Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berusaha menggambarkan kondisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presidennya yaitu George W. Bush. Kebijakan yang dilakukannya melahirkan kontroversi baik di dalam negeri maupun di lingkungan ekstenalnya. Meskipun demikian Presiden Amerika Serikat melakukan kebijakan luar negerinya dengan faktor-faktor yang dianggapnya sangat determinan. faktor-faktor yang mempengarubjn kebijakan tersebut di antaranya adalah keamanan nasionai, ekonomi dan politik. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada waktu perang teluk pertama di masa pemerintahan George Bush Senior selalu mengedepankan multilateralisme. Namun sebelum peristiwa 11 September 2001 unilateralisme Amerika Serikat lebih berorientasi ke dalam, yaitu untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat secara langsung, tanpa mengubah tatanan internasional yang berlaku. Situasi berubah setelah serangan teroris yang menghancurkan WTC mempermalukan negara adidaya tersebut, dan membuatnya untuk pertama kali merasa sangat terancam dan tidak berdaya. Dengan menggunakan kekuatan militernya yang tak tertandingi kebijakan unilateralisme Amerika Serikat akhimya diarahkan ke luar, tidak saja untuk menghancurkan ancaman atau potensi ancaman, tetapi juga untuk mengubah lingkungan strategis sesuai perspektif dan kepentingan Washington. Di antara perubahan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan invasi ke Irak yang menggunakan dalih dan dalil yang harus dipertanyakan ulang (unilateralisme) dan ini dilakukan karena Amerika Serikat mernpunyai kekuatan hegemoni dalam bidang militer dan ekonomi.Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak Pasca Tragedi WTC tahun 2001-2003. Adapun teori yang digunakan adalah tentunya erat kaitannya dengan kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Hipotesa penelitian ini adalah setelah terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 Amerika Serikat memandang penting untuk menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan politik, maka negara ini melakukan perubahan kebijakan luar negerinya dari multilateral ke unilateral.Paparan tulisan ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yang berusaha menerangkan kausalitas yang terjadi di dalamnya, dalam hal ini penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush Pasca Pemboman WTC Terhadap Irak 2001-2003."

"Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh. Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain faktor ekonomi juga faktor politik.Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan Amerika-Arab Saudi.Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak. Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan, kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan sejak negara ini didirikan.Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di kerajaan Saudi ini.

---

The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Yet, the US government saw Saudi Arabia as their strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This strategic condition has put Saudi Arabia in the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.

The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi Arabia to supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy, even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's with Saudi which its daily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only economic but also politics.

But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government is trying to revolutionize the social structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and terrorism. Thus, the most recent priority of the US policies in the Middle East is to socialize-and apply democracy there. This is a new thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.

On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabia and Egypt to apply the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But the call to approve Bush idea is responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their decision to trigger war in Iraq. This increases the opposition action to protest the US policies. The two problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes a more democratic area.

The US reformation pressure has also influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election is a very momentous political process to Saudi because it will be the first time ever in Saudi.

But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls government, or just a different form of "Diwan Syura" that has no authority but to give the government advices. It seems that even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of Saudi Arabia."

"Skripsi ini menceritakan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dalam kasus perang Irak-Iran 1980-1988"

"Perubahan situasi politik internasional setelah Perang Dingin menjadi bergeser, aktor negara yang sebelumnya mempunyai peran dominan disusul perannya oleh berbagai aktor kepentingan di percaturan dunia. Aktor individu, aktor golongan maupun kelompok semuanya berperan menampilkan kepentingannya masing-masing. Terorisme dalam perjuangan politiknya juga ikut memainkan peran kepentingannya.Tindakan kekerasan terorisme selalu menimbulkan akibat kepada masyarakat. Kekerasan teorisme secara psikologis telah menimbulkan trauma rasa takut yang tertanam dan dapat mengancam keselamatan manusia. Trauma takut akan ancaman menyebabkan orang untuk tidak mau mengambil risiko tinggi dalam aktivitasnya. Risiko akan ancaman keselamatan yang tinggi dapat berpengaruh ke sektor-sektor lain, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Resiko tinggi yang berpengaruh pada sektor ekonomi khususnya lingkungan bisnis dapat dilihat pada tragedi WTC dan Pentagon di Amerika.Bisnis penerbangan internasional mengalami kemunduran setelah serangan teroris pada tragedi World Trade Center dan Pentagon tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bukan hanya korban nyawa dari penumpang pesawat yang menabrak gedung WTC dan Pentagon saja yang terjadi, melainkan paska peristiwa ini yang berimplikasi ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Bisnis Penerbangan intemasional pada khususnya menerima dampak tragedi ini. Produksi penerbangan menurun, penutupan rute penerbangan, peningkatan biaya asuransi, pemberhentian pegawai, bahkan sampai penutupan perusahaan terjadi karena tindakan kekerasan terorisme.Sekali tindakan teroris dilakukan mempunyai efek ke berbagai sektor kehidupan, bukan hanya persoalan yang terlibat langsung saja terkena dampaknya, melainkan ke hal-hal lain yang ikut merasakan kehancuran. Bukan hanya pegawai penerbangan saja yang dipecat, melainkan anggota keluarga lain juga merasakan malapetaka tindak kekerasan.Di balik masalah yang dihadapi bisnis penerbangan akan ada bisnis-bisnis lain yang mengalami situasi serupa, karena keterkaitan bisnisnya, seperti bisnis pariwisata, hotel, ekspor-import dan lain sebagainya. Bagaimanakah dengan sekor-sektor lain ?Pada tulisan ini hanya memaparkan dampak serangan teroris paska tragedi WTC dan Pentagon tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat pada sektor bisnis penerbangan internasional.Antisipasi dan kewaspadaan terhadap teroris perlu diperangi sejak dini. Salah satu langkah yang diperintahkan Perserikalan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1373 untuk memblokir dana-dana teroris."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pertahanan dan keamanan dart kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dengan fokus pada upaya pencegahan pengembangan Weapons of Mass Destruction atau yang dikenal dengan senjata pemusnah massal pada periode tahun 1991-2000.Pada tesis ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Adapun yang menarik bagi penulis adalah mekanisme dan kebijakan AS terhadap pengembangan WMD Irak dan tanggapan masyarakat international atas mekanisme kebijakan AS tersebut yang berupa penggunaan kekuatan militer.Secara konsisten, kebijakan AS terhadap Irak berfokus pada tiga area utama, yaitu : 1) upaya untuk menghadapi tantangan dari rezim Saddam Hussein yang menurut AS melanggar dasar HAM terhadap suku syiah dan kurdi. 2) masalah tantangan terhadap kebijakan AS pada sistem keamanan regional dan gelombang supplai minyak. 3) masalah tantangan AS pads upaya pencegahan pengembangan WMD yang dilakukan Irak. AS melihat potensi pengembangan WMD di Irak sebagai sebuah ancaman yang cukup serius. Irak dianggap AS sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar bagi pengembangan dan penggunaan WMD. Hal ini nampak dari kepemilikan Irak atas unsur-unsur yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan WMDnya yang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh aturan international.Dalam upaya meneegah pengembangan WMD Irak ini, AS menggunakan media antara lain : sanksi ekonomi berupa penghentian ekspor minyak Irak dan isolasi diplomatik yang sejauh ini dianggap kurang efektif, sehingga kebijakan AS pun terus berkembang sampai pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan secara berkala.Metode penelitian yang digunakan adalah desciptive research dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisa data-data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Adapun kerangka pemikiran menggunakan pendapat antara lain dari Crabb, yang membagi kebijakan luar negeri menjadi dua elemen yaitu : tujuan nasional dan cara-cara mencapainya, teori Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi fondasi politik luar negeri, Kegley dan Wittkopft serta Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri. Ditambahkan dengan konsep Hartman dan Wendzel mengenai mengukur ancaman, Russet mengenai pengaruh belief system pada kebijakan luar negeri, serta teori propaganda yang dikemukakan oleh Qualter dan Young.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS terhadap Irak dalam isu WMD pada tiga fase kepemimpinannya yaitu: George Bush (senior), Clinton I dan Clinton II memiliki tingkat kesuksesan sebagai berikut penyerangan yang dilakukan AS dapat dikatakan sukses hanya pada tingkatan jangka pendek, yakni penggunaan kekuatan militer tersebut mampu membuat Irak berjanji untuk mau bekerja sama dengan UNSCOM dan mematuhi resolusi yang ditetapkan oleh PBB, walaupun kemudian Irak selalu mengingkari janjinya tersebut, namun untuk jangka panjang belum bisa dikatakan sukses, melihat tujuan AS yang utama adalah menurunkan rezim Saddam Hussein karena dianggap sebagai ujung dari hapusnya potensi WMD Irak.Adapun tanggapan yang datang baik dari negara-negara besar maupun negara-negara tetangga Irak sendiri sedikit unik. Negara-negara tersebut berpedoman bahwa isu terpenting di Irak adalah bagaimana menghilangkan potensi ancaman WMD yang ada di Irak. Namun pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS secara berkala itu, membuat negara-negara tersebut merasa bahwa penggunaan kekuatan militer tersebut tidak membuahkan hasil yang sesungguhnya tetapi hanya merupakan usaha propaganda bagi pemenuhan kepentingan nasional AS sendiri, yaitu penurunan rezim Saddam Hussein dan penggunaan minyak di Irak."

"Meskipun lingkungan internasional relatif damai dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis terbesar dunia yaitu Uni Soviet, konflik di Semenanjung Korea tidak turut mereda bahkan cenderung meningkat, dimana terjadi persaingan dalam peningkatan dan pengembangan kekuatan militer baik senjata konvensional maupun senjata nuklir diantara kedua Korea. Hal ini sangat menganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik, dan bagaimana peran serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara super power yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut, bersikap dan bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh Cecil V. Crabb, Jr. dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional} dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (national objectives) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah riset kepustakaan (library research) atau studi dokumen dengan menggunakan data - data sekunder dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, hubungan militer bilateral Amerika Serikat - Korea Selatan tetap dipertahankan karena hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea adalah untuk menghadapi ancaman, khususnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Dan dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea, Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutunya (Jepang dan Korea Selatan) bertekad melanjutkan upaya mencari jalan keluar guna mengurangi ketegangan kawasan dan mempertahankan kesiap siagaan. Pemerintahan Bill Clinton pada saat itu mengarahkan kebijakannya pada tiga tujuan utama di Semenanjung Korea, yaitu menerapkan perjanjian Agreed Framework sebagai hasil Perjanjian Jenewa 1994, mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea melalui berbagai dialog Inter-korea, dan memperbanyak kontak dengan Korea Utara guna meningkatkan stabilitas dan keamanan."

"Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discusses the process of the securitization of terrorism in United States of America which is performed by the US Government a fter The 9/11 Tragedy in 2001-2003. This study uses qualitative method and a nalyzes how US Government did the securitization process in response to terrorism after the 9/11 Tragedy so that, terrorism emerged as a big issue in United States. Using the securitization theory, this research shows that after the 9/11 Tragedy, US Government led by President George W. Bush has indeed done se veral steps which can be categorized as a securitization of terrorism. By then, the steps taken by US Government to respond the 9/11 can be categorized as a poli tical action that gradually emerged terrorism as a big issue in US."