Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dengan fokus pada konsistensi dan koherensi rangkaian kebijakan narkoba di tingkat kebijakan dan tingkat organisasi serta bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan. Untuk melihat implementasi rangkaian kebijakan ini dipergunakan Hirarki Kebijakan Broomley dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards 111. Kebijakan dikaji sejak pada policy level, organizational level, dan operational level. Pada tingkat operational level inilah, implementasi kebijakan diukur berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, struktur organisasi dan sikap pelaksana kebijakan. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah positivis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yang merupakan data kualitatif, terbagi menjadi dua jenis yaitu data mengenai rangkaian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dan data mengenai pola interaksi petugas pengamanan, tahanan/narapidana dan pengunjung. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan rangkaian kebijakan digunakanlah metode studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Pusat Penegakan Hukum BNN, Direktur Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Salemba. Sedangkan data mengenai pola interaksi dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperoleh dengan melakukan observasi tidak terlibat dan wawancara dengan pihak petugas Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung.Rangkaian kebijakan narkoba pada tingkat policy level yang ditetapkan sejak tahun 1976 dengan yang diberlakukan saat ini memiliki konsistensi dan koherensi karena pembahan yang terjadi tetap berfokus pada tujuan yang sama yaitu Indonesia bebas narkoba. Konsistensi dan koherensi yang terdapat pada policy leverlini juga ternyata berlanjut pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada organizational level, meskipun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang terdapat pada tingkat organisasi ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.Pada tahap pelaksanaan kebijakan diketahui sebagai pengkomunikasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dilakukan dengan cukup baik, kebijakan juga dianggap jelas dan sesuai dengan kebutuhan Rutan Salemba. Karenanya baik petugas pengamanan Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung cukup paham mengenai kebijakan ini. Akan tetapi, meskipun Rutan Salemba memiliki struktur organisasi birokrasi modern dan komunikasi dilaksanakan secara efektif ternyata kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kurang efektif dilaksanakan di Rutan Salemba. Dikatakan demikian karena petugas pengamanan Rutan Salemba dalam melakukan pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersikap permisif dan cenderung komformis dalam menangani rnasalah narkoba ini.Sikap petugas pengamanan ini muncul disebabkan kondisi over capacity yang luar biasa, yang tidak diikuti dengan memadainya sarana dan prasarana yang disediakan, jumlah dan kualitas (skills) petugas pengamanan yang sangat tidak memadai, tidak sesuainya penghasilan yang diperoleh petugas dengan resiko pekerjaan, serta tidak adanya mekanisme pemberian insentif bagi petugas Rutan Salemba yang berhasil melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keadaan ini terbaca oleh tahanan/narapidana dan juga pengunjung dan dianggap peluang untuk memasukkan, mengedarkan dan rnenggunakan narkoba di Rutan Salemba. Akibatnya dengan diiming-imingi sejumlah uang petugas dapat dimanfaatkan untuk memasukkan narkoba ke dalam Rutan Salemba."

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."

"Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memburuk. Perkembangan dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan 51% (Data mabes Polri , Juni 2005). Penelitian ini mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia dengan menghitung efektifitas outcome atau dampak dengan output hasil nyata implementasi menggunakan regresi berganda dengan program SPSS Versi 14.Dalam teori evaluasi untuk kebijakan publik dibagi menjadi dua tugas yang berbeda. Pertama, evaluasi ditujukan untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak atau pengaruhnya. Kedua, evaluasi ditujukan uutuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebeiumnya. Dari penjelasan pada latar belakangan nampaknya terdapat hubungan antara dampak (endogen) dari implementasi kebijakan P4GN di dalam rnasyarakat dengan hasil nyata (eksogen) yang telah dicapai akibat dari implementasi kebijakan P4GN. Adapun standar atau kriteria yang ditetapkan sebagai dasar evaluasi adalah semua output dari implementasi kebijakan P4GN berdasarkan Kepres No. 17 tahun 2002. Mengacu pada ketentuan UNODC (United Nations Organization of Drug Convinion) dalam penelitian BNN dan P4LP-UI, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba yang merupakan dampak implementasi P4GN ditentukan dan dihitung dari mereka yang terlibat menyalahgunakan narkoba.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum secara signifikan sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah masyarakat yang terlibat narkoba. Program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan agar dapat diimplementasikan secara efektif.

---

Drug abuse conditions in Indonesia progressively get worse. The growths of drug abuse mount by significant every years. Case data of drug abuse from State of Police Headquarter of Republic Of Indonesia from 1997 up to 2005, increase 50.1% per year (Data of Mabes Polri, June 2005), This research evaluate the problems of related to policy of prevention and eradication of illegal distribution and drug abuse in Indonesia recognized with the P4GN policy by measuring relation between the outcome or policy affect by the output or result of reality of policy implementation with multiple regression using SPSS 14 version.The evaluation theories to public policy become two different duty. First, evaluate addressed to determine the consequence what generated by that policy by depicting impact or its influence. Second, evaluation addressed to assess the efficacy or failure fiom that policy of pursuant to standard or criterion which have been specified previously. As for standard or criterion specified by as base evaluate is all output from implementation of policy P4GN of pursuant to Kepres No. 17 year 2002. Policy pickings more refer at "real manifestation" from policy public, things which is in fact conducted] by according to decision fiom policy statement.Result of research indicate that the implementation is straightening of law by significant is very having an effect on to degradation of amount of society in concerned drug. Prevention program, eradication of illegal distribution and drug abuse still require be improving and completing so that earning implementation effectively."

"Obat merupakan unsur penting dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan. Perencanaan obat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya pengadaan dan penyimpanan. Perencanaan obat harus dianalisis agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah metode ABC/pareto. Analisis ABC dapat dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif pemakaian dan nilai investasi dari sediaan yang ada. karakteristik obat di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit tahun 2021 setelah di evaluasi menggunakan metode ABC pada kelompok A terdiri dari 40 item obat, kelompok B terdiri dari 36 item obat, dan kelompok C terdiri dari 99 item obat.

---

Drugs are an important element in various health care efforts. Inappropriate drug planning can also lead to increased procurement and storage costs. Drug planning must be analyzed in order to optimize the use of the budget, one method of analysis that is often used is the ABC/pareto method. ABC analysis can be carried out based on the cumulative amount of use and investment value of existing stocks. drug characteristics at the Duren Sawit District Health Center in 2021 after being evaluated using the ABC method in group A consisting of 40 drug items, group B consisting of 36 drug items, and group C consisting of 99 drug items."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat munculnya fenomena drug trafficking sebagai salah satu isu keamanan non-konvensional dan mencoba menyajikan bagaimana masalah ini dilihat dan berbagai aspek dengan studi kasus Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang menggambarkan masalah ini melalui perspektif ancaman terhadap negara yang menjadi produsen dan konsumen yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tinjauan, yaitu tinjauan politik, militer, ekonomi dan sosial.Untuk menjelaskan bagaimana isu ini berkembang, maka dilakukan analisa data sekunder dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas berbagai literatur.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa isu drug trafficking lebih dari sekedar isu sosial dan kesehatan, sehingga berimplikasi pada kebijakan yang harus diambil oleh negara atau suatu kawasan untuk menangani isu ini secara lebih serius."

"Tesis ini membahas kefektifan strategi pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Penelitian ini mengungkap bahwa strategi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kampung Bali mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga berhasil mengungkap kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pelatihan yaitu: komunikasi, peralatan, dan pengakuan masyarakat akan hasil pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut terungkap bahwa ada sebagian warga yang mampu mengambil manfaat ekonomi dari keterampilan yang mereka peroleh dan mereka juga berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar tujuan akhir yaitu membebaskan Kampung Bali dari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana.

---

This study discussed the training strategy effectiveness in enhancing community participation towards drug abuse prevention campaign in Kampung Bali. Kamung was formerly known as an area in which drugs are commonly found and resulted in bad images of the area. The study reveals that such strategy is found to be useful in increasing the level of community participation in the prevention campaign. The study has also shown that there are three obstacles identified: communication, equioment and people’s acknowldgement towards the ouput of the training program.

The results of the training also serve as ways for the participants to take economic benefit by utilizing the skills gained from the training. They have also shown their commitment to keep being involved in similar programs in their neighborhood against drug abuse. A sustainable training program is needed to ensure a complete eradication of drug abuse in Kampung Bali."

"Kejahatan narkotika berkembang menjadi kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisasi. Agar pengungkapan kasusnya bisa lebih mendalam dibutuhkan peranan seorang saksi yang juga tersangka (Justice Collaborator). Data ICJR tahun 2016 mengungkapkan banyak instansi yang telah memberikan rekomendasi persetujuan Justice Collaborator namun Badan Narkotika Nasional selama ini menolak sedangkan Polri belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi Justice Collaborator di Indonesia dan Implementasinya pada Badan Narkotika Nasional dan Polri. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengajuan status Justice Collaborator bisa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemidanaan serta adanya perlakuan khusus dan penghargaan. Implementasinya pengajuan Justice Collaborator narapidana selama ini ditolak oleh dua instansi karena belum adanya aturan pelaksanaan yang padu dan khusus bagi tindak pidana narkotika. peran Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika sangat penting untuk dapat dimaksimalkan peranannya agar tercipta ketahanan nasional yang lebih baik.

---

Narcotics crime develops into extraordinary crime and organized crime. In order for the disclosure of his case to be more profound, the role of a witness who is also a suspect is needed (Justice Collaborator). ICJR data in 2016 revealed that many agencies had given recommendations to the Justice Collaborator, but the National Narcotics Agency had refused while the National Police was unknown. The purpose of this study was to analyze the regulation of Justice Collaborator in Indonesia and its implementation in the National Narcotics Agency and National Police. The method used is qualitative descriptive. The results show that the regulations in Law No. 31 of 2014 state that the submission of Justice Collaborator status can be at the stage of investigation, prosecution and punishment as well as special treatment and awards. The implementation of the prisoners Justice Collaborator submission has been rejected by two agencies because there is no implementation rule that is unified and specifically for narcotics crime. However, the rejection attitude so far still corresponds to justice as well as the efforts of law enforcement agencies in realizing national security amid the limitations of existing regulations."

"Kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan yang mempunyai efek destruktif dan tidak dapat ditangani hanya dengan cara r,ma konvensional selain itu kejahatan narkotika yang marak terjadi, umumnya dibarengi oleh terbangunnya jaringan sindikat narkotika yang seolah menjadi akar yang tertanam kuat bagi peredaran narkotika ilegaL Pemyataan seperti ini diungkapkan oleh karena seeara umwn kejahatan narkotika yang dilakukan memiliki potensi untuk di1akukan dalam bentuk jaringan sindtkat narkotika Hegal. Penangkapan terhadap pelaku narkotika memang sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum dibidang narkotika termasuk BNN, Akan tetapi yang menjadi masalah bukan hanya menangkap dan mengusut pelaku sesuai dengan hukum pidana narkotika saja, yang lebih tepat adalah mengidentifikasi dahulu tindak pidana/ kejahatan narkot,ika yang terjadi guna menentukan arah penyidikan demi kepastian, keadilan dan daya guna hukum pidana narkotika. Lemahnya pembuktian di tingkat penyidikan akan berakibat juga terhadap proses pemeriksaan pada tingkatan lain d.a\am sistem peradilan pidana yakni proses penuntutan dan proses peradilan. Pembuktian pada tingkat penyidikan yang lemah juga berarti tidak erektifnya penyidikan dan dengan demikian maka hukum pidana narkotika yang diharapkan mampu untuk meminirnalisir kejahatan narkotika akan menjadi tidak efektif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi dan data berasat dari informan meialui wawancara , penelitian dokumen serta pengamatan yang dipero1eh dari Penyidik lnterdiksi Udara/ bandara BNN serta pibak BC yang terkait. Hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan antara lain adalah, masih adanya DPO (daftar pencarian orang) yang belum dikembangkan seeara maksimal, babkan DPO tersebut terindikasi masih terlalu dini unutk dijadikan acuan dalam pembuktian. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa temuau dilapangan menggunakan data kepustakaan berupe: teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta berkompeten untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan dibuat bardasarkan hasil pembahasan dan dari kesimpulan selanjutnya Penulis membuat beberapa saran yang aptikatif agar dalam penyidikan kedepan Seksi lnterdiksi akan lebih kritis dan profesional dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika ilegal.

---

Narcotics crime is a crime that has destructive effect and cannot be dealt with only conventional handling. narcotics rampant crime occurs usually accompanied by the establishment of narcotics syndicate network that seems to be the roots that firmly planted for illegal narcotics. Statements like this oceurs because it is generally expressed that narcotics crimes has the potential to be in the form of illegal narcotics syndicate network. Narcotics arrest of the perpetrator is already a duty of Ia w enforcement in the field of narcotics including BNN,. but the problem is not just to catch and prosecute perpetrators of criminal law in ac .Jordance with narcotics alone, the more important is to identify the crime I drug crime that occurs in order to determine the direction of investigation for the sake of certainty, fairness and efficiency of criminal narcotics laws. Lack of proof at the level of investigation will lead also to the inspection process on another level in the criminal justice system like the prosecution and the court process. The weak proving level of investigation will also means the ineffectiveness of the investigation and thus the criminal law that narcotics should be able to minimize, the criminality of narcotics would be ineffective.

In conducting this study, the authors use a qualitative approoch with case study method. Information and data derived from informants through interviews, research documents and observations obtained from the Air interdiction Investigator I BNN airport and the BC related. The results that have found in the ficl<4 among others, is still a wanted list (list of criminals) who have not developed at maximum, a wanted list is indicated too early to be fatherly used as a reference in the proof The discussion is done by analyzing the findings in the field using the data in the form of literature: theories and concepts that are relevant and competent to answer the problem. Conclusions are made based on the result of the discussion and subsequent conclusions the author makes several suggestions applicable to the investigation of the fore section be more critical interdiction and professional in uncovering the network of illegal narcotics syndicate."