Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan usaha memberdayakan masyarakat melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dinamakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK). PPMK dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, sosial dan fisik Iingkungan. Bina ekonomi adalah pinjaman dana bergulir untuk masyarakat yang telah memiliki usaha dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. PPMK memiliki desain perencanaan dengan asas keadilan, kejujuran, kemitraan, kesederhanaan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dijelaskan sebagai semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan bina ekonomi (tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir dan personil pelaksana), keluarga dan Iingkungan pemanfaat dengan proses pemberdayaan masyarakat kelurahan yang tertuang dalam PPMK dari perspektif gender. Tujuan penelitian secara terapan untuk memberikan rekomendasi perencanaan bina ekonomi dari perspektif gender bagi instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Teori yang dipergunakan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat, teori gender dan teori interaksionisme simbolik.Penelitian deskriptif dengan metode analisis kuantitatif ini mempergunakan korelasi Spearman dan uji beda Mann-Whitney dibantu SPSS versi 11.5. Unit analisa adalah individu pemanfaat pinjaman dana bergulir. Sumber data mempergunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner dan wawancara, data sekunder didapatkan dari analisa dokumen. Teknik pengambilan sampel mempergunakan convenience sampling dengan responden berjumlah 86 orang dan informan berjum lah enam orang.Untuk mendapatkan alat ukur yang reliable dan valid maka dilakukan uji coba kuesioner pertama yang dilaksanakan di Kelurahan Pondok Labu menghasilkan perubahan strategi penggunaan skala Likert menjadi skala Gutman. Pengujian reliabilitas pada kuesioner kedua mempergunakan konsistensi internal dengan teknik perhitungan mempergunakan koefisien reliabilitas Kuder-Richardson (KR-20) sedangkan validitas menggunakan korelasi Point-Biserial yang menunjukkan alat ukur sudah reliable dan valid.Analisa data kuantitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Hasil analisa dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Temuan lapangan yang menonjol berkaitan dengan perbedaan tersebut adalah preferensi pengelola bina ekonomi, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki, temyata memberikan pengaruh yang cendrung merugikan jenis kelamin perempuan.Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk memperbaiki pelaksanaan bina ekonomi yaitu pentingnya intervensi kebijakan untuk memperbaiki perbedaan pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan dalam bentuk paling dasar yaitu perubahan paradigma yang mengutamakan akuntabilitas dan sensitivitas gender sehingga mampu menjiwai setiap tahapan proses pemberdayaan. Pinjaman dana bergulir ini harus dilanjutkan namun perlu dilakukan perbaikan menyangkut prosedurltata cara penyaluran dana bergulir dengan memperhatikan akses, kontrol dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan agar dana dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat kelurahan baik laki-laki dan perempuan."

"Sejak Orde Baru pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan prasarana. Sementara issue sumber daya manusia (SDM) mulai berkembang pada akhir Peta V dan awal Pelita VI. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa Investasi fisik maupun Investasi mutu modal manusia sangat dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Hai tersebut yang melatarbelakangi penelitian dengan Judul: Trade-off antara investasi fisik dan Investasi mutu modal manusla sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.Adapun model yang digunakan adalah model Yuji dan lee yang diformulasikan sebagal : g = βo + β1 sk + β2 sh + β3 n + β4 Y (0) + e dimana g adalah pertumbuhan ekonomi yang didekati dengan tingkat pertumbuhan pendapatan per penduduk usia kerja, sk adalah investasi fisik yang didekati dengan ratio PMTDB dengan PDRB, sh adalah investasi mutu modal manusia yang didekati dengan tingkat partisipasi sekolah, n adalah tingkat pertumbuhan populasi yang didekati dengan tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja dan Y (0) adalah endowment awal yang didekati dengan PDRB per penduduk usia kerja pada tahun awal penelitian. Hipotesa yang diajukan bahwa sk, sh berarah positip sementara n dan Y(O) berarah negatip. Arah negatip Y (0) untuk melihat apakah terjadi kecenderungan konvergensi pada daerah penelitian.Data yang dipakai berasal dari 27 propinsi di Indonesia selama tahun 1987-1994. Untuk melihat keadaan nasional dipakai data cross section tahun 1994 sedang keadaan regional dipakai gabungan data time series dan data cross section. Dalam data panel dilakukan pemilahan sampel menjadi tiga kategori:pertama pemilahan atas dasar regional yaitu meliputi KBI dan KTI, kedua pemilahan atas dasar tingkat pendapatan meliputi daerah dengan tingkat pendapatan tinggi dan daerah dengan tingkat pendapatan rendah dan ketiga pemilahan atas dasar kesamaan struktur ekonomi.Estimasi dilakukan dengan metode statistik dan ekonometrik. Estimasi data cross section menggunakan OLS sedangkan estimasi data panel memakai SUR. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa secara nasional kecenderungan konvergensi tidak terbukti. Kecenderungan konvergensi tampak pada KBI maupun kelompok D2 yang anggotanya sebagian besar berada di pulau Jawa. Sementara efek trade-off secara nasional adalah positip pada saat investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah dasar dan menjadi negatip pada saat Investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat pendidikan menengah. Dengan demikian Investasi fisik lebih berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pada tingkat regional efek trade-off bervariasi. Pada KTI efek trade-off adalah negatip yang memperlihatkan bahwa Investasi fisik lebih dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara pada KBI Investasi mutu modal manusia sangat berperan terhadap pertumbuhan pada saat tingkat partisipasi sekolah dasar dijadikan proksi terhadap Investasi mutu modal manusia. Pada daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan rendah, efek trade-off adalah positip pada saat investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah dasar dan menjadi negatip pada saat didekati dengan tingkat partisipasi sekolah menengah. Hasil estimasi data panel yang ketiga, pada saat Investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah dasar efek trade-off pada semua kelompok adalah posiilp kecuali kelompok D4. Pada saat Investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah menengah efek trade-off pada semua kelompok negatip kecuali kelompok Di. Hal ini herarti pada daerah Industri, Investasi mutu modal manusia memiliki peran lebih dalam pertumbuhan ekonomi sedangkan pada daerah pertanian Investasi fisik lebih dibutuhkan."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Pada tanggal 22 Desember 1995, Presiden Republik Indonesia mencanangkan kemitrasejajaran wanita dan pria sebagai suatu Gerakan Nasional. Dikatakan bahwa: dengan kemitrasejajaran pria dan wanita yang harmonis, kita bangun bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera lahir dan batin. Wanita sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan ketidak sejajaran antara wanita dan pria. Kemitrasejajaran pria dan wanita masih perlu disosialisasikan, dimulai dari keluarga sebagai pranata sosial terkecil sampai pranata yang terluas, yaitu masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada relasi jender suami istri di dalam keluarga. Selain itu juga ingin diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang individu (informan) terhadap pandangan dan sikap serta prilakunya tentang kemitrasejajaran wanita dan pria. Untuk melihat apakah posisi suami istri setara dalam relasi perkawinannya, pembagian kerja di dalam rumah tangga dan proses pengambilan keputusan serta posisi tawar (bargaining position) istri dalam proses tersebut, menjadi perhatian dalam penelitian ini. Empat (4) orang informan dipilih dengan kriteria sudah menikah, dalam kelompok usia dewasa muda, dan mahasiswa Universitas Indonesia. Untuk memahami informan dan dalam menganalisis temuan lapangan, dipakai teori Sistem Ekologi, teori Sistem Keluarga dan teori Belajar Sosial. Dari keempat informan, tampaknya pembagian kerja tidak terlalu kaku dalam pelaksanaannya, dalam artian sebagai suami istri pembagian kerja di dalam keluarga tidak lagi berdasarkan jender, tetapi berdasarkan kesepakatan dan melihat situasi serta kondisi pasangannya masing-masing. Sedang posisi tawar istri oleh keempat informan dirasakan setara, karena mereka diikut sertakan pada proses pengambilan keputusan, di dengar pendapatnya dan memutuskan segala hal di dalam keluarga bersama-sama. Mereka merasa di hargai walaupun tidak mempunyai penghasilan sendiri. Keluarga orientasi, orang tua, pendidikan, media komunikasi dan pasangan hidup beserta keluarganya merupakan faktor yang mempengaruhi pandangan dan sikap informan terhadap konsep kemitrasejajaran. Konsep kemitrasejajaran pria dan wanita sebagai suami istri yang saling menghargai, saling membantu dengan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing, sudah mulai diterima, dipahami dan diwujudkan, tetapi masih berada dalam proses transisi. Artinya masih dengan batasan-batasan tertentu, sesuai dengan tatanan keluarganya masing-masing."

"Perubahan dan paradox sudah menjadi ciri khas bangsa Amerika. Hal ini terjadi di berbagai aspek kehidupan baik dalam level individu, masyarakat, maupun pemerintah. Ketiganya merupakan sebuah kesatuan sistem yang saling terkait, sehingga perubahan di dalam salah satu variabel sistem tersebut akan merembet pada variabel lainnya. Peran dan identitas laki-laki merupakan satu titik dalam aspek sosial kebudayaan Amerika yang masuk dalam arus perubahan tersebut. Hal ini akan membawa pengaruh penting pada masyarakat karena keluarga merupakan lembaga yang berisikan nilai dan norma budaya yang membentuk nilai dan norma budaya kelompok ataupun lapisan sosial masyarakat tertentu secara keseluruhan.Selama ini berbagai bahasan tentang jender lebih banyak fokus pada perempuan dan umumnya dari perspektif perempuan Dan sungguh merupakan sesuatu yang menarik ketika Mrs. Doubt Fire dan Junior menampilkan hal yang berbeda yakni permasalahan laki-laki dan dari sudut pandang laki-laki.Tesis ini menunjukkan bahwa di era 1990an terjadi perubahan peran laki-laki dalam keluarga dari breadwinner menjadi caregiver. Perubahan peran ini disokong oleh perubahan identitasnya sebagai sensitive men dan involved father atau sebutan lain yang senada yang pada dasarnya mengangkat dan menekankan pada aspek kepekaan emosi sebagai karakter yang ideal di masa itu menggantikan aspek materiil. Faktor ekonomi dan liberasi perempuan ternyata menjadi penyebab dan pendorong perubahan peran laki-laki ini. Media massa, dalam hal ini film menampilkan stereotip laki-laki baru ini sebagai figur ideal era 1990an, namun perubahan ini terhambat oleh ambivalensi perempuan dan pemerintah yang bisa dilihat sebagai sebuah paradoks demokrasi Amerika.Rangkaian dari perubahan ini adalah redefinisi "motherhood" yang menekankan pada aspek financial support, dan keluarga yang lebih fokus pada fungsi daripada bentuk.

---

Changes and paradox always go hand in hand. They are present in all three levels in society i.e. individual, community, and state. The relation of those three aspects then marks the American core values. Changes themselves do not stand-alone and are believed to generate further changes in related areas.

The prevalent phenomenon in the life of the American white, middle class men in 1990s was the degrading trend of the breadwinning role due to both economic as well as social factors. As a result, fathers entering the private sphere increase from time to time. Men's new role in domestic area is well supported by their newly defined identity as new men, sensitive men, involved father and the lie which put a greater emphasis on emotional rather than material aspect as the determining factor of happiness and success in life. Media, especially films, play the role as the "major socializing influence" which is also the case with Mrs. Doubt fire and Junior.

Despite the fact that more and more men have trudge into the domestic area, the problems remain. Ambivalence in the part of women and institution are the major cause. The push and pull over women's striving for equality and preserving their "motherhood" on one side, and the shift in the ruling power from conservatives to liberal represented by the Democratic party on the other one impede men's equality with women in the private sphere. Then, it can be said that ambivalence is a paradox to.

Finally, men's changing role requires a change in women's in the form of redefined motherhood. This time, women's new role will consider putting emphasis on financial support for the dependants. As for family, focus will be directed towards function than forms."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."