Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas kepada para pengguna jasa kereta api, PT. Kereta Api Indonesia Persero memiliki telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilterapkan guna meningkatkan pelayanan pada kereta api kelas ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO). Dari sisi pelayanan intangibleyang diberikan PT. KAI Persero kepada para pengguna jasa kereta api sudah berupaya memberikan pelayanan dengan baik. Namun dari sisi dimensi pelayanan tangibles yang dilakukan pada kereta ekonomi Non-PSO new image terdapat kendala pada layout kursi yang kurang sesuai dengan ekspetasi para penggguna jasa kereta api yang menjadi faktor penghambat untuk menerapkan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan PT. KAI. Beberapa langkah konkret sudah dilakukan guna mengatasi hal ini dengan menarik kembali armada kereta api ekonomi Non-PSO new image yang bermasalah dan melakukan koordinasi dengan PT. INKA untuk dilakukan perbaikan terhadap layout kursi agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa kereta api.

---

In providing good and quality public services to rail service users, PT. Kereta Api Indonesia Persero has undertaken various efforts to improve the services that have been implemented to improve service on the economy class train Non-Public Service Obligation (Non-PSO). In terms of intangibles service provided by PT. KAI Persero to the railway service users have been trying to provide good service. However, in terms of service dimension tangibles conducted on non-PSO new economy train there are obstacles in the seat layout that is less in line with the expectations of railway service users who become the obstacle factor to implement efforts to improve services conducted by PT. KAI. Several concrete steps have been taken to overcome this by withdrawing the non-PSO new economy's problematic railway fleet and coordinating with PT. INKA for improvements to the turret layout to suit the needs of train users."

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya.Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain.Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan.Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang.Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya.Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya."

"Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu strategi dalam pembangunan kesehatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu fungsi puskemas yang wajib dijalankan oleh seluruh puskesmas di tanah air. Walaupun strategi pemberdayaan masyarakat sudah lama digunakan, sampai sekarang belum ada instrumen spesifik untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat pada sektor pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat pada level komunitas sebagai wilayah kerja puskesmas di Depok dan Jakarta Selatan. Pemberdayaan masyarakat diukur menggunakan tujuh potensi masyarakat meliputi kepemimpinan, organisasi, dana, sumber daya, teknologi, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Metode pengukuran dilakukan dengan membandingkan ketujuh potensi masyarakat di wilayah kerja puskesmas di Depok (32 puskesmas) dan wilayah kerja puskesmas terpilih Jakarta Selatan (28 puskesmas) dengan potensi standar yang dikembangkan peneliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas di Depok umumnya banyak yang memenuhi kategori baik, sebaliknya di Jakarta Selatan banyak kategori kurang. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berupaya pemberdayaan masyarakat dan promotif preventif lebih mudah dilakukan oleh kantor kelurahan daripada puskesmas.

---

Community empowerment is one of strategies in health development that is used by government of Indonesia. It is also one of puskesmas (primary health center) function that must be run by every primary health center in Indonesia. Though community empowerment has been used for a very long time, there is not any specific instrument to measure level of community empowerment in health sector development in Indonesia. This research aimed at measuring community empowerment at community level using neighbourhood association as work area in two cities in Indonesia, Depok and South Jakarta. Community empowerment is measured using seven community potentials including leadership, organizations, fund, resource, technology, knowledge, and decision making. The measurement method is comparing those community existed potentials with potential standard developed by researcher in 32 primary health center in Depok and 28 selected primary health center in South Jakarta. The result shows that level of community empowerment in primary health center work area in Depok is generally in good categories, but South Jakarta is generally in less category. In Jakarta, the effort of community empowerment and promotive preventive is conducted easier by village administration office than primary health center."

"Kegiatan pelayanan ground handling meliputi seluruh pelayanan yang di butuhkan untuk menyambut kedatangan pesawat udara beserta penurunan muatannya,dan/atau mempersiapkan pesawat udara berikut muatannya untuk keberangkatan menujuntujuan selanjutnya,dapat dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan dan/atau di berikan kepada perusahaan tersendiri yang independen yang menkhususkan diri untuk menyediakan jasa pelayanan ground handling untuk perusahaan penerbangan."