Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang konflik polilik kiai NU sangat penting dan masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena di Iingkungan NU, frekwensi konflik politik antar kiai sangat tinggi. Sejarah mencatat, bahwa konflik di kalangan kiai dan elit NU sudah terrjadi mulai ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi dan saat NU menjadi partai politik pada tahun l952. Suasana konflik juga terjadi ketika NU masih aktif berfusi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 - I984. Ketika NU memutuskan kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 para kiai dan elit NU juga terlibat konflik politik, dan konflik itu semakin mengeras saat masa reformasi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2004 secara langsung.Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah konflik politik kiai NU pada Pemilihan Presiden 2004, khususnya dalam hal pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Kontflik politik yang terjadi di kalangan kiai tidak terjadi konflik secara fisik, telapi konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya dukung-mendukung para klai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pada Pemilu Presiden 2004 yang dilaksanakan secara langsung yang pertama kali di Indonesia membuat para kiai dan elit NU terlibat dalam urusan politik praktis dan perebutan kekuasaan. Minimal ada dua elit yang berlomba untuk merebutkan kekuasaan, di antaranya KH. Hasyim Muzadi, sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, sebagai calon wakii presiden yang mendampingi Megawati, calon presiden dari PDIP. Yang kedua adalah KH. Sholahuddin Wahid. Ketua Tanfidziyah PBNU. sebagai calon wakil presiden mendampingi Wiranto dari Partai Golkar. Untuk menguraikan masalah tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teori konflik elit dan teori elit. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisa tipe konflik yang terjadi di kalangan kiai dan elit NU.Dengan menggunakan teknik wawancara, mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa ada dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik politik kiai NU pada Pemilu Presiden 2004. Pertama, ada dua elit PBNU yang mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden sehingga timbul aksi dukung mendukung di antara kiai. Kedua, adanya perbedaan di kalangan elit dan kiai tentang penafsiran tentang teks khittah NU.

---

The research on political conflict of NU?s Kiais (Islamic Leaders) is important and less in number. This research is important because within NU environment NU, the Frequency of the political conflicts among kiai 'is extremely high. The history recorded that the conflict among kiais and elite of NU occurred since NU decided departing from Masyumi and when NU became political party in 1952. The conflicting atmosphere also happened when NU was still actively in Fusion with the Partai Persatuan Pernbangunan (PPP, Development Unity Party) in 1973 - l984. When NU decided returning to the 1926 khittah (original statement of vision and mission) in l984, the kiais and elite of NU were also involved in such political conflict, and this conflict was in the climax point in the reform era, especially in the 2004 presidency election.

This research focused on the political conflict of NU Kiais in the 2004 Presidency Election, especially in the case of KH. Hasyim Muzadi candidacy as the vice president. The political conflict that occurred among kiai was not physical conflict but grounded on the Kiai support to their president and vice president candidates. The 2004 presidency election that was the first time conducted in Indonesia caused many kiais and elit of NU engaged in the practical political affairs. At least there were two elites who competed to win the power, including KH. Hasyirn Muzadi, the General Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Megawati, the president candidate from PDIP. The second figure was KH Sholahuddin Wahid, the Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Wiranto From Partai Golkar. To study this case, this research used theory of conflicting elite and the theory of elite. The two theories were employed to analyze the type of conflict which took place among kiai and elite of NU.

Using the interview techniques, the collected document and data related with the problem were analyzed with qualitative analysis approach. From the analysis, the writer found that there were two dominant factors that cause the political conflict of NU?s kiais in the 2004 Presidency Election. First, there were two elite of PBNU who come forward as the president candidate so the one another supporting among the kiais took place. Second, there was difference interpretation of NU Khittah text among the elite and kiais."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana liputan Bali TV Berita Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali. Wacana pemberitaan pembubaran desa pakraman pasca bentrok dan di-framming dalam berita Bali TV. Pertama dalam sejarah pers di Bali, Bali Posti berkonflik dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjadi permasalahan hukum perdata dan menarik untuk dianalisis. Teori analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi teori wacana (Michael Focuault), agenda setting (Webber), framing (Todd Gitlin), semiotika (Ferdinand de Saussure) dan komodifikasi (Mosco). Temuan penelitian ini adalah analisis wacana berita Bali TV dengan angle wacana berita “pembubaran desa pakraman”, pasca bentrok Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali berkaitan dengan agenda setting, komodifikasi, kapitalisme media, disinformasi media dan konflik kepentingan media dalam memproduksi, mendistribusi, merepoduksi berita sebagai wacana dalam komodifikasi media. Simpulan penelitian ini adalah wacana liputan Bali TV dan wacana tanding Gubernur Bali Made Mangku Pastika masing-masing memiliki kepentingan ekonomi, politik dan ideologi dalam komodifikasi media untuk memperebutkan opini khalayak sebagai konsumsi atas produksi, reproduksi dan distribusi media. Saran hasil penelitian di pihak pemerintah, dewan pers, organisasi pers dan wartawan agar memberikan manfaat bagi kehidupan dan pembangunan sehingga dapat berperan menjadi literasi media."

"Posisi media cetak lokal di tengah pemilihan presiden langsung menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Dikatakan menarik karena pemilihan langsung ini baru pertama kali dilaksanakan sejak Orde Baru. Menjadi penting, karena kalau ditelusuri secara historis akan menemukan beberapa fakta kecenderungan media massa bersifat partisan dengan cara memberikan dukungan atau perlawanan terhadap rezim politik yang ada. Sementara sejatinya media massa, ketika menjadi netral (non-partisan) dalam pemberitaannya dengan tidak melakukan keberpihakan.Untuk mengetahui posisi media cetak lokal pada pemilu presiden 2004, penelitian ini menggunakan beberapa teori. Seperti teori pers libertarian dipergunakan untuk melihat apakah media cetak lokal masih menganut prinsip pers libertarian yang melarang segala bentuk penyensoran. Teori politik lokal, untuk melihat sejauhmana peran media cetak lokal dalam pemilihan presiden. Teori politik editorial, untuk mengetahui apakah dalam penulisan tajuk rencana mengaiami konflik kepentingan politik. Teed pers partisan dan non-partisan, untuk mengetahui netralitas media cetak lokal selama pemilihan presiden 2004. Teori peran media dalam politik, untuk mengetahui bagaimana peran media cetak lokal dalam politik.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dari karakteristik obyek penelitian yang menarik secara faktual. Dalam konteks penelitian ini akan dianalisis tajuk rencana tiga media cetak lokal di Padang (Singgalang, Haluan, Padang Ekspres) serta situasi dan peristiwa pada saat pemilu presiden 2004. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa pimpinan ketiga media cetak lokal tersebut.Dalam penelitian ini, ditemukan data kalau ketiga media cetak lokal tersebut sudah bersifat non-partisan dalam penulisan tajuk rencananya selama pemilihan presiden 2004. Tidak ditemukan ciri-ciri pers partisan seperti yang dikemukakan oleh Denis MeQuail dalam kerangka teori. Itu berarti teori Laswell "pers pisau bermata dua" tidak relevan lagi, karena tajuk rencana ketiga media cetak lokal tersebut seragam partisan, dan tidak membuka ruang untuk dipengaruhi kenetralanya oleh pihak ketiga. Dengan demikian ketiga media cetak lokal tersebut, sinergis dengan teori politik lokal Gery Stoker untuk mengakomodasi tanpa membeda-bedakan semua kelompok kepentingan.

---

The position of mass media in the direct presidential election is interesting and important to be researched. It is called interesting because the direct presidential election is the first after New Order. It is important because if it is traced historically it can be found several tendency that mass media tends to be partisan. That tendency can be identified from giving support or oppose the regime. Essentially, mass media is neutral and or non-partisan in reporting fact without any tendency.

To analyze the position of printed local media in the presidential election, the research applies some theories. The theories are libertarian press which used to identify whether local printed media is still followed libertarian press principle that prohibit any form of censor. Theory of local politics is applied to explore the role of mass media in the election. Theory of politics of editorial is applied to explore whether the writing of editorial has a conflict of political interest.

Methodology of research which is used is qualitative with descriptive analytic and aims to describe systematically the facts of object of the research. In the context of the research, it will analyze editorial from three printed local media in Padang, which are Singgalang, Haluan, and Padang Ekspress) and the situation and fact in the presidential election in 2004. To support data, interviewed is applied with several editors from those three local media

In the research, it is found that three printed local media tend to be non-partisan, in their editorial during presidential election in 2004. The characteristic of partisan press' is not found as stated by Denis McQuail. It means that theory of two sides of knife initiated by LaswelI is not relevant anymore. It is because those three printed local media are uniformly partisan and do not give any chance to be pressured by others. As a result, those three printed local media are suitable with theory of local politics from Gery Stoker to accommodate every interest group."

"Dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia, media online, salah satunya media sosial menjadi pilihan utama untuk pelaku politik menyampaikan pesan dalam berkampanye. Salah satu dari pemanfaatan media sosial sebagai media berpolitik dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah akun Instagram dari komunitas kepemudaan relawan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Ubah Bareng. Media sosial, termasuk Instagram, kini digunakan sebagai salah satu alat kehumasan dalam strategi pemanfaatan internet untuk memengaruhi dukungan publik. Penggunaan konsep dan praktik kehumasan untuk tujuan politik ini dinamakan political public relations. Tulisan ini menganalisis kegiatan dan model political public relations yang diterapkan oleh akun Instagram @ubahbareng dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai penelitian dan studi sebelumnya yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa akun @ubahbareng telah melakukan kegiatan-kegiatan dan menerapkan salah satu model dari praktik political public relations dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Kegiatan political public relations yang dilakukan ini melibatkan manajemen media, manajemen citra, komunikasi internal, dan manajemen informasi. Ubah Bareng juga telah mengimplementasi salah satu model dalam praktik political public relations, yaitu political relations with public. Akun Instagram @ubahbareng juga membangun dan merawat komunikasi dua arah yang simetris dengan masyarakat sebagai publiknya melalui akses, keterbukaan, positivity, networking, penegasan kekuasaan, dan sharing task.

---

In the contestation of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia, online media, one of which is social media, is the main choice for political actors to convey messages in campaigning. One of the utilization of social media as a political media in the contestation of the 2024 Presidential Election is the Instagram account of the youth community of volunteers for the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar candidate pair, namely Ubah Bareng. Social media, including Instagram, is now used as one of the public relations tools in the strategy of utilizing the internet to influence public support. The use of public relations concepts and practices for political purposes is called political public relations. This article analyzes the political public relations activities and models applied by the @ubahbareng Instagram account in the context of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia. This article uses a qualitative approach with a literature study method to collect secondary data from various relevant previous research and studies. The findings in this paper show that the @ubahbareng account has carried out activities and implemented one of the models of political public relations practices in the contestation of the 2024 Presidential Election. The political public relations activities carried out involve media management, image management, internal communication, and information management. Ubah Bareng has also implemented one of the models in the practice of political public relations, namely political relations with the public. The Instagram account @ubahbareng also builds and maintains symmetrical two-way communication with the community as its public through access, openness, positivity, networking, assertion of power, and sharing tasks."

"Kasus Bank Century menjadi pemberitaan di hampir seluruh media massa di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa media memiliki perhatian yang tinggi terhadap kasus Bank Century.Penulis mengajukan satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana representasi humanisme transendental media dalam penyelesaian konflik. Secara metodologi penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan menggunakan analisis framing.Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kompas berusaha netral dan balance serta konstruktif dalam pandangannya terhadap kasus Bank Century. Hal ini dapat terlihat dari penulisan tajuk rencana Kompas dalam kasus Bank Century bahwa Kompas mengungkapkan fakta secara lengkap dan damai lewat kekuatan kata-kata yang mampu memberikan penerangan dan pencerahan serta memetakan konflik untuk memunculkan solusi, bukan hanya terfokus pada arena konflik. Dengan menggunakan perangkat metode analisis framing Robert N. Entman, hal ini dapat terlihat pada elemen Make Moral Judgement dan Treatement Recommendation yang menunjukkan bahwa media massa mempunyai peran yang penting dalam mengawasi pemerintah dalam penyelesaian kasus Bank Century ini."

"Sebagai sebuah fenomena, kekejaman massal merupakan suatu hal yang dapat dikatakan pernah terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia. Sifatnya yang dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara menyebabkan terdapat perbedaan tipe dari kekejaman massal di sejumlah wilayah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Tulisan ini mengaplikasikan metode tinjauan literatur dengan klasifikasi taksonomi untuk menjelaskan perspektif-perspektif tersebut. Respon dari komunitas internasional terhadap hal tersebut sejak World Summit 2005 telah terintegrasi dalam sebuah doktrin yang disebut sebagai Responsibility to Protect R2P , yaitu doktrin bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Doktrin ini hingga sekarang menimbulkan kontroversi pro dan kontra dengan proporsi yang hampir setara. Tulisan ini menemukan empat variasi perspektif terhadap R2P: yaitu kelompok yang optimistis dengan aspek penuntutan seperti melalui ICC , kelompok yang merasa skeptis dengan penuntutan, kelompok yang menitikberatkan R2P pada aspek intervensi humaniter dan penggunaan kapasitas koersif, serta kelompok yang menempatkan fokus R2P dari sisi pencegahan.

---

As a phenomenon, mass atrocity is something that can be said to have occurred almost anywhere in the world. The nature of mass atrocity, that it can be done both state and non-state actors makes for different types of mass atrocity that happens in some areas when compared to other regions. This paper applies literature review as a method to explain those perspectives and taxonomy in classifying those perspectives. International community rsquo;s response to that since World Summit 2005 can be understood to be integrated into a doctrine called Responsibility to Protect R2P , the doctrine that states have a responsibility to protect its citizens. This doctrine until now has caused pro and contra with almost equal proportions on either camp. This writing finds four variety of perspectives towards R2P: those who are optimistic about prosecution aspect e.g through ICC , those who are pessimistic about prosecution, those who emphasize on humanitarian intervention aspect and use of force, as well as those who put emphasize on prevention aspect."

"Skripsi ini mencoba untuk menganalisa masyarakat konsumen yang ada pada era kontemporer menggunakan teori masyarakat konsumen miliki Jean Baudrillard melalui bukunya yang berjudul The Consumer Society. Penulisan ini ingin menunjukan bahwa di dalam mengkonsumsi suatu objek, manusia tidak lagi mementingkan nilai guna dari suatu objek tersebut, melainkan nilai tanda dari suatu objek. Dapat dikatakan bahwa terdapat pergeseran makna dari kegiatan konsumsi yang terdapat pada masyarakat tersebut. Masyarakat saat ini dapat dikatakan juga sebagai masyarakat konsumen, karena sebagian besar masyarakat tersebut telah mengalami pergeseran makna dalam mengkonsumsi suatu objek. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam masyarakat konsumen akan selalu terdapat budaya massa yang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk terus mengkonsumsi suatu objek. Budaya massa ini memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat konsumen sehingga membuat masyarakat ini akan kehilangan otentisitas dirinya. Banyak faktor yang sebenarnya tidak disadari oleh masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi suatu objek dan hal tersebut lah yang ingin ditunjukan dalam penulisan karya ini.

---

This undergarduate thesis tries to analyze consumer societies in the contemporary era, using the consumer societies theory of Jean Baudrillard through his book called The Consumer Society. This undergraduate thesis showed that in the consuming an object people didn’t see the use value from that object but they only saw the sign value of an object. There is a shift in the meaning of consumption in the society. The society right now also says as a society consumers, because most of those society has experienced shifts meaning in consume any object. It because that in consumer society will always guiler mass culture which having a power to give impact towards community to consume an object. These mass culture povided the bad effect for the consumer society untill all those people in that society lost their authenticity. Many factors which are not realized by consumers society in consuming an object and this analysis will show all those factors."

"Proses migrasi digital televisi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2007. Selama lebih dari satu dekade, tenggat waktu analogue switch off/ASO di Indonesia terus mundur meskipun International Telecommunication Union (ITU) melalui The Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement telah memberikan target bagi negara-negara di dunia untuk melakukan migrasi dari analog ke digital (analogue switch off/ASO) paling lambat pada tahun 2015. Pada tahun 2022, dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memutuskan bahwa pada November 2022 Indonesia akan melaksanakan ASO. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontestasi terkait proses digitalisasi penyiaran televisi. Tanpa dilandasi oleh UU Penyiaran yang harusnya menjadi dasar hukum kebijakan penyiaran di Indonesia, ASO di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti pengaturan multiplexing, pembagian set top box (STB), dan pengelolaan digital dividend. Penelitian ini menemukan bahwa di dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran, pemain besar industri pertelevisian adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara industri pertelevisian skala kecil terhimpit dan termarjinalkan. Selain menguntungkan konglomerat media, proses digitalisasi di Indonesia juga semakin menghilangkan peran representasi masyarakat sipil, seperti akademisi, dan organisasi profesi penyiaran lainnya. Melalui Kementerian Kominfo, pemerintah mengambil seluruh wewenang dalam proses digitalisasi penyiaran televisi.

---

The process of television digital migration in Indonesia has been going on since 2007. For more than a decade, the analogue switch off/AS deadline in Indonesia continues to fall back even though the International Telecommunication Union (ITU) through the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement has provided targets for countries in the world to migrate from analogue switch off/ASO no later than 2015. In 2022, with the legal basis of Law No. 11 of 2020 regarding job creation, the government decided that in November 2022 Indonesia would implement ASO. This research aims to examine the contestation related to the process of digitalization of television broadcasting. Without being based on the Broadcasting Law, which should be the legal basis of broadcasting policy in Indonesia, ASO in Indonesia faces various fundamental problems, such as regulating multiplexing, distributing Set Top Boxes (STB), and managing digital dividend. This study found that in the implementation of digitalization of broadcasting, the big players of the television industry are the most beneficial parties. Meanwhile, the small-scale television industry is squeezed and marginalized. Beside of benefiting media conglomerates, the digitalization process in Indonesia is also increasingly eliminating the role of civil society representatives, such as academics, and other broadcasting professional organizations. Through the Ministry of Communication and Information, the government takes all authority in the process of digitalizing television broadcasting."

"Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan.Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas.

---

This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change.

This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method.

The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order."