Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur telah dilakukan. Namun, program-program tersebut kurang menyentuh masyarakat Iokal lapis bawah, terutama dalam hal bantuan atau akses modal usaha yang terbentur pada persoalan persyaratan dan kelayakan usaha.Pemberdayaan Masyarakat meialui Program Pengembangan Keluarga (selanjutnya disingkat Probangga) yang dilakukan oleh Yayasan BMS merupakan solusi allernatif terhadap penanggulangan kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu, Cipayung-Jakarta Timur. Melalui Probangga, 11 (sebelas) kegiatan yang telah terealisasi dari 13 (tiga belas) kegiatan yang direncanakan menunjukkan adanya upaya pemutusan kemiskinan melalui pendampingan keiuarga dengan fokus utama pada anak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakai melalui Probangga, hambatan-hambatan dan penanggulangannya serta hasil atau perubahan yang dicapai dari proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMS di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam rangka pendeskripsian proses pemberdayaan tersebut adalah pendekatan kualitatif.Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu terdiri dari dua faktor utama. Pertama, budaya masyarakat lokal secara turun temurun yang mengekalkan kernlskinanl Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan atau pola hidup yang konsumtif dan penggunaan uang secara berlebihan yang tidak layak jika dibandingkan dengan asset dan keuangan yang mereka miliki Budaya ataupun pola hidup yang demikian diistilahkan ?Biar Tekor Asal Nyohor" disertai perilaku malas dan iidak kreatif. Kedua, kebijakan pelebaran kawasan Mabes TNI yang membuat lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Iokal semakin menghilang dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang menyentuh masyarakat yang paling bawah dan tidak berdaya.Kedua faktor dominan tersebut menyebabkan masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang mereka miliki, dimana 70,7% berada pada tingkat sekolah dasar. Dalam kondisi demikian, masyarakat lokal tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik pada sektor formal maupun informal dan pada akhirnya menjadi miskin. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis multi-dimensi yang melanda Bangsa Indonesia.Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMS dikategorikan dengan mengacu pada pendapat Adi (2001), yang terdiri dari, tahap persiapan; tahap assessment; tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan; tahap formulasi rencana aksi; tahap pelaksanaan; tahap evaluasi; dan tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pemberdayaan antara lain, persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kehadiran BMS dengan Probangganya; Penentuan terget group; Partisipasi target group; Keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Upaya penanggulangan hambatan-hambatan tersebut dinilai sudah cukup optimal dan cukup berhasil yang disertai dengan usaha pengembangan.Pemberdayaan yang telah berjalan selama setahun (periode 2003-2004) telah memberikan pengaruh para kondisi hidup target group, balk dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Perubahan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan (1) Meningkatnya pendapatan keluarga dari hasil pengembangan usaha keluarga/akumulasi modal (50% dari peminjam), (2) Pengembalian cukup lancar dan tidak macet, (3) Dapat meringankan beban ekonomi keluarga (4) Manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), (5) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan, perintisan usaha baru dan pengembangan usaha Iama. Sedangkan perubahan pada bidang sosial budaya ditandai dengan: (1) Meningkatnya motivasi, minat dan kesempatan anak untuk melanjutkan sekolah (35 orang anak telah mendapatkan beasiswa), (2) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang bahasa lnggris, (3) Meningkatnya kemampuan membaca anak melalui kegiatan kelompok belajar, (4) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan umum dari kalangan orangtua dalam hal pendidikan, manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), serta jender, (5) Terkikisnya budaya konsumtif, (6) Anak telah mampu menggunakan komputer tingkat dasar, (7) Tumbuhya budaya belajar dikalangan anak, (8) Semakin eratnya hubungan ketetanggaan dan tumbuhnya rasa kebersamaan dalam suasana pluralitas melalui belajar berorganisasi yang mengarahkan untuk melakukan aksi-aksl kolektif (collective action).Mengacu atas hasil penelitian dan analisisnya, dapat dikelompokkan menjadi dua hal pokok permasalahan dan sekaligus upaya pemecahannya atau solusi yang diberikan untuk segerah dilakukan oleh BMS dalam upaya pengoptimalan pemberdayaan, yakni pertama, upaya peningkatan pendapatan keluarga anggota Probangga melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dengan berbasis kelompok. Kedua, penambahan tenaga pendamping atau fasilitator lapangan dan optimalisasi volunteer disertai dengan adanya alokasi dana buat mereka."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Proses pembangunan hendaknya dimaksudkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan dan dalam pelaksanaanya peranan atau partisipasi masyarakat lebih diutamakan. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat adalah program P2D yang dalam pelaksanaanya diupayakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D di Nagori Dalig Raya ditinjau dari karakteristik input, proses dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui hasil (outcomes) dari pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian tentang program. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian evaluatif sumatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu SPM Dirjen PMD, Camat Raya, Pokja Kecamatan. Pimbagpro, tenaga pendamping dari tim konsultan (Tim Teknis Lapangan), tenaga pendamping dari Fasilitator Desa, Pangulu Nagori dan Maujana Nagori (BPD), serta Masyarakat yang semuanya berjumlah 28 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.Hasil pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program P2D meliputi tiga bidang yaitu pemberdayaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberdayaan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan P2D, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat pada strata terendah. Hal ini karena tidak semua masyarakat ikut aktif dalam kegiatan dan tidak semua masyarakat merupakan anggota OMS pelaksana kegiatan pembangunan prasarana. Demikian juga kegiatan sosialisasi, perencanaan, dan pelatihan lapangan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang Nadir dengan baik.Berdasarkan keseluruhan evaluasi yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapaian program dan penilaian tentang desain program. Dimana kelemahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya berasal dari masyarakat dan dari pemerintah. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam organisasi kemasyarakatan menyebabkan sikap kurang mendukung terhadap program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah. Sehingga yang mengalami proses pemberdayaan hanya orang-orang tertentu saja atau bisa dikatakan golongan elit masyarakat saja (KDS, OMS, KPP dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya). Untuk itu baik KDS. OMS, KPP dan pemerintah harus berupaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam organisasi yang ada. Kelemahan lain yaitu dalam upaya pelestarian dan pengembangan prasarana masih terhambat karena masalah dana. Untuk itu harus ada kejelasan dukungan pemerintah kabupaten terutama dengan memperjelas pos-pos pendapatan desa, sehingga desa mempunyai sumber dana yang pasti dan tetap untuk dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan prasarana lebih lanjut.Selanjutnya berdasarkan keseluruhan informasi tentang input, proses. output dan outcomes pemberdayaan melalui pelaksanaan program P2D dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program P2D yang mendukung terhadap upaya pemberdayaan yang meliputi 1) program P2D sebagai sarana atau wadah belajar, 2) mekanisme P2D sebagai alternatif proses pembangunan partisipatif, dan 3) penyertaan petugas pendamping dalam setiap tahapan program P2D. Ketiga aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat."

"Penelilian ini menyoroti tentang pc-,mberdayaun masyarakat miskin melaluiProgram UP2K PKK di Desa Pakualam. Permasalahannya adalah, bahwa DesaPakualam yang terletak di lingkungan kola industri masih memiliki warga miskin yangperlu diberdayakan Program UP2K PKK mcrupakan program pomerimah yangbertujuan memberdayakan masyarakat miskin tersebut, dan program itu masih bertahansampai sekarang. Padahal diasumsikan, akan banyak kendala dalam pelaksanaanprogram lerscbul, karcna masyamkat Desa Pakualam telah mcngalami pergeseran nilai-nilai akibal pcmbauran dcngan penduduk pendatang. Tanlangan hidup di DesaPakualam lclah sangat variatif, dirnana masyarakat setcmpat harus bersaing ketal denganponduduk pendalang yang umumnya memjliki motivasi dan dayajuang iebih tinggi.Pertanyaan yang dikemukakan dalam pcnclitian ini adalah I (1) Scbcrapa jnuhmanfaat Program UPZK PKK bagi masyarakat golongan ckonomi Icmah (miskin) diDesa Pakualam ?; (2) Faklor-faktor apa yang menyebabkan Program UPZK PKK diDesa Pakualam Lcrap bcrtahan sampai sekarang ?Konscp utama yang digunakan untuk memahami pcncliiian ini adalah konsep?pcmbordayaan? menurut Malcolm Payne dan ?kemiskinan rclatif? mcnurul SoloSocrnardjan, serla ditambah dengan referensi-refcrensi lain yang mendukungMelode pcnelilian yang digunakan adalah deskriptif, dcngan pcndckatankualilatif dan spesifikasi studi kasus_ Pomahaman leoritik lerhadap informam dilakukansecara fenomenologis, untuk memahami informan dari sisi kchidupan mcrcka sendirisehubungan dengan Program UPZK PKK.Dalam penclitian ini diambil 10 orang informan yang dibagi menjadi duakategorl, yaitu : (1) 4 orang informan utama (diambil dari Anggota Program UPZK PKKyang masa keanggolaannya lerlama). Penonluan infomaan tersebul didasarkan padapertimbangan, bahwa mcrcka akan dapal mcmberi gambaran rcnlang seberapa jauh Pemberdayaan masyarakatu., Hartini Retnaningsih, FISIP UI, 2000.manfaat Program UPZK PKK bagi masyarakat miskin (dalam hal ini para pedagangkccil) di Dcsa Pakualam; (2) 6 orang informan tambahan (diambil dari PengurusProgram UP2K PKK dan orang lain yang dianggap mengerti Program UPZK PKK).Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (I)Wawancara; (2) 'Pengamatan Iapangan; (3) Studi kcpusrakaan. Sodangkan teknikanaiisisnya meliputi : (I) Tclaah data; (2) Rcduksi data; (3) Penyusunan ke dalamsatuan-Satuan; (4) Kalcgorisasi; (5) Pcmcriksaan keabsahan data; (6) Analisis danpcnafsiran data.I-Iasil penelitian menunjukkan, Program UPZK PKK telah dirasakan manfaalnyaoleh para pedagang kecil di Desa Pakualam, meskipun manfaat tcrsebul belum optimal.Manfaat yang dirasakan oleh para pcdagang adalah L (1) Pcningkatan akscs, lcrutamaakses pemasaran; (2) Peningkatan pengetahuan, yaitu pcngetahuan sehubungan denganpengelolaan modal dan produksi kue; (3) Peningkatan ketrampilan, yailu ketrampilanberdagang dan memproduksi makanan; (4) Peningkatan kepercayaan diri, yaitukepercayaan diri untuk borusaha; (5) Peningkatan motivasi usaha, yaitu untuk tetapberjuang dan bertahan. Manfaal tcrscbut dapat dicapai herkal usaha keras PengumsProgram UPZK PKK yang meliputi : (I) Penggerakan partisipasi masyarakat, yangbcrtujuan agar para peciagang kecil mau bergabung dalam Program UPZK PKK; (2)Penggalian dan pengembangan potcnsi masyarakar., agar potensi yang dimiliki lidak sia-sia; (3) Pemanfaatan faktor pendukung, dalam hal ini terutama lingkungan alam/sosial;(4) Minimalisasi kendala, yaitu berusaha membatasi kemungkinan akan kegagalan.Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program UP2K PKK, yaitu : (1)Scdikitnya dana rutin yang digulirkan; (2) Tanggapan masyarakat, dalam hal iniprovokator yang berusaha menghalangi kclancaran Program UPZK PKK; (3)Profesionalisme pengelola, yang bcrkaitan dcngan sifat kcrja sukarela para kader PKK(tanpa gaji). Sedangkan Program UPZK PKK tetap bcrtahan di Dcsa Pakualam sampaisaat ini, dikarcnakan hchcrapa faktor pcndukung, yailu : (1) Kepemimpinan KcpalaDcsa; (2) Aparar Dcsa; (3) Lingkungan alamlsosial; (4) Kepemimpinan Kclua PKK; (5)Manajemen PKK; (6) Kesungguhan Pengurus PKK; (7) Kebutuhan masyarakat. Asumsibahwa akan banyak kcndala dalam pelaksanaan Program UP2K PKK di Desa Pakualam(schubungan dengan kondisi wilayah) tidak scpenuhnya benar, karena ternyatamasyarakat miskin di Dcsa Pakualam adalah pcnduduk asli yang masih memiliki ikatantradisional dcngan dcsa clan pimpinannya.Dalam pcnclitian juga terungkap, bahwa Program UPZK PKK sekarang iniscdang kchabisan dana, sehingga tak dapat Iagi meminjamkan modal kepadaanggotanya. Namun demikian, keglatan koopcratif untuk mcmasarkan dagangan ke PTPratama Abadi Industri tetap berlangsung. Kegiatan menyisihkan keunrungan(menabung) juga tetap dilakukan oleh para pedagang, dengan jumlah yang bervariasisesuai kemampuan. Jadi dapat dikatakan, Program UPZK PKK saat ini tetap bcrjalanseperti blasa, hanya saja minus peminjaman modal. Ketua PKK dan Kepala Desa yangsekarang mcnjabal di Desa Pakualam sc-:dang laerusaha mencari donatur telap umukmembangkitkan kombali Program U P2K PKK.Bcrdasarkan kesimpulan hasi] penelilian, maka saran yang dikcmukakan untukperbaikan Program UPZK PKK di Desa Pakualam pada masa mcndatang adalah 1 (I)Dana rulin yang kuat, karena Lanpa dana rutin yang kual maka pembinaan usaha kecilakan mengalami banyak kcndala; (2) Profcsionalisme pengclola, karena tanpaprofesionalisme pcngclola maka lujuan pcmbcrdayaan akan sulit dicapai."

"Penelitian yang berjudul Peran Pendamping Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Comdev Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara) ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi di Penjaringan, Jakarta Utara, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari proses pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.Latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan program kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM, termasuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Comdev Indonesia. Padahal dalam, program-program tersebut ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Terdapat empat peran utama yang dirumuskan oleh Comdev Indonesia untuk para pendampingnya, yaitu : peran fasliitatif, peran edukatif (peran pendidikan), peran representatif (peran perwakilan), dan peran teknis. Oleh sebab itu, salah satu upaya agar program pengentasan kemiskinan khususnya program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin seperti untuk meningkatkan pendapatan mereka karena pendapatan mereka masih di bawah standar (belum sesuai dengan upah minimum propinsi) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat tercapai dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan kebutuhan tempat pendamping di tugaskan atau ditempatkan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Janis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobab lity sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Snowball Sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori peran community worker dari Jim Ife. Jim Ife mengemukakan bahwa ada empat peranan utama yang dimainkan seorang ages pendamping (community worker) agar terwujudnya tujuan sebuah program pengembangan masyarakat, yakni pecan fasilitatif (facilitative roles), peran pendidikan (educational roles), peran.perwakilan (representational roles), dan peranan teknis (technical roles). Kelurahan Penjaringan adalah daerah yang pertama kali dilaksanakannya program pengembangan masyarakat yang berorientsi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Comdev Indonesia. Dan dari hasil peneiitian, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping Comdev Indonesia, yaltu: peran fasililatif yang meliputi animasi sosial, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisir; peran pendidik yang dilakukan oleh pendamping adalah membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, memberikan pelatihan; peran perwakilan yang dilakukan oleh pendamping adalah mencari sumber daya manusia, sharing ilmu dan pengalaman; peran teknis yang dilakukan pendamping adalah mengumpulkan data (data collection), mengoperasikan komputer untuk memasukkan data-data yang yang sudah didapatkannya di lapangan, manajemen, pendamping membuat pembukuan sederhana yang dilaporan kepada Comdev, dan mengontrol keuangan. Selain itu, ada lima tahap intervensi yang dilakukan oleh pendamping yaltu pengenalan wilayah pemberdayaan, konsolidasi internal mitra komunitas, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping dalam menjalankan program tersebut, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu, predisposisi yang terdiri dari kurangnya pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai bantuan. Faktor penguat terdiri dari banyaknya tengkulak, latar belakang pendamping bukan dari marketing, sikap pendamping yang kurang bisa berinteraksi secara luwes dengan ibu-ibu, dan tidak adanya keterlibatan dari pihak-pihak tokoh masyarakat, bailk formal maupun non formal secara langsung. Faktor pemungkin terdiri dari salary pendamping yang kecil. Namun meskipun mengalami hambatan ada beberapa hasil yang di dapat dari pelakasanaan program tersebut, seperti rneningkatnya pendapatan mitra komunitas (sasaran progam). Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari proses pendampingan yang dilakukan oleb pendamping maka perlu kiranya dilakukan beberapa perbaikan yaitu: Pertama, peiibatan tokoh masyarakat, bailk tokoh masyarakat formal maupun informal. Kedua, pada setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikutsertakan mitra komunitas. Ketiga, perlu kiranya pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya. Keempat, pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan Cara lainnya."

"Sebagai suatu wacana dalam ilmu sosial, khususnya studi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat menempati arti sendiri dalam upaya mewujudkan pembangunan karena berbagai literatur."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan sebelumnya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin dan perempuan sebagai pendekatan operasionalnya. Dilanjutkannya Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui mekanisme pembiayaan bersama yang di landasi dengan semangat Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah, fasilitator kecamatan dan desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Gosong Telaga Selatan sebagai kelompok sasaran, dengan jumlah responden 12 orang. Hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan kebijakan sosial dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Fase II telah berjalan dari tahap sosialisasi sampai pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan pelestarian kegiatan. Pelaksanaan program dari tahap sosialisasi hingga ke tahap pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan terlihat dalam tahapan-tahapan kegiatan program pengembangan kecamatan. Peran petugas aparat pemerintah kecamatan yang terlibat langsung dilapangan yaitu PJOK dan pendamping yaitu Fasilitator Kecamatan (FK) bertugas memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Pelaksanaan program PPK Fase II mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yaitu pembuatan Sumur Bor Dua Unit, pembangunan Polindes dan posyandu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) peningkatan usaha pembuatan Ikan Asin, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk penambahan modal usaha bagi perempuan. Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan melakukan pembentukan kelompok campuran berdasarkan kelompok dusun dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah proses penggalian gagasan agar gagasan atau ide yang muncui betul-betul kebutuhan yang mereka inginkan. Begitu pula pada tahap pelaksanaan kegiatan, partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagai penentu kegiatan terlibat langsung mensukseskan program. Pelaksanaan program yang diawali dengan tahap persiapan hingga ke tahap pelaksanaan program sudah terlihat, terjadinya perencanaan dan pelaksanaan keempat kegiatan oleh warga masyarakat menggambarkan telah berhasilnya pemberdayaan kelompok sasaran akan pengetahuan, keterampilan dan modal. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan masih terdapat kendala-kedala, baik dan masyarakat, pelaku PPK di desa maupun dan pelaku PPK di kecamatan. Kendala dari masyarakat yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang masih rendah yang di dominasi tamatan SD dan SLIP. Kedua, pelaku PPK di desa yaitu terjadinya penyimpangan pada saat pembentukan kelompok sasaran yang dilakukan Kepala Dusun selaku ketua Kelompok dengan merekrut anggota berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Ketiga, kurangnya koordinasi pelaku PPK di Kecamatan dengan ketua Tim Koordinasi di Kabupaten yang mengakibatkan kendala proses administrasi. Keempat, lambatnya proses administrasi di bendahara proyek, mengakibatkan tertambatnya proses pencairan dana. Merujuk pada kendala-kendala tersebut, dikemukakan rekomendasi untuk penerapan program setanjutnya."