidikan tenaga iulusan Sekolah Pembantu Ahli Gizi, daripada mendidik keias reguler.

---

Cost analysis and tariff policy for Diploma III program for education of Nutrition Academy at "Akademi Gizi" Jakarta Ministry of Health period 1998/1999Now, the manpower of nutrition graduated from the academy of nutrition is funded by government and non government cost. The purpose of the study was to know the total of study budget, unit cost, and tariff policy. In accordance with government policy that there is " zero growth personnel ", the Ministry of Health only absorb 26.8 % of graduated as government employ and 73.2 % is absorbed by non government as private employ. The design of research was descriptive study based on case study. The data was collected by using the annual academy report. The analysis of data was held in order to know the related thing of the academy nutrition budget on 1998/1999 especially which based on DIP, D1K, and BP3. The variables research consists of investment on building, equipment, vehicle, employed expenses, supplies and services, maintenance and loan cost student. The result of the research indicates that the educational cost for the year 1998/1999 was Rp 1.275.526.000,- .Most of the budged is spent for the operational activity at the academy of nutrition. The actual of unit cost for completing study one of nutritionist in the academy of nutrition was Rp, 12. 941.400 for regular class and Rp, 11.932.960 for special class. In the year of 1998 the government was subsidies Rp. 10.055.515 for one person of nutritionist. Calculation of tariff without subsidies was Rp. 1.857.155 per student /semester if total of student is 120 people per batch. The total cost with subsidies was Rp. 751.650 per student/semesters. According to this result it is suggested to decision maker of ministry of health to develop the graduated of school of assistance nutritionist (SPAG) rather than regular student."

"Program Jampersal diluncurkan di Indonesia mulai Januari tahun 2011 berdasarkan Permenkes No.631/Menkes/PER/III/2011 bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana oleh tenaga kesehatan secara cuma-cuma. Setelah lebih satu tahun program Jampersal berjalan, angka ANC yang memanfaatkan Jampersal masih sangat rendah. Metode: Penelitian kuantitatif dan kualitatif tentang faktor sosial budaya dalam kaitannya dengan pemilihan tenaga kesehatan dengan memanfaatkan Jampersal dilakukan pada tahun 2012 yang kemudian diikuti dengan Round Table Discussion untuk mengkaji opsi kebijakan terkait pemanfaatan Jampersal terutama pada 6 kecamatan di perdesaan. Hasil: Opsi kebijakan yaitu kegiatan sosialisasi Jampersal perlu ada Komitmen Lintas Sektora. Komitmen: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan BKKBN, diikuti dengan komitmen politik yang jelas dan tegas. Kemitraan bidan dengan dukun dan kader secara aktif mensosialisasikan jampersal. Bidan Puskesmas dilarang berpraktek swasta, namun total besaran kompensasi bidan puskesmas yang menolong persalinan disesuaikan. Perlu Perda yang mengatur pembatasan persyaratan dan prosedur Jamkesmas, jamkesda, jampersal; Kerjasama antara puskesmas dengan kecamatan dan kepala desa untuk lebih mempertegas persyaratan KTP; Biaya transportasi; Pelayanan dukun (pembagian tugas, biaya) serta pembatasan pembiayaan persalinan yaitu anak kedua atau anak ketiga. Perlu disusun Perdes tentang reward dan punishment bagi dukun dan kader terkait keterlibatan mereka membantu pelayanan kehamilan/persalinan dengan Nakes; Tugas mencatatkan informasi ibu hamil di Papan kantor Kades. MoU Dinkes dengan IBI tentang pendekatan budaya dan on the job training penting dilakukan. Kesimpulan: Pendekatan berbasis budaya memiliki peran penting dalam meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan di perdesaan. Saran: Perlu dilakukan prioritas kebijakan jangka pendek dan jangka panjang."

"Perlunya peningkatan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate bagi Negara Republik Indonesia untuk pengakumulasian human capital yang selanjutnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth) sudah tidak dapat dihindari lagi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate adalah dengan meningkatkan pengeluaran belanja bidang kesehatan dan pendidikan.Melihat terdapat pandangan beberapa peneliti yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran belanja bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate maka tesis ini akan menganalisis signifikansi pengaruh dari pengeluaran pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut. Model yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan propinsi-propinsi di Indonesia terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut adalah model regresi linier persamaan pendidikan dan kesehatan yang dikembangkan oleh Gupta, Verhoeven dan Tiongson pada tahun 1999. Data yang digunakan adalah panel data, runtut waktu data mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2000 untuk 26 propinsi-propinsi yang ada di Indonesia.Hasil studi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia terhadap Infant Mortality Rate, dan Net Enrollment Ratio Primary School. Selain itu, pada pengamatan propinsi-propinsi yang dibagi menjadi kelompok propinsi di Indonesia bagian Barat dan Timur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat (Sumatera dan Jawa) dan propinsi-propinsi di Indonesia bagian Timur (Bali, Kalimantan, NTT, NIB, Sulawesi, Maluku dan Irian) terhadap infant mortality rate masing-masing kelompok propinsi tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran pendidikan, signifikansi pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap Net Enrollment Ratio Primary School hanya terbukti untuk kelompok propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat."