Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan hipotesis Ho. Faktor perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. HA - Faktor perilaku wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment BPHTB dan unluk mengetahui dampak faklor perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang.Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kuantitatif, dimana untuk membuktikan hipotesis pertama, dilakukan uji beda dua sampel berpasangan Wilcoxon. Sedangkan untuk membuktikan hipotesis terlebih dulu dicari informasi mengenai faktor-faktor perilaku Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan self assessment BPHTB melalui survei/kuesioner terhadap terhadap sejumlah responden perumahan yang melakukan transaksi pada periods: tahun 2004. Responden dipilih berdasarkan besarnya BPHTB yang dilaporkan. Pengisian kuisioner dilakukan dengan cara mengirim formulir/isian kuesioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara mendatangi langsung responden. Setelah diperoleh hasil kuesioner tersebut, dilakuan uji validitas dan uji reliabilitas item pertanyaan, sehingga diperoleh variabel-variabel yang benar-benar teruji. Selanjutnya baru dilakukan analisis faktor dan regresi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan BPHTB.Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa perilaku Wajib Pajak cenderung subyektif dikarenakan faktor keengganan responden untuk mendapatkan masalah, yang akhirya berujung pada timbulnya sanksi atau denda. Hal ini dudukung dengan hasil pengujian reliabilitas yang menyatakan bahwa hanya terdapat 6 variabel saja yang dapat dikatakan handal mewakili perilaku self assessment Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan nilai koefisien KMO dan Bartlett, nilai MSA, dan uji validasi menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut telah stabil dan membentuk suatu faktor yang diberi nama KEPATUHAN yang merupakan ujud kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal pelaporan BPHTB yang sesuai clengan nilai transaksi, dan penghindaran masalah yang mungkin timbul dan berdarnpak dengan dikenakannya sanksi /denda. Dampak perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang adalah sebesar 50,6% yang artinya bahwa penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang, sebesar 50,6% dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak, sedangkan sebesar 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain.Dari hasil analisis terhadap perilaku Wajib Pajak, terlihat bahwa unsur subyektivitas Wajib Pajak, yaitu keengganan dalam menghadapi masalah perpajakan, khususnya BPHTB, yang berujung pada dikenakannya sanksi/denda muncul sebagai variabel yang mewakili perilaku Wajib Pajak. Subyektivitas tersebut dapat dikurangi dengan cara peningkatan sosialisasi menenai pengertian dan pemahaman masalah perpajakan, khususnya BPHTB. Peran petugas Pajak yang berhubungan Iangsung dengan permasalahan ini perlu ditingkatkan, selain pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan BPHTB seperti PPAT dan Developer. Mungkin saja, dari 49,4% faktor lain.

---

This research is done at Tangerang Regency Government. By using Ho hypothesis - factor of tax payer attitudes does not infiuence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. HA - factor of tax payer attitudes does influence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. The aim of this research are to know; flow are the attitudes of tax payer in doing self assessment BPHTB and what are the impact of tax payer attitude in doing self assessment towards BPTHB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency.

The analysis method used is descriptive-quantitative analysis, it means that to prove the first hypothesis, it is necessary to do Wilcoxon test of ditlerence of two double sample Whereas to prove the hypothesis needs to be founded information earlier about the factor of tax payer attitude in doing self assessment BPHTB trough survey or questionnaire towards several housing respondent which docs transaction in 2004 period. The respondent chosen is based on its high of BPHTB reported. The fulfill of questionnaire is done by delivering questionnaire tbrm to respondent address trough letter post and by inviting directly respondent. After getting the result ofquestionnaire, it is needed validity test and reliability test of question item So that it will be got valid variables. Alier that it can be done analysis of factor and regression to know its influence towards BPHTB acceptance.

The result of this research shows that there is significant difference between target and reality of BPHTB acceptance. It may be deviance of tax payer attitude to avoid BPHTB proved. The factor causing of tax payer changing consist of 1 factor namely Obeyment Factor. It is combination from six variables of tax payer attitude namely PROBLEM, SANCTION, TRANSACTION, FINE, ACCURATE, and VALUE. By using regression analysis, it is got R coefficient value as 0,034, it means that the influence of tax payer attitude towards acceptance of its BPHTB is very small. This case supported from its significant value > 0,05, it means that it happens rejection towards HA dan Hg acceptance- Ho acceptance has meaning that tax payer attitude does not influence Significantly towards its BPHTB acceptance. If coefficient of its regression neglected, so we can articulate the similarity of its regression become every tax payer attitude changing as 1, it will rise BPHTB acceptance at Tangerang Regency as Rp. 438.62O,- whereas the constanta of this equivalence is Rp. 9.148.220,-, it means that BPHTB acceptance at Tangerang Regency, without influence of tax payer attitude factor is as fix as Rp. 9.148.220,-."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Tesis ini membahas tentang analisis pengaruh pengetahuan, sikap, norma subjektif dan kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, dalam hal ini penelitian fokus pada kebijakan untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.Penelitian dilakukan terhadap 185 responden di wilayah Tangerang Selatan yang merupakan wajib pajak KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 13. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh (signifikansi) yang positif pada faktor pengetahuan, sikap, norma subjektif maupun kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap intensi kepatuhan wajib pajak muslim. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan adanya kontribusi pengaruh dari keempat faktor tersebut sebesar 52,5% terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, sedangkan 47,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian. Dengan adanya kontribusi pengaruh yang besar tersebut, seharusnya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak segera diterapkan karena berpeluang menambah potensi penerimaan pajak sebagai dampak dari intensi kepatuhan pajak yang lebih baik.

---

The objective of this thesis is analyze the influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer. This research has 185 random sample (purposive sampling) from Taxpayer in South Tangerang as regionalof Serpong Tax Office.

This research results that there is positive and significant influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer, with contribution is 52,5%. This results indicate that the policy about zakat as tax credit must be applied soon, in order to increase the potential effect of moslem taxpayer intention and further, increasing of government revenue from tax."

"ABSTRAKKebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada PemerintahKabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan danpenyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturandalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelolaBPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa transisi tersebut dimulaisejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggalefektifnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18Tahun 2010 sebagai dasar hukum pemungutan BPHTB yaitu 31 Desember 2010.Tesis ini membahas pengaturan penyusunan Undang-undang (legal drafting) yangseharusnya mengenai transisi status pemungutan BPHTB sebagai Pajak Daerahdan perlindungan hukum dan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatsebagai Wajib Pajak dalam masa transisi ini dan bagaimana peran Notaris dalammenyikapinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris)dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankanPemerintah Pusat agar mengamandemen Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dilaksanakannya ketentuan dalammasa peralihan bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Selain itu Kantor PelayananPajak harus memberikan pelayanan konseling mengenai adanya ketentuan ini, dandi masing-masing kantor harus disediakan brosur yang isinya petunjuk bagi WajibPajak untuk mendapatkan penyelesaian bagi pembayaran yang telah dilakukansebelum BPHTB menjadi Pajak Daerah.

---

AbstractPolicy of diversion authorized collection of Land and Building Transfer Tax(hereinafter referred to BPHTB) of the Central Government to the Government ofthe District or the City has caused problems in practice and settlement servicesBPHTB because the absence or lack of clarity regarding the transitionalprovisions of arrangements in which the authority manages BPHTB that havebeen processed during the transition period. The transition period started in theenforcement of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies datedJanuary 1, 2010 until just before the effective date of Provincial Regulation ofSpecial Capital City Region of Jakarta Number 18 Year 2010 as the legal basis ofBPHTB collection on December 31, 2010. This thesis discusses the preparation ofproper legislation setting (legal drafting) about the transition BPHTB status as aRegional Tax collection and legal protection and solutions for problems facingsociety as a Taxpayer in this transition period and how the role of Notaries inreact. This study is an empirical legal research (empirical juridical) with the typeof explanatory and prescriptive research. The results suggest that the CentralGovernment should amend the Transitional Provisions in Law Number 28 of 2009as the basis for the implementation of the provisions in the transitional period forthe regulations under it. In addition the Tax Office should provide counselingabout the existence of this provision, and in each office shall be provided abrochure that gives instructions for Taxpayers to get a settlement for paymentsmade before BPHTB a Regional Tax."

"Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap digital public service penting untuk keberhasilan penerimaan dan penggunaan digital public service itu sendiri. UTAUT 2 sebagai model yang menganalisis penerimaan dan penggunaan teknologi terlebih penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi, seperti Pemerintahan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan strategi  smart city dengan berbagai digital public service dinilai berhasil dengan berbagai prestasi yang didapat. Digital public service terdiri dari berbagai aplikasi dan situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan jasa administrasi kependudukan dan jasa-jasa lain seperti perizinan, pembayaran pajak, retribusi, dll. yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bahwa model UTAUT 2 dengan penambahan variabel percaya teraplikasi pada penerimaan dan penggunaan digital public service oleh penduduk Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model UTAUT 2 tidak teraplikasi sepenuhnya terhadap penerimaan dan penggunaan digial public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ketujuh konstruk dalam model UTAUT 2 yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, fasilitas pendukung, motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan hanya motivasi hedonis yang tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan dan perilaku penggunaan digital public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Gender, usia dan pengalaman sebagai variabel pemoderator memoderiasi variabel eksogen terhadap variabel endogen namun tidak pada semua konstruk.

---

Understanding publics acceptance towards digital public service is important for the successful acceptance and use of the digital public service itself. UTAUT 2 as a model that analyzes the acceptance and use of technology, especially the use of technology that aims to improve efficiency and effectiveness in organizations, such as government. The South Tangerang City Government has implemented a smart city strategy with various digital public services considered to be successful with various achievements. Digital public services consist of various applications and sites that allow the public to access information, population administration services and other services such as licensing, tax payments, levies, etc. provided by the Regional Government. The purpose of this research was to prove that the UTAUT 2  with the addition of variables believed was applied into acceptance and use of digital public services by residents of South Tangerang City. This research uses a quantitative approach with quasi experimental methods. The results of this study indicate that the UTAUT 2 is not fully applied into accapetance and use of the digial public service of South Tangerang City Government. The seven constructs in the UTAUT 2, performance expectations, business expectations, social influences, supporting facilities, hedonic motivation, price values and habits are only hedonic motivations that do not affect the behavioural intention and use behaviour  of digital public service in South Tangerang City Government. In addition, gender, age and experience as moderating variables modulate exogenous variables towards endogenous variables but not all constructs."