Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 44217 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Analisis kebijakan pertanian=Agricultural policy analysis
Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian BPPP-Deptan, [, 2008]
AKP 8(1-2) 2010
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Salman Mauluddin Idris
Policy Review Kebijakan Istithaah Kesehatan Haji: Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan = Policy Review of Hajj Health Istithaah Policy: Triangle of Health Policy Analysis
"Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dan pengirim jemaah haji terbanyak ke Arab Saudi. Minat penduduk muslim Indonesia berhaji sangat tinggi mengakibatkan masa tunggu keberangkatan yang sangat panjang. Lamanya masa tunggu mempengaruhi kesiapan dan kemampuan jemaah haji, termasuk status kesehatannya. Jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dengan risti penyakit dan usia lanjut berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Kebijakan Istithaah Kesehatan Haji merupakan upaya untuk melakukan filterisasi kesehatan bagi Jemaah sebelum berangkat agar dapat menunaikan ibadah haji dalam keadaan sehat dan mandiri. Istithaah kesehatan ditetapkan saat pemeriksaan kesehatan tahap kedua, satu tahun sampai tiga bulan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Implementasi kebijakan tidak terlepas dari tantangan dan kendala di lapangan, sehingga perlu dilakukan revisi dan simplifikasi agar tujuan kebijakan menjaga kesehatan jemaah haji sebelum berhaji dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan Policy Review terhadap kebijakan istithaah kesehatan haji yang ada, untuk menghasilkan rekomendasi terhadap kebijakan istithaah kesehatan haji yang sedang direvisi dan disimplifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualititatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan kunci serta telaah dokumen. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan untuk melakukan review terhadap kebijakan istithaah kesehatan haji dengan melihat dimensi aktor, konten, konteks dan proses dalam penyusunan sampai implementasi kebijakan ini. Kesimpulan hasil review menunjukkan kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dari pusat sampai ke daerah, tetapi perlu pengembangan dan revisi terkait pemeriksaan kesehatan dan penentuan status Istihaah Kesehatan. Keterlibatan aktor Pusat dan Daerah dengan kewenangan/perannya berjalan sinergis dan responsif terhadap permasalahan yang ada. Harmonisasi kebijakan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan sinergis dengan kebijakan dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji. Revisi dan simplifikasi terhadap substansi kebijakan berdasarkan hasil diskusi dan saran dari stakeholder digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan istithaah kesehatan haji. Secara konteks, faktor yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi kebijakan istithaah kesehatan adalah faktor situasional terkait kondisi internal Jemaah, yaitu tingginya angka risti kesehatan dan usia lanjut pada jemaah haji, serta kondisi eksternal yaitu kebijakan pelaksanaan ibadah haji Arab Saudi sebagai respon dari kondisi kesehatan masyarakat internasional yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji. Faktor struktural yaitu belum adanya struktur organisasi yang menangani program kesehatan haji di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji belum terkelola dengan baik. Proses Birokratisasi melibatkan stakeholder terkait dalam penyusunan sampai penerapan kebijakan, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga masyarakat dan keagamaan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan syariat Islam. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menganalisis apakah kebijakan berjalan dengan baik serta kepentingan pengembangan kebijakan selanjutnya. Penelitian merekomendasikan untuk melakukan revisi dan simplifikasi terhadap substansi Kebijakan Istithaah Kesehatan Haji, kemudian perlu pembahasan untuk mitigasi kondisi kesehatan khusus yang mempengaruhi penyelenggaraan haji. Selain itu perlu peningkatan kerjasama terkait pertukaran dan pemanfaatan data jemaah antara Kemenag dengan Kemenkes serta Dinkes Provinsi dan Kab/Kota, sosialisasi Istithaah kesehatan haji dalam materi edukasi kesehatan pada manasik haji di Kabupaten/Kota, serta diperlukan struktur organisasi untuk menjalankan program kesehatan haji di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota, sehingga jemaah haji dapat mencapai kondisi istithaah kesehatan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.
Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world and sends the most pilgrims to Saudi Arabia. The interest of the Indonesian Muslim population for hajj is very high resulting in a very long waiting period for departure. The length of the waiting period affects the readiness and ability of the pilgrims, including their health status. Pilgrims who leave for Saudi Arabia with a history of illness and old age have the potential to cause health problems during the pilgrimage. The Istithaah Hajj Health Policy is an effort to carry out health screening for pilgrims before departure so that they can perform the Hajj in a healthy and independent condition. Health istithaah is determined during the second phase of the medical examination, one year to three months before departure to Saudi Arabia. Policy implementation is inseparable from challenges and obstacles in the field, so it is necessary to revise and simplify the policy, so that the policy objectives of maintaining the health of pilgrims before pilgrimage can be achieved properly. Therefore, it is interesting to carry out a Policy Review of the existing Hajj health istithaah policies, to produce recommendations for the Hajj health istithaah policies which are being revised and simplified. This research was conducted using a qualitative approach using in-depth interviews with key informants and document analysis. Walt and Gilson's policy triangle is used to review the Hajj health istithaah policy by looking at the dimensions of actors, content, context, and process in the preparation to implementation of this policy. The conclusion of the review results shows that the policy has been implemented well from the center to the regions government, but it needs development and revision related to medical examination and determining the status of Health Istihaah. The involvement of central and regional actors with their authority/role is synergistic and responsive to existing problems. Policy harmonization is in line with higher regulations and synergistic with policies from the Ministry of Religion regarding the implementation of Hajj. Revision and simplification of the substance of the policy based on the results of discussions and suggestions from stakeholders are used as input in making improvements to the content of the Hajj health istithaah policy. In context, the factors that influence the development and implementation of health istithaah policies are situational factors related to the internal conditions of the pilgrims, like the high number of health high risk and old age among pilgrims, as well as external conditions, specifically the policy of pilgrimage by Saudi Arabia Kingdom, as a response to the health situation of the international community that influence for the pilgrimage. Structural factors such as the absence of an organizational structure that handles the Hajj health program at the Provincial and District/City Health Offices, that impact the implementation of Hajj health is not well managed. The bureaucratization process involves relevant stakeholders in the formulation and implementation of policies, not limited to the government but also the community and religion so that the policies prepared are in accordance with Islamic law. Monitoring and evaluation is carried out to analyze whether the policy is running well and the interests of further policy development. The research recommends revising and simplifying the substance of the Hajj Health Istithaah Policy, then discussing the mitigation of special health conditions that affect the implementation of the Hajj. In addition, it is necessary to increase cooperation regarding the exchange and utilization of pilgrims data between the Ministry of Religion and the Ministry of Health as well as Provincial and District/City Health Offices, socialization of Hajj health Istithaah in health education materials on Hajj rituals in Regencies/Cities, and an organizational structure is needed to run the Hajj health program at the Health Office Provinces and Regencies/Cities, so that pilgrims can reach a state of health istithaah before leaving to perform the pilgrimage in Saudi Arabia."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henny Purwitasari
Analisis reformulasi kebijakan kawasan berikat = Analysis reformulation of bonded zone policy
"Skripsi ini membahas mengenai reformulasi kebijakan kawasan berikat. kebijakan ini dibuat untuk menata lokasi kawasan berikat yang tersebar di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemetaan kebijakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang pernah dan/atau masih berlaku untuk Kawasan Berikat, latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012, serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah UU No. 17 Tahun 2006 menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1995. Latar belakang yaitu upaya mengembalikan fungsi Kawasan Berikat untuk tujuan ekspor, Kawasan Berikat dapat melakukan subkontrak, merapikan lokasi Kawasan Berikat yang tersebar. Faktor penghambat yaitu kurang tepatnya waktu diterapkannya PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No. 44/PMK.04/2012, kurangnya pengawasan dari Cukai, dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi.
The focus of this study is reformulation the bonded zone policy. This policy was made to set the scattered location of the bonded zone. Subject of this research are mapping the customs and import tax policy which is valid until now, background of government?s formulating of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012 , and resisting factors in policy implementation. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are UU No.17 Tahun 2006 completing UU No.10 Tahun 1995. Background for the policy are restore the function of bonded zone to the main purpose of export, the bonded zone can do the subcontract, arrange the scattered location of Bonded Zone. Resisting factors in policy implementation are less accurate the time of adoption of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. No PMK. 44/PMK.04/2012, lack of supervision in Customs employee, and lack of socialization and communication. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jurnal analisis kebijakan kehutanan=Journal of foresty policy analysis
Bogor: Departemen Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan - Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, 2008
JAKK 10(1-3) 2013
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Tamzis Hudi
Analisis kritis terhadap kebijakan moneter kebijakan fiskal dan pasar modal Indonesia = Critical analysis of monetary policy fiscal policy and the Indonesian stock market
"Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian.
This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44198
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Adi Perwira
Kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu di Indonesia : analisis diskursus kebijakan = Covid-19 Self-Paid vaccination policy in Indonesia : policy discourse analysis
"Kebijakan vaksinasi adalah tindakan penanganan pandemi Covid-19 jangka panjang yang krusial dilakukan di luar intervensi non-medis yang sifatnya lebih temporer. Namun, dalam pelaksanaannya, disparitas kecepatan vaksinasi antar negara masih sangat timpang dikarenakan perbedaan jumlah penduduk maupun ketersediaan vaksin. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami tantangan dalam melakukan vaksinasi secara cepat dan masif sehingga menginisiasi lahirnya kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu. Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang berakhir dengan pembatalan hanya dalam beberapa hari karena kuatnya penolakan publik. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengupas dua hal utama yaitu argumen/opini yang muncul dalam mendukung maupun menolak serta koalisi aktor yang terlibat menghasilkan argumen tersebut menjadi suatu diskursus. Penelitian ini menggunakan metode Discourse Network Analysis dengan mengolah 125 berita dari dua media berita online serta wawancara kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumen yang mendukung paling sering menggunakan justifikasi bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan angka vaksinasi nasional serta dapat menjadi opsi vaksinasi bagi masyarakat. Di lain sisi, argumen yang menolak berpusat kepada alasan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat konstitusi, tidak efektif dan adanya persoalan etis ketika dilakukan di tengah krisis pandemi. Di saat yang sama, penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat dua koalisi aktor yang saling bersaing dengan struktur adversarial, distribusi kekuasaan yang dominan di koalisi pendukung, jaringan aktor yang bersifat terbuka/heterogen serta memperlihatkan bahwa koalisi aktor yang terbentuk merupakan kelanjutan dari koalisi diskursus ekonomi versus kesehatan.
Vaccination policy is a crucial long-term response to the Covid-19 pandemic, apart from non-medical interventions that are more temporary. However, in practice, the disparity in vaccination rates between countries is still very unequal due to differences in population and vaccine availability. Indonesia is one of the countries experiencing challenges in vaccinating rapidly and massively, thus initiating the birth of a self-paid Covid-19 vaccination policy. This policy became one of the policies that ended in cancellation in just a few days due to strong public resistance. Departing from this phenomenon, this study seeks to explore two main things: the arguments/opinions that arise in support or against and the coalition of actors involved in producing these arguments into a discourse. This study uses the Discourse Network Analysis method by processing 125 news from two online news media and interviews with government and non-government actors. The results of this study indicate that the argument that supports this policy most often justifies that this policy can increase the national vaccination rate and be a vaccination option for society. On the other hand, the arguments against it center on the reason that this policy is contrary to the constitutional mandate. It is ineffective and has ethical issues when carried out during a pandemic. At the same time, this study also reveals two competing actor coalitions with an adversarial structure, the dominant distribution of power in the supporting coalition, an open/heterogeneous actor network. It shows that the coalition of actors formed continues the economic versus health discourse coalition."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Angela
Analisis formulasi kebijakan bebas visa kunjungan berdasarkan perspektif policy design = Policy formulation analysis of free-visa based on policy design perspective
"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan disahkan pada tanggal 2 Maret 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan ini berisi tentang pemberian fasilitas bebas visa kepada 169 negara tertentu yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Akan tetapi, pada tahap implementasinya, kebijakan bebas visa ini tidak mencapai target atau secara tidak signifikan meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan justru
menimbulkan efek-efek inefektivitas. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah menerjemahkan kebijakan ini untuk diformulasikan kemudian diterapkan sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan bagaimana gagasan yang ideal dalam memformulasikan kebijakan BVK. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, formulasi kebijakan dengan perspektifpolicy design. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini apabila dilihat dengan perspektif policy designakan secara ideal diterjemahkan dengan lebih mendalam mempertimbangkan keseimbangan dari dua aspek utama BVK yaitu pariwisata dan keimigrasian.
The Visit Visa Free Policy has been stipulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 and ratified on March 2, 2016 by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. This policy contains the granting of visa-free facilities to 169 specific countries visiting Indonesia. However, at the implementation stage, this visa-free policy did not reach the target or did not significantly increase the growth in the number of tourist arrivals to Indonesia and instead cause ineffectiveness effects. This makes researchers want to analyze how the government translates this policy to be formulated and then implemented as an effort to increase tourist visits. This research explains how the formulation of the Visa Free Visit (BVK) policy and how the ideal idea is in formulating the BVK policy. The theory used is public policy theory, policy formulation with a policy design perspective. This study used a qualitative approach and analyzed with primary data in the form of in-depth interviews and secondary data in the form of literature study. The results of this study indicate that the formulation of the Visit Visa Free policy when viewed from the perspective of the policy design will ideally be translated into more depth considering the balance of the two main aspects of BVK, namely tourism and immigration."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rianto Nugroho
Public policy: dinamika kebijakan-analisis kebijakan-manajemen kebijakan
Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011
320.6 RIA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Faizal Sandyasa
Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara = Policy implementation analysis of public openness policy in the Ministry of State Secretariat
"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.
The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T47653
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyuni Adi Purwaninghari
Analisis kebijakan pengelolaan pasar bunga Rawabelong = Policy analysis of Rawabelong flower`s market management
"Bunga potong/tanaman hias merupakan komoditas hortikultura yang permintaannya dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsumen bunga potong terutama banyak terdapat di kota-kota besar karena di dalamnya terdapat banyak rumah tangga, perkantoran, hotel, dan florists. Permintaan bunga potong terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 855,5 ribu tangkai setiap minggu nya (Asbindo, 2002). DKI Jakarta tidak memiliki lahan produksi yang cukup luas karena keterbatasan Iahannya, namun mempunyai pasar yang cukup besar. Pusat Promosi dan Pemasaran Bunga/Tanaman Hias Rawabelong adalah satusatunya pusat promosi bunga/tanaman hias terbesar di DKI Jakarta dan merupakan UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta yang dikenal sebagai Pasar Bunga Rawabelong. Melalui pasar ini kebutuhan konsumen akan bunga/tanaman hias dipasok dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Batam, Sumatera Utara, dan tentunya dari DKI Jakarta sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis lingkungan serta menentukan prioritas kebijakan pengelolaan pasar yang penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan usaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DKI dan sekitarnya akan bunga potong. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 16 responden yang ditunjuk secara purposive. Data sekunder diperoleh dari laporan, literatur dan bahan-bahan lain yang relevan. Data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis internal eksternal untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan.
Analisis dengan matrik ekstemal internal diperoleh basil bahwa posisi pasar bunga Rawabelong berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal ada pada sel ke 5 yang berarti organisasi ini berada pada posisi growth/stability. Kemudian analisis dengan AHP, menghasilkan bahwa kebijakan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan berdasarkan bobotnya adalah peningkatan dan pengembangan kerjasama, pembangunan data base dan jaringan informasi, peningkatan sarana dan prasarana fisik, optimalisasi lingkungan pasar, peningkatan penelitian kualitas bunga, peningkatan kualitas SDM Pembina dan pedagang dan peningkatan alokasi anggaran pemerintah. Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta selaku pengelola agar tetap melestarikan kawasan pasar bunga Rawabelong sebagai pusat promosi dan pemasaran bungaltanaman hias di DKI Jakarta sekaligus sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau Budidaya Pertanian. Kebijakan peningkatan dan pengembangan kerjasama Serta pembangunan data base dan jaringan informasi agar benar-benar diprioritaskan untuk dilaksanakan karena keduanya merupakan faktor penentu khususnya untuk kontinuitas pasokan, kualitas dan harga bunga.
Cut flowers is a horticulture product which the demand keeps on rising in every year in a line with the increasing of society income. Cut flowers consumers mostly living in the big cities where there are many household, offices, hotels, and florists. DKI Jakarta is the city with highest demand of cut flowers, that is almost 855,5 thousand stems in everyweek (Asbindo, 2002). DKI Jakarta doesn't have enough land to product cut flowers but it has big enough potential market for distributing them. The flower's promotion and distribution center is in Rawabelong and it is a part of Agriculture and Forestry Department, Government of DKI Jakarta Province. Cut flowers which distributed in this market comes from many ragion, such as Sukabumi (west Java), Magelang, Ambarawa (Central Java), Malang, Surabaya (East Java), Kaliurang (Jogjakarta), Batam, and also DKI Jakarta. The objectives of this research are to formulate the policy alternatives based on environmental scanning and to definite the most important policy based on priority to manage the market in order to adequate the needed of cut flowers in DKI Jakarta. The research method is descriptive and it describes qualitative and quantitative. Data which is obtained are prime and seconder. Prime data is obtained from questioner which has been given to 16 purposive respondences. Seconder data is got from report, journal and the others which have connection to solve the problem. Then, those data has analyzed by internal and external matrix to formulate policy alternatives and by AHP method to definite which is the priority policy to apply.
Analyzing with external internal matrix gave results that organization potion is in fifth cell. It means that the policy strategy organization is to grow or stability. The results from AHP which showed the priority policy are increasing and developing cooperation; developing data base and system information, increasing physic facilities; optimalizing market environment, increasing research of flower quality; increasing human resources quality and increasing allocation of government budget. Department of Agricultural and forestry, Government of Jakarta Province as the manager is fully hoped for keeping the Rawabelong area as a greeny area and as a center of promotion and distribution cut flowers in DKI Jakarta. Besides that, increasing and developing cooperation and developing data base and system information policies should be realized in order to guarantee the continuity and stability the products price."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14175
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>