Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian terpusat pada masalah penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU). Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian dokumen berupa perundang-undangan, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli dan artikel-artikel di media cetak maupun dimedia elektronik.Penggunaan RTH sebagi tempat usaha SPBU terjadi karena izin dari Pemerintah, mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan SPBU ditengah kota. Tetapi berdasarkan ketentuan yang ada maka keberadaan RTH haruslah sesuai dengan fungsi peruntukannya. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa RTH dapat dialihgunakan menjadi tempat usaha walaupun untuk kepentingan publik. Dengan berdirinya SPBU di atas RTH maka ketentuan hukum yang mengatur mengenai kelestarian RTH menjadi kabur, oleh karena Stu Pemda DKI bersama-sama dengan Lembaga Legislatif harus membentuk suatu peraturan yang baru yang mengatur mengenai keberadaan SPBU dan yang melindungi kelestarian keberadan kawasan RTH."

"Daya dukung Kota Jakarta semakin mendapat tekanan akibat pertumbuhan populasi penduduk yang cenderung eksponensial, sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan yang berperan penting dalam membentuk kualitas manusia kota. Diutamakannya kepentingan politik dan ekonomi di atas kepentingan-kepentingan lainnya menyebabkan penataan ruang seringkali mengabaikan keseimbangan antara komponen tersebut di atas.Kesemrawutan pengelolaan pemerintah daerah menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai SDA yang terbatas menjadi tidak effisien. Belum disadarinya arti penting RTH terhadap kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan pokok dalam ketidakacuhan ini, karena kurang memadainya RTH dapat menyebabkan degradasi pada kualitas lingkungan fisik dan sosial. Ruang ini memiliki peran penting pada kondisi sosial masyarakat kota, khususnya remaja.Batasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penelitian ini adalah: 'Tempat umum/public space yang digunakan untuk menyalurkan aktivitas rekreasi penduduk kota, yang bersifat terbuka (tidak beratap), memiliki vegetasi sedikit hingga sedang, serta bersifat non komersial".Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:1) Apakah RTH eksisting, khususnya di Kota Jakarta, sudah memenuhi kondisi optimal jika ditinjau dari persepsi remaja?2) Bagaimana pengaruh RTH eksisting terhadap perilaku remaja?3) Bagaimana pola pengelolaan RTH eksisting yang dilaksanaken oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta?4) Apakah ada faktor-faktor yang juga menentukan dalam pengelalaan RTH selain peran pemerintah propinsi?Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi RTH Kota Jakarta. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:1) mengetahui persepsi remaja mengenai RTH;2) mengetahui perilaku remaja di RTH;3) mengetahui pola pengelolaan RTH dengan menghasilkan acuan/guidelines sederhana;4) mengetahui faktor-faktor penentu dalam pengelolaan RTH, agar dapat tercipta ruang rekreasi umum atau taman kota yang ideal.Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode RAP (Rapid Assessment Procedures) dikombinasikan dengan survei, dan disain penelitian bersifat deskriptif analitik. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan individual melalui kuesioner dan depth interview, digunakan metode survei. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja pengguna yang memenuhi kriteria penelitian di 4 (empat) lokasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ditentukan, yaitu Lapangan Palapa, Pasar Minggu; Lapangan Blok Sr Kebayoran Baru; Lapangan Al Azhar, Kebayoran Baru; dan Taman Situ Lenibang, Menteng. Pemilihan sampel awal menggunakan teknik accidental sampling. Pada tiap lokasi penelitian, disebarkan kuesioner kepada 30 remaja pengguna taman. Dari jumlah tersebut di atas, dipilih 12 responden yang diikutsertakan dalam 2 (due) kelompok Focused Group Discussion (FGD). Satu kelompok FGD terdiri dari 6 (enam) responden. Responden lain yang dipilih untuk wawancara adalah orang tua responden yang ikut dalam FGD, dan stakeholder lain yang dianggap berperan dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini, diantaranya pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas pertamanan, tokoh kelurahan setempat, beberapa penghuni rumah yang dekat dengan RTH penelitian, serta pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya di lokasi penelitian.Penelitian mengenai persepsi remaja terhadap RTH dititikberatkan pada aspek kebersihan, vegetasi, keamanan, suasana, dan kenyamanan. Sementara penelitian mengenai perilaku remaja di RTH dititikberatkan pada frekuensi kedatangan ke RTH, konsumsi waktu di RTH, kegiatan yang biasa dilakukan di RTH, Leman datang ke RTH, cara datang ke RTH, serta waktu tempuh dari tempat tinggal remaja ke lokasi RTH.

---

Optimizing the Open Space for the Youth: a Case Study: Four Open Spaces in DKI Jakarta Jakarta, the biggest city as well as the capital city of Indonesia faces daily an increasing pressure as a result of the inevitable increment of its population. This could disturb the environmental components that affect the quality of life of its community. By putting the political needs as well as the economical needs on top of the other needs, the city's administration often ends up in an ambiguous application of the urban master plan.

Mismanagement of city's administration causes the city to develop into an inappropriate way, leading to inefficient use of land, which is a limited natural resource. The unawareness of the important role of an open space to the environmental quality is an essential issue. The insufficient space of public recreation areas causes the degradation of physical and social environmental quality. The area is of great importance to the social well being of the city's inhabitants, especially to the youth at risk.

The term - open space - used in this paper is defined as a non commercial, open public space/urban park, with small to moderate vegetation, used to fulfill the needs of people's recreational activities.

To resolve the problems mentioned above, several questions have to be answered, i.e.:

1) has the existing open space, especially in Jakarta, achieved the optimum condition according to the youth's perception?

2) What is the effect of the existing open space towards youth's behavior?

3) How is the management pattern of the existing open space performed by the Government of DKI Jakarta?

4) Is there any other factor besides the role of the government that is essential in the open space management?

The main purpose of this research is to achieve optimum conditions for Jakarta's open space. Particular purposes are furthermore:

1) To asses the youth's perception of the open space;

2) To asses the youth's behavior at the open space;

3) To identify the pattern of open space management by producing modest guidelines;

4) To identify significant factors in open space management, so that the ideal concept of public recreation space could be obtained.

The research method used was the Rapid Assessment Procedures (RAP) combined with a survey, and an analytic descriptive research design. To conclude some individual questions through questionnaires and in-depth interviews, a survey method was used. The target group of this research was the youth as users of the open space in relation to the research criteria at the 4 (four) following research locations: Palapa Ground, Pasar Minggu; Blok S Ground, Kebayoran Baru; Al Azhar Ground, Kebayoran Baru; and Park Situlembang, Menteng. The samples of the first phase were selected through the so-called accidental sampling technique. At each location questionnaires were distributed to 30 park-users of the target group. Twelve of them were selected, to participate in 2 (two) Focused Group Discussions (FGD). One Group consisted of 6 (six) respondents. Other respondents, who were selected to go through in-depth interviews, were the parents of certain FGD's respondents, and other stakeholders who were considered essential to the state of the open space, being the local government represented by DKI Jakarta's Park Office, local community figures, several house dwellers living nearby the research locations, and sidewalk vendors who performed their selling activities on the location."

"Peran hutan dan Ruang Terbuka Hijau, akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Yang pertama dalam kaitannya dengan pemanason global dan yang kedua berkaitan dengan banjir, pemasokan 02 dan penyerapan C02 yang diperlukan untuk lingkungan kola. Tulisan ini akan membahas lebih mendalam peran sebenarnya dari kedua unsur alam tersebut. Dalam kesempatan ini akan dibahas beberapa fungsi saja, yaitu fungsi kemampuan mengurangi banjir, menjadi paru-paru kota dan kemampuan menyerap karbon."

"Untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di kota metropolitan, Pemerintah Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta telah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat kondisi dan kawasan yang dimiliki DKI Jakarta maka pembangunan yang dilaksanakan sangatlah kompleks.Pesatnya pertumbuhan penduduk selain menyebabkan kebutuhan akan ruang sangat tinggi juga menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai sumber daya alam yang terbatas menjadi tidak efisien.Hal ini juga terjadi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Jakarta, tercermin dari banyaknya RTH yang berubah fungsi .menjadi kawasan bentuk lain. RTH mempunyai fungsi yang penting baik bagi lingkungan alam maupun lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Pertimbangan dalam penataan dan pengelolaan RTH di kota-kota besar sering kali mempunyai konflik yang tinggi antara upaya pemanfaatan dan kelestarian lingkungannya sehingga diperlukan penataan ruang yang jelas dan terpadu. Dalam pengelolaan RTH sering terjadi tumpang tindih atau konflik antara wewenang dan kepentingan. Konflik wewenang meliputi: perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

---

To support the life sustainability in metropolitan city, regional government (pemda) of DKI Jakarta has conducted the development in various sectors. Considering the condition and the area of DKI Jakarta, the development of this region is very complex.

The rapid population growth, besides causing the need of spaces increasing also resulting development of the city is spahaly. So, the land-use as a limited nature resource becomes inefficient.

This is also happened in public space/open space area in Jakarta, which reflected from its functional change which becomes the other form area. The open space area has important functions, for natural environment, urban green space man made environment or cultural environment. Consideration in settlement and management of open space area in big cities frequently has high conflict from the effort of the utility and continuity of the environment. So it is need to have the right and integrated of space management. in management of open space area often happened conflict or overlap between authority and conflict of interest which is caused by the weak of coordination between related institution. Conflict of authority cover: planning, development, and conservancy."

"Pembangunan perkotaan tidak saja menuntut peningkatan kebutuhan atas ruang, tetapi juga meningkatkan kompleksitas ruang. Aktivitas ini sexing kali menempatkan pertimbangan atas kota dan entitas alam serta kehidupan liar pada posisi terpisah, bertentangan. 6ahkan akibat ketersediaan ruang-ruang kota yang terbatas dan sering tidak sejalan dengan tingkat kebutuhannya, Bering menimbulkan konflik-konflik peruntukan ruang yang dilematis antara kepentingan pembangunan dan pelestarian alam. Pada akhirnya keberadaan ruang terbuka hijau senantiasa menjadi korban dan sasaran penggusuran dengan berbagai alasan-alasan klasik. Padahal lingkungan hidup dengan seluruh komponennya yang saling bergantung satu sama lain haruslah selalu dalam keadaan seimbang. Ketidakseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan ini tentu mengakibatkan timbuinya masalah lingkungan, ketidaknyamanan termal, karena luas permukaan yang menimbulkan suhu tinggi (struktur dan perkerasan) semakln bertambah sementara luas permukaan yang menimbulkan suhu rendah (tumbuhan dan air) semakin berkurang. Melalui tulisan ini akan dipedihatkan bagalmana keberadaan ruang terbuka hijau dapat berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban, dua faktor penting dalam kenyamanan termal. Sampai sebesar apa pengaruh RTH tersebut clan faktor-faktor apa saja yang menentukan besamya pengaruh RTH. Sehingga bisa ditentukan bentuk RTH yang seperti apa yang paling ideal untuk menciptakan kenyamanan termal. Dengan mengambil studi kasus di kota Depok, sebuah kota yang sedang giat-giatnya membangun. Namun di sisi lain Depok jugs berperan penting sebagai daerah resapan. Yang terjadi adalah pembangunan giia-gilaan, yang menggusur RTH. Kota Depok justru mengarah menjadi kota jasa dan perdagangan. Perm ukiman-permukiman bare menjamur tanpa mengindahkan peruntukan lahan, membuka jalan-jalan bare. Pembangunan ma!-mal dikebut, dengan letak yang saling berdekatan. Lebih banyak lagi perkerasan sementara ruang terbuka hijau semakin sedikit."

"Kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. RTH juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat interaksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau diperankan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasinya, banyak faktor yang secara teoritik mempengaruhi keberhasilan pelakasanaan suatu kebijakan, antara lain sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan para praktisi yang sering dilibatkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karena tidak ada peningkatan yang berarti luas RTH. Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DKI Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum ada tindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga masih terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional lapangan, pembibitan, lambatnya pengembangan ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, alih fungsi taman, menurunnya kedisiplinan masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosial masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan substansial. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

---

The implementation skills of open space greenery (RTH) backed by several situations, one of which is to encourage the needs of open public spaces and protection of the city surroundings. Open space greenery is also a general facilitator which consists of many functions of the living environment that could accommodates the needs of social interactions. Sports and recreational activities. Especially for DKI JKT Province, enhancing of open space greenery (RTH) has been the role play of City of Park Department Provincei DKI Jakarta. Implementing various methods in theory has influenced and results in skills, human resource, communications, estimation, organizational structures and elite role play. Concerning to the matter, our main aim is to evaluate skills of open space greenery by DPP DKI Jakarta, and to study the obstacle factors. Examining and cautious has resulted in describing problems. And collecting of data has been made through interviews and documentation studies. Interviews has involved key informants, exclusively the staff of Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta and others.Results has shown that with implementing skills by City of Park Department Province DKI Jakarta to date hasn't shown great improvement, due to lack of enhancement in upgrading of open space greenery. And to date, the largeness of open space greenery DKI Jakarta is about 9%, and there's a long way to accomplish OSG(RTH) targets in RTRW 2010,that is 13.94%. Influencing factors to implementing skills has not shown encouragement. The quality and quantity of human resource is still the main factor and at a minimal stage. The conditions of establishing is the main factor and does not motivate among stakeholders. Estimation is still limited, due to the arrogant elites, till there are those who are only concern to certain groups. As for organizational structure, in general has supported having operational standard procedures. While other factors that has been an obstacle to implementing skills to OSG (RTH) by Cyti of Park province DKI JKT among which, the limitation of operational field equipments, nusery, delays, less quality control, undisciplined, people's role play and lastly law and standing orders. Based on routine checks and investigations, has to be carried out. On human resource, it has to be carried out right away in recruiting with intensive programmes in educating and training. Stakeholders should be more intensified so as to enhanced synergy and strong commitments with togetherness to build up OSG and actions has to be taken immediately. Limited estimations should be workout proactively through support and people's participation. With that the provincial government DKI Jakarta has to be firm and consistent in managing skills OSG till it gives opportunity to the elites in implementing and influencing skills that have been fixed."

"Dalam Perda No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010, sasaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2010 adalah sebesar 13,94% dari total luas wilayah DKI Jakarta atau setara dengan 9.544 hektar (ha). Namun keberadaan Ruang Terbuka Hijau saat ini sangat rentan terhadap perubahan status dan konversi lahan untuk kepentingan yang lebih ekonomis. Oleh karena itu perlu dilakukan Evaluasi kebijakan Pengelolaan RTH, agar diketahui pengelolaan RTH dan penerapannya dalam pencapaian target sebesar 13,94%? Selain itu juga dilihat bagaimana upaya setiap sektor didalam pengadaan lahan terkait dengan target RTH tersebut. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut, saya menggunakan pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal dalam penelitian ini berarti penelitian yang dilakukan dengan tujuan, sasaran dan informasi lain yang tertera dalam dokumen resmi atau formal, yang kemudian digunakan sebagai pembanding dengan kenyataan dilapangan. Pada pendekatan evaluasi formal, evaluasi dilakukan dengan menilai tercapai atau tidakrtya tujuan maupun sasaran yang telah dicantumkan secara formal dalam dokumen resmi.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Fokus kerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian target RTH sangat lemah, selain itu setiap sektor kecuali Dinas Pertamanan tidak membekali atau dibekali oleh panduan yang jelas dalam rangka pencapaian target luasan RTH. Hal ini berdampak tidak efektifnya kinerja setiap sektor dalam upayanya memenuhi kebutuhan pengadaan lahan untuk penambahan luasan RTH sebanyak 13,94% sampai 2010 sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 1999. Selain itu juga diketahui bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir pengadaan lahan untuk RTH bertambah sebesar 273.09 ha atau setara dengan 0.41 % dari total luas DKI Jakarta yang 66.152 ha.

---

In Perda No.6 Year 1999 concerning Regional Plan of DKI Jakarta 2010, Green Open Space (RTH) target in the year 2010 is equal to 13,94% from totalizing wide of region of DKI Jakarta or equivalent by 9.544 hectare (ha). But existence of Green Open Space in this lime very rentan to change of farm conversion and status to more economic importance. Therefore require to be conducted by Evaluation policy of Management of Green Open Space (RTH), it's to be known the management of Green Open Space and applying of in attainment of goals equal to 13,94%? Besides that is also seen how effort each every sector in levying of farm related to goals of Green Open Space. To be able to answer question of the research, I use approach of formal evaluation by William dunn. Formal evaluation in this research meaning conducted research with a purpose to, other information and target which as described in formal or formal document, which is later; then used as a comparator with fact of field. With this approach of formal evaluation, evaluation conducted is by judging reached or him do not the target and target which have been mentioned formally in formal document.

Pursuant to research result known that Focus work each every sector for the agenda of attainment of goals of Green Open Space (RTH) is very weak, except Sector of Gardening (Divas Pertamanan) is supplied by clear guidance for the agenda of attainment of goals of Green Open Space (RTH). This matter affect not effective of performance him each; every sector. in the effort him fulfill requirement of levying of farm to addition of target Green Open Space (RTH) counted 13,94% until 2010 as according to Perda No. 6 Year 1999. Besides that is also known that in range of time the last six year levying of farm for Green Open Space (RTH) to increase equal to 273.09 ha or equivalent by 0.41 % from totalizing wide of DKI Jakarta which is 66.152 ha."

"Pembangunan sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang Iebih ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Gejala pembangunan terutama di wilayah perkotaan pada masa yang Ialu mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau.Kota Makassar sebagai Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 175,77 km2 dengan jumlah penduduk Iebih kurang 1.285.443 jiwa (2005),. menjadi contoh terhadap fenomena di atas. Tidak konsistennya penentuan besaran kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota maupun implementasinya merupakan contoh kasus yang secara kasat mata dapat di lihat di Kota Makassar. Keberadaan RUTRW Kotamadya Ujungpandang tahun 1984 yang di dibuatkan Perda pada tahun 1987 dan telah direvisi tahun 2001 yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjamin keberadaan RTH tidak dapat terwujud, dikarenakan dalam RUTRW 2001 tidak memberikan gambaran secara jelas luas peruntukan RTH di Kota Makassar. Sehingga tidak heran kiranya jika setiap tahunnya keberadaan RTH di Kota Makassar semakin berkurang. Padahal keberadaan RTH dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara dan dengan kemampuan inflltrasinya mampu mengatasi banjir/genangan, sehingga dengan berkurangnya RTH maka fungsi yang dimiliklnya tidak dapat berperan dengan baik.Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan judul di atas adalah; (1) RUTRW Kota Makassar tidak memperhitungkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH), (2) RUTRW dilanggar oleh Pemerintah Kota Makassar, (3) Kurangnya RTH di Kota Makassar menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, banjir/genangan (degradasi Iingkungan) dan dampak negatif terhadap masyarakat.Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diajukan. beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Mengapa RUTRW tidak memperhitungkan fungsi RTH?, (2) Mengapa RUTRW dilanggar oleh Pemerintah Kota Makassar?, (3) Mengapa kurangnya RTH menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, banjir/genangan dan dampak negatif terhadap masyarakat?Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RUTRW Kota Makassar, (2) Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan dan kegiatan yang mengabaikan RTH di Kota Makassar, (3) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara RTH dengan penurunan kualitas udara dan terjadinya banjir/genangan di Kota Makassar dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik dari data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, populasi atau responden yang diwawancarai diantaranya pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan RTH Kota Makassar, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Makassar, seperti Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar, Bappeda, Dines Tata Ruang dan Bangunan, para pakar/akademisi, dan beberapa anggota masyarakat untuk mendapatkan data-data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, study literature, untuk memperoleh data sekunder dan primer. Di camping itu, digunakan pula metode ex post facto, metode ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat data/informasi sebelumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian tersebut.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (I) RUTRW Tahun 2001 lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat pada arah perkembangan dan perluasan kota Makassar dimana dari 5 (lima) zona dimana zona untuk areal konservasi atau RTH tidak gambarkan secara jelas (kebutuhan luas. dan jenis RTH), (2) Pergantian kepala pemerintahan menyebabkan perubahan arah pembangunan terutama dibidang lingkungan hidup. Dalam RP]MD tahun 2005-2025 masalah lingkungan tidak dijadikan dasar kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar, padahal dalam RPJMD 1999-2004 masih dijadikan dasar kebijakan dalam pembangunan, sehingga untuk mengimplementasikan RPJMD tersebut terkadang RUTRW dilanggar, seperti pembangunan pusat perbelanjaan Alfa di jalan Perintis Kemerdekaan, padahal di wilayah tersebut berdasarkan peruntukannya dikhususkan untuk kegiatan pendidikan, industri dan militer, (3) Akibat semakin meningkatnya aktifitas penduduk kualitas udara di kota Makassar semakin menurun, dari aktifitas tersebut menghasilkan beban pencemar 71.440,51 gram/hari atau 198.445.861,1 ton/tahun dan CO2 sebesar 383.156,7641 ton/tahun (2000) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 279.046.694,4 ton/tahun Pb dan 502.254,3426 ton/tahun CO2 sehingga dibutuhkan luas RTH 8.621,2673 ha dengan jumlah pepohonan 862.127 batang pohon untuk dapat menyerap zat pencemar diudara. Sedangkan Banjir / genangan yang terjadi dikarenakan rusaknya lahan didaerah hulu dimana 12.040,63 ha dari total lahan 143.196,37 ha telah menjadi lahan kritis. Hal ini menghasilkan material longsoran sebesar 235-300 juta m3, yang berdampak pada terjadinya pendangkalan sungai sehingga daya tampung sungai berkurang, disamping itu pembangunan permukiman, kawasan industri pada daerah resapan air memberikan konstribusi terhadap terjadinya banjir/genangan di kota Makassar. Masalah lainnya adalah itu sistem drainase yang kurang baik, dan letak kota Makasaar yang berada pada daerah dataran rendah.Berdasarkan basil penelitian ini disarankan; (1) Perda tentang RUTRW perlu secepatnya dikeluarkan dan dibuat RUTRW yang baru untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan lahan yang lebih besar. Disamping itu dalam RUTRW perlu diperjelas alokasi RTH terutama berkaitan dengan Iuasannya untuk masing-masing areal pemanfaatan lahan, karena dalam RUTRW sebelumnya tidak menjelaskan hal tersebut, (2), Melakukan penegakan hukum terhadap penyimpangan..pemanfaatan ruang, yang tidak sesuai dengan peruntukannya..Disamping. itu periu diefektifkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang terutama. yang berkaitan dengan RTH, (3) . Dilakukan penataan ulang RTH (Was dan jenis RTH) agar dapat mengurangi beban pencemar diudara, penggunaan BBM bebas timbal dan pemanfaatan energi altematif yang ramah Iingkungan (BBGy Biofuel,dil). Untuk penanganan banjir hendaknya daerah-daerah .yang merupakan daerah resapan air perlu dipertahankan, disamping itu daerah-daerah ruang terbuka tetap dijaga agar fungsi infiitasi dapat membantu mencegah terjadinya banjir, melakukan koordinasi antar daerah mengenai sistern pengelolaan, penanganan DAS. Perbaikan sistern drainase, sedangkan pada areal yang telah terbangun didaerah resapan air hendaknya dibuat sumur-sumur resapan disetiap rumah.

---

The development is always mirrored by the city physical development of which it is determined more by the existing facilities and infrastructures. The symptom of development, particularly in urban region in the past had a tendency for minimizing green open space.Makasar city as,the capital city of South Sulawesi Province having area of 175,77 km2 and number of population approximately 1.285.443 person (2005), becomes sample for the phenomena above. The inconsistency of city green open space amount needed or its implementation represents case sample intangibly can be seen in Makasar city. The existence of RUTRW of Ujung Pandang municipality 1984 based on Local Regulation of 1987 and was revision in 2001 expecting can be legal umbrella in ensuring the existence of RTH could not be realized, it was because in RUTRW 2001 was not awarded dearly and broadly description the use of RTH in Makasar City, so that it is not surprise if in every year the existence of RTH in Makasar City becoming is gradually. But actually the existence of RTH can decrease air pollution and with its infiltration capability it is possible to prevent flood/puddle, so that with the decrease of RTH, then its function will not have a proper role.Based on the background above, then the problem which will be discussed related to the a title above shall be; 1). RUTRW of Makasar City does not consider Green Opened Space Function, 2). RUTRW was breached by the government of Makasar city, 3). Less RTH in Makasar City causes air quality decrease, flood/puddle (environment degradation) and negative impact on people.Based on the background problem above, it can be asked some questions as follows: 1). Why RUTRW does not consider RTH function?, 2). Why was RUTRW breached by The Government of Makasar City? 3). Why less RTH can cause air quality decrease, flood/puddle and negative impact to people?The purpose of this research is; 1 ) to recognize the factors motivating deviation arisen out in using land not suitable with RUTRW of Makasar city, 2). To recognize activity forms of which it is not suitable with land use and activity avoiding RTH of Makasar city; 3). To recognize whether there is any relationship between RTH with air quality decrease and flood/puddle happened in Makasar City and how its impact on people. The research employed analytic descriptive approaches from qualitative and quantitative data. In :this research, population or respondent whom was interviewed, some of them were related parties in managing RTH of Makasar City, General Plan of Regional Space Arrangement (RUTRW) of Makasar city, such as Space Order and Building Agency, experts/ academicians, and some community members for obtaining' data or addition information related to research problem.The data collection was conducted by using field observation method, interview, literature study, for obtaining secondary and primary data. In addition to that, it was used also ex post facto method. This method was applied for observing the occurence already happened and then it was compared to previous data/information for knowing the factors which could cause said occurrences.Based on the result of research, it can be concluded that ; 1). RLJTRW 2001 is more oriented to economic growth, this matter can be seen in the direction of development and the extension of Makasar city of which 5 (five) zones' for conservation area or RTH did not clearly describe (the need, width and type of RTH), 2). The replacement of the head of government caused change on development direction, especially in field of environment In RPJMD 2005 -- 2025 environmental matters were not policy included in development, so that for implementing the RPJMD sometimes the RUTRW was breached, such as the construction of Alfa shopping center on 7alan Perintis Kemerdekaan, but actually in said area was specifically purposed for education, industry and military activities, 3). The increase of people activity rapidly made air quality in Makasar city becoming decrease, from said activities it was resulted pollutant substances of 71.440,51 gram/day or 198.445.861,1 ton/year and C02 in amount of 383.156,7641 ton/year (2000) further experiencing increase in 2005 in amount of 279.046.694,4 ton/year Pb and 502254,3426 ton/year CO2, so that it was needed RTH .of 8.621,2673 acres with tree amount of 862.127 trees for be able to absorb pollutant substances in the air. While flood/puddle caused by the damage of land in upper course where 12.040,63 acres of total land of 143.196,37 acres had become critical land. This matter caused slide material in amount of 235-300 million m3, causing effect on river shallow so that the river capacity became less. Beside of that, the development of settlement, industrial area in water infiltration gave contribution on flood/puddle in Makasar city. Other matter is the less drainage system and the position of Makasar city located in low level land.Based on the result of this research it is suggested that : 1). Local Regulation regarding RUTRW needs to be issued immediately and made the new RUTRW for preventing deviation on land use more bigger. In addition, RUTRW needs to be described its RTHY especially related to its width for respective land use area, because the previous RUTRW was not explained these matters dearly, 2). Conduct law enforcement on space use deviation not suitable with its use. In addition, it needs to be motivated people role in space arrangement planning related to RTH, 3) conducted rearrangement of RTH (width and type of RTH) so that it will decrease pollutant substance in the air, the use of oil fuel non Pb and the use of alternative energy friendly environment (BBG, Biofuel, etc). For handling flood, it is suggested that the areas representing water infiltration area needs to be maintained, besides opened space area should be also maintained in order that infiltration function can support to prevent flood arisen out, conduct coordination inter region regarding SAS management and handling system. The reparation of drainage system, while in area in which it was built the water infiltration should be made infiltration wells in every house."