Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"lkut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral General Agreement on Tarrif and Trade/GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Milik Intelektual (HMI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HMI,salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.Desain industri merupakan salah satu landasan dasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena desain industri mempunyai pecan besar dalam menciptakan suatu produk unggulan Indonesia bail( dalam lingkup perdagangan domestik maupun intemasional.Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka identitikasi masalah dalam tesis ini adalah :1. Apa latar belakang pengaturan Hak Atas kekayaan Intelektual/HAKI khususnya hak desain industri dalam perjanjian intemasional World Trade Organization /WTO?2. Bagaimana kewajiban-kewajiban negara anggota perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs untuk untuk mentransformasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)atau World Trade Organization (WTO) di bidang desain industri ke dalam hukum nasional di Indonesia?3. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri,hambatan dan usaha pemerintah Indonesia dalampelaksanaan mengenai Hak Atas kekayaan Intelektua/HAKI khususnya hak desain industri ?Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam rangka memenuhi tuntutan TRIPs, Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan pelaksana dan melakukan sosialisasi serta bekeijasama dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan mengatasi hambatan pelaksanaan adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

"Delapan belas tahun semenjak World Trade Organization/WTO berdiri, telah banyak kebijakan Perdagangan Internasional Negara-Negara anggota WTO yang dinilai Dispute Settlement Body WTO telah melanggar GATT dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya. Salah satunya adalah sengketa rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengeluarkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, dimana dalam Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA terdapat aturan mengenai larangan peredaran rokok beraroma (Characterized Flavours) di Amerika Serikat, namun mengecualikan rokok mentol dari larangan ini. Indonesia sebagai Negara pengekspor rokok kretek terbesar di Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberlakuan Sec.907(a)(1)(A) FSPTCA dan menilai bahwa pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah melanggar ketentuan dalam GATT dan Agreement on Technical Barriers to Trade.Didalam skripsi ini dibahas bagaimana pengaturan-pengaturan mengenai hambatan teknis (hambatan non tariff) yang terdapat dalam Agreement Technical Barriers to Trade dan kedudukannya didalam WTO. Dan kemudian secara khusus meninjau apakah keberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang terdapat dalam Agreement on Technical Barriers to Trade.

---

For eighteen year since it is established, the WTO has issued a lot of policies that are deemed by the WTO Dispute Settlement Body to violate GATT and other WTO agreements. One of the said policies are the dispute on kretek / clove cigarettes between Indonesia and the United States of America. In 22nd of June 2009, America has issued an act called Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, where in Section 907 (a)(1)(A) of the act there are rulings about the restriction againts selling characterized flavors cigarrate but excluding methol cigarette from the restriction. As the biggest kretek/clove cigarette exporter in the United States, Indonesia is suffering from a huge loss due to the implementation of the said act specifically Section 907 and assess that this act is a violation towards provision in GATT and Agreement on Technical Barriers to Trade.

This thesis focuses on how the International Trade Law are implemented in general in GATT/WTO and rules regarding technical barrier (non tariffs barrier) that is in the Agreement Technical Barriers to Trade. And this thesis specifically observe whether or not the validity of Section 907 FSPTCA is in line with the WTO provisions that is in Agreement on Technical Barriers to Trade."

"Tinjauan terhadap pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 pada hakikatnya didasarkan atas adanya potensi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. Perilaku anti persaingan merupakan suatu konsekuensi atas karakteristik sistem dari persaingan usaha yang menekankan pada kebebasan mekanisme pasar, dengan adanya keberlakuan hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha dalam melakukan usaha serta membangun iklim persaingan yang kondusif sehingga menghasilkan produk-produk yang efisien. Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait keberlakuan pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 terhadap perilaku anti persaingan. Penulis mencoba mengkonstruksikan apakah penetapan tarif maskapai penerbangan yang diformulasikan dalam Permenhub No. 20/2019 dapat sepenuhnya menjadi bentuk perlindungan perilaku anti persaingan dan meninjau ulang adanya ketidaktepatan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang ditunjukkan dengan adanya kontradiksi antara tarif maskapai penerbangan yang tunduk pada pengaturan penetapan tarif dan tindakan maskapai penerbangan yang telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Permenhub No. 20/2019 yang ditujukan untuk melindungi maskapai penerbangan belum sepenuhnya berjalan efektif, hal tersebut diidentifikasi dari adanya strategi bisnis maskapai penerbangan yang mengarah kepada tindakan anti persaingan, sebab diketahui bahwasannya pengaturan penetapan tarif mengakibatkan pertentangan terutama dari segi manajemen keuangan tiap maskapai. Selain itu, celah ketidakpastian hukum muncul karena adanya disharmonisasi antara kebijakan persaingan usaha dan hukum persaingan usaha sehingga dibutuhkan keselarasan serta penegakan hukum yang konkret guna menciptakan kondusifitas dalam pasar persaingan khususnya industri penerbangan.

---

The review of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 is essentially based on the potential for legal uncertainty in the enforcement of business competition law. Anti-competitive behavior is a consequence of the characteristics of the system of business competition, which emphasizes the freedom of market mechanisms, with the existence of law enforcement intended to guarantee legal certainty and protection to business actors in conducting business and to build a conducive competitive climate so as to produce efficient products. In analyzing this case, the author uses descriptive analytical research through a qualitative approach, namely by providing further understanding regarding the applicability of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 against anticompetitive behavior. The author attempts to construct whether the determination of airline rates formulated in Permenhub No. 20/2019 can fully serve as a form of anticompetitive behavior protection and examines the existence of inaccuracies in the enforcement of business competition law as indicated by the discrepancy between airline rates subject to tariff setting arrangements and actions of airlines that have fulfilled the elements in Article 5 of Law No. 5 of 1999. Based on the results of research conducted by the author, Permenhub No. 20/2019, which is aimed at protecting airlines, has not been fully effective. This is identified by the existence of an airline's business strategy that leads to anti-competitive actions, because it is known that tariff setting arrangements result in conflict, especially in terms of each airline's financial management. In addition, gaps in legal uncertainty arise due to disharmony between business competition policy and business competition law, so that harmony and concrete law enforcement are needed to create conduciveness in competitive markets, especially the aviation industry."

"Tesis ini membahas tentang Analisa Kebijakan Klasifikasi Jasa Telekomunikasi dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) Sebagai Referensi Penyusunan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan Di Bidang Jasa Telekomunikasi dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa telekomunikasi. Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk didalamnya regulasi nasional dan specific commitments untuk perundingan Internasional.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisa kebijakan specific commitments yang disusun oleh negara anggota WTO dalam sektor telekomunikasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini banyak negara anggota WTO memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menyusun specific commitments. Klasifikasi dalam dokumen W120 yang dijadikan acuan dalam penyusunan specific commitments sampai saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, struktur pasar telekomunikasi, model bisnis dan juga regulasinya.

---

This thesis discusses the Policy Analysis Classification of Services in the General Agreement on Trade in Services (GATS) As Reference Preparation of Indonesia's commitment in Trade Liberalization in the Field of Telecommunication Services and Indonesian interests in the context of the liberalization of services and compliance with the commitments (GATS-WTO) in particular in the field of telecommunications services. In accordance with the principle of global trade, which focuses on the principles of free trade and non-discriminatory, Indonesia must be prepared to adjust the operation of telecommunications, including the national regulations and specific commitments for International negotiations.

This research is normative, because this study focuses on the research literature that examines the principles of law, the law systematically, and analyze the synchronization law with specific policy commitments that WTO member countries compiled by the telecommunications sector. The data obtained were analyzed using qualitative methods prescriptive.

From the results of this study indicate that many current WTO member countries have different interpretations in preparing specific commitments. Classification in the referenced documents W120 in the preparation of specific commitments to date needs to be adjusted with the development of telecommunications technology, telecommunications market structure, business models and regulation."