Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In Crimology, Access control is known as one of the six teen technique introduced by Ronald V. Clarks on his famous writing about Situational Crime Prevention. Access control is a concept of some symbolic or physical barrier used to select and determine the mobility entry or exit of human. This concept is also potential to be develop on to it is own concept of security system. This research is about how to implement access control concept as a security system concept. Research was conducted at PT "X", an 35 years old foreign investment company, which is it site located at Pasar rebo District, East Jakarta. PT. "X" is a pharmaceutical company, producing gynecological product including oral contraception, which one of their most famous product is Pil KB Lingkaran Biru. Like others modem pharmaceutical company, PT "X" implement high standard of management principle and quality control, to each function under this company organization, including security function. Also like other manufacturing company, the community inside this company characterize by functional relationship, which then lead their employee into some unique relationship which colored by sub unit bonding in company structure, such as Department division or Section. This condition also become basic consideration to determine the mobility and access of each person who has interest to enter any space or room inside these company site. There are four element, choose as basic requirement if access control like to implemented in these company. Those element are administrational, technical, organizational and personal aspect. All this aspect has correlation and supporting as a system. Administrational aspect gives legitimation and power, technical aspect is a supporting tools to make the program runs easier and possible. Organizational aspect describe procedure and mechanism to do the system. Personal aspect lead to share responsibility and function for each unit in the security system. There are still no guarantee that system base on access control concept can or effective in reducing crime in a work place. But At least, access control can be used as a concept to build a security system at other industrial site which might have same characteristic and with same method."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan sistem manajemen pengamanan PT. EMLI sebagai objek vital nasional oleh PT. GA. PT. EMLI merupakan salah satu objek vital nasional dan pilar industri perminyakan yang besar dan sudah lama beroperasi di Indonesia, dan berkontribusi terhadap produksi minyak nasional. Adanya sedikit gangguan atau ancaman pada industri, maka akan sangat berdampak terhadap produktivitas minyak nasional. Maka dari itu, pengamanan terhadap PT EMLI sebagai bagian dari objek vital nasional yang dilakukan oleh PT. GA sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan, harus terus melakukan perbaikan agar dapat meminimalisir ancaman dan risiko yang potensial. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan pada PT. EMLI belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh PT. GA, namun, di dalam melakukan penerapan sistem pengamanannya, PT. GA telah memenuhi beberapa upaya 25 teknik pencegahan kejahatan situasional yang dicetus oleh Clarke. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan sistem manajemen pengamanan pada obvitnas ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

This Final Project assignment discusses implementation of the security management system of PT. EMLI as a national vital object by PT. GA. PT. EMLI is one of the national vital objects and a pillar of the large oil industry and has been operating in Indonesia for a long time, and contributes to national oil production. There is a slight disturbance or threat to the industry, it will greatly affect the national oil productivity. Therefore, the security of PT EMLI as part of a national vital object carried out by PT. GA as a Security Service Agency, must continue to make improvements in order to minimize potential threats and risks. The results of this paper indicate that the security system at PT. EMLI has not been fully implemented optimally by PT. GA. However, in implementing its security system, PT. GA has addressed some of the 25 situational crime prevention techniques presented by Clarke. This study suggests the development of further research to test the effectiveness of the implementation of the security management system at this national vital object using a much more comprehensive method."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah mengenai efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Soekarno Hatta di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dalam mewujudkan Trifungsi Imigrasi. Dalam penelitian ini dianalisis alasan dan faktor-faktor yang melandasi bagaimana penggunaan SIMKIM di TPI Soekarno Hatta dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno hatta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana akan berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam pelaksanaan penggunaan SIMKIM di lapangan. Dengan melakukan analisa penggunaan SIMKIM di TPI Soekarno Hatta maka diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses yang dilakukan, hambatan dan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan teori yang disebutkan oleh Wilkinson kelima fungsi pokok Sistem Informasi Manajemen dan mengetahui pokok-pokok dari pelayanan publik, diharapkan Masalah-masalah teknis dalam penggunaan SIMKIM dan lambatnya proses updating antara sistem dan kebijakan serta masalah Sumber Daya Manusia dilihat dari fungsi pelayanan keimigrasian dalam hal Ketahanan Nasional menjadi atensi penting pimpinan untuk masa depan Direktorat Jenderal Imigrasi.Dari hasil pengolahan data dari hasil studi kepustakaan, wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIMKIM dilapangan dilihat dari fungsi pelayanan keimigrasian telah berjalan dengan cukup baik meskipun sering muncul hambatan dan masalah yang tidak dapat segera diatasi sehingga perlu adanya peningkatan kualitas SDM, pembaruan perangkat keras dan lunak serta melakukan harmonisasi kebijakan dengan Standar Operasional Prosedur serta perangkat lunak dan keras.

---

ABSTRACT

This study is about the effectiveness of the use of Management Information Systems Office of Immigration by Class 1 Special Immigration Soekarno Hatta at Immigration Check (TPI) Soekarno Hatta International Airport in realizing tri fungsi Immigration. In this study analyzed the reasons and factors that underlie how the use SIMKIM in TPI Soekarno Hatta in duties and functions Immigration at Soekarno-Hatta International Airport. This study used qualitative methods, which will attempt to describe the facts that occurred in the implementation SIMKIM use in the field. By analyzing the use SIMKIM in TPI Soekarno Hatta then expected to know how the process is done, the obstacles and the problems encountered. By using the theory described by Wilkinson five main functions of Management Information Systems and know the main points of public services, it is expected Technical issues in the use SIMKIM and the slow process of updating the systems and policies as well as issues of Human Resources viewed from the service immigration function in National Security becomes an important attention to the future leadership of the Directorate General of Immigration.

From the data processing of the results of the study of literature, interviews and observations, it can be concluded that the use SIMKIM field seen from functioning immigration service has been running quite well despite often appearing obstacles and problems that can not be immediately resolved so that the need for improving the quality of human resources, hardware updates and software as well as harmonize policies with Standard Operating Procedures as well as software and hardware."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang Analisis Sistem Manajemen Pengamanan pada PT PSG yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Beberapa gangguan keamanan yang terjadi di PT PSG selama 2 tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mencapai 59 kasus; 2 Sistem manajemen pengamanan yang dilakukan di PT PSG, pada saat ini diantaranya adalah: Pemasangan kamera CCTV telah ditempatkan pada 21 titik; seluruh bangunan telah dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran menggunakan metode manual; sebagian petugas Satpam telah dilengkapi dengan alat borgol dan pentungan, walaupun jumlahnya terbatas dan penggunaan alat komunikasi Handy Talkie HT sudah dilakukan walaupun jumlahnya terbatas, sementara penggunaan alat metal detector tidak dilakukan, karena pihak perusahaan belum menyediakan peralatan tersebut; 3 Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya sistem manajemen pengamanan di PT PSG, diantaranya adalah: kondisi pabrik PT PSG berdekatan dengan lokasi perumahan; perekrutan tenaga Satpam menggunakan tenaga in-house; minimnya sarana dan prasarana keamanan yang tersedia; kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam bidang Satpam; dan minimnya koordinasi dengan pihak aparat kepolisian; 4 Beberapa program CSR yang telah dilakukan oleh PT PSG sebagai suatu strategi pengamanan perusahaan diklasifikasikan menjadi 5 program, yaitu: program CSR dalam bentuk Hibah; program CSR dalam bentuk bantuan; program CSR dalam bidang kesehatan; program CSR dalam bidang sarana pendidikan; dan program CSR dalam bidang Sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka disarankan keberadaan PT PSG perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari segi pengamanannya dengan menerapkan metode pengamanan yang lebih komprehensif; segera dilakukan upaya penambahan jumlah tenaga Satpam, karena jumlah tenaga Satpam yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya lahan PT PSG dan banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut; melakukan kerjasama dengan Polres Indragiri Hilir untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Satpam kepada seluruh tenaga Satpam yang ada; program CSR yang telah diberikan, dapat dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan dan meluas pada bidang lainnya serta dalam rangka mengoptimalkan pencegahan kejahatan CPTED, perlu dibuat menara pengawas di sekeliling area PT PSG.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis of the Security management system at PT PSG located in Indragiri Hilir Regency, Riau. This research was conducted with qualitative descriptif approach, sourced from the primary and secondary data by the method of data collection is carried out by means of observation, interview and documentation methods. The results showed 1 Some security interference of occurred in PT PSG in the 2 years namely year 2014 up to the year 2015 reach 59 cases 2 Security management system conducted in PT PSG, at this time include the installation of CCTV cameras have been placed on 21 points the whole building has been equipped with a system of fire prevention use the manual methods some Satpam officers have equipped with handcuffs and batons, even though the number is limited and the use of communication tools Handy Talkie HT have was done even though the number is limited, while the use of a metal detector is not done, because the company not to providing of the equipment refered 3 Some of the factors that cause not maximum security management system in PT PSG, among which are the condition of the factory of PT PSG adjacent to residential location Security personnel recruitment using in house method the lack of security and infrastructure available lack of education and training in the field of Security and lack of coordination with the police 4 Some CSR program that has been carried by PT PSG as a corporate security strategy classified into 5 program CSR in the form of grant CSR in form of assistance CSR in the health sector CSR in facility division education and CSR in socially field. Based on those conditions, it is suggested the existence of PT PSG needs special attention, especially in terms of its security by applying a more comprehensive security methods immediately made efforts to increase the number of Satpam, since the amount is not proportional to the extent of the PT PSG and a large number of manpower working in the company cooperate with Indragiri Hilir Resort Police to provide education and training in the field of Security Guard to all existing Security personnel the CSR programs that have been granted, it can be maintained even if necessary be upgraded and expanded in other fields and in order to optimize the prevention of crime CPTED, it is necessary to make a watch tower around the PT PSG area."

"The Port of Bitung area has a number of potentials that can impact the structure of national security and national defense, because it has a strategic concept for the Indo-Pacific Region. The Bitung Port area as an international hub port, stated in the Minister of Transportation Decree Number 54 of 2002 concerning the Implementation of Sea Ports. The method in this study used a qualitative descriptive approach and data analysis techniques used an interactive of model analysis. This study analyzes the Geostrategy concept for the Port of Bitung Region as part of a national security strategy to strengthen national defense based on the maritime security side and the economic implications of the Indo-Pacific Region. The results show that in general the analysis of the strategy of the Bitung port area in maritime security studies for national national security and national defense shows several things: 1) the strategic conditions of the Bitung Port area need to be supported by strategic and integrated policies between the Central government and the North Sulawesi Province Bitung City; 2) the development of special economic zones (KEK) requires accelerated implementation of policies in a sustainable manner with full support from the budget side, this is to strengthen the territorial basis in the geostrategic concept; and 3) there needs to be an approach towards the community in supporting the realization of the strategic area of Bitung City, North Sulawesi. The fulfillment of these requirements has made the Bitung Port area capable of supporting geostrategy through strategic maritime security studies and economic implications, because it is located in the Indo-Pacific Region as a center for political and economic defense so as to strengthen national security and national defense."

"Indonesia is one of the countries which has many maritime security issues that needs to be managed appropriately through defense diplomacy approach, including the ASEAN framework. ADMM Plus on Maritime Security as the highest defense forum and dialog in ASEAN on maritime security issues is expected to be able to build confidence building measures and mutual trust between ASEAN member states and non-member states in solving maritime security issues. However, some goals have not been achieved due to many complex problems on maritime security in domestic sphere. This paper will use securitization theory, defense diplomacy concept, and maritime security concept for analyzing the maritime security issues in Indonesia which need securitization for supporting its defense diplomacy at ADMM Plus on Maritime Security. However, the securitization progress faced several challenges coming from various aspects, especially the habit of political leaders that only use maritime security as political instrument without concerning to the real security issues."

"This thesis focuses on national regulations on Small Arms and Light Weapons (SALW) and their consequences to the national security of Indonesia. It is a qualitative research with descriptive analysis using one variable, SALW affairs in Indonesia.

The illicit spread of SALW in Indonesia especially in the conflict areas, such as Mollucas, Poso, Aceh and Papua causes insecurity. The proliferation of illicit SALW in Indonesia has derives from two resources; first, the internal sources, the ones stolen from TNI/Polri storage, sold by active members of TNI/Polri as well as deserters, and local producer of homemade firearms. Second, the external sources, the ones smuggled from Afghanistan, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Philippines, through black market.

As a matter of fact, state should address this issue as one of their national security agenda. Even all of element have responsibilities to creation of national security, state is the major actor in curbing the SALW illicit trafficking. In addition, SALW can not solved by individual country because it relates to transnational actors. UN has an Action Program to curbing the illicit trade of SALW, however, it will be effective if supported by national legislation. Indonesia has some laws to regulate SALW, but it is too general. The weaknesses, especially in term of operational measures, should be adjusted to the recent situation.

I-low to deal with spread of SALW should be prioritized considering geopolitical aspects because Indonesia has four choke point (Malaka, Sunda, lombok and Wetar straits), and most of illicit transaction occurs in the sea territories. As conclusion, the lack of control on SALW proliferation has been exacerbating internal conflicts in Indonesia and decreasing the national security. To solve the problems, the government should work with all stakeholders (include non governmental organization) and create better domestic regulations."

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan nasional mereka. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan yang ditawarkan oleh asas non-refoulement telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi metode pemenuhan dan perlindungan HAM yang dikenal di berbagai kerangka hukum HAM internasional maupun regional sebagai norma yang tidak dapat diderogasi. Hal ini mengakibatkan nonrefoulement sering diaplikasikan sebagai norma yang tidak dapat dikecualikan bahkan didiskusikan untuk meraih status norma jus cogens, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Pada kondisi tersebut, negara-negara dihadapkan kepada tantangan dalam menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenyampingkan kewajiban non-refoulement dalam rangka menerapkan kebijakan domestik dalam memerangi terorisme. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan atau persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menjunjung dan melindungi HAM dan kepentingan keamanan nasional.

---

This study explains about the application of national security exception to the principle of non-refoulement that is recognized as a protection framework for aliens in foreign countries. The fundamental question of this study is whether the national security exception can be applied considering the current development of non-refoulement application itself. On one hand, state’s sovereignty is honored in international relation. This includes state’s discretion to take measures to safeguard their national security. On the other hand, the growth of protection regime offered by non-refoulement principle has developed so as to be a method in fulfilling and protecting human rights which is recognized under numerous international and regional human rights instruments as a norm that is nonderogable. This has caused non-refoulement to be applied without exceptions even being discussed as attaining the status of jus cogens, the highest norm in the hierarchy of international law. In this condition, states are challenged to invoke national security to set aside their non-refoulement obligation in enforcing their national policy to combat terrorism. Hence, this study discusses about the clash between two interest namely the upholding and protection of human rights and national security."