Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu pekerjaan yang dilakukan pada dasarnya terdapat dua pihak yang terkait yaitu pihak pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang tentunya diantara dua pihak ini mempunyai kepentingan yang berbeda, bila pihak pengusaha mempunyai kepentingan agar pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pengusaha sedangkan pihak pekerja mempunyai kepentingan untuk mendapat imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan maka secara tidak langsung timbul suatu hak dan kewajiban diantara mereka. Dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul maka tercipta perjanjian diantara mereka dalam hal ini adalah tercipta perjanjian kerja dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan.Pada saat sekarang implementasi dari perjanjian ini dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, yang pada intinya mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Hal ini tentunya mempunyai tujuan karena dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini tentunya diharapkan tidak terjadi permasalahan, akan tetapi pada praktekya tidak selalu demikian, Pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian kerapkali terjadi dan paling sering pelanggaran dilakukan oleh pengusaha yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan mengakibatkan terjadinya perselisihan perburuhan antara pengusaha dengan pekerja Berkaitan dengan ini penyusun mencoba untuk mambahas permasalahan mengenai isi dan pelaksanaan terhadap PKB di Bank "X " yang ternyata dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan yang merugikan bagi pekerja di Bank "X". Dan penyusun juga membahas peran dari PKB dalam menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dalam perselisihan perburuhan di Bank "X"."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hubungan persepsi karyawan PT. Telkomsel atas hasil penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan kuisoner dan wawancara. Variabel independen dari penelitian ini adalah hubungan industrial hasil penyelesaian perselisihan PKB, yang dinilai dengan tiga indikator, yaitu : komunikasi, kesejahteraan karyawan dan sarana hubungan industrial. Sedangkan variabel dipendennya adalah komitmen organisasi yang dinilai dengan tiga dimensi, yaitu : affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Kesimpulan yang didapat adalah adanya hubungan antara persepsi karyawan atas hubungan industrial terhadap komitmen organisasi di PT. Telkomsel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Relations of Perception of Employees on the result of Dispute Settlement The Collective Labour Agreement (CLA) Against Commitment Organization from at Telkomsel Ltd. This study uses data collection with questionnaires and interviews. Independent variables of this study is industrial relations from the results of dispute settlement from CLA , which was assessed by three indicators, namely: communication, employee welfare and means of industrial relations. While the dependent variable is organizational commitment was assessed by three dimensions: affective commitment, continuance commitment and normative commitment. The conclusion is there is significant relationship between employee perceptions on the result of Dispute Settlement The Collective Labour Agreement (CLA) againts commitment organization."

"Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 adalah penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisilian Perburuhan (P4), penyelesaian ini mempergunakan proses yang bertingkat sehingga memakan waktu yang lama, yaitu dimulai dari P4D, P4P, veto Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan untuk banding ke PTUH, selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Penggunaan Arbitrase merupakan jalan keluar yang efektif karena prosesnya lebih cepat, serta menberikan jaminan kenetralan karena dikontrol sendiri oleh pihak terkait melalui pemilihan bersama terhadap para arbiter."

"Pembangunan yang benkembang sejak tahun 1970 telah mempengaruhi cara berpikir baik dari sector Pemerintah maupun sector Swasta, yaitu untuk bekerja lebih efisien. Sebagian pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh tenaga tidak terlalu terdidik seperti tenaga supir, tenaga keamanam, tenaga pembersih yang selalu memusingkan dalam penanganannya ingin diserahkan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan (out sourcing). Sesuai dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini sebagian pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh tenaga terdidikpun kini mulai banyak diserahkan kepada pihak lain, melalui suatu bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Dampak dari perubahan ini timbul banyak sekali perusahaan penyedia tenaga kerja yang menawarkan jasa untuk melayani kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja secara "out sourcing tersebut. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Masalah lain yang juga merupakan kendala utama adalah kenyataan bahwa para Pencari Kerja banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan ketrampilan yang memadai untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja dalam negeri. Dengan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang bertindak sebagai pemberi jasa bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, masalah yang ingin dikemukakan disini adalah masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terlibat dan merupakan objek dalam perjanjian penyediaan jasa. Sudahkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang pemborongan pekerjaan kepada pihak lain membawa perbaikan perlindungan hukum bagi mereka?"