Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Banyak sebab mengapa kemiskinan tetap menjadi permasalahan meskipun berbagai macam cara dan usaha telah dilakukan. Permasalahan kemiskinan telah menjadi isu utama dalam permasalahan global dewasa ini. Salah satu penyebab kemiskinan adalah keterbatasan akses pelayanan keuangan bagi mereka yang miskin dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Keuangan mikro diyakini sebagai salah satu cara dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan keuangan mikro, penduduk miskin yang aktif secara ekonomi dapat mengembangkan usaha kegiatan ekonomi produktifnya dengan mengakses pelayanan keuangan yang ada. Berbagai macam model pelayanan keuangan mikro telah berkembang dan diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Model Grammen bank, Association for Social Advancement (ASA) sampai pada model Syariah (BMT).Penerapan Model Grameen dan Syariah, pelayanan yang diberikan adalah pada simpanan dan pinjaman serta pendampingan kepada anggotanya. Bangun Mitra Sejati (BMS), sebuah lembaga pengembangan masyarakat yang ada di Cipayung telah memberikan pelayanan keuangan mikro dengan menganut model pelayanan ASA dimana pelayanan yang diberikan salah satunya pelayanan asuransi bagi Para anggotanya di samping pelayanan simpanan dan pinjaman: Pelayanan Lembaga Keuangan Mikro di BMS merupakan salah satu kegiatan dalam program pengembangan masyarakat yang ada di Kecamatan Cipayung. Pelayanan ini untuk anggota program tersebut yang merupakan penduduk miskin di wilayah Kecamatan Cipayung. Pada perkembangannya pelayanan ini diperluas jangkauannya kepada seluruh penduduk di Kecamatan Cipayung yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.Proses pelayanan sangat rnenentukan terpenuhinya kebutuhan akses keuangan bagi penduduk miskin. Untuk mengetahui proses pelayanan keuangan mikro di BMS, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan proses pelayanan keuangan mikro yang ada di BMS kepada anggotanya. Informan ditentukan berdasarkan pada kebutuhan informasi. Dalam penelitian ini Manajer proyek Probangga, Koordinator Program LKM, Koordinator Fasilitator Usaha Mikro, staf lapangan dan Fasilitator Usaha Mikro serta em pat orang anggota dijadikan informan.Pelayanan LKM di BMS dimulai dengan assesment di wilayah Kecamatan Cipayung dan penyiapan para Fasilitatoar Usaha Mikro (FUM). FUM diberikan pendidikan setara Diploma Satu, Pelatihan-Pelatihan dan Peningkatan kapasitas (Capacity Building) yang nantinya memberikan pelayanan kepada anggota. Selanjutnya FUM melakukan Participatory Wealth Ranking (PWR) dan Three Pilafs untuk menentukan anggota dari keluarga yang miskin di RW termiskin di tiap-tiap kelurahan wilayah Kecamatan Cipayung.LKM di BMS memberikan pelayanan dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh anggota. Survei usaha menentukan dapat tidaknya anggota diberikan pinjaman. Ini dilakukan sebagai penggantian jaminan yang tidak diberlakukan pada pelayanan LKM. Tunggakan merupakan permasalahan dalam pelayanan keuangan di BMS. Tunggakan dikelola dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah serta dilihat kasusnya secara perorangan. Pengadaan Asuransi Jiwa merupakan perlindungan yang diberikan kepada anggota yang meminjam, dengan manfaat penghapusan hutang yang masih tersisa apabila anggota yang meminjam meninggal dunia, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak menanggung beban.Kenyataan-kenyataan yang ditemukan, keuangan mikro belum menjangkau masyarakat miskin. Keuangan mikro sebagai penyedia pelayanan keuangan simpanan, pinjaman dan asuransi bagi orang miskin, keluarga berpendapatan rendah, belum banyak dimanfaatkan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah masyarakat miskin anggota Probangga yang mengakses layanan keuangan. Pelayanan Keuangan mikro justru berkembang dan memberikan kesempatan bagi penduduk di Kecamatan Cipayung yang belum mendapatkan akses keuangan dari bank untuk mengembangkan usahanya. Adanya pelayanan asuransi jiwa telah memberikan perlindungan terhadap penduduk yang terlibat dalam kegiatan keuangan mikro.Pelayanan Lembaga Keuangan Mikro di BMS mengalami hambatan dalam pengawasan terhadap anggota dan Fasilitator Usaha Mikro (FUM), seperti penyetoran angsuran yang tidak sesuai jadwal, anggota yang menunggak dan kedisplinan FUM dalam menyetor ke koordinator. Keterampilan dan pengetahuan FUM yang terbatas dalam mangakibatkan kesulitan tersendiri dalam penagihan dan menyikapi karakter dari anggota. Sistem bagi hasil dari lembaga dan FUM menjadikan FUM mengejar anggota sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi.Lembaga donor berperan panting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan keuangan mikro, di samping antusiasnya masyarakat, peningkatan jumlah pinjaman, bunga yang berbeda dengan para rentenir dan kepercayaan masyarakat atas pemberian pelayanan. Penduduk merasa terbantu dengan adanya pelayanan lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro di BMS menjadi pilihan altematif dalam memenuhi kebutuhan permodalan dalam usaha mikro bagi penduduk miskin den penduduk di wilayah Kecamatan Cipayung."

"Berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur telah dilakukan. Namun, program-program tersebut kurang menyentuh masyarakat Iokal lapis bawah, terutama dalam hal bantuan atau akses modal usaha yang terbentur pada persoalan persyaratan dan kelayakan usaha.Pemberdayaan Masyarakat meialui Program Pengembangan Keluarga (selanjutnya disingkat Probangga) yang dilakukan oleh Yayasan BMS merupakan solusi allernatif terhadap penanggulangan kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu, Cipayung-Jakarta Timur. Melalui Probangga, 11 (sebelas) kegiatan yang telah terealisasi dari 13 (tiga belas) kegiatan yang direncanakan menunjukkan adanya upaya pemutusan kemiskinan melalui pendampingan keiuarga dengan fokus utama pada anak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakai melalui Probangga, hambatan-hambatan dan penanggulangannya serta hasil atau perubahan yang dicapai dari proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMS di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam rangka pendeskripsian proses pemberdayaan tersebut adalah pendekatan kualitatif.Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu terdiri dari dua faktor utama. Pertama, budaya masyarakat lokal secara turun temurun yang mengekalkan kernlskinanl Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan atau pola hidup yang konsumtif dan penggunaan uang secara berlebihan yang tidak layak jika dibandingkan dengan asset dan keuangan yang mereka miliki Budaya ataupun pola hidup yang demikian diistilahkan ?Biar Tekor Asal Nyohor" disertai perilaku malas dan iidak kreatif. Kedua, kebijakan pelebaran kawasan Mabes TNI yang membuat lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Iokal semakin menghilang dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang menyentuh masyarakat yang paling bawah dan tidak berdaya.Kedua faktor dominan tersebut menyebabkan masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang mereka miliki, dimana 70,7% berada pada tingkat sekolah dasar. Dalam kondisi demikian, masyarakat lokal tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik pada sektor formal maupun informal dan pada akhirnya menjadi miskin. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis multi-dimensi yang melanda Bangsa Indonesia.Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMS dikategorikan dengan mengacu pada pendapat Adi (2001), yang terdiri dari, tahap persiapan; tahap assessment; tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan; tahap formulasi rencana aksi; tahap pelaksanaan; tahap evaluasi; dan tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pemberdayaan antara lain, persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kehadiran BMS dengan Probangganya; Penentuan terget group; Partisipasi target group; Keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Upaya penanggulangan hambatan-hambatan tersebut dinilai sudah cukup optimal dan cukup berhasil yang disertai dengan usaha pengembangan.Pemberdayaan yang telah berjalan selama setahun (periode 2003-2004) telah memberikan pengaruh para kondisi hidup target group, balk dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Perubahan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan (1) Meningkatnya pendapatan keluarga dari hasil pengembangan usaha keluarga/akumulasi modal (50% dari peminjam), (2) Pengembalian cukup lancar dan tidak macet, (3) Dapat meringankan beban ekonomi keluarga (4) Manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), (5) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan, perintisan usaha baru dan pengembangan usaha Iama. Sedangkan perubahan pada bidang sosial budaya ditandai dengan: (1) Meningkatnya motivasi, minat dan kesempatan anak untuk melanjutkan sekolah (35 orang anak telah mendapatkan beasiswa), (2) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang bahasa lnggris, (3) Meningkatnya kemampuan membaca anak melalui kegiatan kelompok belajar, (4) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan umum dari kalangan orangtua dalam hal pendidikan, manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), serta jender, (5) Terkikisnya budaya konsumtif, (6) Anak telah mampu menggunakan komputer tingkat dasar, (7) Tumbuhya budaya belajar dikalangan anak, (8) Semakin eratnya hubungan ketetanggaan dan tumbuhnya rasa kebersamaan dalam suasana pluralitas melalui belajar berorganisasi yang mengarahkan untuk melakukan aksi-aksl kolektif (collective action).Mengacu atas hasil penelitian dan analisisnya, dapat dikelompokkan menjadi dua hal pokok permasalahan dan sekaligus upaya pemecahannya atau solusi yang diberikan untuk segerah dilakukan oleh BMS dalam upaya pengoptimalan pemberdayaan, yakni pertama, upaya peningkatan pendapatan keluarga anggota Probangga melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dengan berbasis kelompok. Kedua, penambahan tenaga pendamping atau fasilitator lapangan dan optimalisasi volunteer disertai dengan adanya alokasi dana buat mereka."

"Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas pelayanan dan kegiatan social marketing yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan social marketing terhadap keputusan berzakat muzakki. Adapun variabel kualitas pelayanan diwakili oleh reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangible. Sedangkan variabel social marketing diwakili oleh komponen marketing mix yang terdiri dari 4 P, yaitu product, price, place dan promotion. Data peneltian ini dikumpulkan dengan metode survey dengan pembagian kuesioner dengan 43 pernyataan. Model penelitian diuji validitasnya dengan pearson product moment, dan reliabilitasnya dengan alpha cronbach. Dengan menggunakan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan social marketing mempunyai hubungan yang positif dengan keputusan berzakat muzakki.

---

This study discuses the low quality of service and social marketing activities perfomed by amil zakat institution. This research aimed at analyzing the influences of services and social marketing towards muzakki?s zakat decision. Thus, the variable of service quality was represented by reliability, responsiveness assurance, empathy, and tangible. Then the variable of social responsiveness, assurance, empathy and tangible. Then the variable of social marketing was represented by components of marketing mix which are 4 Ps, product, price, place and promotion. The data was collected by mean of survey method using questionnnaire contained 43 questions. The research model is calculated to measure the validity using pearson product moment, reability using alpha cronbach and using regression analysis technique. The result of the study shows that the variables of services quality and social marketing positive relationship towards muzakki?s zakat decision."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjawab apakah Pendidikan Nonformal dapat mengembangkan modal sosial untuk Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Bagaimana proses pengembangan modal sosial di lembaga tersebut. Penelitian ini menelusuri pemikiran dan asumsi dibalik berbagai cara pandang terhadap program dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal. Penelitian ini difokuskan pada proses pengembangan modal sosial yang dilakukan di sekolah nonformal PKBM ldquo;Citra Ilmu rdquo; Kabupaten Semarang. Penulis tertarik untuk melihat bagaimana proses pengembangan modal sosial di PKBM ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk mendukung keterukuran dimensi kepercayaan trust , norma sosial dan jaringan terhadap Peserta didik yang mengikuti program kewirausahaan menjahit/tata busana dilakukan metode survei dengan mengambil sampel 71 responden. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta diskusi terpumpun/FGD. Menggunakan tiga dimensi, antara lain dimensi kewajiban dan harapan, norma sosial dan saluran informasi yang didukung dengan kepercayaan, penelitian ini menganalisis modal sosial yang dikembangkan kepada Peserta didik melalui program pendidikan nonformal, khususnya program kewirausahaan menjahit/tata busana. Bagaimana Peserta didik memiliki perubahan dalam dimensi kepercayaan trust , norma sosial dan jaringan. Penelitian ini juga melihat bagaimana peran aktor dan antaraktor dalam mendukung terhadap proses pengembangan modal sosial. Menggunakan teori modal sosial Coleman dan Putnam yang digabungkan, penelitian ini melihat modal sosial dalam dimensi-dimensi yang dapat dikembangkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk meningkatkan keterampilan indivu, keterampilan sosial, keterampilan akademis dan keterampilan vokasional. Modal sosial dapat dikembangkan kepada Peserta didik melalui program kewirausahaan menjahit/tata busana. Peserta didik mengalami dampak perubahan yang signifikan terhadap dimensi kepercayaan trust , norma sosial dan jaringan. Melalui penggabungan pemikiran Coleman dan Putnam, ternyata antar aktor dan keterkaitan tiga dimensi yang didukung kepercayaan merupakan prasyarat potensi-potensi modal sosial dapat dikembangkan oleh sekolah PKBM.

---

ABSTRACTThis study attempts to answer whether Non formal Education can develop social capital for Learners in non formal education units, the Community Learning Activity Center. How is the process of developing social capital in the institution. This research traces the thoughts and assumptions behind various ways of view of the program in the process of organizing non formal education. This research is focused on social capital development process conducted in non formal school PKBM Citra Ilmu Semarang Regency. The author is interested to see how the process of social capital development in PKBM this. This research uses qualitative approach method. To support the measurement of trust dimension, social and network norms to students who follow especially fashion entrepreneurial programs, conducted survey method by taking samples 71 respondents. Data were collected through interviews, observations, documentation and discussions of FGDs. Using three dimensions, among others, the dimensions of obligations and hope, social norms and information channels are supported with trust, this study analyzes the social capital developed to Learners through non formal education programs, especially fashion entrepreneurial programs. How students have changed in the dimensions of trust, social norms and networks. The study also looks at how the role of actors and actors in supporting the social capital development process. Using the combined social capital theory of Coleman and Putnam, this study examines social capital in dimensions that the Community Learning Center to improve an individual skills, social skills, academic skills and vocational skills. Social capital can be developed to students through especially fashion entrepreneurial programs. Students have a significant change as an impact in trust dimension, social norm and network. Through the merging of Coleman and Putnam 39 s thoughts, it turns out that inter actors and three dimensional relationships supported by trust are the prerequisites of social capital potentials to be developed by PKBM schools. "

"ABSTRAKPenolakan terhadap mahasiswa Papua yang mencari kos atau kontrakan di Yogyakarta, disebabkan oleh stereotip dan diskriminasi yang merupakan komponen dari stigma. Meski banyak penelitian terkait hal ini telah berhasil menunjukkan gambaran stigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta, namun masih sedikit penelitian yang menggambarkan bagaimana proses dari destigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat terjadi. Berdasarkan kajian yang mendalam terkait teori kapital sosial, penelitian ini mencoba menemukan adanya peranan kapital sosial melalui komponen kedekatan dengan tetangga, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat Li, Pickles, Savage, 2005 terhadap proses destigmatisasi mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik snowball sampling. Setelah seluruh data temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan software analisis data qualitative RQDA, ditemukan bahwa kapital sosial dapat berperan terhadap proses destigmatisasi. Cara-cara atau strategi yang dapat digunakan destigmatisasi terjadi adalah dengan mendorong partisipasi aktif mahasiswa Papua dalam kegiatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan adanya hubungan yang akrab dengan masyarakat. Ditemukan juga aktor sosial dalam wujud beberapa orang kenalan yang menjembatani hubungan kedua belah pihak, yang kemudian dapat menghasilkan suatu keadaan dimana mahasiswa Papua mendapatkan kepercayaan dan penerimaan oleh masyarakat Yogyakarta.

---

ABSTRACTThe rejection of Papuan students whilst seeking a home stay in Yogyakarta is a result of stereotypes and discrimination which are component of stigma. Although many studies have been conducted relate to this phenomenon, unfortunately there is only less research which focus on how exactly the destigmatization process can occur to Papuan students in Yogyakarta. Based on the in depth study of social capital theory, this research aims to find the role of social capital for stigma reduction through the components of neighborhood attachment, social networks and civic participation Li, Pickles, Savage, 2005 . This research uses qualitative research methods and in depth interviews of 13 informants found by using snowball sampling technique. The data findings then were analyzed using a qualitative data analysis software, RQDA. The result shows social capital can contribute to the destigmatization process. Way or strategy that can be used is to encourage the active participation of Papuan students in community life which will result a strong and close relationship with the surrounding neighborhood. Social actors are also found in the form of several acquaintances who bridge the relationship of both parties, which then can produce a situation where Papuan students gain trust and acceptance fromthe community."

"Putting out system merupakan skema kerja pada sektor informal yang sebagian besar proses produksinya berada di rumah dan tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya secara langsung tanpa adanya supervisi dari pemberi kerja. Skema kerja dengan putting out system banyak dialami oleh pekerja rumahan. Melalui sistem ini pemberi kerja dapat mengefisienkan biaya produksi dengan memberikan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan, jumlah jam kerja serta tidak adanya jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan oleh pekerja rumahan. Kerja rumahan secara mayoritas dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan. Mereka harus menyelesaikan target pekerjaan dengan waktu kerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Akibatnya, Hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi dan terabaikan. Pengabaian hak yang dirasakan oleh pekerja rumahan menandakan tidak adanya perlindungan dari pemerintah atau negara bagi para pekerja sektor informal. Perbedaan kondisi yang cukup mencolok antara pekerja formal dan informal adalah ada tidaknya daya tawar (bargaining power) pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kerja rumahan dengan skema putting out system yang terjadi pada perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki; mendeskripsikan proses daya tawar (bargaining power) yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki dalam menuntut pemenuhan hak ekonomi dan sosial; serta mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kepemilikan daya tawar perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daya tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat lemah bahkan tidak ada. Bahkan mereka tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait upah yang mereka terima. Padahal daya tawar (bargaining power) menjadi aspek penting bagi perempuan pekerja rumahan dalam mencapai hidup yang sejahtera. Selain itu, daya tawar juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan untuk menuntut pemenuhan atas Hak ekonomi dan sosial mereka. Baiknya dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat pula memperhatikan aspek kesejahteraan bagi perempuan pekerja rumahan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi tentang pekerja rumahan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk giat mengkampanyekan anti-sweatshop sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan upah bagi perempuan

---

The putting out system is a work scheme in the informal sector where most of the production process is located at home and in a place that the workers choose directly without any supervision from the employer. Work schemes with a putting out system are experienced by many homeworkers. Through this system, employers can streamline production costs by providing low wages that are not proportional to the workload, the number of hours worked and there is no employment guarantee that the homeworkers get. Homework is predominantly carried out by women homeworkers. They must complete work targets with a work time of more than twelve hours a day. As a result, their economic, social and cultural rights as workers are not fulfilled and are neglected. The denial of rights felt by homeworkers indicates the absence of protection from the government or the state for informal sector workers. The difference in conditions that is quite striking between formal and informal workers in the presence or absence of the bargaining power of workers. This study aims to describe the homework process with a putting out system scheme that occurs in women homeworkers who glue footwear; describe the bargaining power process exercised by women homeworkers who glue footwear in demanding fulfilment of economic and social rights; identifying and explaining the supporting and inhibiting factors that affect the bargaining power ownership of women homeworkers who glue footwear. The research was conducted using a qualitative approach. The results of the study concluded that the bargaining power possessed by women homeworkers is very weak or even non-existent. They do not even have space or opportunity to negotiate the wages they receive. Whereas bargaining power is an important aspect for women homeworkers in achieving a prosperous life. Apart from that, bargaining power is also one of the efforts that women homeworkers can make to demand the fulfilment of their economic, social and cultural rights. It is better if, in the formulation of policies carried out by the government, it can also pay attention to the welfare aspects of women homeworkers as a consideration in drafting regulations on homeworkers. Also, this study recommends the government to actively campaign for anti-sweatshops as an effort to improve working conditions and wages for women"

"Sekolah Cermat merupakan sebuah gerakan pemuda yang melakukan pembinaan kepada anak jalanan. Awal terbentuknya gerakan ini dari keprihatinan terhadap kondisi anak jalanan yang semakin banyak berkeliaran di Kota Bandung. Dalam menjalankan agenda organisasinya, gerakan pemuda ini menerapkan konsep kewirausahaan sosial untuk melakukan pembinaan kepada anak jalanan. Kewirausahaan sosial merupakan konsep kewirausahaan yang juga menekankan pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi Bornstein, 1998 . Penelitian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis soft systems methodology. Hasil kajian menunjukkan adanya tujuh praktik terbaik kewirausahaan sosial di Sekolah Cermat. State of the art dari kajian ini adalah menambahkan sub indikator yaitu menentukan sasaran dan perumusan isu, serta penghapusan indikator Pelestarian Lingkungan. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya gerakan pemuda dalam pembinaan anak jalanan melalui pembangunan kewirausahaan sosial.

---

Sekolah Cermat is a youth movement that conducts guidance to street children. Early formation of this movement from the concern for the condition of street children are increasingly wandering in the city of Bandung. In carrying out its organizational agenda, the youth movement is applying the concept of social entrepreneurship to conduct guidance to street children. Social entrepreneurship is an entrepreneurial concept that emphasizes on education and community empowerment in solving various social problems that occur Bornstein, 1998 . This research uses action research approach based on soft systems methodology. The results show that there are seven best practices of social entrepreneurship at Sekolah Cermat. State of the art of this study is to add sub indicators that determine the target and the formulation of issues, as well as the elimination of indicators of Environmental Conservation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the youth movement in street children development through the development of social entrepreneurship"

"Pada tahun 1950an, pergerakan masyarakat Afro-Amerika mulai mengalami peningkatan seiring adanya usaha integrasi di bidang militer pada tahun 1948. Hal tadi juga berpengaruh pada bidang pendidikan di mana kasus Brown vs Board of Education yang muncul pada tahun 1954 mengharuskan sekolah-sekolah di Amerika Serikat untuk tidak terpisah secara etnis. Perjuangan masyarakat Afro-Amerika baru ditanggapi secara serius oleh pemerintah setelah munculnya peristiwa Little Rock Nine dan Kissing Case pada tahun 1957 hingga 1959, yang berpuncak dalam peristiwa Civil Rights Movement yang berujung pada Civil Rights Act of 1964 dan Voting Rights Act pada tahun 1965. NAACP (National Association for Advancement of Colored People) sebagai organisasi massa Afro-Amerika terbesar pada masa itu berusaha untuk menggerakan massa yang menuntut keadilan yang merata di segala bidang.

---

In the 1950s, the Afro-American movement began to increase with the integration of military service in 1948. This also affected the education sector, where the Brown vs. Board of Education case that emerged in 1954 required schools in the United States not to be ethnically separated. Afro-American peoples struggle only seriously taken by the goverments after the occurrence of two separate racial case which both affected the CivilRights Movement, Little Rock Nine and Kissing Case in 1957 to 1959, culminating in the events of the Civil Rights Movement that led to the Civil Rights Act of 1964 and Voting Rights Act in 1965. The NAACP (The National Association for Advancement of Colored People) as the largest Afro-American mass organization at that time tried to mobilize the masses who demanded justice that was evenly distributed in all fields."

"Pada tahun 1950an, pergerakan masyarakat Afro-Amerika mulai mengalami peningkatan seiring adanya integrasi di bidang militer pada tahun 1948. Hal tadi juga berpengaruh pada bidang pendidikan di mana kasus Brown vs Board of Education yang muncul pada tahun 1954 mengharuskan sekolah-sekolah di Amerika Serikat untuk tidak terpisah secara etnis. Perjuangan masyarakat Afro-Amerika baru dapat dikatakan berlanjut secara serius setelah munculnya peristiwa Little Rock Nine dan Kissing Case pada tahun 1957 hingga 1959, yang berpuncak dalam peristiwa Civil Rights Movement yang berujung pada Civil Rights Act of 1964 dan Voting Rights Act pada tahun 1965. NAACP (National Association for Advancement of Colored People) sebagai organisasi massa Afro-Amerika terbesar pada masa itu berusaha untuk menggerakan massa yang menuntut keadilan yang merata di segala bidang.

---

In the 1950s, the Afro-American social movement began to increase after the integration of military

service in 1948. This move by the government also affected the education sector, where the Brown vs. Board of

Education case that emerged in 1954 required schools in the United States not to be ethnically separated. Afro-

American peoples struggle only seriously taken by the goverments after the occurrence of two separate racial case

which both affected the Civil Rights Movement, Little Rock Nine and Kissing Case in 1957 to 1959, which in

turn culminating in the pivotal events of the Civil Rights Movement that led to the Civil Rights Act of 1964 and

Voting Rights Act in 1965. The NAACP (National Association for Advancement of Colored People) as the largest

Afro-American mass organization at that time tried to mobilize the masses who demanded justice that was evenly

distributed in all fields."