Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang pesat adalah salah satu permasalahan yang kompleks bagi penyediaan air bersih terutama karena limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Sungai sebagai badan air penerima limbah domestik menjadi salah satu sumber daya alam yang rentan terhadap pencemaran. Sungai Krukut adalah salah satu sungai yang digunakan sebagai air baku air bersih PDAM dan saat ini telah tercemar akibat kegiatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mutu air dan menentukan upaya pengendalian pencemaran air Sungai Krukut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode SWOT (Strength, weakness, opportunity, and Threat) digunakan untuk menentukan upaya pengendalian pencemaran air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status mutu air pada 5 titik pemantauan dengan metode Indeks Pencemar yaitu (8,18), (8,02), (7,39), (7,09) dan (9,58), sehingga mutu air tergolong dalam kategori tercemar sedang. Upaya pengendalian pencemaran air yang dapat diterapkan di Sungai Krukut adalah (1) Melakukan penertiban masyarakat yang tinggal dan usaha di daerah sempadan sungai (2) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan UMKM tentang pentingnya pengelolaan limbah (3) Bantuan pemerintah dalam membuat sistem dan menerapkan IPAL terpadu untuk kegiatan UMKM dan permukiman kumuh (4) Implementasi program pengendalian pencemaran air.

---

The rapid growth of population is one of the complex cause for the clean water provision in Jakarta, mainly due to the accumulation of domestic waste from community activities. River as the water body that receives domestic waste is one of the natural resources which vulnerable to pollution. Krukut River is one of the rivers used as the raw water for clean water supply which currently polluted due to waste produced by the community activities.

This study aims to analyze water quality and determine efforts to control Krukut River water pollution. The study combines both quantitative and qualitative methods to determine the water quality, while SWOT (Strength, weakness, opportunity, and Threat) is used to determine water pollution control efforts.

The results showed that the water quality status at 5 monitoring points with the Pollutant Index method was classified as moderate contamination with the value (8,18), (8,02), (7,39), (7,09) and (9,58) at each point. Water pollution control efforts that can be applied in the Krukut River are (1) Controlling communities and the business near the river border area (2) Creating a socialization and training for the community and Micro, Small & Medium Enterprise`s (MSME) on the importance of waste management (3) Government assistance in making systems and implementing integrated WWTPs both MSME and slum settlements (4) Implementation of water pollution control programs"

"Pencemaran udara merupakan masalah menahun yang tak kunjung usai di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, pencemaran udara di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik, karena kualitas udara yang terus memburuk di kategori tidak sehat hingga beracun. Hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini berbagai advokasi yang dilakukan oleh kelompok terdampak berusaha untuk terus meningkatkan awareness di kalangan masyarakat, dan menekan pemerintah agar segera mengatasi permasalahan tersebut. Namun, setelah berbagai upaya advokasi dilakukan, faktanya belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana kekuatan advokasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh kelompok terdampak dalam usahanya untuk mengadvokasikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Di mana dalam proses menganalisis, peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Advocacy That Build Power. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuatan advokasi kebijakan terhadap isu pencemaran udara di DKI Jakarta sudah masuk ke dalam kategori “sedang” dapat terlihat dari 162 responden atau 53,3% yang mendukung hal tersebut. Kemudian dapat dicerminkan dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengadvokasikan isu pencemaran udara di DKI Jakarta melalui berbagai strategi seperti kampanye, aksi, diskusi publik, dan menggugat permasalahan ke pengadilan. Hal pendukung lainnya juga dapat dilihat dari respons Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, memang permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian lebih, karena masih buruknya kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu kebelakang, yang menandakan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta perlu untuk membangun kerja sama dan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat, sehingga tercipta kualitas udara yang baik di DKI Jakarta.  

---

Air pollution is a chronic problem in DKI Jakarta. In 2023, air pollution in DKI Jakarta was again in the public spotlight, as air quality continued to deteriorate in the unhealthy to toxic category. This certainly has a negative impact on society and the environment. So in this case, various advocacy carried out by affected groups tried to continue to increase awareness among the public, and put pressure on the government to immediately overcome these problems. However, after various advocacy efforts have been made, the fact is that there has not been a significant change in air quality in DKI Jakarta. So the researcher wants to see the extent of the strength of policy advocacy that has been carried out by affected groups in their efforts to advocate for air pollution problems in DKI Jakarta. In the process of analyzing, researchers used 4 dimensions of the Advocacy That Build Power theory. Furthermore, this research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The results of the study show that the strength of policy advocacy on the issue of air pollution in DKI Jakarta has fallen into the "medium" category, it can be seen from 162 respondents or 53.3% who support this. Then it can be reflected in the increasing involvement of the community in advocating the issue of air pollution in DKI Jakarta through various strategies such as campaigns, actions, public discussions, and suing the problem to the court. Other supporting things can also be seen from the response of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with these problems. However, the problem must get more attention, because the air quality in DKI Jakarta is still poor some time back, which indicates that there are still problems that must be resolved. Therefore, to deal with air pollution problems in DKI Jakarta, it is necessary to build cooperation and commitment from all actors involved, so as to create good air quality in DKI Jakarta. "

"Pengendalian polusi udara adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada dasarnya, upaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan pada perintah-dan-kontrol atau instrumen berbasis pasar. Pendekatan pertama dikritik karena dianggap efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan insentif bagi pencemar, sedangkan pendekatan kedua dianggap sebaliknya. Salah satu bentuk instrumen berbasis pasar adalah sistem izin polusi yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dengan mengamanatkan Peraturan Menteri untuk mengatur hal-hal secara lebih rinci. Sayangnya, masih banyak peraturan yang berpotensi menghambat implementasi sistem perdagangan izin emisi dimulai dengan standar kualitas ambien yang tidak sesuai dengan tingkat kesehatan, penilaian lemah, dan kesalahpahaman denda administrasi. Oleh karena itu, tesis ini mencoba memberikan solusi untuk masalah ini dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan melakukan perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat dalam Amandemen Undang-Undang Udara Bersih 1990 (CAAA) dengan nama Program Hujan Asam. Hasil Program Acid Rain dapat dikatakan berhasil karena mereka menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini dan dipandu oleh Program Hujan Asam di Amerika, diharapkan sistem perdagangan izin emisi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik.

---

Air pollution control is a form of protection of human rights, especially to get a good and healthy environment. Basically, these efforts are divided into two categories, namely based on order-and-control or market-based instruments. The first approach is criticized because it is considered efficient in terms of cost and does not provide incentives for pollutants, while the second approach is considered the opposite. One form of market-based instruments is a pollution permit system that can be traded. In Indonesia, this has been regulated by Government Regulation No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments by mandating Ministerial Regulation to regulate matters in more detail. Unfortunately, there are still many regulations that have the potential to hamper the implementation of the emission permit trading system starting with ambient quality standards that are not in accordance with the soundness level, weak assessment, and misunderstanding of administrative fines.

Therefore, this thesis tries to provide a solution to this problem by conducting normative juridical research and making comparisons with practice in the United States in the Amendments to the Clean Air Act 1990 (CAAA) under the name of the Acid Rain Program. The results of the Acid Rain Program can be said to be successful because they create better air quality and require lower costs. Based on this and guided by the Acid Rain Program in America, it is hoped that the emissions permit trading system in Indonesia will run well and get the best results."

"Degradasi DAS Ciliwung yang terus berlanjut, berakibat pada tidak dapat digunakannya sungai Ciliwung sesuai peruntukkannya. Buruknya sistem pengolahan air limbah domestik dan industri kecil yang membuang limbahnya langsung ke Sungai Ciliwung, berperan dalam memperburuk kualitas air sungai. Identifikasi dan penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai Ciliwung DKI Jakarta, perlu dilakukan agar diperoleh arahan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan menentukan status mutu air berdasarkan Metode STORET dan Indeks Pencemar, kemudian untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai digunakan metode SPSS versi 17. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi pencemaran Sungai Ciliwung DKI Jakarta tergolong dalam kategori cemar sedang hingga berat berdasarkan metode Indeks Pencemar, sedangkan melalui metode STORET dapat diketahui bahwa kondisi status mutu air berada dalam kategori buruk. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS dengan tingkat kepercayaan 95%, dari limbah domestik diperoleh persamaan Y = 0,496 + 0,129 X1+ 0,030X2 + 0,021X3+ 0,175X4+ 0,129X5+ (-0,081)X6+ 0,013X7, yang menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas air Sungai Ciliwung adalah tipe jamban (90.9% jamban leher angsa), kualitas limbah cair dan kapasitas rumah tangga/masyarakat dalam membayar layanan fasilitas pengolahan limbah domestik. Sedangkan pada limbah industri diperoleh persamaan Y = 2,779 + (-0,046) X1+ (-0,528)X2 + (-0,132)X3+ 0,098X4+ 0,418X5+ (-0,695)X6, yang menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh adalah pembuangan limbah (90% langsung dibuang ke badan air), kapasitas industri dalam membayar layanan fasilitas pengolahan limbah dan peran kelembagaan masyarakat. Melalui analisis SWOT dapat diketahui bahwa permasalahan pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung berada dalam kuadran IV (Weakness-Threat) sehingga strategi yang diusulkan adalah pendataan ulang industri kecil di bantaran sungai, penyuluhan dan penertiban buangan limbah domestik dan limbah industri, serta penerapan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.

---

Ciliwung watershed degradation continues, resulting in the inability to use the Ciliwung river according to its function. Poor domestic wastewater treatment systems and small industries that dump their waste directly into the Ciliwung River, take a role in exacerbating the water quality of the river. Identification and determination of factors that affect the water quality of the river Ciliwung Jakarta, needs to be done in order to obtain referrals strategies to overcome these problems.

The method of research is done by determining the water quality status based on STORET method and Pollutant Index, and then to determine the factors that affect the quality of the river water used method of SPSS version 17. Based on survey, revealed that the condition of Jakarta Ciliwung River pollution classified in the category of moderate to severe blackened by Pollutant Index method, while through STORET method can be seen that the condition of the water quality status are in a bad category.

Based on the results of SPSS processing with 95% of confidence level, from domestic waste derived equation Y = 0,496 + 0,129 X1+ 0,030X2 + 0,021X3+ 0,175X4+ 0,129X5+ (-0,081)X6+ 0,013X7, which suggests that the factors that affect the water quality of the Ciliwung river is the type of latrine (90.9% latrines goose neck), effluent quality and capability of households / communities for pay service domestic wastewater treatment facility. While the industrial waste derived equation Y = 2,779 + (-0,046) X1+ (-0,528)X2 + (-0,132)X3+ 0,098X4+ 0,418X5+ (-0,695)X6, which suggests that the factors that influence the disposal of waste (90% directly discharged into a body of water), the capability to pay the service industry in waste treatment facilities and the role of community institutions.

Through the SWOT analysis, can be seen that the problem of pollution control Ciliwung River is in quadrant IV (Weakness-Threat) so that the proposed strategy is the data collection of small industries along the river, counseling and enforcement of domestic sewage and industrial waste, as well as the application of design patterns for resource management water."

"Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mulai marak seiring dengan meningkatnya laju penebangan hutan, pembersihan lahan dan iklim kering. Karhutla menyebabkan pencemaran udara bahkan hingga ke Singapura sehingga mempengaruhi ketegangan politik diantara kedua negara. Karhutla kerap terjadi tiap tahunnya, padahal sudah banyak regulasi dan institusi yang menangani pencegahan karhutla serta pengendalian bencana asap. Ketika proses pembakaran biomassa terjadi, pencemar aerosol terlepas ke udara. Tingginya konsentrasi aerosol menurunkan kualitas udara setempat dan mengurangi jarak pandang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan karhutla di Provinsi Riau pada Juni 2013 dengan pencemaran udara di Riau dan Singapura, karakteristik aerosol di Singapura pada saat periode karhutla di Riau dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian bencana asap akibat karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan primer yang berasal dari wawancara. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebakaran di Riau pada Juni 2013 mengakibatkan kenaikan ISPU hingga 1084 (berbahaya) di Riau, kenaikan konsentrasi PM 2,5, dan menurunkan visibilitas di Singapura. Hasil karakterisasi melalui parameter aerosol optical depth (AOD), parameter Ångstrom, dan distribusi ukuran partikel menunjukkan keberadaan aerosol berukuran kecil dengan jumlah lebih banyak di Singapura yang merupakan ciri aerosol dari karhutla. Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar institusi di tingkat pemerinrah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan informasi peringatan dini adalah sejumlah faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian bencana asap akibat karhutla.

---

Forest and land fire in Riau increase along with the rapid deforestation, land clearing, and fueled by dry climate. Forest and land fire causes trans-boundary air pollution up to Singapore and creates tensions among neighboring countries. Fires in Riau routinely occur every year, although there are a lot of regulations and institutions dealing with fire prevention and smoke haze management. When biomass burns, certain aerosol pollutant is emitted to the atmosphere. High concentration of aerosol could degrade the local air quality and reduce visibility.

This study aimed to analyze the relation of forest and land fire in Riau in June 2013 with the air pollution in Riau and Singapore, the characteristics of aerosol in Singapore during the fire period in Riau and the implementation of fire prevention and smoke haze management policies.Research method that being used are a mixture of quantitative and qualitative with secondary and primary data from interview.

The research found that Riau fires in June 2013 resulted the increase of Pollutant Standard Index (PSI) until 1084 (hazardous) in Riau, increase the concentration of PM 2,5, and reduce visibility in Singapore. Aerosol characterization through aerosol optical depth (AOD), Ångstrom parameter and particle size distribution indicates the existence of a small-sized aerosol in a great number in Singapore which is characteristic of aerosol from forest and land fire. Weak leadership and law enforcement, lack of coordination among institutions in local level as well as low utilization of early warning information are a number of factors inhibiting the implementation of smoke haze management policies."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"Sungai Cakung merupakan sungai yang berada di Jakarta dan melintasi kawasan padat penduduk serta menjadi tempat penampungan limbah industri. Permasalahan pada penelitian ini yaitu telah terjadi penurunan kualitas air Sungai Cakung yang menyebabkan sungai ini tidak dapat digunakan sesuai peruntukkannya. Pencemaran ini juga dapat menyebabkan rusaknya keanekaragaman biota di daerah muara Cilincing yang berperan penting dari sisi ekologis. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menyusun strategi pengendalian pencemaran yang berkelanjutan. Metode yang digunakan merupakan metode gabungan dengan analisis deskriptif, pemodelan daya tampung beban pencemaran menggunakan QUAL2Kw dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini yaitu status mutu air Sungai Cakung tercemar berat dan beban pencemar yang masuk sudah melebih daya tampung alami sungai. Di sisi lain, faktor sosial ekonomi berpengaruh pada kepemilikan sarana sanitasi yang akan berdampak pada kualitas sungai. Kesimpulan penelitian ini yaitu strategi yang terpilih adalah strategi bertahan dengan terus membenahi indikator kelemahan dan ancaman terhadap pengendalian pencemaran Sungai Cakung.

---

The Cakung River is a river in Jakarta that crosses densely populated areas and serves as a storage area for industrial waste. The problem addressed in this study is the decreasing water quality of the Cakung River, which hinders its designated use. This pollution also poses a threat to the diversity of biota in the Cilincing estuary area, which plays a crucial ecological role. The ultimate objective of this research is to develop a sustainable pollution control strategy. The methodology employed combines descriptive analysis, pollution load capacity modeling using QUAL2Kw, and SWOT analysis. The findings of this study reveal that the water quality status of the Cakung River is severely polluted, with the incoming pollutant load surpassing the river's natural carrying capacity. Furthermore, socio-economic factors influence the availability of sanitation facilities, thereby affecting the river's quality. In conclusion, the chosen strategy is a survival strategy that involves continuously improving the indicators of weaknesses and threats to pollution control in the Cakung River."