Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendahuluan: Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh peningkatan pada korban kekerasan dari 14,33% menjadi 43,58% pada rentang tahun 2012 hingga 2015. Infomasi tersebut mengindikasikan suatu masalah dalam tata laksana kekerasan Indonesia saat ini. Dalam menghadapi kasus kekerasan, pihak hukum akan memerlukan psikiater untuk mengkaji korban dan pelaku terlebih dahulu yang dilaporkan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). Akan tetapi, belum diketahui pemahaman pihak hukum mengenai peran VeRP dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan calon sarjana hukum terhadap penggunaan VeRP dalam kasus kekerasan serta pengaruh edukasi berupa kuliah terhadap pengetahuan calon sarjana hukum.Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori (p<0.001) dan nilai pertanyaan studi kasus (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21).Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori (p<0.001) dan nilai pertanyaan studi kasus (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21).Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.

---

ABSTRACT

Introduction: The Center of National Statistics (BPS) found an increase in violence rate from 14,33% to 43,58% between the year 2012 and 2015. This indicates a problem in Indonesian violence management to this day. When handling violence cases, jurist may require the help of forensic psychiatry to assess the victims and suspects of the case. These findings are reported in a Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). However, there is no information about the jurists knowledge on the use of VeRP. This study aims to obtain information on law students knowledge of VeRP and how lecture affects the knowledge of VeRP in law students.

Method: A quasi-experimental study design with lecture as intervention is conducted on sixth-semester Universitas Indonesia Law Students. Results obtained twice (before and after lecture) in pretest-posttest questionnaire are analysed with paired t-test and Wilcoxon depending on normality.

Result: There is a significant increase in overall score (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28) and the scores in both question groups. [theoretical group (p<0.001); case study group (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21)]

Conclusion: Lecture can affect the knowledge of law students about the use of Visum et Repertum Psikiatrikum to identify and prosecute violence cases."

"Pendahuluan: Polisi adalah petugas yang bertugas melindungi dan menangani kasus kekerasan. Polisi dapat dibantu oleh psikiater dalam menangani kasus kekerasan. Meski sudah ada kerjasama antara departemen psikiatri forensik dan kepolisian yang diatur dalam undang-undang, namun belum diketahui bagaimana tingkat pengetahuan kepolisian di Indonesia mengenai peran psikiater dan peran VERP dalam penanganannya. kasus kekerasan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analitik quasi-experimental design dengan metode pretest-posttest pada sampel peneliti, yaitu untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan. Uji analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan SPSS 20, menggunakan uji utama menggunakan uji Wilcoxon. Hasil: Analisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan polisi sebelum (7(0-22)) dan setelah pendidikan (9(0-22)) (p=0,001). Terdapat korelasi negatif yang sangat lemah (p=0,048 r= -0,251) antara skor pengetahuan pretest pada usia dan lama bekerja. Kesimpulan: Ditemukan hubungan yang signifikan dalam pendidikan kepada polisi tentang peran psikiater dan peran VERP."

"Peningkatan pengendalian penyakit kanker merupakan strategi yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kanker serviks merupakan salah satu kanker yang menjadi masalah besar bagi kesehatan reproduksi perempuan. Lesi prakanker serviks merupakan bagian dari tahap awal perkembangan kanker serviks. Prevalensi lesi prakanker serviks pada perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dari 4,94% pada tahun 2007-2014 pada Buletin Kanker (2015) menjadi 7% pada tahun 2016 (Riset PTM 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku seksual dan karakteristik individu dengan kejadian lesi prakanker serviks di Indonesia. Desain penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder Riset PTM 2016. Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan usia 25-64 tahun di daerah perkotaan Indonesia yang menjadi subjek dalam Riset PTM 2016. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa karakteristik individu yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian lesi prakanker serviks adalah usia 45-54 tahun dan 55-64 tahun, pendidikan, sosial ekonomi menengah, dan adanya riwayat kanker serviks di keluarga. Sedangkan pada perilaku seksual, kebersihan alat kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian lesi prakanker serviks. Variabel yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan kejadian lesi prakanker serviks adalah pekerjaan dan jumlah pasangan. Faktor dominan yang memiliki hubungan paling signifikan dengan kejadian lesi prakanker serviks adalah riwayat kanker serviks keluarga (OR = 2,075, 95% CI = 1,568-2,747).

---

Cancer control enhancement is a strategy carried out in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024. Cervical cancer is a cancer that is a big problem for women's health. Cervical precancerous lesions are part of the early stage of the development of cervical cancer. The prevalence of cervical precancerous lesions in women in Indonesia has increased from 4.94% in 2007-2014 in the Cancer Bulletin (2015) to 7% in 2016 (NCD Research 2016). This study aims to determine the relationship of sexual behavior and individual characteristics with the incidence of cervical precancerous lesions in Indonesia. The study design was cross sectional by using secondary data from NCD Research 2016. The sample in this study were women aged 25-64 years in urban areas of Indonesia who were the subjects of the 2016 NCD Research. The results of multivariate analysis showed that the individual characteristics that had a significant relationship with the incidence of cervical precancerous lesions are aged 45-54 years and 55-64 years, education, middle socioeconomic, and a history of cervical cancer in the family. Meanwhile in sexual behavior, genital hygiene had a significant relationship with the incidence of cervical pecanceros lesions. The variables that did not have a significant relationship with the incidence of cervical precancerous lesions were occupation and number of sexual partner. The dominant factor that has the most significant relationship with the incidence of cervical precancerous lesions was a family history of cervical cancer (OR = 2.075, 95% CI = 1.568-2.747)."

"[Arsitektur masjid di Indonesia terus mencari identitas bentuk dan gayanya mengikuti perkembangan modernitas desain arsitektur saat ini. Beberapa arsitek membebaskan desain karya dari kurungan tradisi salah satunya ialah Masjid Al Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan Bandung. Modernisasi desain masjid Al Irsyad Satya diasumsikan dari adanya penerapan aspek aspek minimalisme mengacu pada terminologi minimalis rdquo ldquo sederhana atau kesederhanaan simplicity yang menjadi artikulasi dominan untuk menggambarkan karakteristik masjid pada berbagai ulasan desain dan karya ilmiah. Penulisan ini bertujuan menganalisis desain Masjid Al Irsyad Satya berdasarkan pada analisis historis faktor faktor yang terlibat pada pembangunan masjid serta pengukuran aspek minimalitas untuk menguji kesesuaiannya dengan asumsi di awal. Meskipun terdapat aspek kesederhanaan dan minimalitas diterapkan pada desainnya di sisi lain berbagai faktor seperti biaya perawatan dan hadirnya ekspresi personal si arsitek justru menunjukkan desain berada di posisi bertentangan dengan prinsip minimalisme sehingga Masjid Al Irsyad Satya bukanlah arsitektur masjid minimalis. Ditambah lagi preferensi si arsitek yang diduga mengambil kualitas desain yang mirip dengan bangunan arsitektur minimalis lain yang telah ada sehingga asumsi di awal mengenai masjid minimalis rdquo di awal menjadi wajar. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan praktisi arsitek untuk lebih memahami sejarah teori dan perkembangan gaya arsitektur masjid modern di Indonesia secara kritis dan menjadi salah satu referensi umum untuk mengeksplorasinya di masa mendatang.

---

The mosques architecture in Indonesia is on progress for re searching its form identity and style following the design modernity development recently. Some of architects explore by freeing it from any limitating tradition e.g Al Irsyad Satya mosque Kota Baru Parahyangan located in Bandung. The modernisation of its design is assumpted from the implementation of minimalism aspects by such minimalist simple rdquo and ldquo simplicity terms become the dominating articulations to picture about Al Irsyad Satya mosque characteristics which are often stated in many design review and report. This research aims to analyze design style of Al Irsyad Satya based on historical analysis many factors involved during the mosque design develpoment to examine the assumption. Some of minimalism aspects simplicity and minimality are presented but combined together with architects personal expression and maintenance factors make its design a contradictory position with minimalism principles in other hand which results Al Irsyad Satya mosque is not precisely categorized to one of minimalist mosque architecture. In addition the design preference from the architect shows spatial quality aspects which assumpted commonly taken or referred from another built minimalist design thus matches with the assumption from the first place. This research is expected to facilitate both communities and practitioners to understand more about critical history theories and style development in modern mosque architecture in Indonesia and be one of reference to explore it in the future., The mosques architecture in Indonesia is on progress for re searching its form identity and style following the design modernity development recently Some of architects explore by freeing it from any limitating tradition e g Al Irsyad Satya mosque Kota Baru Parahyangan located in Bandung The modernisation of its design is assumpted from the implementation of minimalism aspects by such ldquo minimalist rdquo ldquo simple rdquo and ldquo simplicity rdquo terms become the dominating articulations to picture about Al Irsyad Satya mosque characteristics which are often stated in many design review and report This research aims to analyze design style of Al Irsyad Satya based on historical analysis many factors involved during the mosque design develpoment to examine the assumption Some of minimalism aspects simplicity and minimality are presented but combined together with architect rsquo s personal expression and maintenance factors make its design a contradictory position with minimalism principles in other hand which results Al Irsyad Satya mosque is not precisely categorized to one of ldquo minimalist mosque architecture rdquo In addition the design preference from the architect shows spatial quality aspects which assumpted commonly taken or referred from another built minimalist design thus matches with the assumption from the first place This research is expected to facilitate both communities and practitioners to understand more about critical history theories and style development in modern mosque architecture in Indonesia and be one of reference to explore it in the future ]"

"This book presents a new study of Pierre Bayles Dictionnaire Historique et Critique (1696), with special reference to Bayles polemical engagement with the theologian Pierre Jurieu. While recent years have seen a surge of interest in Bayle, there is as yet no consensus on how to interpret Bayles ambiguous stance on reason and religion, and how to make sense of the Dictionnaire. This book aims to establish a new method for reading the Dictionnaire under a dual premise: first, that the work can only be rightly understood when placed within the immediate context of its production in the 1690s; second, that it is only through an appreciation of the mechanics of the work as a whole, and of the role played by its structural and stylistic particularities, that we can attain an appropriate interpretation of its parts. Special attention is paid to the heated theological-political conflict between Bayle and Jurieu in the 1690s, which had a profound influence on the project of the dictionary and on several of its major themes, such as the tensions in the relationship between the intellectual sphere of the Republic of Letters and the political state, but also the danger of religious fanaticism spurring intolerance and war. The final chapters demonstrate that Bayles clash with Jurieu was also one of the driving forces behind Bayles reflection on the problem of evil; they expose the fundamentally problematic nature of both Bayles theological association with Jurieu, and his self-defence in the second edition of the Dictionnaire."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan adanya keutuhan sintagmatik dan paradigmatik dalam Roman L'Ecole des Femmes, suivi de Robert et de Genevieve, mengingat fakta bahwa ketiga teks dalam roman ini pada awalnya diterbitkan secara terpisah pada saat yang berbeda-beda.Pendekatan yang akan dipakai dalam menganalisa adalah pendekatan struktural. Sedang teori yang dipakai adalah teori hubungan sintagmatik dan paradigmatik Roland Barthes dan teori sekuen Schmitt dan Viala.Roman L'Ecole des Femmes, suivi de Robert et de Genevieve terdiri atas tiga teks panjang, yaitu L'Ecole des Femmes, Robert dan Genevieve. Tiap teks memiliki pengaluran sendiri. Pengaluran dalam teks pertama bersi_fat kronologis, dengan 20 tahun elips antara teks pertama bagian I dan teks pertama bagian 2. Pengaluran dalam teks kedua bersifat deskriptif. Pada teks ketiga, pengaluran bersifat kronologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekuen-sekuen yang terdapat dalam ketiga teks tersebut bersifat saling melengkapi.Hubungan logis yang tunggal untuk ketiga teks sekali_gus dimungkinkan dengan adanya sekuen-sekuen yang saling melengkapi tersebut. Hubungan logis yang tunggal untuk ketiga teks sekaligus juga membuktikan bahwa ketiga teks saling terikat dan merupakan suatu keutuhan.Penokohan terbentuk melalui tampilnya gambaran yang berbeda-beda atas tokoh yang lama dalam tiap-tiap teks. Gambaran yang utuh atas tokoh diperoleh setelah menyatu_kan dan menyarikan gambaran yang berbeda-beda atas tokoh tersebut dalam ketiga teks sekaligus, sedemikian rupa sehingga terlihat adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara ketiga teks. Terdapat kesatuan latar, yaitu ruang dan waktu peris-tiwa.Hasil penelitian membuktikan bahwa roman L'Eco1e des Femmes, suivi de Robert et de Genevieve merupakan suatu keutuhan."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan atas pengaturan kriminalisasi penyelundupan migran yang dimuat dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Tahun 2000. Melalui kriminalisasi penyelundupan migran diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan migran. Indonesia, Australia, dan Inggris sebagai contoh negara-negara yang terkena dampak dari penyelundupan migran telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Komitmen ketiga negara tersebut untuk terikat dalam perjanjian internasional ini tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kriminalisasi penyelundupan migran. Ketiga negara tersebut sebagai negara peserta United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi penyelundupan migran melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut ketiga negara di atas memiliki cara-cara serta hambatannya masing-masing.

---

This final paper discusses about the compliance towards regulations on migrants smuggling criminalization in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Migrants smuggling criminalization is hoped to give a deterrent effect towards the perpetrators. Indonesia, Australia, and the United Kingdom are three states that are affected by migrants smuggling that have ratified United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. The commitments of those states to be bound to such international treaties obviously will raise obligations that need to be fulfilled. Those three states as the party of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air are obliged to criminalize the offence of smuggling of migrants through their own national regulations. In fulfilling such obligation those three countries have their own ways and impediments."