Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penataan ruang yang baik merupakan aspek penting bagi upaya penegakan hukum lingkungan. UU Hukum Lingkungan mengharapkan agar sistem pengaturan ruang dapat juga mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dan fungsi mencapai keserasian dan keseimbangan. Ketentuan pasal 10 ayat (3) UULH telah dijabarkan secara rinci di dalam VV 24/1992 tentang Penataan Ruang. VU tersebut diadakan dengan maksud untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan di lautan dan di udara. Pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara terkoordnasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan."

"Paling tidak ada empat alasan penting bagi penelitian mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional, khususnya berkaitan dengan ekspor Indonesia di bidang produk perikanan dan kehutanan. Pertama, ada kecenderungan bahwa penerapan hambatan non-tarif, terutama dari negara-negara maju, semakin meningkat, dan salah satu aspeknya terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kedua, produk perikanan dan kehutanan merupakan komoditi unggulan perolehan devisa Indonesia , sehingga apabila komoditi tersebut mendapat hambatan ekspor, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Ketiga, produk perikanan dan kehutanan sangat rentan terhadap masalah lingkungan hidup karena produk tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA). Keempat, banyak produk perikanan dan kehutanan diekspor ke negara-negara maju yang konsumennya peka terhadap masalah lingkungan hidup."

"Semenjak akhir 90-an, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan terbesar di dunia. Berbagai keluhan terkait semakin mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di Indonesia melahirkan instrumen hukum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dilengkapi juga dengan adanya Kementerian Lingkungan Hidup, badan-badan lingkungan di daerah serta kelengkapan teknis pelaksanaan yakni Penyidik Lingkungan Hidup. Walaupun demikian, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan masih minim. KLH yang memiliki instrumen seharusnya mampu menegakan hukum lingkungan dengan baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam kewenangan antara KLH dan instansi lain yang bersangkutan terkait permasalahan lingkungan. Dalam memperdalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif dengan mengolah data temuan dan dihubungkan pada kerangka pemikiran untuk selanjutnya memperoleh hasil analisa terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

---

Since the late 90's Indonesia have became one country with the most environmental degradation issue. Various complaints according to environmental issues in Indonesia became the base of the specific regulation about environmental protection and managment Act. invention (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Besides the regulation, there are also Indonesia's Ministry of Environment, local environmental agencies and environmental investigator as technical implementation utillity. Although govenrment has every aspects that needed, completion of environmental crime cases still minimal. Indonesia?s Ministry of Environment as the government?s institution should be able to enforce environmental laws properly. But pratically, there are constraints within the authority between the ministry and other institutions that competent on environmental degradation issue. This research try to describe the constraint within enforcement of environmental laws in Indonesia qualitatively, also analyze the problems based on data findings and framework."