Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dalam tugas akhir ini dilakukan di e-Center Y, yaitu organisasi nirlaba yang merupakan salah satu badan kegiatan dari Yayasan Y. E-Center Y didirikan dengan tujuan sebagai Pusat Informasi dan Komunikasi Dunia Islam di Indonesia, dan Pengkajian serta Pengembangan IPTEK untuk Pemberdayaan Umat.Tujuan kajian tugas akhir ini adalah mengusulkan rekomendasi solusi atas permasalahan yang terjadi di e-Center Y. Kajian dimulai atas adanya keluhan dari pihak organisasi yang kurang mampu memenuhi tuntutan kemandirian finasial dari Yayasan induk.Atas keluhan tersebut, dilakukan pengumpulan data dan analisa menggunakan model 7-S McKinsey. Dan analisa diketahui bahwa persoalan utama terletak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dana, Dimana pada awalnya hal ini membatasi ketersediaan tenaga kerja dan fasilitas teknis di e-Center Y. Kemudian keterbatasan fasilitas ini berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan yang mempengaruhi daya jualnya di pasaran. Selain itu, lambatnya proses kerja juga menghambat upaya mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Keterlambatan proses kerja ini dipengaruhi oleh kurangnya tenaga kerja, fokus kerja karyawan yang hanya pada tuntutan tugas, kurangnya kerja sama, dan hambatan dalam pengambilan keputusan (sentralisasi).Permasalahan tersebut kemudian dianalisa menggunakan teori-teori mengenai organisasi nirlaba, efektivitas organisasi, perubahan organisasi, resistensi perubahan, dan pemberdayaan.Atas permasalahan tersebut diajukan sejumlah alternatif solusi, yaitu kepemimpinan transformasional, sosialisasi budaya organisasi, dan pemberdayaan organisasi, Solusi yang direkomendasikan adalah pemberdayaan organisasi dengan pertimbangan dari sisi efisiensi dan efektivitas solusi terhadap seluruh permasalahan yang ada. Rincian rekomendasi difokuskan pada pelatihan pengambilan keputusan dan tim kerja yang sebagai dasar untuk melaksanakan program pemberdayaan."

"Penelitian yang berjudul Peran Pendamping Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Comdev Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara) ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi di Penjaringan, Jakarta Utara, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari proses pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.Latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan program kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM, termasuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Comdev Indonesia. Padahal dalam, program-program tersebut ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Terdapat empat peran utama yang dirumuskan oleh Comdev Indonesia untuk para pendampingnya, yaitu : peran fasliitatif, peran edukatif (peran pendidikan), peran representatif (peran perwakilan), dan peran teknis. Oleh sebab itu, salah satu upaya agar program pengentasan kemiskinan khususnya program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin seperti untuk meningkatkan pendapatan mereka karena pendapatan mereka masih di bawah standar (belum sesuai dengan upah minimum propinsi) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat tercapai dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan kebutuhan tempat pendamping di tugaskan atau ditempatkan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Janis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobab lity sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Snowball Sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori peran community worker dari Jim Ife. Jim Ife mengemukakan bahwa ada empat peranan utama yang dimainkan seorang ages pendamping (community worker) agar terwujudnya tujuan sebuah program pengembangan masyarakat, yakni pecan fasilitatif (facilitative roles), peran pendidikan (educational roles), peran.perwakilan (representational roles), dan peranan teknis (technical roles). Kelurahan Penjaringan adalah daerah yang pertama kali dilaksanakannya program pengembangan masyarakat yang berorientsi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Comdev Indonesia. Dan dari hasil peneiitian, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping Comdev Indonesia, yaltu: peran fasililatif yang meliputi animasi sosial, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisir; peran pendidik yang dilakukan oleh pendamping adalah membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, memberikan pelatihan; peran perwakilan yang dilakukan oleh pendamping adalah mencari sumber daya manusia, sharing ilmu dan pengalaman; peran teknis yang dilakukan pendamping adalah mengumpulkan data (data collection), mengoperasikan komputer untuk memasukkan data-data yang yang sudah didapatkannya di lapangan, manajemen, pendamping membuat pembukuan sederhana yang dilaporan kepada Comdev, dan mengontrol keuangan. Selain itu, ada lima tahap intervensi yang dilakukan oleh pendamping yaltu pengenalan wilayah pemberdayaan, konsolidasi internal mitra komunitas, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping dalam menjalankan program tersebut, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu, predisposisi yang terdiri dari kurangnya pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai bantuan. Faktor penguat terdiri dari banyaknya tengkulak, latar belakang pendamping bukan dari marketing, sikap pendamping yang kurang bisa berinteraksi secara luwes dengan ibu-ibu, dan tidak adanya keterlibatan dari pihak-pihak tokoh masyarakat, bailk formal maupun non formal secara langsung. Faktor pemungkin terdiri dari salary pendamping yang kecil. Namun meskipun mengalami hambatan ada beberapa hasil yang di dapat dari pelakasanaan program tersebut, seperti rneningkatnya pendapatan mitra komunitas (sasaran progam). Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari proses pendampingan yang dilakukan oleb pendamping maka perlu kiranya dilakukan beberapa perbaikan yaitu: Pertama, peiibatan tokoh masyarakat, bailk tokoh masyarakat formal maupun informal. Kedua, pada setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikutsertakan mitra komunitas. Ketiga, perlu kiranya pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya. Keempat, pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan Cara lainnya."

"Rumah Sakit "X" yang merupakan rumah sakit umum pusat terbesar dan sudah cukup tua di Indonesia, saat ini sedang melakukan usaha perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Salah satu usaha perbaikannya adalah dengan mengadakan perbaikan pada perawatan Intensive Care Unit (ICU). ICU yang saat ini berada dibawah naungan Departemen Anestesi merupakan unit perawatan khusus yang berbeda dari unit perawatan lain. ICU khusus menangani pasien dalam keadaan kritis dan menerima pasien dari unit perawatan lain ataupun kiriman dari rumah sakit lain. Perawat merupakan faktor penting dalam pelayanan keperawatan bagi pasien kritis tersebut. Pemberian perawatan yang intensif pada pasien dan juga kerja sama antar perawat dan dokter sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan pasien. Akan tetapi saat ini perawat belum menunjukan sikap pelayanan yang memuaskan, baik pada pasien dan keluarga maupun kepada atasan, dokter dan juga rekan kerja. Berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan, salah satu diantaranya adalah luasnya cakupan pengawasan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang menyebabkan tidak memungkinkannya atasan untuk memberikan pengawasan serta feedback kepada perawat dalam rangka meningkatkan keterampilannya. Alasan lainnya adalah seleksi perawat yang tidak mempertimbangkan kompetensi Customer Service Orientation yang seharusnya dimiliki oleh perawat dan juga belum adanya program pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan tersebut.Salah satu cara untuk merubah sikap perawat adalah dengan memberikan pelatihan kepada perawat untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilannya dalam hal pelayanan berfokus pelanggan. Setelah dilakukan analisis kebutuhan, maka diketahui bahwa perawat perlu ditingkatkan keterampilan interpersonalnya agar dapat lebih ramah, sigap, dan juga memahami kebutuhan pelanggan pada saat bekerja."

"1. PT X adalah perusahaan swasta yang bermitra dengan PT Telkom di bidang usaha jasa telekomunikasi (rincian tentang PT X terdapat pada lampiran 1). Tugas akhir ini berisi rekomendasi bagi perusahaan tersebut untuk mengatasi gejala inefisiensi, menurunnya produktivitas dan efektivitas jalannya perusahaan akibat adanya beberapa persoalan mendasar di dalam organisasi, yang gejalanya antara lain berupa: tidak adanya rencana kerja tahunan serta struktur organisasi yang jelas, tidak adanya peraturan perusahaan dan Standard Operation Procedures [SOP], tidak adanya sistem keuangan yang baik, serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban tertulis tentang pelaksanaan pekerjaan.2. Gejala-gejala yang disebutkan di atas secara teoritis dapat disebabkan oleh adanya masalah dalam pola-pola komunikasi, kepemimpinan, power dan politik di dalam organisasi, struktur formal dan budaya organisasi, kebijakan dan praktek sumber daya manusia, serta tingkat konflik yang ada di dalam organisasi. Hasil analisa data awal mengarah pada kesimpulan bahwa sumber masalah adalah adanya konflik pada level manajemen puncak (rincian analisis untuk membuat diagnosa awal ini disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 17 s.d. 31).3. Mengacu pada teori tentang manajemen konflik (tinjauan teoritis secara rinci disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 3 s.d. 16), ada beberapa kemungkinan intervensi atau alternatif solusi yaitu menggunakan pendekatan problem solving style, forcing style, compromising style, melakukan pendekatan strukturat terhadap manajemen konflik, melakukan individual conflict coaching, melaksanakan conflict management training, dan conflict resolution program.4. Analisis kelebihan dan kelemahan atau keuntungan dan kerugian masingmasing alternatif solusi (secara rinci disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 32 s.d. 40) menunjukkan bahwa alternatif terbaik yang dapat direkomendasikan adalah program yang dirancang secara khusus (customized program), yang materinya mencakup gabungan dari berbagai alternatif solusi tersebut di atas.5. Rincian rekomendasi mengenai implementasi solusi tersebut di atas disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 41 s.d. 49. Program intervensi tersebut dikemas dalam bentuk top management workshop tentang evaluasi kinerja dan peningkatan produktivitas organisasi, dengan melibatkan peran CEO sebagai penggerak kegiatan."

"PT X adalah perusahaan swasta yang bermitra dengan PT Telkom di bidang usaha jasa telekomunikasi (rincian tentang PT X terdapat pada lampiran 1). Tugas akhir ini berisi rekomendasi bagi perusahaan tersebut untuk mengatasi gejala inefisiensi, rnenurunnya produktivitas dan efektivitas jalannya perusahaan akibat adanya beberapa persoalan mendasar di dalam organisasi, yang gejalanya antara Iain berupa: tidak adanya rencana kerja tahunan serta struktur organisasi yang jelas, tidak adanya peraturan perusahaan dan Standard Operation Procedures (SOP), tidak adanya sistem keuangan yang baik, Serta tidak adanya laporan pertanggungiawaban tertulis tentang pelaksanaan pekerjaan.Gejala-gejala yang disebutkan di atas secara teoritis dapat disebabkan oleh adanya masalah dalam pola-pola komunikasi, kepernimpinan, power dan politik di dalam organisasi, struktur formal dan budaya organisasi, kebijakan dan praktek sumber daya manusia, serta tingkat konflik yang ada di dalam organisasi. Hasil analisa data awal mengarah pada kesimpulan bahwa sumber masalah adalah adanya konflik pada level manajemen puncak (rincian analisis untuk membuat diagnosa awal ini disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 17 s.d. 31).Mengacu pada teori tentang manajemen konflik (tinjauan teoritis secara rinci disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 3 s.d. 16), ada beberapa kemungkinan intervensi atau altematif solusi yaitu menggunakan pendekatan problem solving style, forcing style, compromising style, melakukan pendekatan struktural terhadap manajemen konflik, melakukan individual conflict coaching, melaksanakan conflict management training, dan conflict resolution program.Analisis kelebihan dan kelemahan atau keuntungan dan kerugian masing-masing alternatif solusi (secara rinci disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 32 s.d. 40) menunjukkan bahwa alternatif terbaik yang dapat direkomendasikan adalah program yang dirancang secara khusus (customized program), yang materinya mencakup gabungan dari berbagai alternatif solusi tersebut di atas.Rincian rekomendasi mengenai implementasi solusi tersebut di atas disajikan pada bagian Uraian Pelengkap di halaman 41 s.d. 49. Program intervensi tersebut dikemas dalam bentuk top management workshop tentang evaluasi kinerja dan peuingkatan produktivitas organisasi, dengan melibatkan peran CEO sebagai penggerak kegiatan."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."

"Pendekatan yang dilakukan oleh PPMK adalah memanfaatkan dan memberdayakan institusi kemasyarakatan di kelurahan -keluarahan yang berbasis pada RW, karena pada dasarnya interaksi antar warga di tingkat RW masih cukup kuat."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."

"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."