Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berusaha memaparkan pokok-pokok pikiran Ivan Illich dalam bidang kesehatan, berdasarkan beberapa karyanya yang terpenting dan ulasan menurut pandangan berbagai pengarang. Secara garis besar, menurut Illich, modernisasi yang diterapkan dalam bidang kesehatan tanpa limitasi, pengaruhnya terhadap individu maupun masyarakat keseluruhan akan berlawanan dengan tujuan modernisasi itu sendiri. Pengaruh itu berupa degradasi nilai-nilai kemanusiaan, polarisasi sosial, profesi dan monopoli radikalnya yang membuat kebebasan manusia semakin dipersempit dan ketergantungan kepada hasil modernisasi semakin besar sehingga manusia tidak mampu menghadapi lingkungannya dan kehilangan kepercayaan pada dirinya. Dengan demikian manusia mengalami alienasi. Secara eksplisit diungkapkan bahwa dokter, profesi kedokteran dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan, baik berupa pencegahan, diagnosis, pengobatan penyakit, maupun meningkatkan kesehatan seseorang berpedoman kepada prinsip-prinsip modernisasi. Hal ini diterapkan dalam kehidupan manusia sejak dalam kandungan ibunya sampai meninggal dunia sehingga seluruh kehidupan manusia ditentukan oleh kedokteran, dan keadaan ini disebutnya medikalisasi kehidupan. Illich memperjuangkan nilai kemanusiaan dari pengaruh tidak baik modernisasi melalui tercapainya masyarakat yang bebas dari dominasi industri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan modern, khususnya di bidang kesehatan, apakah nilai-nilai kemanusiaan yang luhur masih tetap mendapat tempat terhormat, atau telah mengalami perubahan atau penghancuran. Pokok pikiran Illich ini apakah mempunyai relevansi dengan keadaan di Indonesia saat ini, akan dituangkan dalam skripsi ini. Seandainya pikiran-pikiran Illich itu ada relevansinya, tentu berguna terutama bagi penentu kebijaksanaan politik di negara ini."

"nanya dong dokIn the first part of this article, the author presents theories about the concept of nation which has been developed since the early 20th century. By presenting these theories the author aims to reveal the ambiguities of the concept of nation that has been developed by various scholars. The explanation focuses only on certain group in the society, whereas the subject contains psychological and emotional values which are difficult to be examined objectively. Another problem is the construction of the concept of nation based on more than one discourse. The author describes further the explanation of the concept of nation from the anthropological viewpoints. Malinowski relates the concept of nation to the existence of ethnic groups. Leach and Barth revise Malinowski's concept in their discussion about ethnic boundaries. Within the political and historical discourses, the concept of nation relates to the objective and subjective relations with the state as developed by Mill and Renan. In the post Second World War, the concept of nation is associated with the emergence of nation-states, the presence of social awareness of colonialism and set upon many ethnic groups as stated by Anderson. At the end, the author depicts the problem faced by the Indonesian in their efforts to maintain the existence of their nation-state and provides alternatives to solve the problem."

"Jabatan yang berpijak pada ranah hukum membuat notaris langsung maupun tidak langsung mempunyai kewajiban selain membuat akta otentik, juga menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi. Keberadaan Notaris sebagai saksi di peradilan terikat pada sumpah jabatan, di mana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN. Hak ingkar bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk ingkar dati pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan, berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, dalam hal apa Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya, dan dapatkah Notaris tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, balk di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Untuk meneliti hak ingkar Notaris maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket/kuisioner. Berdasarkan kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN yang berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan", Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya itu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (UU RI nomor 20 Tahun 2001) dan Pelanggaran Pajak (UU RI nomor 14 Tahun 2002), khusus untuk akta yang dibuat oleh Notaris yang ada keterlibatan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Pajak Pasal 66 UUJN digugurkan karena tidak diperlukan izin dari Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata tidak terlalu diperlukan, sudah cukup dengan akta sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 KJH Perdata, sedangkan untuk perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP, Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan didengar tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut menjadi transparan. Dalam menghadapi penyidik terhadap penyidikan aktanya, Notaris dapat menggunakan hak ingkar sepanjang proses pembuatan aktanya memenuhi syarat otentisitas, syarat formal, ketentuan UUJN dan kode etik."