Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Perikatan itu baru akan putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam tulisan ini apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak ini telah mentaati hukum yang berlaku di Indonesia sehingga kontrak ini dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Bagaimana peran kontrak kerja terhadap hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian dilaksanakan dalam praktek adalah masalah yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mencapai hasil yang bersifat evaluatif-analitis. Dalam pelaksanaan kontrak kerja ini terlihat bahwa terkadang kontrak kerja dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kontrak kerja pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu sebaiknya dalam tiap pasalnya dirinci beserta penjelasannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka diharapkan dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (?UU No. 4 Tahun 2009?) dan peraturan pelaksanaannya, secara khusus penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif ? analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkaji mengenai status Kontrak Karya dan kewajiban penyesuaian yang diamanatkan dalam aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya, penulis mengkaji juga ketentuanketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang akan mempengaruhi penyesuaian isi Kontrak Karya, yaitu pembatasan bidang usaha jasa pertambangan, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal atau nasional, tanggung jawab perusahaan tambang dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan, dan larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Selain itu, penulis mengkaji penyesuaian ketentuan pasal modus operandi penggunaan jasa pertambangan dan pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan pertambangan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status Kontrak Karya yang yang telah ada sebelum diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir, penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan perlu memasukan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Tim Penyesuaian Kontrak Karya yang terdiri dari lintas instansi pemerintah dan segera menyelesaikan penyesuaian Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 terutama terkait dengan penggunaan jasa pertambangan lokal untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

---

This thesis analyzes the content of the contract of work for adjusting with the Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining ("Law no. 4 Year 2009") and its implementing regulations, especially the adjustment that associated with the use of mining services.

The research method is using descriptive-analytical normative juridical approach, and the method of data analysis is using qualitative method. This thesis also examines the status of the contract of work and the obligation to adjust which configure in the transitional rules of Law no. 4 Year 2009. This thesis also analyzes any new provisions in Law no. 4 Year 2009 and its implementing regulations related to the use of mining services which will affect the adjustment of the contract of work, such as limiting the field of mining services business; the obligation to use local or national mining services company; the responsibility of mining companies in the use of mining service company, and these prohibition of the use of an affiliated mining service company. In addition, it describes the provisions contained in article adjustment mode operation in the use of mining services and article about appointment and responsibilties of mining companies.

This research concluded that contract of work status that has existed prior the Law no. 4 Year 2009 shall remain valid until the time limit is over, the adjustment that related to the use of mining services need to include new regulations that consist in Law No.4 Year 2009 and its implementation rules.

The results suggest that the government should immediately form "an adjustment of contract of work team" consisting of cross-government agencies and to finish the adjustments to contract of work to Law no. 4 Year 2009 primarily related to the use of local mining services in order to create added value for the national economy."

"ABSTRAKTingkat tumover tertinggi terjadi pada kalangan pekerja muda yang umumnya barululus dari bangku pendidikan. Tumover dapat terjadi karena tidak terpenuhinya harapan-harapan pekerja sehingga mereka keluar. Kontrak psikologis merupakan konsep yang tepatuntuk memahami komitmen pekeria. Keadaan diatas mendorong peneliti untuk melihatgambaran kontrak psikologis dan komitmen pekerja muda terhadap perusahaan.Metode pengambilan sampel dengan cara accidental. Responden sebanyak 94pekerja perusahaan dengan masa kerja dibawah tiga tahun dengan pendidikan sekurang-kurangnya S1. Kuesioner dengan skala Likert digunakan untuk mengumpulkan data,kuesioner kontrak psikologis dan kuesioner komitmen terhadap perusahaan.Studi ini menunjukkan bahwa pekerja muda memiliki persepsi yang seragam, akanharapan-harapan mereka. Dalam hal ini perusahaan tampak memiliki kekuatan besar dalammengontrol pekerjanya. Sementara persepsi individu terhadap kewajibannya tampakbervariasi, ini menunjukkan subjektivitas dari rasa kewajiban pekerja muda. Pekerja mudamemiliki keyakinan bahwa kontrak psikologis mereka bersifat relasional. Kontrak psikologistransaksional dan retasional tidak berada dalam satu kontinum yang berlawanan, namunterletak paralel. Komitmen yang mereka miliki belum terdiferensiasi. Secara umum terdapatdua macam komitmen pada pekerja muda, yaitu komitmen afektif-normatif dan komitmenkesinambungan. Ini dapat dimaklumi mengingat belum cukup waktu bagi pekerja mudauntuk mengenal nilai-nilai perusahaan. Aspek-aspek kontrak psikologis : kemajuan yangcepat, pemberitahuan sebelumnya bila hendak keluar, dan sekurang-kurangnya bekerja 2tahun melatarbelakangi tingkat komitmen individu di awal karirnya. Komitmen lebihditentukan oleh diri individu yang terlibat."

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Dalam pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya akan dibutuhkan dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi.Pada dunia konstruksi internasional, sudah lama dikenal dan diberlakukan dokumen FIDIC. Dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut asas Balanced Risk Sharing yaitu membebankan risiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko.Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari penerapan Dokumen FIDIC pada beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada terakomodir atau tidaknya pasal-pasal dokumen FIDIC pada proyek-proyek konstruksi.Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa proyek konstruksi PT Adhi Karya dimana akan dilakukannya proses identifikasi dari beberapa kontrak yang ada dan dievaluasi untuk mengetahui risiko yang dapat muncul dari pasal-pasal dalam kontrak FIDIC yang tidak terakomodir. Dari hal tersebut akan diketahui risiko apa yang akan muncul beserta dengan penanganannya pada pelaksanaan proses konstruksinya.

---

Contract of work shall be principally required for construction implementation. It is an absolute instrument since it will bind service user and service provider, define and determine rights, responsibilities and obligations of the respective party both in administrative and technical aspects of work.In International Construction, FIDIC documents has been known and applied for a long time as it follows Balanced Risk Sharing principle which is burdening risk to any party mostly capable of handling such risk.FIDIC has quite been known in Indonesia despite the application there of is limitedly applied in several projects financed by international fund. The analysis is aimed at considering FIDIC application at several projects in Indonesia whether or not the articles of FIDIC documents have been accommodated at construction projects.Case study is used as a method for some construction projects of PT Adhi Karya to identify and evaluate some contracts so as to find out the risks as the consequence of articles of FIDIC which have not been accommodated and how to handle the same."

"Adanya komoditas perkebunan turut memberikan saham yang amat besar dan berharga dalam menegakkan perekonomian rakyat dan negara Indonesia maka dalam menggalakkan hasil dari komoditas perkebunan tersebut terkadang banyak kendala yang dihadapi untuk pemenuhan kebutuhan peningkat an hasil komoditas tersebut. Pada saat pengadaan sarana produksi yang mendukung hasil komoditas perkebunan tersebut yang salah satunya benih sawit yang bermutu dan bersertifikat terkadang Pusat Peneliti an Kelapa Sawit Marihat sebagai salah satu Produsen Benih Kelapa Sawit bersertifikat di Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan benih di Indonesia secara keseluruhan demi permintaan akan benih sawit yang bermutu dan bersertifikat. Franchise (waralaba) merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam Perjanjian kerjasama rintisan waralaba dalam pengadaan benih kelapa sawit antara Pihak PPKS sebagai Franchisor dan pihak Penangkar Bibit sebagai Franchisee dengan keikutsertaan PT Astra Agro Lestari membantu terlaksananya dan memperlancar kegiatan rintisan franchise tersebut yang didalamnya memuat pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penyerahan hasil kerjasama, pembiayaan, keadaan memaksa maupun perselisihan . Sifat perjanjian tertulis yang berisifat rintisan waralaba benih kelapa sawit yang dibuatkan para pihak tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama ternyata telah memenuhi apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dan didasarkan prinsip kebebasan berkontrak seperti yang diatur pasal 1320 yo 1338 KUHPerd. Perjanjian rintisan waralaba ini didahului perjanjian pinjam meminjam sarana produksi dan sejumlah uang yang dibuat bersama dengan perjanjian franchise dan ditandatangani para pihak. Didalam perjanjian franchise terdapat unsur perjanjian lain yaitu unsur perjanjian lisensi yang diberikan oleh pihak franchisor kepada pihak franchisee."