Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imbal Dagang (counter-trade) mcrupakan salah satu model pemhiayaan dan sistem perdagangan yang berlaku secara intcrnasional yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ekspor nasional. pertumbuhan industri di dalam negeri. membuka kesempatan kcrja yang lebih leas, selain penghematan devisa.Ada sejumlah manfaat dari imbal dagang antara lain kita melakukan penghematan APBN danlatau devisa dalam rangka pembelianlimpor yang dibutuhkan. Selain itu, membuka peluang atau akses pasar non tradisional bagi barang-barang yang diproduksi oleh pihak swastalpemerintah/BUMN dan meningkatkan produksi bagi barang-barang yang termasuk dalam skema imbal dagang. Program tersebut juga merupakan stimulus ekonomi yang berdampak pada peningkatan penyerapan lenaga kerja antar sektor (multiplier effects), faktor pendukung akselerasi pembangunan sejalan dengan exit program dari IMF.Dalam lesis ini, dilakukan analis terhadap kelemahan dan kelebihan prinsipprinsip yuridis yang terkandung dalam perjanjian imbal dagang (counter-trade) dan analis yuridis berkaitan dengan tepat tidaknya Indonesia memilih perjanjian imbal dagang (counter-trade) sebagai altematif model.Upaya yang dilakukan oleh Indonesia perlu adanya kehati-hatian dalam penjajakan, perundingan, pembahasan dan pelaksanaan suatu perjanjian imbal dagang dengan memperhatikan dan mengacu kepada kepentingan nasional Indonesia serta memperhatikan kesiapan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perdagangan imbal balik.Disamping itu pula perlu memperhatikan dan mematuhi ketentuan AFTA dan WTO agar pclaksanaannya dapat berjalan lancar dan kepentingan nasional Indonesia terlindungi sehingga usaha dalam rangka meningkatkan perdagangan dan inengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dapat dilakukan."

"Kredit mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang perekonomian nasional dan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan kredit tersebut kepada masyarakat. Namun, dengan adanya krisis moneter di Indonesia, terjadi kemerosotan dibidang perbankan, seperti dilikuidasinya 16 (enam belas) bank swasta dan pemberian status Bank Take Over (BTO) oleh pemerintah. Dalam upaya memperbaiki kembali perekonomian di Indonesia, maka pada bulan Desember 1997 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu keputusan untuk menggabungkan beberapa bank pemerintah dengan cara tetap mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya atau yang biasa disebut dengan merger bank. Tindakan pemerintah untuk me-merger-kan bank-bank pemerintah memang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dalam merger bank dimana terdapat situasi hukum yang berbeda. Dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk menganalisa permasalahan yang mungkin timbul pada perjanjian kredit antara nasabah Bank Dagang Negara sebagai debitur dengan Bank Dagang Negara yang sekarang ini telah bergabung menjadi Bank Mandiri, terutama dari segi keabsahannya dan sifat mengikat perjanjian kredit tersebut."

"Perkembangan prinsip-prinsip aturan hukum internasional hak cipta mengikat Indonesia untuk turut mengakomodasi perubahan aturan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan nasionalnya. Walaupun demikian, patut kita cermati bahwa kepentingan nasional tidak sesungguhnya tertampung di dalam perjanjian internasional yang telah disepakati. Sebagai akibatnya, kondisi negara berada di persimpangan jalan antara reality dan idealisme yang seharusnya diikuti."

"ABSTRACTDalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrument pajak dan pungutan lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi struktur pungutan negara atas konsumsi tembakau yang berlaku saat ini di Indonesia dan Thailand serta menganalisis alternatif struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia berdasarkan studi komparasi dengan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah komparasi struktur kebijakan pungutan negara Indonesia dengan Thailand menunjukkan bahwa struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Thailand, lebih bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dianggap mampu diterapkan di Indonesia, seperti menggunakan multi stage levy dalam pemungutan PPN atas hasil tembakau, meningkatkan beban pajak atas rokok dan tarif cukai hasil tembakau secara signifikan secara berkala, dan menerapkan kebijakan pajak untuk kesehatan dan pajak untuk layanan siaran publik, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok dapat tercapai, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

---

ABSTRACTIn order to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products, Indonesia use the instrument of tax policy and other state levies, as a regulerend function in controlling the consumption of tobacco. However, the policy is considered not able to provide lower tobacco consumption. Otherwise, Thailand is an example of a successful country that using tax instruments and other levies to control tobacco consumption. The purpose of this study is to analyze the comparation of state levy structure on current tobacco consumption in Indonesia and Thailand and to analyze alternative policy structure of state levy on tobacco consumption in Indonesia based on comparative study with Thailand. This research was conducted using qualitative approach with descriptive research purpose and data collection techniques through literature study and field study in the form in depth interview. The results of this study is the comparative structure of Indonesia 39 s state levy policy with Thailand indicate that the policy structure of state levy on tobacco consumption in Thailand is more varied than Indonesia. The comparative structure of the state levy policy with Thailand shows there are several alternative policies considered capable of being applied in Indonesia, such as using multi stage levy in VAT collecting of tobacco products, increasing tobacco the tax burden on cigarette and excise tariffs significantly and periodically, and applying tax policies for health and tax for public broadcasting services, so policy objectives to reduce the prevalence of smoking can be achieved, and can increase state revenues."

"ABSTRAKDalam melaksanakan azas pemerataan seperti yang tercantum didalam GBHN (Tap No. IV/1IR/ 1978), untuk pelaksanaannya diperkan suatu dana dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank bank pemerintah maupun swasta. perjanjian kredit merupakan dasar hukum dalam pemberian kredit dan untuk pengamanan bagi kredit yang disalurkan tersebut dikuatkan dengan adanya jarninan berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (innominat) yang dilengkapi dengan perjanjian lainnya yang bersifat accesoir yaitu perjanjian mengenai jaminan. Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan umum Perjanjian yang diatur didalam KUH Perdata, menganut sistem terbuka dimana para pihak bebas mencantumkan apa saja yang diinginkan sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Karena azas terbuka tersebut maka terbuka kemungkinan lain yang diatur oleh KUH Perdata dan itulah sebabnya ingin disoroti jaminan apa, pengikatan macam apa dan proseclure bagaimana yang ditempuh para pihak dalam suatu pemberian kredit. Dasar hukum perjanjian kredit ialah UUP 1967 30. pasal 1754 KUH Perdata. pada hakekatnya jaminan kredit yang pertama adalah icepercayaan, agar kepercayaan ini terwujud bila perjanjian tidak dilaksanakàn semestinya maka diperlukan jaminan dalam bentuk jaminan umum berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata dan jaminan khusus didasarican pada pasal 24 UUF 1967 yang dalam prakteknya di Bank Dagang Negara terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan, juga dalam praktek eksekusi langsung atas jaminan tidak pernah dilakukan oleh bank dalam hal debitur wanprestasi. Eksekusi jaminan harus melalui PIJFN yang mana prosesnya lama dan biayanya mahal, sebaiknya dialihkan pada pengadilan perdata atau lebih baik lagi oleh bank sendiri deini menogakkan wibawa hukum. Selain itu perlu dipikirkan pembentukan peraturan mengenai jaminan yang bersifat unifikasi."