Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Perlakuan Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan selama Proses Pemeriksaaan di Polsek Metropolitan Tambora Jakarta Barat, bertujuan menunjukkan perilaku para penyidik pembantu terhadap tersangka Kasus Pencurian Dengan Kekerasan.Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pembantu saat melakukan pemeriksanaan merupakan bentuk perilaku menyimpang individu-individu yang dapat mencoreng nama baik organisasi Kepolisian/Polsek Metropolitan Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Bentuk pola-pola kekerasan yang biasa berlaku dalam pemeriksaan ada yang bersifat kekerasan yang biasanya berlaku dalam pemeriksaan ada yang berupa kekerasan fisik (penganiayaan) dan non-fisik/intimidasi. Pola kekerasan ini tidak berlaku umum namun biasanya diberlakukan khusus pada tersangka/pelaku kejahatan dengan kekerasan.Proses pemeriksaan terhadap tersangka kasus pencurian dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh penyidik pembantu dianggap suatu yang wajar dilakukan karena setiap pelaku tindak kejahatan kasus curas seringkali melakukan aksinya berani atau bahkan dengan sengaja melukai korbannya. Sehingga setiap pelaku tindak kejahatan curas biasa tidak dapat diperlakukan dengan cara biasa melainkan harus melalui tindak kekerasan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan sebenarnya dari pelaku. Tanpa melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak kejahatan kasus curas hampir tidak mungkin didapat keterangan yang sebenarnya.Permasalahan penelitian yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan saat melakukan Pemeriksaan Tersangka di Polsek Metropolitan Tambora. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:1) Tindakan kekerasan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pembantu.2) Hal - hal yang rnenyebabkan penyidik pembantu melakukan kekerasan terhadap tersangka.3) Reaksi tersangka setelah mendapatkan tindak kekerasan dari penyidik pembantu saat pemeriksaan.4) Kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh pemeriksa atau penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan.5) Sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya proses pemeriksaan.Dari identifikasi masalah di atas maka pembahasan permasalahan tersebut akan ditinjau dan teori manajemen dan psikologi sehingga dapat diperoleh gambaran dan kejelasan tentang penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu.Diharapkan penelitian yakni dapat mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pembantu dalam proses pemeriksaan dengan cara memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidik pembantu sehingga mampu mendapatkan keterangan-keterangan yang benar dari tersangka tanpa menggunakan kekerasan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif.Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan tindakan kekerasan oleh penyidik pembantu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka serta diharapkan penulisan ini akan memberikan masukan kepada Polri agar dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, professional tanpa kekerasan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."

"ABSTRAK<>br>Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.

---

ABSTRACT<>br>In police work practices, particularly when dealing with crimes, there are often violent acts such as physical violence, in this context when using firearms. A police officer who commits violence is included when using firearms that do not comply with the rules can be classified as a police deviance. This final paperwork looks at how a form of deviance committed by the police in the use of firearms when handling the act of theft by force. The author uses rational choice theory to explain the aberrations by descriptive analysis, police data between 2014 to 2016, and internship report data. This final work found the result that irregularities in the use of firearms are still occurring and are recognized by one of the police members doing so. "

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa saja bentuk-bentuk viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dari hasil wawancara 2 informan pendamping perempuan korban kekerasan dan data-data sekunder. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, yaitu adanya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana melalui institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan. Hasil penelitian menyarankan perlunya objektivitas dari sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

This study focus on secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. The goal is to analyze what are the forms of secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. Using qualitative method, this study collected data from short interview with 2 accompanying victims to court and secondary data. This study found that there are secondary victimisation against women victims of violence by criminal justice system through the institution, state apparatus, and trial procedure. The result suggest that criminal justice system need an objectivity when handle the case of violence against women."

"Indonesia is dangerous country to journalist. Vertical and horizontal conflict which still happened in this state bring to comer journalist. Defeated Daily journalist of Bernas daily from Yogyakarta, Udin, before reform era in year 1996, civil war ini Timor East October 1999 or defeated RCTI Ersa Siregar journalist in Aceh, becoming black sheet in Indonesia journalistic world.Attendance of Undang-Undang Nomor.40/1999 Tentang Pers, which for example meant to arrange mechanism of solving of dispute between mass media with source of news, do not have spur. Source of more opting news go through band punish as according to Criminal Code (KUHP) or Civil Code (KUHPerdata) with accusation denigrated, affronting, or harming materially. Source of news may even exist which play judge alone, than using rights answer or have recourse Council Mass media to finish case Though, rights answer and mediasi by Council Mass media more suggested by Law Mass media. But the source of news which feel getting disadvantage by news usually assume usage of insufficient answer rights to indemnify or cure good name.Biggest threat is society which not yet ready to or not yet comprehended liberty of the press. Because, to come the envisioned democratic atmosphere is not easy. Various aspiration and importance each other impinging bearing hardness network in the middle of society, both for conducted by police, military, functioner, or mass premanisme actions, what it is true have been started since before reform spandrel opened. At reform era, threat of a kind come from individual, including state officer, and society group in is multifarious of pressure form or hardness to media and journalist.Alliance Journalist Indonesia (AJI) indicate that at period 1 January till 15 May 2000 happened 43 hardness case to journalist, both for conducted by society, police, military, or governmental functionaly. Koalisi Antikekerasan note even also do not far differ from AJI note. At least in range of time 365 day commencing from 3 May 2000 up to 3 May 2001 have happened 118 wounded case of liberty of the press.Asian Note South East of Press Alliance ( SEAPA) mention that in the year 2000 hardness case to tired journalist of number 147 case, year 2001 going down to become 97 case, and go down again become 72 case in the year 2002, and in the early July 2003 only 54 case along the happening of military conflict in Nanggroe Acheh Darussalam ( NAD). Whereas, AJI note happened 27 violences to journalist in the year 2004. For the year of 2005 there is no data which can be made guidance. But, hardness to mass media remain to happen in a number of place.On the contrary, Indonesia mass media even also like to fish guest speaker dander. Moment resource person answer " comment no", for example, this words interpreted as confession and approval. Method journalistic demand to be mass media report on by fair, cover both sides, well-balancedly, and fair and continue to side wide of importance, is frequently disregarded. Scorpion happened various riot action, violence, and badness, mass media is even also alleged as hardness agent. Thereby, mass media not merely as hardness victim, good hardness physical and also non physical, but also act as hardness perpetrator."

"Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan.Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK.Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya."

"Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan, kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dirasakan semakin mendesak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, belum lama ini pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT). Selama ini kekerasan dalam rumah tangga diyakini merupakan akibat dari adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri yang mengakar dari budaya patriarki yang hidup di masyarakat kita. Sebelum adanya UU Anti KDRT, perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang ternyata masih mengandung banyak kelemahan karena memuat beberapa ketentuan yang mencerminkan budaya patriarki tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan perbandingan terhadap kedua undang-undang tersebut untuk melihat sejauh mana Undangundang Perkawinan yang telah berlaku lebih dahulu mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan dan bagaimana UU Anti KDRT memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU Anti KDRT memuat ketentuan-ketentuan yang berisi perlindungan terhadap perempuan yang sebelumnya belum diatur dalam UU Perkawinan, yakni mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan besar dan terobosan hukum dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Dengan disahkannya UU Anti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai suatu kejahatan yang harus dihukum dan bukan lagi merupakan masalah domestik/privat yang tidak boleh dicampuri orang lain."

"Penelitian-penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan telah banyak dilakukan, terutama dalam menggunakan perspektif antropologi. Dalam antropologi, kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan masih dianggap memiliki cakupan yang luas, karena penderitaan perempuan yang diakibatkan oleh faktor sosial dan budaya yang terjadi di masing-masing masyarakat. Ini kemudian berdampak juga kepada isu shelter perempuan korban kekerasan, dimana terdapat cakupan luas antara frontliner dan shelter dimana diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang berakar dari faktor sosial dan budaya yang sama di dalam masing-masing masyarakat. Ini menyebabkan batasan antara kekerasan, korban, frontliner, dan shelter mengalami pemudaran. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan bibliografi beranotasi dari tulisan-tulisan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan. Penulis akan melihat dan mengkategorisasi tema-tema yang muncul di dalam tulisan-tulisan tersebut untuk memahami bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dan shelter untuk perempuan korban kekerasan dikaji dari perspektif antropologi.

---

Much research on violence against women and shelters for women victims of violence have been carried out, especially using an anthropological perspective. In anthropology, gender-based violence or violence against women is still considered to have a broad scope, because of the suffering of women caused by social and cultural factors that occur in each society. This then has an impact on the issue of shelters for women victims of violence, where there is wide coverage between frontliners and shelters which is caused by policies rooted in the same social and cultural factors in each community. This causes the boundaries between violence, victims, frontliners, and shelters to be blurred. In this thesis, the author will present an annotated bibliography of writings on violence against women and shelters for women victims of violence. The author will look at and categorize the themes that appear in these writings to understand how the issue of violence against women and shelter for women victims of violence are studied from an anthropological perspective."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir Pierre Bourdie mengenai kekerasan simbolik untuk menganalisis praktik kekerasan simbolik melalui mekanisme bahasa, simbol dan representasi dalam arena acara resmi yang diselenggarakan di BPK RI. Paradigma dalam penelitian ini adalah critical constructivism dengan pendekatan kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang pembawa acara di BPK RI. Hasil penelitian ini berhasil mengungkap bahwa praktik kekerasan simbolik terjadi dalam ranah birokrasi yaitu dalam arena acara resmi yang beroperasi melalui mekanisme bahasa, simbol dan representasi terhadap pembawa acara perempuan. Kekerasan simbolik juga beroperasi melalui lingkungan yang berperan dalam mendisiplinkan penampilan pembawa acara, tanpa terlihat dan tanpa paksaan melalui orang-orang di sekitar individu. Pada akhirnya lingkungan berperan dalam membentuk diri individu untuk menerima standar/ kriteria penampilan sebagai motivasi dirinya untuk selalu tampil rapi dan enak dipandang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan simbolik yang diterima oleh pembawa acara perempuan, diinternalisasi dalam diri individu dan direproduksi kembali terhadap pembawa acara lain. Ini menunjukkan bahwa dominasi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi perempuan juga dapat saling mendominasi.

---

ABSTRACTThis study was conducted using Pierre Bourdieu rsquo s framework on symbolic violence to analyze the practical of symbolic violence through the mechanism of language, symbols and representations in the formal event field held at the BPK RI. The paradigm of this research is critical constructivism with qualitative approach. The research strategy used is case study with data collection techniques through in depth interviews of three female MCs in BPK RI. The result of this study succeeded in revealing that the practice of symbolic violence occurred in the realm of bureaucracy in the formal event field that operates through the mechanism of language, symbol and representation of the female MC. Symbolic violence also operates through an environment that plays a role in disciplining the appearance of the host, unseen and without coercion through people around individuals. In the end the environment plays a role in shaping the individual to accept and make the standard criteria of appearance as her motivation to always look neat and good looking. This research also shows that the symbolic violence received by the female MC is internalized and reproduced to others MC. This shows that dominance is not only done by male to female, but female can also dominate each other. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan bahwa terdapat gender based hate speech dalam materi penampilan stand up comedy komika Ge Pamungkas selama ia mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Season 2 yang diselenggarakan oleh stasiun televisi swasta Kompas TV Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis wacana terhadap transkrip dari 16 video penampilan Ge Pamungkas selama ia menjalani kompetisi Analisis terhadap video penampilan Ge Pamungkas tersebut menggunakan pemikiran Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul Forms of Talk serta Judith Butler dalam buku berjudul Excitable Speech A Politics of The Performative dan Gender Trouble Feminism and The Subversion of Identity juga pemikiran femnisme radikal dalam buku Rosemarie Tong dalam bukunya berjudul Feminist Thought Hasil dari penelitian ini adalah Ge Pamungkas melakukan gender based hate speech yang ia sisipkan pada materi stand up comedy nya dan menyalurkannya kepada para penonton yang mana hal tersebut dapat merugikan perempuan Gender based hate speech yang disalurkan Ge Pamungkas melalui penampilan stand up comedy nya juga semakin melanggengkan kebudayaan patriarki dalam masyarakat yang selalu mengobjektifikasi serta mengopresi perempuan Ge pamungkas menggunakan komedi lelucon sebagai kamuflasenya dalam melakukan gender based hate speech tersebut Melalui komedi lelucon penonton lebih mudah untuk menyerap segala informasi penuh kebencian terhadap perempuan yang disampaikan oleh Ge Pamungkas

---

The purpose of this research is to show that Ge Pamungkas has brought a gender based hate speech on his stand up comedy's bits while he was competing in Stand Up Comedy Indonesia Season 2 held by Kompas TV This research uses a qualitative method by doing a discourse analysis for transcripts of all the Ge Pamungkas'sixteen videos The analysis uses Erving Goffman's thoughts from his book called Forms of Talks the idea of Judith Butler from her two books Excitable Speech A Politics of The Performative and Gender Trouble Feminism and The Subversion of Identity and also Rosemarie Tong's thought from her book Femnist Thought

The result of this research shows that Ge Pamungkas was doing a gender based hate speech through his stand up comedy's bits then delivered it to his audience which is harmful to women Gender based hate speech that Ge delivered through his stand up comedy's performance also perpetuate a patriarchal culture in society where women always being oppressed and objectified He used comedy or jokes as the camouflage so he could perform the gender based hate speech freely Through comedy or jokes it was easily for audiences to understand all of the hateful information about gender issues Ge has brought "