Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN KELUARGANYA (KAJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN DLEH DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan TNI AU,(2) Untuk mengkaji tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarganya oleh Dinas Hukum TNI AU kaitannya dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 12003 tentang Advokat, (3) Untuk mengkaji kendala yang dialami Dinas Hukum TNI AU dalam pelaksanaan bantuan hukum serta (4) Untuk mengkaji upaya yang dilakukan Dinas Hukum TNI AU untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada prajurit dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan data di lapangan sebagai data penunjang. Bantuan Hukum merupakan salah satu aspek hak asasi manusia, tak terkecuali bagi prajurit TNI, khususnya prajurit TNI AU dan keluarganya. Adanya hak rawatan kedinasan berupa hak bantuan hukum sangat diperlukan. Bantuan hukum di lingkungan TNI AU dilaksanakan oleh para Perwira Hukum dan PNS dengan kualifikasi Sarjana Hukum, pelaksanaan bantuan hukum di dalam sidang pengadilan dilakukan dengan mengajukan permohonan surat ijin beracara secara insidentil kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III2004 tanggal 13 Desember 2004, pelaksanaan bantuan hukum oleh Dinas Hukum TNI Angkatan udara dapat dilaksanakan dengan baik, jikapun ada hambatan berupa keterbatasan personel, biaya dan lain-lain masih dapat ditanggulangi. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengusulkan penambahan jumlah personel, penambahan anggaran biaya, mengikursertakan para perwira hukum dalam kursus-kursus Advokasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas memberikan bantuan hukum."

"[This book provides an original legal analysis of child soldiers recruited into armed groups or forces committing mass atrocities and/or genocide as the victims of the genocidal forcible transfer of children. Legal argument is made regarding the lack of criminal culpability of such child soldier 'recruits' for conflict-related international crimes and the inapplicability of currently recommended judicial and non-judicial accountability mechanisms in such cases. The book challenges various anthropological accounts of child soldiers' alleged 'tactical agency' to resist committing atrocity as members of armed groups or forces committing mass atrocity and/or genocide. Also provided are original interpretations of relevant international law including an interpretation of the Rome Statute age-based exclusion from prosecution of persons who were under 18 at the time of perpetrating the crime as substantive law setting an international standard for the humane treatment of child soldiers., This book provides an original legal analysis of child soldiers recruited into armed groups or forces committing mass atrocities and/or genocide as the victims of the genocidal forcible transfer of children. Legal argument is made regarding the lack of criminal culpability of such child soldier 'recruits' for conflict-related international crimes and the inapplicability of currently recommended judicial and non-judicial accountability mechanisms in such cases. The book challenges various anthropological accounts of child soldiers' alleged 'tactical agency' to resist committing atrocity as members of armed groups or forces committing mass atrocity and/or genocide. Also provided are original interpretations of relevant international law including an interpretation of the Rome Statute age-based exclusion from prosecution of persons who were under 18 at the time of perpetrating the crime as substantive law setting an international standard for the humane treatment of child soldiers.]"

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kedudukan hukum dan akibat hukum dari akta yang tidak berbahasa Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Penelitian ini dilakukan untuk dengan menganalisis peritimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dikaitkan dengan ketentuan dan doktrin hukum yang ada sekarang ini.Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa walaupun diwajibkan di peraturan perundangundangan tersebut, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas akibat hukum yang akan diterima jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menimbulkan masih adanya ketidakjelasan kedudukan akta yang tidak berbahasa Indonesia. Adapun sanksi yang dapat diterima oleh perbuatan tersebut adalah sanksi non existent atau tidak pernah lahir karena tidak memenuhi formalitas causa yang ditetapkan undang-undang, namun pada kenyataannya tetap harus diputuskan melalui putusan hakim, yang setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk memutus perkara serupa walaupun kedudukannya tidak mengikat hakim.

---

Globalization in economy world is one of the undisputed things that this country must face, with numerous foreign investor who invest their money in Indonesia, made Notary as Public Officer specialized in make authentic deed should be more careful and selective in doing their job. Based on above background, I formulate the research question as in how is the legal position and legal implication on deed not made in Indonesian language. In this research, Juridis Normative method is taken, with descriptive analysis type with secondary data which collected by doing library research. Data used in this research is no other than West Jakarta District Court Verdict Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. The aim of this research is to identify and analyze the legal position and implication of deed not made in Indonesian Language by analyzing the judge ratio when they made the verdict and combined with legal and law doctrine analysis.The findings showed that after comparatively analyze the law in Act No 2 Year 2014 and Act No 24 Year 2009, there is not a single law which governs legal implication for deed not made in Indonesian language, in detail manner. This could be interpreted as legal vacuum. From law doctrine, the implication which should be received by this action is no other than to be declared as nonexistent because it never satisfies formality causa which stipulated in the Act No 24 Year 2009. However in reality, court verdict is still deemed necessary, which after legally binding after the enforcement from the Supreme Court, could become one of the ratio for the next judge who rule the case, although it will not bind them."

"Keberadaan dan kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan juga suatu mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh notaris untuk melindungi dirinya sehingga profesi notaris tetap di percaya oleh masyarakat. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:1. Apakah notaris dapat dituntut secara hukum bila dalam menjalankan jabatannya terjadi kesalahan?2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya?Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap sejarah notariat, perundang-undangan notariat, serta kedudukan akta notaris sebagai akta otentik. Sementara itu, metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Di dalam praktek ditemukan 1. Notaris bila melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya wajib mempertanggung-jawabkan perbuatannya, setelah mendapatkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenakan hukuman berupa denda, sanksi, teguran atau bahkan pemecatan. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan notaris adalah apabila pihak penyidik melakukan pemanggilan maka harus menunggu izin Majelis Pengawas apabila Majelis Pengawas memberikan izin untuk memenuhi panggilan kepada Penyidik maka notaris wajib memenuhi panggilan itu. hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi (verschonigs-recht) digunakan notaris untuk melindungi rahasia jabatannya menyangkut akta-akta yang dibuatnya.Notaris yang menjadi terdakwa dalam kasus pidana mempunyai hak untuk menghadirkan saksi ahli (expert testimony) dari organisasi profesi notaris untuk memberikan masukan kepada hakim tentang pelanggaran yang dilakukan oleh notaris apakah kesalahan pribadi atau kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. Bila kesalahan itu kesalahan diri pribadi notaris maka mekanisme penghukumannya sama seperti masyarakat biasa dan sebaliknya bila kesalahan tersebut kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya maka kesaksian dari saksi ahli (expert testimony) sangat berpengaruh kepada hakim dalam mengambil keputusannya."

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan Vendu Reglement (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karena itu diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pada pelaksanaan lelang ikan.

---

This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative analysis methods. Vendu Reglement (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still weak, it can be concluded from the appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason is the buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to provide more legal protection to fishermen."