Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional yang mengarah pada pola perdagangan bebas (free trade) semakin tidak terelakan lagi, tidak terkecuali perdagangan komoditas pertanian. Negara¬negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat berkepentingan terhadap hasil perdagangan komoditas pertanian yang merupakan produk andalan di pasar internsional. Namun ternyata perdagangan internasional berlangsung secara tidak adil. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas khususnya kesepakatan dalam Agreement on Agriculture- WTO semata-mata untuk melindungi petani dan industri dalam negerinya.Praktek¬praktek pemberian subsidi domestik, subsidi ekspor, dan pembatasan akses pasar oleh negara-negara maju mengakibatkan komoditas pertanian dari negara berkembang sulit bersaing. Untuk menghindari dampak negatif dari perdagangan yang tidak fair tersebut maka diperlukan serangkaian kebijakan yang bersifat protektif. Gula, merupakan komoditas strategis yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Seiring dengan kebutuhan gula yang terus meningkat dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka impor gula menjadi sangat penting. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi produsen gula dari luar negeri dan pada titik tertentu ketergantungan pada impor sangat mengancam kemandirian pangan dan merugikan industri dalam negeri.Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip perdagangan internasional yang harus ditegakkan, bagaimana tata niaga impor gula saat ini dan mekanisme proteksi dalam tata niaga impor gula yang dapat memberikan perlindungan bagi industri gula. Tata niaga impor gula merupakan kebijakan yang cukup berani dan kontroversial di bidang pergulaan nasional yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri gula dengan serangkaian mekanisme proteksi yang ada di dalamnya.Proteksi dalam bentuk tarif dan non-tarif telah memberikan kepastian tentang harga dasar, tingkat produksi dan kecukupan stok gula di pasar. Mengingat potensi yang dimiliki untuk dapat berswasembada gula maka untuk jangka panjang, Indonesia tetap memerlukan kebijakan pergulaan yang bersifat komprehensif, integratif, dan imperatif yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperkuat posisi tawar Indonesia dipercaturan perdagangan komoditas gula di pasar internasional."

"Tesis ini menganalisa tentang keputusan pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan Tata Niaga Impor Gula. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Indonesia sebagai setelah berjalannya liberalisasi pertanian berupa AoA WTO selama beberapa waktu dan ternyata tidak berdampak baik bagi perkembangan industri gula domestik Indonesia.Berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an telah mendorong terjadinya perubahan dalam konstalasi hubungan internasional dan terciptanya suatu tatanan dunia baru (new world order). Isu geo-politik dan keamanan yang selama ini mendominasi interaksi global secara perlahan beralih ke isu geoekonomi. Karena itu era pasca Perang Dingin lebih banyak diwamai oleh peningkatan kerjasama internasional terutama dalam bidang ekonomi. Bila pada era Perang Dingin perspektif dominannya adalah `division', kini beralih menjadi `integration'.Dalam konteks ekonomi, integrasi merupakan upaya untuk menyatukan potensi ekonomi dari berbagai negara dengan tujuan yang lama, yaitu mencapai kesejahteraan. Kerjasama ekonomi ini terinstitusionalisasikan melalui beberapa lembaga, baik yang bersifat internasional maupun regional. Peningkatan kerjasama ekonomi internasional misalnya ditandai dengan perundingan yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem perdagangan dunia. Putaran Kenedy, Putaran Tokyo, dan Putaran Uruguai menupakan upaya untuk melakukan moderasi sistem perdagangan dunia menjadi lebih terbuka.Dengan demikian, semangat internasionalisme baru akan membuka jalan untuk menumbuhkan suatu sistem ekonomi global untuk kepentingan dunia. Pembentukan lembaga - lembaga multirateral, seperti World Bank, IMF, dan WTO, berupaya untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dan arus modal.Keberadaan badan - badan keuangan tersebut ternyata mejadi alat tunggangan negara - negara maju untuk mensukseskan kepentingan mereka. Seperti yang dilakukan terhadap WTO, yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk masuknya komoditas dan barang produksi mereka ke negara - negara lain dengan tanpa kesulitan, terutama negara - negara berkembang. Salah satu komoditastersebut adalah gula. Dengan alasan liberalisasi pertanian sebagai wujud datangnya masa perdagangan bebas, WTO akhimya mengeluarkan AoA yang mengatur tentang bebas masuknya beberapa komoditas luar negeri. Hal ini ternyata merugikan negara - negara berkembang karena kesempatan bebas masuknya komoditas tersebut mematikan industri domestiknya.Indonesia sebagai salah satu produsen gula terbesar di Indonesia pada masa lalu, juga terkena imbasnya karena pemberlakuan AoA ini. Industri Gula domestiknya tidak mampu bersaing dengan gula impor yang masuk. Selain kualitas yang bagus, harga gula - gula impor tersebut sangat murah. Sebagai akibatnya, banyak petani tabu, sebagai bahan baku gula, mulai beralih menanam tanaman budidaya lain, sedangkan pabrik gula sebagai pengolah mulai banyak yang tutup. Hal ini akhirnya membuat pemerintah Indonesia berusaha membuat cara untuk bisa mengembalikan kondisi industri gula domestiknya. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mengeluarkan Tata Niaga Gula Impor.Penulisan pada tesis ini menggunakan perspektif nasionalis sebagai kerangka pemikiran, untuk menelaah mengapa pada akhirnya Indonesia mengeluarkan Tata Niaga lmpor Gula setelah pasca pelaksanaan AoA WTO. Sedangkan perspektif liberalis hanya menjelaskan keberadaan pelaksanaan liberalisasi."

"Krisis ekonomi tahun 1997 membawa perubahan yang mendasar dalam tata niaga semen dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat nomor 48/MPP/1/1998 tanggal 21 Januari 1998 mencabut peraturan tetang tata niaga semen di dalam negeri. Pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsekuensi dari diambilnya kebijakan tersebut adalah pernerintah menyerahkan tata niaga perdagangan semen dalam negeri kepada proses mekanisme pasar. Pemerintah tidak lagi menetapkan harga semen dengan mekanisme HPS (Harga Patokan Setempat) yang selama ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) terjadinya perubahan struktur dalam industri semen dalam negeri, dan (2) terjadinya Perubahan conduct dalam industri semen dalam negeri akibat berakhirnya tata niaga tersebut.Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1995-2004. Analisis dilakukan secara diskriptis dengan menggunakan pendekatan Structure, Conduct and Performent Analysis untuk mengetahui adanya perubahan struktur dan conduct perusahaan dalam industri semen di Indonesia. Pengujian perubahan struktur dengan menguji perubahan jumlah perusahaan, konsentrasi rasio, indek herfindalh dan indeks lerner dalam industri semen. Dalam pasar yang kompetitif akan ditunjukkan dengan jumlah pelakunya akan semakin banyak, rasio konsentrasi, indeks herfindalh dan indeks lerner yang semakin mengecil.Sedangkan pengujian perubahan perilaku (conduct) dengan rnenguji terjadinya prektek limit price dan leadership price dalam industri semen. Pasar yang kompetitif akan ditunjukan dengan terjadinya praktek limit price atau leadership price yang bersaing dalam industri semen, sebaliknya pelaku pasar yang monopolis akan ditunjukan dengan praktek leadership yang kolusif.Berakhirnya kebijakan tata niaga semen tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dalam industri semen tetapi berakhirnya kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku (conduct) perusahaan dalam industri semen. Perilaku perusahaan berubah dari perilaku oligopoli kolusif menjadi perilaku oligopoli yang bersaing. Perubahan tersebut di dukung dengan perubahan indeks lerner dan rasio keuntungan yang menunjukan penurunan dari tahun ke tahun selama periode penelitian."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan dampak transformasi suatu kebijakan, khususnya menyangkut kebijakan tata niaga menuju kebijakan mekanisme pasar pada industri pupuk di Indonesia pada tatanan pengadaan dan penyaluran. Mengamati komoditas pupuk yang saat ini seolah-olah berkembang menjadi komoditas politik, artinya harga dan ketersediaan produk pupuk berpengaruh besar dalam mendinginkan sekaligus memanaskan suhu politik dan pilar ekonomi mikro, maka dalam kondisi seperti ini campur tangan pemerinath menjadi sangat penting dalam kapasitas pemerintah sebagai regulator dan stabilisator pembangunan.Melalui pendekatan ekonomi, politik dan kebijakan, penelitian ini bertujuan : pertama, untuk mendeskripsikan model kerangka analisis structure, consuct, performance (SCP) industri pupuk di Indonesia. Kedua, menelusuri dampak transformasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk pada tatanan industri pupuk di Indonesia dari kebijakan tata niaga menuju mekanisme pasar, di mana pada tatanan era mekanisme pasar distributor tidak diwajibkan memenuhi region tertentu, tetapi bebas menjual pada pasar yang dikehendakinya, kondisi ini berpotensi memunculkan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Ketiga, melihat sejauh mana urgensi keberadaan pupuk khususnya pupuk urea bagi kebutuhan sektor pertanian. Sehingga dengan bantuan koefisien nilai-nilai elastisitas harga, elastisitas silang, maupun elastisitas pendapatan terhadap permintaan pupuk urea, kita dapat menarik kesimpulan seberapa besar arti pentingnya pupuk bagi petani dan sektor pertanian. Ketiga, menelaah solusi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam kondisi sulit di tengah-tengah kelangkaan pupuk yang semakin meluas akhir-akhir ini."

"Gula dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, karena gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Gula sebagai sebagai salah satu salah satu dari sembilan bahan pokok (sembako) yang banyak digunakan. Seperti halnya komoditas beras, gula pasir merupakan komoditas yang keberadaannya selama ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Banyak persoalan yang mengharuskan pemerintah ikut campur tangan dalam hal pergulaan nasional, mulai dari produktivitas industri gula yang cenderung merosot, tingkat konsumsi gula pasir nasional yang besar, dan juga keberadaan gula impor yang Iebih murah. Produksi gula dari tahun ke tahun terus mengalami kemerosotan karena penurunan Iuas areal tebu dan produktivitasnya yang juga menurun. Akhir-akhir ini marak demonstrasi petani tebu atau karyawan pabrik gula menentang adanya berbagai kebijakan pergulaan nasional yang diterapkan pemerintah.Dilihat dari aspek makro ekonomi industri gula memerlukan penanganan secara cermat agar efisiensi dan produktivitas Pabrik Gula (PG) tersebut dapat ditingkatkan, sehingga daya saingnya bisa meningkat. Sayangnya, sampai sekarang harga gula produksi lokal belum mampu bersaing dengan harga gula impor. Dalam beberapa tahun terakhir ini produksi gula merosot akibat persaingan ketat dengan komoditi Iain terutama beras. Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga beras cukup tinggi Serta bunga pinjaman yang rendah menjadikan tanaman tebu kurang menarik, terutama di Jawa. Sementara itu, krisis ekonomi telah menghambat rencana pernerintah untuk mengalihkan industri gula ke Iuar Jawa.Salah Satu masalah mendasar yang dihadapi industri gula nasional adalah inefisiensi di tingkat usaha tani dan pabrik gula (PG). Inefisiensi industri gula tersebut yang pertama adalah pabrik-pabrik gula sudah mengalami masa yang aus dan mesin-mesinnya sudah tua. Kedua, kinerja dari pabrik itu juga relatif rendah dan tidak cukup baik. Ketiga, kondisi pertanian tebu. Benin-benih tebu makin Iama-makin menurun produktivitasnya. Rendemen hasil gula dari tebu makin lama makin turun, karena tingkat produktivitas yang makin menurun juga. Inefisiensi lain juga datang dari ongkos produksi.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari akar permasalahan dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan pemerintah yang efektif dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kinerja industri pergulaan nasional yaitu produksi gula nasional, konsumsi gula nasional dan kebijakan impor gula."

"Tesis ini membahas efektifitas Keputusan Memperindag No.527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula Terhadap Industri Gula Nasional terutama Pasal 7 ayat 5 tentang harga gula di tingkat petani dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gula, produksi gula, impor gula dan harga gula domestik. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tujuan pemerintah dalam rangka untuk mencapai swasembada gula nasional. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode Two Stage Least Square dan menggunakan data dari tahun 1980-2009. Hasil pendugaan model permintaan gula menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan harga gula domestik berpengaruh negatif terhadap permintaan gula. Sementara pendugaan produksi gula menunjukkan baik produksi tebu maupun rendemen tebu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi gula. Sedangkan pendugaan impor gula menunjukkan bahwa produksi gula dan dummy kebijakan impor gula berpengaruh negatif dan sebaliknya permintaan gula berpengaruh positif terhadap impor gula. Adapun pendugaan harga gula domestik menunjukkan baik permintaan gula, harga gula internasional dan dummy kebijakan pembelian gula petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga gula domestik.

---

This thesis discusses the effectiveness of the Ministry of Industry and Trade Stipulation No.527/MPP/KEP/9/2004 regarding the imported sugar mechanism on natural sugar industry especially article 7, paragraph 5 on the price of sugar at the farm level and analyze the factors that influence the demand for sugar, sugar production, imported sugar and domestic sugar prices. These factors affect the government's objectives in order to achieve national self-sufficiency in sugar. This study uses a simultaneous equations model with Two Stage Least Square method and using the data from the years 1980-2009. Sugar demand model estimation results show that the population has positive effect and domestic sugar price has negative effect on demand sugar. While sugar production estimation indicate both production and yield of sugarcane has positive and significant impact on sugar production. Imported sugar model indicate both sugar production and sugar import policy negatively affect on imported sugar. However demand for sugar has a positive effect on imported sugar. The estimation of domestic sugar price shows sugar demand, international sugar price and sugar farmers' purchasing policy have positive and significant effects on the price of domestic sugar."

"Pengaturan proteksi dalam perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini masih belum jelas dan sangat terbatas. Dalam praktek proteksi berupa penteuan besarnya tarif ditetapkan secara sepihak oleh eksekutif (Presiden). Oleh karena itu untuk mempermudah pengawasan, oemberian proteksi berupa penetapan tarif harus mendapat persetujuan dari DPR. Akibat ketidakjelasan kebiajan penetapan tarif dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi iklim dunia usaha, pemerintah, masyarakat sebagai konsumen dan citra kebijakan industri Indonesia di mata internasional."