Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 157678 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Trimulyaningsih
"Di negara berkembang penyakit diare merupakan penyebab kematian dan kesakitan pada balita diperkirakan 1,8 juta setiap tahun. Prevalensi diare balita di Indonesia Tahun 2002-2003 terbanyak terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan dan di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan prevalensi diare pada batita Tahun 2005 terbanyak di Propinsi Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam dan Jawa Barat. Berdasarkan pola 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap, diare merupakan penyakit terbanyak. l3eberapa hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor risiko terhadap kejadian diare pada batita. Faktor sanitasi lingkungan terutama sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan sampah dan kepadatan human sangat berperan dalam kejadian diare.
Penelitian ini merupakan analisis lanjut data Survei Rumah Tangga Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2005. Besar sampel sebanyak 1893 bayi di bawah tiga tahun di Propinsi Jawa Barat. Analisis data yang digunakan adalah analisis multivariabel dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik ganda dilakukan dengan pembobotan.
Hasil penelitian memperlihatkan kejadian diare pada batita di Propinsi Jawa Barat sebesar 28,5%. Dari analisis multivariabel dengan regresi logistik ganda didapatkan batita dari keluarga dengan sarana pembuangan kotoran yang tidak memenuhi syarat kesehatan berisiko 1,5 kali menderita diare. Sedangkan batita dari keluarga dengan sarana pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan berisiko 2 kali menderita diare. Kejadian diare pada batita dari keluarga dengan status ekonomi rendah berisiko 2 kali dibandingkan batita dari keluarga status ekonomi tinggi. Batita dari ibu dengan pengetahuan rendah berisiko 2 kali dibanding batita dari ibu yang berpengetahuan tinggi. Begitu pula dengan kejadian diare pada batita dari ibu yang bersikap kurang balk berisiko 2 kali. Batita Bari ibu yang jarang mencuci tangan dengan sabun sebelum menyuapi anak dan menyediakan makanan, berisiko 2 kali menderita diare.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan selain penyediaan sarana sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, masyarakat juga dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama kebiasan mencuci tangan yang merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit diare, karena sebagian besar kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fecal oral.

In developing countries diarrhea is mortality and morbidity cause on infant estimated 1,8 million people per year. Infant diarrhea prevalence in Indonesia year 2002-2003 mostly found in South Celebes Province and West Java Province. While diarrhea prevalence on infant in 2005 mostly found in North Sumatra Province, NAD and West Java. Based on 10 diseases pattern mostly inpatient, diarrhea is the most disease. Some of research result suggested that environment is risk factor toward diarrhea in infant. Environment sanitation factor especially pure water means, waste disposal means, garbage disposal means, and resident density have a very important role in diarrhea cases.
This research was further analysis of Basic Human Services Baseline Household Survey in 2005. Samples are infants under three years in 1893 of West Java Province. Data analysis that used is multivariable analysis using multiple logistic regression.
Research result shows diarrhea cases on infant in West Java Province is 28,5%. From multivariable analysis with multiple logistic regression found infant from family with waste disposal means that not qualifying health risk is 1,5 times suffering diarrhea. While infant from family with garbage disposal means, that not qualifying health risk is 2 times suffering diarrhea. Diarrhea cases on infant from family with the lower economic status have 2 times risk compared to infant from high economic status. Diarrhea cases on infant from family with low knowledge have 2 times risk compared to infant from high knowledge mother. So also, diarrhea on infant of mother that has bad attitude got 2 times risk. Infant of mother who is rarely wash their hand with soap before feeding their children and providing food has 2 times risk of suffering diarrhea.
Based on research result, suggested besides providing environment sanitation means that qualified health requisite, public could also increasing hygiene life behavior and healthy. Especially washing hand behavior that is the most effective ways in preventing diarrhea, because most of infectious germ that cause diarrhea infecting through fecal oral line."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19061
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidauruk, Ingen Augdiga
"Dengan meningkatnya volume timbulan sampah, maka keterbatasan lahan menjadi permasalahan ketika pengoperasian TPA. Sehingga proses mempercepat proses dekomposisi perlu untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian untuk menginvestigasi pengaruh resirkulasi air lindi terhadap degradasi kualitas sampah dan air lindi pada bioreaktor landfill. Penelitian menggunakan tanki toren yang berisi tiga lapisan dengan berat total 300 kg. Kadar air sampah ditingkatkan dengan resirkulasi lindi 1,5 L dan air 1,4 dengan waktu pengamatan 150 hari. Hasil menunjukan parameter pH lindi yakni 5,43-7,9, rerata reduksi volume sampah mencapai 84,09%, rerata temperatur yakni 29-38,90C, rerata total mikroorganisme (mesofilic) yakni 0,06-468,5x107CFu/gram, rerata rasio karbon dan nitrogen yakni 8,7:1-19,3:1, field capacity yakni 0,47 L/kg, BOD5 yakni 24,5-1899,4 mg/l, COD yakni 2720-41600 mg/l.

As increasing volume of waste generation, land constraints will be problem when landfill already operated. So that rate decomposition of waste must be considered. The purpose of this study is to investigate the impact of leachate recirculation on the degradation of refuse and leachate quality at bioreactor landfill. The study was carried out using columns containing three layers of refuse with total of waste is 300 kg. Water content is improved with injection by flushing with leachate 1,5 L and tap water 1,4 L over 150 days. Results show 5,43-7,9 for pH, 84,09% for average of volume reduction, 29-38,90C for average of temperature, 0,06-468,5x107CFu/gram for mesophilic micro., 8,7:1-19,3:1 for average of carbon and nitrogen ratio, 0,47 L/kg for field capacity, 24,5-1899,4 mg/l for BOD5, 2720-41600 mg/l for COD."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
T42442
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lambertus Tebay
"Salah satu masalah lingkungan Sosial yang dihadapi oleh PTFI ialah bagaimana memindahkan masyarakat Amungme dari Kampung Waa yang letaknya hanya 8 Km dari Kota Tambang Tembagapura ke Desa Harapan Kwamki Lama dan Masyarakat Kamoro Subsuku Nawaripi dari Kampung Kali Kopi ke Desa Nayaro, Kecamatan Mimika Baru, untuk menghindari kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat pengelolaan PTFI.
Depsos, Depnakertrans, dan Pemda Papua bekerjasama dengan PTFI untuk memindahkan masyarakat Amungme dan Kamoro dari lokasi lama ke lokasi pemukiman yang baru dengan tujuan, di samping menghindari kemungkinan terjadinya bahaya, agar mereka dekat dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi sehingga dapat melepaskan kebiasaan ladang berpindah, berburu, meramu, dan bergantung pada kemurahan alam dan berpenghasilan menetap. Dengan demikian ada perbaikan mutu kehidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan. Namun sayangnya harapan itu tidak terwujud pada masyarakat Amungme, karena Bapak Kepala Suku Tuarek Natkime beserta para pengikutnya sejak awal tidak ikut pindah ke lokasi yang baru. Hal ini disebabkan karena menurut kepercayaan orang Amungme daerah kawasan tengah sampai kawasan pantai adalah kawasan yang terlarang, daerah pamali, tidak boleh dilihat oleh anak-anaknya karena di kawasan inilah terdapat alat kelamin vital Ibu Amungme, yang selalu menyusui dan memberi mereka kehidupan. Daerah ini enak untuk dilihat karena panoramanya yang indah tetapi tidak untuk dihuni, hanyalah tempat untuk cari makan. Bila melanggar maka resikonya adalah mara bahaya, sakit malaria, dan berbagai macam penyakit panu, kurap, kadas, sipilis, aids, dan lainnya. Yang pindahpun bertahan selama bantuan Pemerintah dan PTFI masih mengalir. Setelah terhenti, sebagian lagi kena penyakit malaria dan mati, sebagian lagi karena takut kena konfrontasi antara TNI dan Gerakan OPM pada tahun 1977, mereka semua melarikan diri ke lokasi lama. Kemudian hanya sebagian kecil kurang lebih 12 KK yang kembali ke pemukiman baru pada tahun 1980.
Memang disadari bahwa pemindahan masyarakat dari kawasan pegunungan ke kawasan tengah atau pesisir pantai membutuhkan daya adaptasi di lingkungan yang baru, apalagi secara budaya daerah ini dianggap sebagai daerah terlarang (pamali). Perbedaan iklim, jenis lahan pertanian, lingkungan alam dan sosial menjadi hambatan.
Melalui penelitian ini ingin diketahui:
1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap penduduk masyarakat Amungme dan Kamoro yang berkaitan dengan upaya pemukiman kembali.
2. Pola adaptasi di lokasi yang baru.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola adaptasi tersebut.
Sasaran penelitian adalah masyarakat Amungme dan Kamoro yang berada di lokasi lama maupun yang baru.
Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis yaitu:
1. Keterikatan kepada leluhur, tingkat pendidikan, usia, dan penghasilan tidak berpengaruh terhadap pola adaptasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Amungme dan Kamoro dalam menghadapi perubahan lingkungannya.
2. Kegiatan PTFI tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan kelima fungsi sosial lingkungan hidupnya dan penyesuaian diri masyarakat Amungme dan Kamoro.
Yang menjadi responden penelitian ini adalah para Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama, dan pimpinan LSM baik yang ada di lokasi lama maupun lokasi yang baru sebanyak 84 orang.
Data diperoleh melalui wawancara berstruktur, menggunakan kuesioner, wawancara mendalam melalui tokoh-tokoh: Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama, dan pimpinan LSM yang ada di lokasi lama dan lokasi yang baru serta pengamatan di lapangan. Data sekunder di peroleh dari DSRID PTFI, dan berbagai lembaga Pemerintah di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua.
Sikap dan pola adaptasi masyarakat Amungme dan Kamoro terhadap upaya pemukiman kembali dianalisis dengan membandingkan keteguhan melaksanakan upacara adat, pendidikan, usia (tua/muda), dan tingkat penghasilan di pemukiman lama dan baru.
Pola adaptasi masyarakat juga dianalisis ada-tidaknya kegiatan PTFI yang telah menimbulkan dampak lingkungan yang pada gilirannya mendorong masyarakat Amungme dan Kamoro untuk menyesuaikan diri kembali terhadap perubahan ke lima fungsi sosial lingkungan hidupnya.
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan jawaban para responden terhadap dua sampel yang tidak berhubungan (independent). Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah:
1. Yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap warga Amungme dan Kamoro terhadap upaya pemukiman kembali di Desa Harapan Kwamki Lama dan Desa Nayaro, ialah:
a, keterikatan yang cukup kuat terhadap leluhur yang ditunjukkan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Para kepala keluarga yang kembali terbukti secara signifikan lebih terikat kepada leluhur.
b. pendidikan formal kepala keluarga terbukti ikut mempengaruhi sikap mereka terhadap pemukiman kembali; Artinya kepala keluarga yang pernah menikmati pendidikan formal (walau hanya sampai kelas III SD) cenderung menerima upaya pemukiman kembali dan menetap di lokasi baru.
2. Adaptasi warga Amungme dan Kamoro di Kwamki Lama dan Desa Nayaro lebih cepat terjadi pada aspek sosial ekonomi dari pada budaya kebersihan lingkungan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:
a. perubahan pola pertanian dari pola subsistem ke tingkat produksi untuk pasar, perubahan pola pemanfaatan waktu luang dengan mencari penghasilan tambahan. Dengan demikian pendapatan rata-rata perkapita warga Amungme dan Kamoro di Desa Kwamki Lama dan di Desa Nayaro mengalami peningkatan hampir 75% di bandingkan dengan warga Amungme di lokasi lama.
b. perubahan makanan pokok sudah terjadi pada warga masyarakat Amungme dan Kamoro dengan menganggap nasi adalah makanan pokok ideal. Walau pun dalam kenyataan sebagian besar masih memakan umbi-umbian, karena keterbatasan keadaan ekonomi.
c. perubahan bentuk rumah, dapat dilihat dari rumah yang direnovasi menjadi rumah permanen, artinya mereka sudah meninggalkan bentuk rumah bulat dan panggung (inokep) dari lokasi lama.
d. budaya kebersihan lingkungan di lokasi baru belum di terima. Hal ini ditunjukkan oleh kebiasaan yang masih membudaya pada masyarakat Amungme dan Kamoro di lokasi baru yaitu membuang hajat tidak di MCK.
3. Pelaksanaan upacara-upacara ritual oleh warga Amungme dan Kamoro dapat di kelompokkan atas dua kategori yaitu:
a. upacara yang masih sering dilakukan yaitu upacara "Perang", "Perdamaian", "Pembayaran Kerugian Perang", "meminta kesuburan ", "kesejahteraan , "Kekayaan ", "Ibodewin ", dan "Hai". Kemudian "Kaware, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Ti: Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao dari masyarakat Kamoro. Sikap terhadap pelaksanaan upacara tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dan penghasilan.
Mereka yang berusia lanjut dan berpenghasilan lebih baik, memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan tradisi upacara. Dalam hal ini terlihat bahwa upacara-upacara tersebut mempunyai fungsi sosial di samping fungsi sarana "penghubung" dengan leluhur, selain sebagai media pertemuan antar kerabat, baik yang ada di Waa maupun Kwamki Lama dan Nayaro.
b. upacara yang sudah mulai ditinggalkan yaitu upacara perang, pembayaran kerugian perang, ibodewin dan Hai pada masyarakat Amungme dan upacara kaware, rumah bujang, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao dari masyarakat Kamoro.
Upacara-upacara perang, perdamaian, pembayaran kerugian perang, ibode win dan hal pada masyarakat Amungme sudah mulai ditinggalkan karena tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sedangkan pada masyarakat Kamoro lainnya seperti rumah bujang dilarang oleh Belanda dan sudah hilang secara total, dan Heni Tarapao, Qfo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao mulai hilang karena tambelo yang biasanya dipergunakan dalam upacara adat ini mulai punah akibat pencemaran air limbah oleh PTFI.
Di sisi lain upacara ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan sosial ekonomi, pendidikan formal, faktor usia, dan penghasilan warga Amungme dan Kamoro di lokasi yang baru. Artinya para kepala keluarga yang pernah menikmati pendidikan formal, berusia muda, dan penghasilan lebih baik mempunyai kecenderungan meninggalkan tradisi tersebut.
Sebagai pengakuan hak ulayatnya jumlah dana rekognisi yang di alokasikan adalah dana 1% untuk 7 suku dan dana perwalian sebesar 500 ribu dollar Amerika setiap tahun selama 25 tahun diberikan kepada suku Amungme (masyarakat di kawasan pegunungan). Sedangkan Suku Kamoro atas alih fungsi lahan 5000 hektar dusun sagu, tempat berburu, sungai sebagai tempat cari ikan, (kehilangan sungai, sampan, dan sagu) diberikan dana Rekognisi sebesar 25 Juta dollar Amerika selama 5 tahun yaitu mulai tahun 1998 - 2003 nanti. Walau pun mendapat pengakuan hak ulayat masyarakat adat namun masih dipermainkan oleh pihak ketiga. Sedangkan kerugian yang diderita tak ada bandingannya dengan nilai uang sebesar itu sehingga tak dapat menutupi segala kerugian yang dideritanya akibat pengelolaan PTFI. Kalau ada bandingan jika disediakan Dana Abadi bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung untuk sekian generasi yang akan datang.
Implikasi Penelitian
1. Di lokasi yang baru (Di Desa Harapan Kwamki Lama maupun di Desa Nayaro) warga Amungme dan Kamoro merasa diri "tidak aman" akibat pelayanan di segala sendi kehidupan yang mereka peroleh terutama perlakuan dari aparat keamanan di PTFI maupun operasi DOM dari TNI dan POLRI, dan Pemerintah. Untuk itu perlu ada usaha untuk menghilangkan kesan ini demi suksesnya upaya pemukiman kembali oleh PTFI, Depsos, Depnakertrans, dan Pemda Papua.
2. Membiarkan warga Amungme tetap di lokasi lama, mengingat mereka lebih memiliki falsafah kearifan lingkungan, dengan menganggap alam bagaikan seorang Ibu yang memberi makan, dan menyusui mereka setiap saat tanpa kenal lelah.
3. Untuk menghindari perusakan lingkungan, mereka perlu dibekali pengetahuan tentang kebiasaan bertani secara menetap, berladang dengan Cara terrasering, memakai pupuk alam, bibit unggul, dan penghijauan kembali lahan-lahan yang pemah diolah.
4. PTFI telah memberikan program REKOGNISI untuk menjamin keberhasilan penduduk setempat memelihara, meningkatkan kesejahteraan, dan kemampuan penduduk untuk mengembangkan pola-pola adaptasi (Strategic Behavior). Perubahan pada fungsi lingkungan yang drastis menuntut pengembangan strategic behavior maupun adaptive behavior secara perorangan maupun kolektif dengan mengembangkan ketrampilan dan keahlian kerja di luar sektor tradisional.

Environmental Changes Within The PT. Freeport Indonesia Mining Area (Studi of Adaptation Amungme community resettlement to Harapan Kwamki Lama regency and Kamoro community resettlement to Nayaro regency, District Mimika, Papua Province)The expansion of wasteland environmental sosial issues changes and disturbance of the PTFI is how to Amungme community resettlement at Kwamki Lama villages and Kamoro community resettlement at Nayaro villages in the middleland probably antisipation changes impact from PTFI operation area. This is an important issue in environmental problem management.
Depsos, Depnakertrans, and Governor Papua Province joint with PTFI for Amungme and Kamoro community resettlement a new location in middleland Kwamki Lama and Nayaro. Purpose is antisipation to probably pra accident near the central economic development, and the lost of semi nomads community from the highlands to the middleland which changes their way of living as nomade communities into permanent settlers. It is hoped, that as middleland settlers they would changes their method of slash and burn of into modern agriculture, and central economic development. In reality, Mr. Tuarek Natkime, Kepala Suku Amungme and several community people to choose to the still live in Waa village, because their believed one place (Danau Wanagon) is holy place and middle place until lowland place is bad place, many of them went back to their, former settlement during the first phase of the government's resettlement program, because they could not adapt their way of life to the new environmental conditions at the New location. Differences in climate, conditions of farmsland and social environment make it hard for them to adapt their way in the new settlement.
Their considerat resettlement community from highland to middleland, theirs need adaptation in the new environment, because culture community people this place is bad condition area.
This research was held with several objectives:
1. Factors that influence the attitude of the resettled community to wards the settlements project.
2. The adaptation patterns in their new location 3, Factors that influence the adaptation patterns
Respondents were chosen numbering of 80 family heads, from the Amungme 40 family heads and 40 family heads from Kamoro. Primary data for this research were obtained by questionaires, next to depth interviews with the community leaders as Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Government, and LSM in both locations. Secondary data were obtained from the OSTRID, PTFI, LEMASA, LEMASKO, District Mimika, and Papua Provincial Government Publications.
Research hypothesis that were tested in this research, were:
1. The bond between the resettled population and their ancestors, the level of formal education, age, and income factor not influence on the adaptation pattern, social, economic, and culture to the Amungme and Kamoro community in to face in the changes environment.
2. The activity PTFI operations have not grown environmental impact to motivate community some time to adapt to the changes social environment function.
The member's attittude of both Amungme and Kamoro communities to wards the resettlement program were analyzed by comparing the upper Amungme and Kamoro community with the middle Amungme and Kamoro community in consistency of performing their traditional rites, level of educations and age. Analysis were made by The Sign Tests Statistics, with two independent samples.
Research findings
1. Positive influence as factor in attittude formation for decision to resettle at Kwamki Lama and Nayaro:
a) Strong bond between respondents and their ancestors was the primar influencing factor for the community member to return to their old settlement.
b) Family Head's formal education has a strong correlation with decision to resettle. There were tendencies, that the family's head who went to the primary school could receive the resettlement program and therefor moved to Kwamki Lama and Nayaro
2. Adaptation of the middle Amungme dan Kamoro community was faster in socio-economic aspects than in cultural aspects especially at the environmental hygiene.
These findings were concluded from:
a) The average per capita incomes were higher 75% for the middle Amungme and Kamoro community much than the average incomes for the upper Amungme and Kamoro community 50%. Income was raised by changing agricultural technology from subsistence practices to the market production approach. Their spare time was also used more effectively used by doing labour jobs at the local market outside the Waa and Kali Kopi villages.
b) Change also happened at their staple food composition. The middle Amungme and Kamoro community had chosen rice as their main staple food, instead of sweetpotatoes, cassava and taro. Only lack of money, forced members of the Amungme and Kamoro community to choose non-rice as their main staple food.
c) Changes also took place at their house's construction form. The middle Amungme and Kamoro community has expanded their rowhouses, rather than restored into their traditional houses.
d) The habit to make cleanliness as part of their way of life was still not accepted. The middle Amungme and Kamoro community still did not use the latrines.
3. Performance of traditional rites can be categorized into two classes:
a) Traditional rites are still performed as usual, such as: "war", "peace", "paying to loss war", "to request to propose richness", "successful", "riches", "Ibodewin", "Hai", from Amungme community and "Kaware, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao from Kamoro community. Age and Income of family heads had stronger correlation with attitude in performing those rites than level of education.
b). Old age and better income in the Amungme and Kamoro Community were strong reasons for following those rites. These rites have social and spiritual meaning for them apart from fuel filling social functions of social; gathering meeting the upper Community relations.
c) Abandoned traditional rites, such as "war ceremony, repaid war ceremony, ibodewin, dan Hai" from Amungme community and "kware, rumah bujang, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao" from Kamoro community., because these rites were not compatible with the new way of life as a result of the resettlement program, and not relevant with the present. The missing mollusca Tambelo to begin exterminated the impact from PTFI operation.
Level of education, age and income have strong association with attittude in performing the "war ceremony, repaid war ceremony, ibodewin, dan Hai" and "kaware, rumah bujang, Heni Tarapao, Ofo Tarapao, Tu Tarapao, Nato Tarapao, Yamae Tarapao" rites. Young family's heads have stronger tendencies in abandoning the "ceremonys" rite.
Research Implications
1. The middleland Amungme and Kamoro Community at Kwamki Lama and Nayaro, felt that they belong into the category of "underprivileged", because of the less attention given to them, compared to other ethnic group of the same village. Thus, the village officials need to change their attittude in this respect, to ensure success of the resettlement program.
2. The allocated land to the original group, was not calculating the high birt rate after resettlement. In this case, a solution must be formed to solve the land problem to ensure economic progress of the resettlement program. It is also hoped, that the Upper Amungme community would become attracted to be resettled at Waa village.
3. Another option is to let care the Upper Amungme and Kamoro community live at Kwamki Lama and Nayaro into new function such as managers of the forest ecosystem. To ensure that the environment won't be harmed, the Government can educate them with proper knowledge in agricultural methods.
4. Recognitive have to supported from the Freeport Indonesia company but cannot be abble to succesfully community in increase their living such as calculate from Government, FTFI Company, NGO's, without develop strategic behavior from community. Because drastis changes to environmental function to demand individual although collective developing strategic behavior and adaptive behavior with developing skill, and training programme the another traditional sector.
"
Lengkap +
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11115
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Indira Kuspita
"Untuk mengetahui mekanisme penjalaran pencemar melalui lapisan-lapisan didalam timbunan sanitary landfill, dibuat model lisik di laboratorium dengan pengganti sampah adalah kain kelambu.
Dalam melakukan penelusuran terhadap penjalaran pencemar tadi, diperlukan profil distribusi kecepatan menurut ruang dan waktu. Model matematik yang selama ini ada dan digunakan adalah model matematik untuk media berpori. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk meneliti lapisan kain kelambu untuk situasi tipikal pada lapisan didalam timbunan sanitary landfill apakah merupakan media berpori.
Untuk menyelidiki hal ini, maka dilakukan simulasi aliran air melalui lapisan media berpori seperti kelambu dan sampah. Situasi ini disimulasi oleh model matematik dengan:
1. Mengabaikan lapisan kain kelambu dan dianggap lapisan kain kelambu ini sekedar merupakan lapisan media berpori dengan nilai hydraulic conductivity (K) yang besar.
2. Mengakomodasi lapisan kain kelambu dalam model sebagai reservoir constan head.
Ternyata kondisi diatas dapat diabaikan dan model matematik dapat digunakan.
Pemodelan aliran air tanah untuk situasi tipikal pada lapisan limbah didalam timbunan sanitary landfill, dapat digantikan dengan lapisan kain kelambu dan dianggap sebagai lapisan media berpori."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14823
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meitria Cahyani
"ABSTRAK
Pembalut wanita adalah alat kesehatan luar, merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen wanita yang digunakan saat siklus menstruasi setiap bulan. Hasil riset YLKI bulan Juli 2015, ditemukan beredarnya pembalut wanita berklorin di pasaran sehingga masyarakat memberikan usulan pada pemerintah agar segera melakukan revisi standardisasi produk SNI 16-6363-2000 tentang pembalut wanita. Konsumen wanita, sebagai populasi konsumen terbesar di Indonesia belum memiliki peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur spesifikasi barang/jasa maupun ketentuan perlindungan konsumen khusus bagi konsumen wanita. Dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, ketentuan tentang standardisasi produk, serta pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.
Metode : Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan socio-legal research (observasi dan wawancara langsung dengan narasumber) untuk melengkapi analisis. Kerangka konsep yang digunakan yaitu Teori Gustav Radburch yang menyatakan hukum memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta The Social Cost Theory sebagai dasar ajaran strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
Hasil : Pedoman teknis SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita belum mencantumkan ketentuan ambang batas kadar zat klorin, sedangkan Permenkes No.472/Menkes/Per/V/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan menyatakan klorin termasuk salah satu bahan berbahaya bagi kesehatan. Badan Standardisasi Nasional RI sedang melakukan proses revisi terhadap SNI 16-6363-2000 berdasarkan prosedur Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU No. 20 Tahun 2014. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terobosan perlindungan konsumen wanita yang lebih baik sebagaimana tujuan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

ABSTRACT
Women sanitary napkins are external medical devices, is a basic requirement for consumers to use when the woman's menstrual cycle each month. YLKI research results in July 2015, discovered the circulation of sanitary napkins chlorinated in the market so that people make a proposal to the government to immediately revise the standardization of products SNI 16-6363-2000 about sanitary napkins. Female consumers, as the largest consumer population in Indonesia does not have specific regulations of government that regulate the specification of goods / services as well as consumer protection provisions specifically for the female consumer. It takes assertiveness governments to apply the principles of consumer protection, provisions on product standardization, as well as the accountability of businesses / manufacturers according to the Law on Consumer Protection, UU
No. 8 Tahun 1999.
Methods: Using the method of normative juridical research supported approach to socio-legal research (observation and direct interviews with sources) to complete the analysis. The conceptual framework used is the Gustav Radburch Theory that states have the legal aspect of fairness, expediency and legal certainty, as well as The Social Cost Theory as the basic teachings of strict liability (absolute liability) in the Consumer Protection Law.
Results: Technical guidelines SNI 16-6363-2000 about Women Sanitary Pad have not included provisions threshold levels of chlorine, while Permenkes 472 / Menkes / Per / V / 1996 About Safety of Hazardous Materials for Health states including one of the ingredients of chlorine is harmful to health. National Standardization Agency of Republik Indonesia is conducting the process of revision of the SNI 16-6363-2000 accordance with the procedure of the Law on Standardization and Conformity Assessment, UU No. 20 Tahun 2014. This effort is expected to support breakthrough consumer protection better woman as the purpose of the Consumer Protection Law enforcement in Indonesia.
"
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44848
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatahillah Dachlan
"ABSTRAK
Bangsa Indonesia memulai bisnis pengelolaan kawasan industri. Sejak tahun 1973. Pertama kali bisnis ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung disingkat PT.JIEP. Kemudian diikuti oleh BUMN lainnya yang lokasinya menyebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Cilacap, Surabaya, Ujung Pandang, Medan , Lampung, Cilegon.
Perubahan dan perkembangan sekitar kawasan industri Pulogadung (KIP), menimbulkan permasalahan terhadap harga tanah, malah diikuti dengan sulitnya membuat pengkaplingan. Industri, pemasaran kepada investor mengenai luasnya tanah kavling industri (TKI) yang tidak memadai, dan meningkatnya persaingan baru sejalan dengan adanya Keppres No. 53 tahun 1989. Munculnya pesaing-pesaing baru yang tumbuh begitu cepat dengan permodalan kuat, posisi lokasi cukup strategis, harga TKI cukup murah, pengurusan ijin-ijin cepat dan faktor-faktor lain yang mendasari menurunnya percepatan minat investor untuk melakukan investasinya di KIP.
Melakukan penelitian lingkungan internal dan eksternal untuk meneliti lingkungan fisik dan sosial perusahaan dengan menggunakan metoda Proses Hirarki Analisis (PHA) untuk membobot derajat setiap faktor, kemudian menentukan posisi bersaing KIP digunakan General Electric (GE) Matrix.
Hasil penelitian ini menunjukkan posisi bersaing KIP ada pada kuadran Selectivity dengan daya tarik Iadustri tinggi. Melihat posisi bersaing, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan dapat ditentukan strategi pengembangan pasar dan secara bertahap perubahan KIP tidak lagi menjadi Kawasan Industri di tengah kota Jakarta Timur, tetapi menjadi Kawasan bisnis elite. Membentuk kota baru harus bermodal besar yang tentunya sulit bagi perusahaan untuk mewujudkannya dengan modal sendiri. Oleh karena itu sebaiknya dirintis dengan mengikut sertakan pemilik industri sebagai pemegang saham menyediakan lahan baru untuk merelokasi industri-industri yang ada sehingga merubah wajah pabrik menjadi bangunan komersial bernilai tinggi."
Lengkap +
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Syamsul Amron
"Dewasa ini masalah persampahan telah sampai pada suatu titik yang tidak lagi dapat dikatakan sederhana dan mudah dalam penyelesaiannya. Timbunan sampah yang meningkat cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kegiatan yang semakin beraneka-ragam, mulai terasa sulit dalam penanganannya. Hal tersebut lebih tidak seimbang dengan peningkatan kemampuan pemerintah kota/kabupaten, baik dari sisi pendanaannya berupa biaya operasional maupun kebutuhan tanahnya yang semakin sulit didapat serta penanganan pencemaran hasil dari pengolahan sampahnya tersebut.
Tulisan ini menyajikan hasil pendapat beberapa ahli yang merupakan kesimpulan dari penilaian terhadap 4 cara pengolahan sampah telah dikenal. Selanjutnya dengan menggunakan metode Analisa Hirarki Proses secara analisa biaya-manfaat dihitung metode mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Hasil pcnilaian tertinggi yang didapat ternyata adalah cara pengolahan sampah dengan metode Sanitary Landfill.
Selanjutnya diharapkan kesimpulan dan saran dari tulisan ini terbaca oleh pengambil keputusan yang ada di pemerintah kota/kabupaten, sehingga orientasi dalam pengelolaan sampah terutama pada pengolahan akhir selama ini lebih bersungguh-sungguh mengingat diantaranya akibat-akibat yang akan terjadi di masa depan apabila pola pengolahan sampah selama ini yaitu secara open dumping tidak dirubah. Adapun kendala pendanaan sudah harus difikirkan jalan keluarnya yang paling baik bagi lingkungan. Perlu disosialisasikan secara luas bahwa pengolahan sampah yang benar adalah yang membawa manfaat paling besar untuk lingkungan dan masyarakat luas dalam jangka pendek maupun jangka panjang."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T674
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Danto Pramonosidi
"Mengingat akan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di negara kita Indonesia, maka perlu perencanaan sedini mungkin untuk sarana penunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Salah sam sarana tersebut diantaranya adalah Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan cara sanitary landfill, yang pada makalah mgas akhir ini diambil satu lokasi di Caringin Wilayah Pembantu Bupati Ciawi Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor.
Penetapan Iokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah dipilih dengan memperhatikan faktor-faktor Kepadatan penduduk, tersedianya Iahan, keterkaitan proses dan sumher daya, jarak angkut, kondisi tanah dan topograi, iklim, hidrologi, geologi dan hidrogeologi, kondisi Iingkungan setempat serta potensi penggunaan untuk kelengkapan lokasi.
Penetapan lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Caringin dimungkinkan oleh karena kondisi di daerah tersebut memenuhi beberapa kriteria sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan cara sanitary landfill, ditinjau dari aspek fisik, sosial ekonomi, penyehatan pemukiman, rencana pengembangan tata ruang dan tata guna lahan. Keterkaitan kondisi hidrologi Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan perencanaan lahan serta perencanaan konstruksi perlu diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996
S35535
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Pendahuluan: Program kesehatan lingkungan (kesling) merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kualitas
kesehatan lingkungan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia dan sesuai Kepmenkes RI No. 1428/2006, yaitu kesling wajib di laksanakan puskesmas. Tujuan: adalah mengkaji perbedaan pelaksanaan program pelayanan kesehatan lingkungan antar puskesmas perkotaan dengan perdesaan, perbedaan output kinerja program kesling berdasarkan ketersediaan tenaga sanitarian/kesling dan pemberian feed back kinerja antar puskesmas. Metode: Analisis perbedaan melalui metode diskriptif berupa tabel dan grafik dari data sekunder Rifaskes 2011. Populasi adalah puskesmas di Kabupaten Tuban sekaligus sebagai total sampel dan puskesmas sebagai unit analisis. Hasil: Puskesmas di Kabupaten Tuban belum optimal melaksanakan seluruh program kesehatan lingkungan.
Beda pukesmas perkotaan dan perdesaan adalah puskesmas perkotaan tidak semua program kesling dilaksanakan,
sedangkan perdesaan melaksanakan semua program pelaksanaan kesling, tetapi hasilnya belum maksimal. Ada perbedaan ketersediaan tenaga sanitarian antar puskesmas termasuk dalam mencapai output dan ada perbedaan antar puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja dengan memperoleh feed back hanya 9 (27%) puskesmas saja, dan manfaat feed back belum berpengaruh pada perbaikan kinerja program kesling. Kurang 50% puskesmas memperoleh kinerja dengan kategori ”baik” pada penilaian TTU dan program kesling yang lain masih termasuk kinerja ”kurang baik”. Kesimpulan: Secara diskriptif ada perbedaan pelaksanaan program kesling antara puskesmas, ketersediaan tenaga sanitarian masih
kurang dan manfaat feed back belum berpengaruh untuk perbaikan kinerja program kesehatan lingkungan."
Lengkap +
613 BULHSR 17:1 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>