Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Sejak 1 April 1997 Ditjen Bea dan Cukai menerapkan sistem pengawasan on arrival dengan post audit. Dalam sistem pengawasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai membagi pelayanan dan pengawasan kepabeanan ke dalam dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Barang yang masuk jalur hijau hanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan barang untuk bisa dikeluarkan dari pelabuhan, sedangkan barang yang masuk jalur merah selain dilakukan pemeriksaan dokumen juga dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah barang keluar dari pelabuhan, Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam bentuk post audit terhadap perusahaan importir secara periodik. Post audit dilakukan terhadap pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan impor barang untuk menguji kebenaran informasi dalam dokumen impor, terutama jenis, jumlah, dan nilai barang impor.Setelah UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berjalan kurang lebih lima tahun, berbagai pihak mulai mempertanyakan kinerja Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti nilai impor yang menurun drastis, membanjirnya barang-barang ilegal dari Cina, serta tudingan adanya praktek underinvoicing, yaitu praktek dimana importir memberitahukan nilai transaksi sebagai dasar penetapan bea masuk lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hal yang kontras terjadi pada hasil pelaksanaan audit kepabeanan yang ternyata menunjukkan penurunan hasil yang cukup tajam selama tahun 2002-2004 triwulan I. Hal ini menunjukkan pelaksanaan audit kepabeanan ternyata belum mampu menjawab permasalahan ini.Banyak hal yang bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara dari hasil audit. Berdasarkan pengamatan penulis, hal yang amat vital pada proses audit adalah tahap pemilihan obyek audit. Dengan sumber daya auditor yang terbatas, Ditjen Bea dan Cukai harus bisa memilih target yang tepat yang bisa memaksimalkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selama ini pemilihan obyek audit dilakukan secara sederhana berdasarkan data nilai impor, jenis importir, dan besar fasilitas kepabeanan yang diperoleh. Tidak pernah dilakukan studi dan evaluasi yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang dapat meningkatkan kemungkinan adanya temuan audit.Dalam rangka reformasi kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai menerapkan kebijakan registrasi importir. Kebijakan ini bertujuan untuk menyusun profil importir dalam rangka manajemen risiko. Hasil registrasi importir berupa profil importir akan digunakan sebagai sumber data penentuan risiko importir yang akan menentukan sifat dan lingkup pelayanan dan pengawasan pihak pabean terhadap importir. Sehubungan dengan pelaksanaan program registrasi importir tersebut, Ditjen Bea dan Cukai akan memiliki sumber data berupa data wajib pajak (importir) yang apabila digabungkan dengan data importasi yang telah dimiliki selama ini akan bisa menjadi alat perencanaan yang kuat dan tepat yang bisa dijadikan dasar pemilihan obyek audit secara akurat.Untuk mengetahui bagaimana profil importir hasil registrasi importir dapat digunakan sebagai alat perencanaan audit maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis dengan teknik regresi logistik. Dengan menggunakan teknik ini, kemungkinan hasil temuan audit kepabeanan dapat diprediksi secara ilmiah."

"KPU merupakan salah satu bentuk pembaharuan administrasi Bea dan Cukai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kemampuan Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, didukung teknologi informasi, organisasi berdasarkan fungsi dan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dimensi kualitas pelayanan KPU terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi dengan harapan Pengguna Jasa Kepabeanan atas kualitas pelayanan KPU, untuk mengetahui dimensi apa dari dimensi kualitas pelayanan KPU yang telah memenuhi harapan Pengguna Jasa Kepabeanan, dan untuk mengetahui posisi dimensi transparancy dan responsiveness dalam Diagram Kartesius, dengan mengacu pada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan (Servqual) yang dikemukan oleh A.Parasuraman,Valerie A Zeithaml dan Lonard Berry (PZB)yang telah imodifikasi menjadi 8 (delapan) dimensi kualitas pelayanan disesuaikan dengan kondisi KPU Hipotesis yang diajukan adalah (1). Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent (reliability, assurance, tangibility, emphaty, responsiveness, transparency, fairness dan access) dalam menentukan kualitas layanan KPU, (2)Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi dan harapan pengguna jasa terhadap pelayanan KPU, (3). Dimensi Transparancy dan Responsiveness berada pada Kuadran A (Pertahankan Prestasi) pada Diagram Kartesius. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kuisioner yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir pernyataan yang meliputi aspek-aspek dimensi kualitas pelayanan KPU. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah nonprobality sampling, dengan teknik incidental sampling.Kuisioner yang disebar sebanyak 150 exampler, namun yang kembali hanya 86 exampler (57%) Metode analisis data dilakukan dengan uji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (analisis regresi), uji beda rata-rata antara persepsi dan harapan (uji t), dan analisis kesenjangan antara persepsi dan harapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa :(1). Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen (dimensi kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (Kepuasan Pengguna Jasa). Berdasarkan pengujian kontribusi masing-masing dimensi dengan uji t, diperoleh hasil tidak ada dimensi yang signifikan, karena terjadi gejala multikolinearitas. Setelah dilakukan uji analisa regresi berganda dengan metode Backward diperoleh model regresi baru. yang menyimpulkan hanya dimensi fairness yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa KPU, (2) Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi dan harapan atas kualitas pelayanan KPU. Sesuai uji t (uji beda), ditemukan perbedaan yang signifikan pada semua dimensi, yang berarti tidak ada satupun dimensi kualitas pelayanan yang telah memenuhi harapan pengguna jasa kepabeanan(3) Sesuai dengan Diagram Kartesius dimensi transperancy masih berada pada Kuadran C (Prioritas Rendah) yang berarti baik harapan maupun persepsi pengguna jasa kepabeanan terhadap dimensi ini masih rendah.Sementara dimensi responsiveness berada dalam kuadran B (Pertahankan Prestasi) yang berarti KPU telah berhasil memenuhi harapan pengguna jasa kepabeanan Analisa dengan metode yang lain diperoleh kesimpulan sebagai berikut:(1). Pengujian dengan metode Analisa Tingkat Kesesuain, ditemukan bahwa antara persepsi dan harapan termasuk dalam kriteria ?sangat sesuai?.(2). Pengujian dengan Analisa Nilai Penting Relatif, diperoleh hasil 3 (tiga) dimensi yang paling penting dalam pembentukan kualitas pelayanan KPU adalah dimensi reliability, empathy, dan assurance.(3). Pengujian dengan Diagram Kartesius, tidak ada dimensi kualitas pelayanan yang mendapatkan prioritas utama (Kuadran A).

---

KPU (Major Customs Service Office, at Tanjung Priok) is one of the new customs administration developments. It aims to improve the service quality and the service efficiency and monitoring affectivity refer to the government rule which based on good governance supported by IT and best human resources performance.This Research? aim is to acknowledge whether there is significant impact of the KPU quality service to the user of Customs Service User requirement service ; to acknowledge whether there is significant differentiation between perception with the expectation of the user of Customs Service User requirement service from KPU ; to acknowledge what dimension is from KPU service quality which fulfill the expectation of the user of Customs Service User requirement service ; and to acknowledge the position of transparency and responsiveness in Kartesius Diagram which referring to 5 KPU?s service quality dimension (Servqual) quoted from. Parasuraman,Valerie A. Zeithaml and Lonard Berry (PZB) which has been modified to be 8 dimension of service quality adjusted with current KPU condition. Hypothesis submission are : (1).There are significant influents between independent variable (reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness, transparency, fairness and access) in determined the service quality of KPU, (2).There is average differences between perception and expectation of KPU service usage, (3).Dimension transparency and responsiveness on quadrant a (first priority) in Kartesius Diagram This research is quantitative research with spreading questioner checklist contain of 31 question which covering quality dimension service in KPU. The method of sample usage is non probability sampling with incidental sampling.Total 150 questioner spreading only 86 returned Analysis data method are done by examining the impact of independent variable to variable dependency (analysis regression), examining of average difference between perception and expectation (test t) and analysis between perception and expectation The result of research showing that:(1).There is influence of independent variable (service quality dimension ) to independent variable( satisfaction of the custom user from KPU Service ) based on contribution test for each dimension with test t, it gain result that there no significant dimension because of multycolinearity syndrome. After doing the analysis double regression test with backward method, it resulted new regression model which summarizing only fairness dimension giving significant contribution to the satisfactory KPU?s service user (2).There is average significant difference between perception and expectation of KPU service. Based on test t ( differ test ), it is found out the significant difference to all dimension, which means there is no quality dimension which fulfilling the expectation of the service?s user. (3). Based on Kartesius Diagram, transparency dimension still on quadrant C ( low priority ) which means either hope or perception of custom clearance service user to this dimension is still low, whilst responsiveness dimension on quadrant B ( maintain performance ) which means KPU still fulfill the expectation or hope of the KPU?S service user Other analysis method got a summary as per below detail:(1).Examining by analysis method of the similar stage, found out that between perception and hope include of ? very similar ? criteria(2).Examining by relative important point analysis, got 3 result dimension which is the most important in performing the KPU quality service which relativity dimention, empathy, assurance.(3).Examining with kartersius diagram, there is no quality service dimension which having first priority or on quadrant A."

"Audit kepabeanan bersifat post clearance yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus barang sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penghitungan bea masuk mengacu pada tarif yang digolongkan menurut Harmonized System. Dalam praktek audit kepabeanan terdapat kendala yakni perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian HS Code yang berdampak pada perbedaan penghitungan bea masuk antara DJBC dan PLN dan ketidakjelasan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC untuk pengumpulan data audit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses audit kepabeanan masih terdapat kendala-kendala dan ketidakjelasan yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara PLN dengan DJBC.

---

Post clearance audit customs are aimed at keeping the flow of goods as well as knowing the level of compliance by Taxpayers. In calculating import duties customs audit refers to tarrifs which clasified according to the Harmonized System. In practice there is constraint which is the differences in perception of HS Code classification between PLN and DJBC that affects the calculation of import duties and resulting in obscurity in the granting of exemption of import duty facilities and also other barrier that occur is the short time limit given by DJBC for the collection of data supporting audit process. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that in process of customs audit there are still constraints which resulting by the lack of coordination between PT. PLN and DJBC."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Reviu Kesinambungan Fiskal adalah produk terbaru BPK yang bertujuan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengembangan strategi fiskal jangka panjang yang cermat. Namun, belum ada aturan yang melandasi seperti pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur operasional untuk melakukan Reviu Kesinambungan Fiskal sejak pertama kali dilaksankan pada tahun 2020. Reviu ini telah dilakukan selama dua tahun tanpa legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Reviu Kesinambungan Fiskal dengan menggunakan konsep Business Process Management. Selanjutnya, kami menyajikan model Reviu Kesinambungan Fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penelusuran literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pencocokan pola BPM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk terlebih dahulu mengenalkan model dan memfasilitasi pelaksanaan Reviu Kesinambungan Fiskal agar efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep BPM dalam proses bisnis Reviu Kesinambungan Fiskal. Konsep BPM dalam Reviu Kesinambungan Fiskal dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi konsep yang diterapkan belum maksimal yaitu pada tahap desain dan menerapkan upaya perbaikan. Kajian ini memberikan implikasi teoritis untuk berkontribusi dalam penerapan konsep BPM di lembaga publik.

---

The report on fiscal sustainability review is the newest product of BPK that is issued to advise the government for formulating long-term fiscal policies prudently. However, the implementation of fiscal sustainability review since 2020 does not have any guide, such as guidelines, technical instructions, or operational procedures. Without legal guides, the review has been running for two years. This study aims to analyze the process of BPK's review of fiscal sustainability using Business Process Management concept. Then present model of fiscal sustainability review. This study uses the qualitative method. Data used for this study was obtained from interviews and literatures review. Data analysis was carried out using pattern matching of BPM concept. This study aims to encourage the implementation of the fiscal sustainability review to run effectively and efficiently with present the model first. This study explores the application of the BPM principle in business process of fiscal sustainability review. The BPM concept in fiscal sustainability review have been implemented entirely. Implementation of concept has not maximally implemented in design process and continues improvement. This study give theoretical implication, to contribute in application of BPM concept in public institution. "

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia terhadap PT DEF pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara perlakuan rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kesesuaian pengidentifikasian atas perbedaan komersial dan fiskal sebagai beda temporer atau beda permanen. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, seluruh perbedaan jumlah yang timbul akibat perbedaan perlakuan menurut ketentuan perpajakan dan standar akuntansi, telah diidentifikasikan secara tepat sebagai beda permanen atau beda temporer.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the treatment of fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia to PT DEF in 2019. Evaluation is conducted by comparing the suitability of fiscal reconciliation treatment with tax provisions namely Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 and its derivative regulations. In addition, an evaluation is also carried out on the suitability of the commercial and fiscal differences identification as temporary or permanent differences. Overall, the evaluation results show that the fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia was in accordance with tax provisions. In addition, all differences in amounts arising from differences in treatment according to taxation provisions and accounting standards, have been properly identified as permanent or temporary differences.

"

"Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi ini didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) serta Islam (1995) dengan menambahkan beberapa variable desentralisasi fiskal yang meliputi tingkat otonomi daerah dan variable dummy. Hasil analisis menggunakan estimator fixed effect menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu terdapat fenomena conditional convergence antar daerah di Indonesia. Walaupun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat otonomi daerah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, studi ini menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah antara lain menciptakan iklim investasi pada tingkat daerah, memperbaiki tingkat pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban public pada level daerah.

---

Most of studies on the relationship between fiscal decentralization and economic growth had been conducted at cross-countries or provincial. Using panel data cover497 municipalities in Indonesia from 1993-2010, this study provides an empirical test on the impact of fiscal decentralization on economic growth at municipality level. This paper performs the method used by Mankiw, Romer, and Weil (1992) and Islam (1995) by adding some fiscal decentralization variables, such as degree of regional autonomy (DRA) and dummy variable. Our analysis using the fixed effect estimator finds that fiscal decentralization has positive impact on regional economic growth and there is conditional convergence among regions in Indonesia. However, we also find that degree of regional autonomy in Indonesia has negative impact on economic growth. These finding suggest that governments, especially local governments have to attract investment into regional level, improve the level of human development at regional level, and enhance the responsibility and accountability process of local governments."