Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lingkungan hidup telah menjadi isu global pada abad 21 ini. Perdagangan internasional banyak diwarnai oleh isu lingkungan hidup. Kesadaran masyarakatinternasional tentang pentingnya melestarikan fungsi lingkungan telah mempengaruhi cara pandang mereka dalam melakukan transaksi perdaganganantar bangsa. Pelestarian fungsi lingkungan dijadikan pertimbangan/tolok ukur oleh masyarakat internasional (negara-negara maju) untuk menerima atau menolak suatu produk barang memasuki pasar mereka. Produk barang yang ditengarai merusak lingkungan sudah pasti akan terkena embargo/sanksi dagang. Kini keunggulan suatu produk semata-mata tidak lagi dilihat dari mutu produk itu sendiri, melainkan dilihat pula dampak lingkungan dari pembuatan produk tersebut. Isu lingkungan hidup yang dikaitkan dengan perdagangan intemaslanal ini jelas akan merepotkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana standar mutu iingkungannya masih jauh berada di bawah standar mutu lingkungan negara-negara maju. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan devisa dari sektor non-migas. Caranya dengan mengekspor sebanyak mungkin produk barang ke manca negara,terutama ke negara-negara maju. Dengan adanya isu lingkungan hidup ini,maka mau tidak mau pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Pelaku bisnis di Indonesia harus bersikap proaktif menghadapi perkembangan ini apabila ingin menembus pasaran internasional. Sikap proaktif yang dimaksud ialah menerapkan audit lingkungan. Audit lingkungan akan memberikan nilai tambah bagi pelaku bisnis Indonesia di mata konsumen internasional. Mereka akan menilai bahwa pelaku bisnis di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melestarikan fungsi lingkungan. Hal ini jelas sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dinyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh generasi masa kini harus dilakukan sedemikian rupa tanpa mengurangi kemampuan generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan audit lingkungan akan meningkatkan citra positif pelaku bisnis Indonesia di dunia internasional dan otomatis hal ini akan memudahkan produk barang buatan Indonesia melakukan perietrasi pasar internasional. Mulai saat ini pelaku bisnis di Indonesia harus disadarkan bahwa dalam rangka mengantisipasi era perdagangan babas, isu lingkungan dapat menjadi kendala untuk bersaing di pasaran internasional. Untuk memenangkan persaingan di pasaran internasional maka pelaku bisnis di Indonesia harus melakukan efisiensi secara total. Audit lingkungan merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi. Dengan efisiensi ini maka pelaku bisnis sekaligus dapat menghemat biaya, menghemat energi, menghemat sumber daya alam/ bahan baku, mengurangi limbah buangan, mengurangi pencemaran lingkungan dan pada akhirnya akan melestarikan fungsi lingkungan. Melestarikan fungsi lingkungan berarti mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara nyata untuk masa depan yang tak terbatas."

"Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengutarakan penilaian baik yang bersifat obyektif maupun opini pribadi penulis tentang perubahan substantif yang dibuat oleh organisasi di bidang akuntabilitas perusahaan dan juga menggunakan pemahaman materi pelajaran melalui diskusi tentang berbagai perspektif kasus bisnis, akuntabilitas stakeholder, dan pandangan kritis pada Corporate Social Responsibility (CSR) dan Social and Environmental Reporting (SER).

 

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode studi pusaka. Penulis membaca berbagai artikel yang terkait sesuai dengan saran dari dosen pembimbing. Ide-ide yang diambil dituliskan dengan penjelasan penulis maupun mengutip langsung.

 

Sebagai kesimpulan, berdasarkan pandangan pribadi penulis menyajikan kemiripan pada materi pembelajaran walaupun ada perbedaan dimana CSR dan SER sebagai alat yang efektif untuk perubahan substantive pada akuntabilitas perusahaan. Tidak ada organisasi yang mengakui tujuan utama dibalik menerapkan CSR dan SER. Mereka bersikeras bahwa upaya ini adalah untuk membantu lingkungan dan masyarakat.

---

The writing of this paper aims to present a good discussion of both the objective and personal opinion of the author about substantive changes made by institutions in the field of corporate accountability and also use understanding material through discussions about business, stakeholder accountability, and critical view of Corporate Social Responsibility (CSR) and Social and Environmental Reporting (SER).

 

This paper was written using the library study method. The writer reads various related article in accordance with the advice of the supervisor. The ideas taken are written with the writer`s explanation or by directly quoted. In conclusion, based on the writer`s personal view, there are similarities in learning material, although there are differences where CSR and SER are effective tools for substantive change in corporate accountability. There is no organization that recognizes the main purpose behind implementing CSR and SER. They insist that this effort is to help the environment and society."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib perusahaa mdash;terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang bergerak di sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban yang berlaku untuk banyak jenis perusahaan di Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk 'apakah mewajibkan praktek Corporate Social Responsibility sesuai dengan kententuan Undang-Undang Dasar 1945?' sehingga diajukan uji materiil akan kewajiban Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas sesuai yang tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mengukuhkan upaya mewajibkan Corporate Social Responsibility di Indonesia bagi usaha-usaha yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, pergeseran konsep sukarela Corporate Social Responsibility menjadi wajib melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dianalisis.

---

Corporate Social Responsibility is a growing concept in Indonesia as the government is enforcing sustainable business practices through encouraging more companies to contribute towards the society through various Corporate Social Responsibility initiatives. This is expressed through several Indonesian national laws that deemed Corporate Social Responsibility as a mandatory company practice mdash particularly State Owned Enterprises and companies operating in sectors which utilize natural resources. The mandatory order applicable to the great number of Indonesian businesses has raised question about its constitutionalism and the obligation for limited liability companies to conduct Corporate Social Responsibility as expressed in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies were put upon a judicial review, resulting in Constitutional Court Decision Number 53 PUU VI 2008 which instead strengthen the idea that Corporate Social Responsibility can be obligated towards businesses of a certain requirement. In this paper, the shift of what had been wholly voluntary activity into a regulated activity in Indonesia is analyzed. "

"Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap Indonesia, Denmark, dan Malaysia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum dalam dunia pers baik di Indonesia, Denmark, dan Malaysia.Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan pers Indonesia dan Denmark menerapkan doktrin vicarious liability dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh jurnalis, sedangkan di Malaysia tidak menerapkan doktrin vicarious liability. Hal ini dikarenakan kegiatan pers di Malaysia diawasi dengan ketat oleh pemerintah, maka para jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah. Penyelesaian permasalahan pers di Indonesia dan Denmark dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, namun di Malaysia penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah.

---

Freedom of the press in Indonesia is guaranteed in Article 28 F Indonesia's Constitution 1945. Guarantee of freedom of the press also provide freedom for the journalist to do their job such as to seek, obtain, dan disseminate the information to the public. However, journalists often commit an offense of an unlawful act while doing their job. This thesis discusses the corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist comparing by the cases between Indonesia, Denmark, and Malaysia. Furthermore, this thesis discusses the dispute resolution of an unlawful act of the press in Indonesia, Denmark, and Malaysia.The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that press company in Indonesia and Denmark apply the doctrine of vicarious liability in solving the problems done by journalists, while in Malaysia do not apply vicarious liability's doctrine. This is because the Malaysian press activites closely monitored by the government, the journalist who commited an unlawful act, or at least who is not in accordance with the Malaysian government's policies is sanctioned directly from the government. Solving problems of the press in Indonesia and Denmark can be resolved through the Press Council, but in Malaysia the government's settle the dispute."

"Penelitian ini melakukan analisis penerapan salah satu konsep CSR, yaitu Creating Shared Value (CSV), serta kinerja dan prosedur dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PTPN VII Distrik Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, di mana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan teori, fakta, dan standar yang diakui. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah PKBL di PTPN VII Distrik Bengkulu belum melaksanakan konsep CSV namun program tersebut telah memenuhi konsep dasar CSR. Selain itu, kinerja pelaksanaan PKBL sudah mematuhi peraturan yang berlaku serta pelaksanaannya cukup efektif. Walaupun demikian, masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam program tersebut sehingga dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan bisa menjadi lebih besar.

---

This study aims to analyze the application of the CSR concept called Creating Shared Value (CSV) and to analyze the performance and procedures in the implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) at PTPN VII Bengkulu District. The primary and secondary data in this study was analyzed based on the theories, facts, and generally accepted standards using the qualitative analysis method. The conclusions of this study is, first, the PKBL program at PTPN VII Bengkulu District has not yet implemented the CSV concept, but the program has met the requirements for the CSR concept. Second, the implementation of PKBL has already complied with the rules and working quite effectively. However, there are still some issues that can be improved in the program so that the effect on society becomes more useful."

"Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Inovasi Tambak Bagi Kelompok Tani Mina Lestari Sebagai Bagian Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) PLTU Lontar dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari. Selain itu penelitian ini juga mencoba menggambarkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari.

---

This thesis discusses abou the implementation of innovative pond programs for farmer groups mina farm sustainably as part of Corporate Social Responsibility (A Case Study of the Partnership and Community Development PT. PLN (Persero) PLTU Lontar). This research is qualitative with descriptive interpretive. The data were collected by means depth interview. The results showed process of program implementation and the factors supporting and inhibiting the implementation program."

"Industri ekstraktif berpengaruh terhadap persoalan lingkungan dan sosial pada masyarakat sekitar industri. Masalah riset ini perihal model corporate social responsibility (CSR) untuk bisnis berkelanjutan melalui analisis program pemberdayaan masyarakat. Tujuan riset adalah menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola serta dampak CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan dan mengembangkan model CSR untuk bisnis berkelanjutan. Metode riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif dan soft system methodology untuk mengembangkan model CSR. Hasil riset menunjukan tata kelola implementasi CSR dilakukan berdasarkan kebijakan keberlanjutan yang terimplementasi melalui aktivitas CSR. Dampak dari implementasi CSR memberikan penguatan pada sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR pada pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada industri ekstraktif karena berdampak langsung pada masyarakat. Kesimpulan riset ini adalah tata kelola implementasi CSR telah dilakukan melalui kebijakan keberlanjutan dan pelaksanan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan penguatan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR melalui pemberdayaan masyarakat relevan untuk dilakukan untuk bisnis berkelanjutan.

---

The extractive industry influences environmental and social problems in the community around the industry. This research problem concerns the corporate social responsibility (CSR) model for sustainable business through an analysis of community empowerment programs. The aim of the research is to analyze and describe the governance and impact of CSR implemented by companies and to develop a CSR model for sustainable business. The research method uses a qualitative approach with qualitative descriptive analysis and a soft system methodology to develop a CSR model. The research results show that the governance of CSR implementation is carried out based on sustainability policies that are implemented through CSR activities. The impact of CSR implementation provides social, economic and environmental reinforcement. The CSR model for community empowerment can be applied to the extractive industry because it has a direct impact on society. The conclusion of this research is that the governance of CSR implementation has been carried out through sustainability policies and the implementation of community empowerment programs that have an impact on increasing capacity and strengthening social, economic and environmental aspects. The CSR model through community empowerment is relevant to do for a business sustainability."