Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek pemegang sertipikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertipikat disebabkan cacad hukum administrasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikan dalam tesis ini. Dengan adanya cacad hukum administrasi menimbulkan sertipikat ganda karena sertipikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah. Sengketa sertipikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan pemilik sertipikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder. Akibat sengketa sertipikat ganda kekuatan hukum sertipikat akan hilang. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikat ganda ditempuh jalan musyarawah bila tidak ada kesepakatan dapat diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, jika para pihak masih tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan keputusan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada putusan Peradilan Perdata, kewenangan membatalkan atau mencabut suatu keputusan menjadi wewenang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional."

"Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum berarti kegiatan yang mempunyai cakupan luas dan kompleks berhubungan dengan berbagai aspek termasuk ekonomi. kesejahteraan umum yang berkaitan dengan ekonomi diatur lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945."

"pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945."

" ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian sewa menyewa dan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, serta mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat objek perjanjian yang hilang. Putusan yang diteliti adalah sengketa antara Sarwiyono melawan pimpinan PT Triguna Putra Rizal sebagai Tergugat I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III sebagai Tergugat II, dan Faizal A Bahalwan sebagai Tergugat III terkait dengan hilangnya kendaraan milik Penggugat yang saat itu di dalam penguasaan para tergugat yang terikat dengan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Diawali dengan menjabarkan terlebih dahulu perjanjian khusus, dalam hal ini ditekankan pada perjanjian sewa menyewa dan penitipan, karakteristiknya, dan menguraikan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan KUH Perdata. Kemudian penulis juga membahas mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, dan perbedaan dengan wanprestasi. Kemudian atas sengketa hilangnya kendaraan Penggugat yang saat itu tengah menjadi objek perjanjian, penulis kurang sependapat dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa hilangnya kendaraan ketika dipakai Tergugat III adalah tanggung jawab Tergugat II karena Tergugat II yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat I yang telah menerima penyerahan dari Penggugat, hal ini karena dalam kasus ini tanggung jawab seharusnya dilakukan secara tanggung renteng oleh para Tergugat.

---

ABSTRACT The focus of this study is to analyze the lease agreement and the deposit agreement as stipulated in KUH Perdata, and about the claim about unlawful act which happen because the loss of an agreement rsquo s object. The investigated case is the verdict between Sarwiyono as Plaintiff and head of PT Triguna Putra Rizal as Defendant I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III as Defendant II, and Faizal A Bahalwan as Defendant III about the loss of an object vehicle owned by Plaintiff which at that time, the vehicle is in the hands of the defendant which bound by the contract. This research uses the juridical normative method, firstly spell out about the special agreement, in this concern is lease and deposit agreement, the characteristics of that agreement, and the right and obligation of the parties based on KUH Perdata. Writers also discuss about the claim about unlawful act based on article 1365 KUH Perdata, and the differences between wanprestasi. Then on the case of loss of plaintiff rsquo s vehicle which becomes the object of the agreement, writers disagree with the judge rsquo s opinion that stating the loss of the vehicle when worn by Defendant III was the responsibility of Defendant II because Defendant II entered into an agreement with the Defendant I and Defendant I which has received the vehicle from the Plaintiff, this is because the losses should be all Defendant rsquo s responsibility."