Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendampingan sosial yang dilakukan Sekretariat Bina Desa di desa Mekarsari bertujuan untuk membantu komunitas petani dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling (perkebunan) Pasir Randu yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII Pasir Nangka. Berdasarkan sejarahnya, lahan yang direklaiming ini mempakan lahan yang telah ditelantarkan PTPN dan kemudian digarap oleh komunitas petani Mekarsari dengan cara membayar pajak dan cukai kepada PTPN. Seiring dengan berjalannya waktu banyak pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan PTPN. Hal iniiah yang memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi komunitas petani, sehingga mereka terdorong untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan hak-haknya yang selama ini telah tertindas melalui perjuangan reklaiming. Reklaiming merupakan upaya mempertahankan hak komunitas miskin atas penguasaan dan pengelolan sumber daya alam secara adii dan merata demi terciptanya kesejahteraan mereka Dalam melakukan perjuangannya, petani Mekarsari dibantu SBD melalui program pendampingan sosial meliputi tahapan persiapan dan peiaksanaan yang telah dilakukan sejak tahun 2001.Pada tahapan persiapan, penggalian dan pengumpulan informasi sebagai dasar perencauaan program pendampingan yang dilakukan SBD tidak membutuhkan waktu yang lama dan kendaia yang berarti, mengingat situasi dan kondisi yang mendukung dari petaninya sendiri. Dilanjutkan dengan perekrutan pendamping Community Organizer (CO) yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping dan pemberian pelatihan untuk menunjang tugasnya di lapangan Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan perekrutan pendamping Iokal dengn kriteria utamanya berdasarkan pada komitmen dan semangat yang tinggi untuk mengadakan perubahan bagi komunitas perani Mekarsari untuk selanjutnya mereka langsung diberi pelatihan tentang mekanisme pendampingan sosial. Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian komunitas yang dilakukan oleh pendamping CO dan lokal untuk lueulhangun kesadarau kritis dalam rangka penguatan komunilas petani Mekarsari melalui pendidikan musyawarah Kesadaran kritis ini merupakan pondasi untuk membentuk organisasi rakyat yang kuat sebagai wadah perjuangan dan pusat kegiatan komunitas petani.Wujud nyata dari telah tumbuhnya kesadaran kritis adalah terbentuknya Organisasi Tani Lokal (OTL) Pasir Randu sebagai sumber kekuatan bagi komunitas petani dalam meningkatkan posisi tawar menawarnya terhadap pembuat kebijakan. Diikuti dengan dirumuskannya beberapa kegiatan awal seperti pelatihan kepemimpinan, pembuatan jadwal pertemuan rutin dan musyawarah Serta pelatihan manajernen organisasi yang telah menghasiikan struktur organisasi dan AD/ART OTL Pasir Randu. Selanjutnya juga diikuti dengan pembuatan program kerja OTL.Dalam memperkuat peranannya, OTL Pasir Randu membentuk 15 kelompok tani dengan total anggota 300 orang yang didasari pada kedekatan tempat tinggal atau lokasi lahan garapan. Bentuk penguatan Iainnya adaiah melakukn aksi sosial yang diorganisir pendamping CO untuk menyampaikan aspirasi petani terhadap pembuat kebijakan melalui strategi baik konflik, negosiasi maupun demonstrasi. Aksi yang dilakukan komunitas petani erat kaitannya dengan motivasi dan keinginan mereka untuk mendapatkan insentif herupa kebebasan dan ketenangan dalam menggarap lahan reklaiming Beberapa kegiatan aksi yang pemah dilakukan antara Iain ke BPN, DPRD dan Pemda Cianjur. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil mengingat hingga saat ini tidak ada lagi ancaman dan intimidasi yang djterima komunitas petani, walaupun belum mendapatkan legitimasi dari pemerintah.Keberhasilan aksi sosial ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak sebagai wujud pengembangan jaringan yang telah dilakukan oleh OTL. Selain itu pengembangan jaringan juga diperlukan untuk menambah pengetahuan, wawasan Serta membantu mengatasi permasalahan yang dialami OTL. Pengembangan jaringan yang telah dilakukan mulai dari sesama OTL se-kabupaten Cianiur hingga organisasi tani di tingkat nasional dan lembaga sosial maupun bantuan hukum. Tahapan selanjutnya adaiah evaluasi yang sampai saat ini hanya dilakukan secara informal berupa refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.Perubahan yang dirasakan komunilas petani Mekarsari setelah adanya pendampingan sosial SBD ditlunjukkan dengan keberhasilan mereka dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling Pasir Randu sehingga saat ini mereka telah memiliki Iahan sebagai aset, terpenuhinya kebutuhan pangan, dengan adanya pendampingan social yang dilakukan SBD telah mampu meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kepercayaan diri komunitas petani desa Mekarsari."

"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial. Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas. Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah masih kurangnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Di beberapa propinsi, termasuk propinsi Jawa Barat, angka persalinan yang ditolong oleh dukun bayi, masih tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pendampingan bidan di desa pada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi, dengan adanya pendampingan tersebut bidan dapat memonitor dukun bayi dan mengambil tindakan bila diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di puskesmas induk yang ada di kecamatan tersebut, yaitu puskesmas Cicurug dan puskesmas Cipari.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pengetahuan, sikap, dan praktek dukun bayi dan bidan di desa dalam kegiatan pendampingan bidan di desa pada persalinan yang .ditolong oleh dukun bayi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kerjasama dalam pendampingan bidan di desa pada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam dan FGD.Informan utama pada penelitian ini adalah bidan di desa, dukun bayi terlatih, dan dukun bayi tidak terlatih sebagai obyek penelitian, sedangkan informan pendukung lainnya yaitu kepala puskesmas, bidan, koordinator, kepala seksi KIA Dinas Kabupaten Sukabumi, kepala desa, dan ibu bersalin dengan dukun bayi untuk mendukung dan melengkapi informasi mengenai kerjasama tersebut.Hasil penelitian adalah:1. Pengetahuan dukun bayi terlatih dan bidan di desa tentang kerjasama/pendampingan persalinan cukup baik, namun demikian bidan di desa tidak mendampingi setiap persalinan yang ditolong oleh dukun bayi, kecuali bila dukun bayi mengalami kesulitan. Sementara itu dukun bayi tidak terlatih tidak mengetahui adanya bentuk kerjasama dengan bidan di desa.2. Sikap dukun bayi terlatih di puskesmas Cicurug terhadap hubungan kerjasama dengan bidan di desa umumnya baik, sebaliknya, di puskesmas Cipari kurang baik. Perbedaan ini disebabkan karena di puskesmas Cicurug pernah ada pelatihan dukun dan pertemuan rutin antara bidan di desa dan dukun bayi terlatih yang tetap berlangsung sampai sekarang, tidak demikian halnya dengan puskesmas Cipari selain itu juga disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara bidan di desa dan dukun bayi dari segi usia, pendidikan, dan asal daerah.3. Bentuk praktek kerjasama dukun bayi terlatih dan bidan di desa di puskesmas Cicurug; bidan di desa dipanggil oleh dukun bayi bila yang bersangkutan mengalami kesulitan, sedangkan di puskesmas Cipari, dukun bayi terlatih jarang memanggil bidan di desa, biasanya bila mereka mengalami kesulitan pihak keluarga yang memanggil bidan di desa. Beberapa dukun bayi terlatih baik di puskesmas Cicurug dan Cipari masih merasa kurang puas dalam hal pembagian peran kerjasama dan sistim pembayaran.Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya dukun terlatih sudah mengetahui adanya kerjasama pendamping dalam pertolongan persalinan, namun demikian dalam prakteknya kerjasama tersebut baru terjadi bila dukun bayi terlatih mengalami kesulitan dalam menangani persalinan. Sementara itu dukun bayi tidak terlatih belum mengetahui adanya bentuk kerjasama tersebut.Saran: Untuk meningkatkan kerjasama antara bidan di desa dan dukun bayi, hendaknya pihak Dinkes menerbitkan kebijakan lokal spesifik yang sesuai dengan budaya setempat, dan hal ini dikoordinasikan di tingkat puskesmas untuk selanjutnya disosialisasikan ke seluruh pihak.

---

Qualitative Analysis of Assistance from Village midwife in Deliveries Attended by Traditional Birth Attendant at Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa BaratOne of the main causes of the high maternal mortality rate in Indonesia is the inadequate coverage of childbirths attended by health care providers. In some provinces including West Java, numbers of deliveries attended by traditional birth attendants (TBA) is still rated as high. For this reasons, a companion of village midwife is needed by a TBA when attending deliveries to monitor the performance of the TBAs and to take necessary actions when needed. This research was conducted at Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, specifically at the major community health centers, puskesmas Cicurug and puskesmas Cipari.

The purpose of this research is to obtain a clear picture of the level of knowledge, attitude, and practical skills of the TBAs in the subject area in relation to the program of accompanying TBA during birth attendance.

This research uses qualitative approach to collect complete information regarding cooperation between the village midwife and the TBA in deliveries attended by TBA. The data collection methods used in this research is interviews and FGD.

The main targets of information collection in this research are the Village midwife, trained TBAs, and untrained TBAs as object of the research, while the supporting source of information are the midwife coordinator, the Head of KIA at the Health Service Office in Kabupaten Sukabumi, Chief of village, and the women in labor in 2000-2001 attended by TBAs to support the cooperation in information collection project.

The results of the research are:

1. The knowledge of the trained TBAs and village midwife regarding the form of cooperation/labor accompaniment are quite well, however the village midwife is not always present at the childbirths attended by TBA, and are present only when the problems occur. While the untrained TBAs haven't had knowledge regarding the form of cooperation/labor accompaniment by village midwife.

2. The attitude of the trained TBAs and the village midwifes regarding the form of cooperation at puskesmas Cicurug is generally good, while at puskesmas Cipari is seen as not encouraging. The differences of their cooperation are due to some reasons, one of which is the puskesmas Cicurug was once organizing a training for TBAs in, addition to routine meetings, but at puskesmas Cipari such routine meetings have never been held. Aside from this fact, the difference in characteristic of TBA and village midwife such as the differences of age, education, and point of origin also become an issue.

3. The usual practice conducted by the trained TBAs and village midwifes at puskesmas Cicurug in terms of cooperation/labor accompaniment is the TBAs will call the village midwife if she faces difficulties. Whereas at puskesmas Cipari, the trained TBAs seldom ask the village midwife to help. When they have problems with labors, the family of the laboring women will call the village midwife. In terms of work role division and pay system between the village midwife and the TBAs, some trained TBAs both at Puskesmas Cicurug and Puskesmas Cipari are not quite satisfied.

Conclusion: The trained TBAs and the village midwifes have known about the form of cooperation/labor accompaniment, however on usual practice the TBAs will call the village midwife only if she faces difficulties. On the other hand, the untrained TBAs haven't known about the form of accompaniment by village midwifes.

Suggestions: to develop work relationship between the TBAs and the village midwifes, Dinkes should make a local policy which appropriate to their culture and should be coordinate in puskesmas level and will socialize in all level."

"Suatu fenomena sosial yang menarik di Indonesian saat ini adalah meningkatnya jumlah kepala keluarga perempuan. Selama ini kepala keluarga yang kita kenal adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan nomor I tahun 1974, didalam pasal pasal 31 dan 34. Pengertian kepala keluarga saat ini mengalami pergeseran di tengah masyarakat. Nilai-nilai budaya dan ajaran Agama yang menetapkan pembagian peran antara suami dan istri mulai dipertanyakan kembali, karena sudah tidak relevan dengan kondisi nyata yang terjadi saat ini. Berdasarkan indikator sosial gender Biro Pusat Statistik 2000 menunjuk bahwa rumah tangga di Indonesia di kepalai oleh perempuan mencapai 13,4 %. Tingkat perceraian mencapai 12 % yang merupakan salah satu penyebab kondisi tersebut.Berdasarkan pada fenomena sosial d iatas, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sosiologis tentang kehidupan perempuan yang berperan menjadi kepala ketuarga di Kecamatan Pacet - Jawa Barat. Untuk memberikan gambaran tersebut peneliti menganalis faktor-faktor dan struktur sosial yang berpengaruh dalam kehidupan perempuan kepala keluarga, analisis gender dan pengaruhnya dalam kehidupan perempuan kepala keluarga dan juga melihat implikasi teori dan hasil penelitiarr Penelitian ini adalah merupakan penelitian diskriptif dengan melalui pendekalan kualitalif yang berpersfektif feminis dengan menggunakan teori - teori feminis, dengan mengambil lokasi Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat.Dari hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang berbengaruh dalam kehidupan perempuan kepala keluarga terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah perempuan kepala keluarga dalam kondisi yang memprihatinkan bahkan terpuruk. Kemiskinan adalah kondisi hidup yang akrab dengan perempuan yang mans dapat dilihat pada aspek; pendidikan rendah ketrampilan terbatas, jumlah tanggungan anggota keluarga yang cukup besar, upah rendah,dll.Faktor eksternal adalah kebijakan,Undang-Undang diantaranya UUP pasal 31 no. 1 tahun 1974, institusi-institusi dilingkungan perempuan kepala keluarga dari mulai intitusi keluarga, intitusi agama, ekonomi, pendidikan,dll. Faktor eksternal tersebut adalah merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan negara dan kalangan perempuan sebagai korbannya.Struktur sosial masyarakat yang ada sangat berpengaruh dalam kehidupan perempuan kepala keluarga yang mana didalamnya terdiri dari pola prilaku dan pola hubungan, sistim-norma, nilai-nilai dan institusi keluarga. Struktur sosial diketahui selama ini telah terjadi proses dehumanisasi terhadap perempuan. Proses dehumanisasi tersebut dilakukan dalam waktu yang panjang sehingga menjadi suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya.Menjadi janda adalah bukan pilihannya keadaanlah yang memaksa perempuan harus memutuskan untuk melakukan pilihan itu. Mereka bukanlah orang yang punya banyak pilihan. Kadang-kadang perempuan tidak melakukan pilihan, namun terpaksa harus menerima keputusan atas pilihan orang lain. Meskipun pilihan orang lain tersebut bertentangan dengan kemauan dirinya.Gambaran kehidupan perempuan kepala keluarga melekat dengan kemiskinan. Karena kemiskinan maka perempuan kepala keluarga mengalami perkawinan muds dan perkawinan dilakukan berulang kali dengan harapan akan ada seorang laki-laki yang dapat membantu mengatasi persoalan ekonomi. Nampaknya hal tersebut hanya menjadi sebuah mimpi. Karena kemiskinan maka perkawinannya selalu dilakukan dibawah tangan yang berdampak tidak adanya perlindungan hukum pada perempuan kepala keluarga. Dengan tidak adanya perlindungan hukum, maka perempuan tidak dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak nafkah bagi anak dan anak juga tidak mendapat legalitas hukum, selain itu sepanjang hidupnya perempuan tidak punya kontrol meskipun terhadap dirinya sendiri.Perpektif feminis melihat gambaran kehidupan perempuan kepala keluarga dalam kondisi yang ter-subordinasi dan tennarginalisasi yang disebabkan karena adanya perbedaan gender dan kelas yang dipengaruhi oleh idiologi partriarkhi Untuk itu perjuangan feminis yang harus diperangi adalah kontruksi visi dan idiologi masyarakat serta struktur dan sistim yang tidak adil karena bias gender dan bias kelas.Pengalaman hidup perempuan kepala keluarga menjadi bagian yang tak terpisahkan Bari gerakan perempuan di Indonesia dan menjadi refleksi dan pelajaran berharga yang telah diperoleh dari kehidupan perempuan kepala keluarga. Berbagai strategi bertahan hidup dan keluar dari kemelut yang mereka terapkan merupakan pelajaran berharga yang tak kalah pentingnya untuk dicatat. Pengalaman empirik perempuan kepala keluarga dapat menjadi sumber perkembangan sebuah teori maupun limit pengetahuan baru dalam membangun pola relasi yang lebih adil.Rekomendasi dari penelitian adalah (pertama) pada perempuan kepala keluarga diperlukan adanya keberanian untuk menyikapi prilaku budaya dan norma¬-norma yang tidak adil terhadap perempuan (kedua) pada negara perlu merubah kebijakan-kebijakan yang bias gender, bias kelas serta bertentangan dengan kenyataan sosial. (ketiga) pada Pemerintah Lokal dan Tokoh Agama perlu melindungi perempuan kepala keluarga agar mendapat perlinddungan hukum dan hak nafkah. (keempat} pada pemerhati perempuan perlu mendampingi perempuan untuk dalam melakukan perubahan dan memfasilitasi dalam peningkatan kapasitas perempuan."

"Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi 225/100.000 menjelang tahun 2000. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemerintah telah melaksanakan program GSI sejak tahun 1996.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan GSI dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dan kualitatif.Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi sementara data sekunder menggunakan laporan pelaksanaan GSI.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan secara statistik dengan keefektifan GSI dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pendidikan istri dan suami, pendapatan dan perencanaan persalinan. Ambulans dan donor darah tidak berhubungan secara statistik tetapi penting khususnya pada kasus-kasus gawat darurat. Sebagian besar ibu mengetahui bahwa lebih aman bersalin dengan pertolongan bidan tetapi kebanyakan mereka tidak mampu membayar biaya persalinan tersebut. Karena itu, Tabulin dapat menjadi sarana yang panting dan efektif untuk meningkatkan cakupan karena dapat digunakan untuk mengantipasi biaya persalinan. Sementara itu, dukungan tokoh formal dan informal juga merupakan faktor yang sangat penting walaupun secara statistik tidak berhubungan.Berdasarkan wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program GSI sangat tergantung pada komitmen dari seluruh pihak terkait di berbagai tingkatan dan koordinasi lintas sektoral. Masalah yang paling penting adalah tidak tersedianya dana operasional GSI.Mempertimbangkan hasil penelitian maka disarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program GSI untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap program ini, meningkatkan koordinasi lintas sektoral, menurunkan biaya persalinan dengan tenaga kesehatan, memberikan penghargaan khusus kepada para bidan yang berhasil meningkatkan cakupan persalinan serta menyediakan dana operasional untuk pelaksanaan kegiatan GSI sehingga program ini dapat mencapai sasaran secara lebih efektif.

---

Factors Related to the Effectiveness of Mother Friendly Movement (Gerakan Sayang Ibu1GS1) in Increasing the Coverage of Delivery by Health Provider (Case study in Mande, Cilaku and Facet Subdistricts, Cianjur Regency, West Java Province)Indonesia had a commitment to decrease Maternal Mortality Rate (M MR) to be 225/100000 live birth by the year 2000. In order to achieve this aim especially to enhance the coverage of delivery by health provider, our government had carried out GSI program since 1996.

The purpose of this research was to know factors related to the effectiveness of GSI to increase the coverage of delivery by health provider. This research combined qualitative and quantitative method. The primary data used questionnaires, depth interviews and observations while secondary data used the report on implementation of GSI. The data was analized by using univariate, bivariate as well as multivariate analysis.

The result of this research indicate that those variables which have relationship with the effectiveness of GSI to increase the coverage of delivery by health provider were education of husbands and wives, income and delivery planning. Ambulance and blood donor did not have relationship statistically but they were important especially in emergency cases. Most of mothers knew that it would be safer if they could deliver by the help of health provider but most of them couldn't pay the cost of delivery. Therefore, Tabulin could be an important and effective mean to increase the coverage because it could be used to anticipate the cost of delivery, Meanwhile, the support of formal as well as informal leaders were very important too, although statistically have no relationship.

Based on depth interviews, it could be concluded that the success of implementation of GSI was really depend on the commitment of all relevant sectors in every level and the coordination of cross sector. The most important problem was unavailability of operational fund of GSI.

Considering the result of this research, it was suggested to those involved in implementation of GSI to improve their commitment against this program, decrease the cost of delivery by heath provider, giving special appreciation to the midwives who could increase their coverage and provide operational fund for the implementation of GSI so that this program could achieve its target more effectively."