Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penanganan perampok nasabah bank oleh Unit I Jatanras Sat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam tesis ini digambarkan tentang penananganan yang dilakukan oleh Unit I terhadap perampokan nasabah bank, hubungannya dengan instansi lain, serta bagaimana perilaku petugas-petugas Unit I dalam melakukan penanganan.Kota Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dengan situasi dan corak kehidupan yang demikian menyebabkan kejahatan (crime) tumbuh subur di kota ini. Salah satu kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda yang terjadi di wilayah Jakarta serta sangat marak akhir-akhir ini adalah kejahatan dalam bentuk perampokan terhadap nasabah bank.Dari hasil penelitian yang saya lakukan, menjelaskan bahwa semua kasus yang ditangani oleh unit I tentang perampokan terhadap nasabah bank mempunyai latar belakang kebutuhan ekonomi dari perampok. Semua hasil rampokan yang mereka dapatkan jika berhasil dipergunakan oleh sebagian untuk foya-foya dan sebagian lagi untuk kepentingan keluarga dan untuk masa depan mereka.Perampokan terhadap nasabah bank selalu diawali dengan perencanaan dan selalu diawali pengintaian terlebih dahulu. Setelah melakukan perampokan, biasanya mereka langsung membagi hasil rampokan pada saat itu juga dan membubarkan diri untuk melanjutkan kehidupan mereka kembali.Penanganan yang dilakukan oleh unit I terhadap masingmasing perampok mempunyai variasi satu sama lain. Variasi tersebut terjadi dengan melihat siapa perampok yang ditangan. Jika perampok tersebut sudah berulang kali melakukan perampokan, maka kadang-kadang petugas dan unit I melakukan rekayasa menembak kaki dari perampok atau bahkan menghabisi mereka.Dalam pengamatan saya koordinasi ini belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus perampokan nasabah bank ini, pihak kepolisian khususnya unit I telah melakukan pekerjaan yang berbahaya dan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Ketika pelakunya sudah ditangkap, kadang-kadang Hakim menjatuhkan vonis yang sangat ringan.Peristiwa seperti ini membuat pihak kepolisian melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan KUHAP seperti menunggu terdakwa menjalankan hukuman dan melakukan penangkapan dengan kejahatan yang berbeda. Walaupun sebenarnya kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut dapat disatukan dengan berkas perkera kejahatan yang telah dijalaninya."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan di Satuan Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Metrojaya, dengan fokus penelitian pada tindakan atau perilaku penyidik Polri saat melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang tindakan dan hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan secara utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat III/Jatanras dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Penyidikan kasus-kasus kekerasan dilaksanakan sesuai prosedur namun masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tersebut adalah berupa penyimpangan dalam pertakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dan menganiaya dalam pemeriksaan tersangka; sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan eskternal.Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin suburnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga akan semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat dan Pemerintah."

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh penyidik dari Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aktual tentang proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen agar dapat memformulasikan tindakan, kebijaksanaan yang mendesak dan diperlukan untuk dilakukan perbaikan, yang tidak hanya oteh Polri tetapi juga oleh instansi terkait, serta masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah proses penyidikan tindak pidana terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, yang telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf j jo pasal 62 ayat (1) Undang undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kep. Men. Perindag RI Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi. Dengan fokus penelitian saya adalah peranan dari penyidik Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saksi ahli yang diperlukan sebagai alat bukti.Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus-kasus pidana yang telah ditangani oleh Sat Indag. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang diawali dengan diterimanya laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam pelaksanaan proses penyidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen penyidikan yang dimulai dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti melakukan negoisasi dengan korban guna mendapatkan bantuan anggaran untuk memperlancar kegiatan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Penyimpangan dalam proses penyidikan tersebut, tidak terlepas dari struktur pekerjaan yang membuka peluang bagi petugas untuk melakukan pemerasan.Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penyidik/penyidik pembantu Sat Indag dengan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang berperan sebagai saksi ahli dalam rangka mendukung alat bukti yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran untuk mendukung kelancaran koordinasi tersebut.Berdasarkan uraian diatas maka peranan saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk (Manual) penggunaan dalam bahasa Indonesia adalah sangat penting dalam memberikan keterangan ataupun informasi ilmiah sesuai keahliannya yang berkaitan dalam upaya mengungkap kasus pidana yang terjadi."

"Tesis ini tentang penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, seperti kita ketahui bersama bahwa kehutanan telah memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan nasional yang memberikan dampak positif antara lain peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.Namun demikian, pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dengan melakukan penebangan liar juga membawa dampak terhadap bencana alam dalam skala nasional, mengingat kegiatan illegal logging tidak saja hanya terjadi di kawasan hutan yaitu dengan melakukan penebangan liar yang juga perlu diperhatikan adalah illegal logging yang terjadi di tempat peredarannya, di mana salah satunya adalah di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara.Penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru tidak dapat dilakukan sendiri oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, mengingat di pelabuhan tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki tanggung jawab bersama dalam pemberantasan illegal logging."

"Kejahatan adalah masalah yang tidak ada hentinya, kejahatan tidak akan bisa dihapuskan, namun kejahatan hanya bisa dikurangi. Salah satu upaya untuk mengsikapinya adalah dengan melakukan pencegahan dengan skala prioritas terhadap kejahatan yang trend-nya meningkat, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi aparat terkait dalam menfokuskan perhatian pada kejahatan yang menonjol tersebut. Untuk mengetahui bentuk kejahatan mana yang menonjol, tidak terlepas dari peran statistik kriminal, khususnya statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana trend kejahatan dalam statistik kriminal yang dibuat oleh polisi dengan memperhatikan faktor demografi (trend fluktuasi penduduk) dan crime clearance (trend fluktuasi penyelesaian kejahatan) oleh kepolisian.Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, hal ini karena data yang akan diteliti adalah berupa dokumen-dokumen tentang statistik kriminal resmi polisi yang ada di Polies Metro Depok. Pendekatan dalam pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui meningkatnya trend kejahatan dengan memperhatikan faktor demografi (penduduk), dan crime clearance.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi fluktuasi trend kejahatan yaitu: (1). Faktor jumlah pertumbuhan penduduk, (2). crime clearance. Dari kedua faktortersebut, tidak semuanya memperlihatkan trend yang sejalan. Seperti faktor penduduk, dari hasil penelitian tidak memperlihatkan adanya trend yang sejajar. Sedangkan pada faktor crime clearance memperlihatkan trend yang tidak sejalan dengan trend kejahatan, kecuali pada kasus penyalahgunaan narkotika yang trendnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta crime clearance."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"Women view according to their stereotype is a graceful, patient, loving person and has a good morality is better than men. However different with that myth, many women are doing a crime/drug abuse even increased more and more.The research methode which use is qualitative method, did through deep interview with three women prisoner repeated offender drug user (DU, IJ and S) as a key informant which available at Pondok Bambu Prison, also with another infomiant are prisoner Family and employees of Pondok Bambu Prison. Choosing of informants are based on informant, a criteria is prisoner repeated offender, young age, cooperative and start using drug from teenager.From the research found several factors that caused three women prisoner repeated offender are using drug. those factors are individual (private). factor which is weak interaction with wrong society environment (drug environment) and drug factor it self. Other than that, there are also a different between men drug user and women drug user. Women besides as a drug user, they are also a victim. On patriarki culture women always as a second party which is a weaken and suppressed. Women which addicted to drug are suspectible as a victim of vioience and men sexual despising. On community opinion women regarded has a good moraiity so unproper to do a crime."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

---

ABSTRACT

This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive."

"Penelitian ini membahas tentang bentuk gangguan yang dihasilkan dari ormas yang terjadi beberapa tahun belakangan dengan melakukan tindak vandalisme dan tindak anarkhis, yang dimana peneliti membatasi hanya pada persepsi masyarakat yang dimana menghasilkan fear of gang crime di masyarakat. Sebagai landasan teori, penulis menggunakan perceived incivilities, penulis juga mengkaji literatur tentang fear of crime dan fear of gang crime. penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil dari analisis data diketahui bahwa terdapat hubungan yang lemah antara perceived incivilities terhadap fear of gang crime dengan nilai positif, sehingga perceived incivilities meningkat, maka fear of gang akan meningkat pula.

---

This study discusses the form of disruption resulting from the society organization that occurred in recent years by committing acts of vandalism and anarchists, which is where the researchers restricted only to the public perception which produces fear of gang crime in the community.

As a theoretical basis, writer used the perceived incivilities, writer also reviews the literature about fear of crime and fear of gang crime. Writer used a quantitative approach with survey methods. It?s known from the result of data analysis that there is a weak relationship between perceived incivilities on fear of gang crime with a positive value, so if the perceived incivilities increase, the fear of gang will also rise."

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan para street artist di Jakarta sebagai bagian dari sebuah kebudayaan yang dipinggirkan melalui label vandalisme yang dilekatkan oleh pemerintah dan kemudian memberikan keuntungan bagi korporasi, untuk mempertahankan makna dan esensi kebudayaan mereka. Ditulis dengan menggunakan perspektif kriminologi budaya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang memungkinkan peneliti menjadi alat untuk masuk ke dalam beberapa komunitas street artist dan memahami langsung citra, makna, dan representasi yang mereka perjuangkan melalui penempatan karya mereka. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa usaha perebutan ruang publik dilakukan oleh para street artist untuk merespon label vandalisme dan melawan berbagai kepentingan yang terus meminggirkan mereka.

---

This minithesis gives an explanation about the struggle done by Jakarta street artists as a member of a subculture which is marginalized by negative labels made by legal authority and afterwards giving benefits to the corporation, to defend their cultural meaning and the essence of their culture. Drawing upon cultural criminology, this research uses qualitative approach with a field research method in order to directly understand the contested image, meaning, and representation within the placement of their piece. In the end, this research found the reclaiming of public place as their response towards the vandalism label and to strive against the various of interest which keep marginalizing them from public space."