Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemhan dan TNI sebagai leading sector dalam hal pertahanan, tidak terkecuali dalam bidang siber perlu melakukan langkah langkah terkait pertahanan siber. Langkah awal yang perlu dilakukan terkait pengamanan terhadap ancaman siber adalah mengetahui kesiapan TIK. Kemhan dan TNI dalam rangka mendukung pertahanan siber. Untuk mengaktifkan permasalahan penyiapan pertahanan siber dapat dimulai dengan melalui TIK di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh formulasi model yang sesuai untuk pengukuran kesiapan TIK di Kemhan dan TNI berbasis Technology Acceptance Model dengan kerangka Technology-Organization Environment. Terdapat lima variabel dominan dalam model kesiapan sistem ( TIK untuk pertanahan siber dan kurangnya minat adopsi Perceived Easer Use), tekanan kompetisi (Competitive Preasure), dan kualitas sistem (Perceived Service Quality). Dari hasil penelitian terhadap kesiapan TIK di Kemhan dan TNI dapat disampaikan bahwa terdapat permasalahan yang meliputi rendahnya kesiapaan TIK untuk pertahanan siber dan kurangnya minat adopsi TIK."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Cakupan analisisnya adalah 34 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2018 s.d. 2022. Pajak yang menjadi basis analisis adalah pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat, dimana proksinya adalah tax ratio (penerimaan pajak per PDRB provinsi), dan proksi TIK nya adalah base transceiver station (BTS) dan penetrasi internet. Pada dasarnya, pengaruh TIK terhadap penerimaan pajak bersifat indirect, sehingga penelitian ini menggunakan metode two-stage least square (TSLS) untuk menguji mekanismenya. Variabel yang menjadi penghubung adalah rasio kepatuhan SPT, karena hubungannya dengan TIK bersifat direct. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode two-step system GMM untuk melihat aspek dinamis dan menguji hubungan antara TIK dan penerimaan pajak secara direct. Hasil estimasi TSLS menunjukkan bahwa BTS dan penetrasi internet menunjukkan korelasi positif terhadap rasio kepatuhan, dan rasio kepatuhan berkorelasi positif terhadap tax ratio. Hasil estimasi GMM menggambarkan bahwa BTS dan penetrasi serta kepatuhan memiliki korelasi yang positif terhadap tax ratio. Sehingga, TIK memiliki hubungan terhadap penerimaan pajak secara indirect dan direct. Oleh karena itu, TIK memiliki potensi yang besar bagi peningkatan kepatuhan pelaporan SPT yang dapat mengarah pada penerimaan pajak di Indonesia.

---

This study aims to examine the relationship between information, communication and telecommunication (ICT) and tax revenue in Indonesia. The analysis covers 34 provinces in Indonesia over the period from 2018 to 2022. The focus of the analysis is on central taxes managed by the Directorate General of Taxes, with the proxy for tax revenue is the tax ratio (tax revenue per provincial GDP), and the ICT proxies are base transceiver stations (BTS) and internet penetration. Essentially, the association of ICT on tax revenue is indirect, thus this study employs the two-stage least squares (TSLS) method to test the mechanism. The intermediary variable is the tax compliance ratio, due to its direct relationship with ICT. Additionally, this study uses the two-step system GMM method to examine the dynamic aspects and test the direct relationship between ICT and tax revenue. The TSLS estimation results indicate that BTS and internet penetration show a positive correlation with the compliance ratio, and the compliance ratio positively correlates with the tax ratio. The GMM estimation results reveal that BTS, internet penetration, and compliance have a positive correlation with the tax ratio. Therefore, ICT is related to tax revenue both indirectly and directly. Consequently, ICT holds significant potential for enhancing tax compliance, which can lead to increased tax revenue in Indonesia."

"Saat ini informasi menjadi bagian kehidupan yang penting untuk manusia, karena tanpa adanya informasi memadai manusia akan memiliki kesulitan untuk dapat mengambil keputusan serta berinteraksi dalam masyarakat.Kehadiran internet membawa perubahan yang besar, tidak hanya soal cepat dan akurat akan tetapi juga kemudahan untuk mengakses informasi dan kemudahan untuk penyebarluasan informasi oleh masyarakat. Pendeknya kehadiran teknologi informasi dan komunikasi berperan untuk peranti pendukung dalam berbagai kegiatan baik pemerintahan, industri, organisasi, ataupun kemasyarakatan."

"Urgensi mengenai pembangunan TIK dan interkonektivitas antar daerah menjadi sorotan belakangan ini. Penelitian ini akan menengahi dan menilai perkembangan TIK dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat berdampak pada perekonomian. Dengan begitu dapat dilihat bagaimana TIK berpengaruh pada perekonomian Indonesia per provinsi. Penelitian ini dilakukan untuk menambah kontribusi dan memperkaya studi empiris mengenai Produk Domestik Regional Bruto serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan stimulus perekonomian daerah dan perspektif lain dalam melihat TIK dan pengaruhnya bagi PDRB. Namun untuk menangkap hasil dari pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap perekonomian diberikan lag atau jeda 1 tahun sebelumnya pada masing masing variabel. Periode data variabel terbatas pada PDRB tahun 2017-2021 dan variabel lainnya tahun 2016-2020 karena tujuan penelitian yang ingin melihat gambaran dalam pembangunan ekonomi ini. Data tersebut kemudian diolah dengan regresi data panel. Berdasarkan analisis deskriptif dan statistik, dapat ditarik kesimpulan bahwa Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet memiliki kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian yang digambarkan melalui PDRB. Namun, ada beberapa faktor yang lebih signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Indonesia. Secara agregat, PDRB Indonesia yang meningkat terpengaruh oleh adanya kehadiran infrastuktur TIK dalam studi ini.

---

The urgency of ICT development and interconnectivity among regions has recently gained attention. This research aims to mediate and assess the progress of ICT by analyzing factors that can impact the economy. Consequently, it can be observed how ICT influences the economy of each Indonesian province. This study is conducted to contribute and enrich empirical studies on Regional Gross Domestic Product (GDP) and its influencing factors. It provides insights for policymakers, especially the central and local governments, in stimulating regional economies and gaining a different perspective on ICT and its impact on GDP. However, to capture the indirect effects of development on the economy, a lag of one year is applied to each variable. The data period for the GDP variable is limited to 2017-2021, while for other variables, it is 2016-2020, aligning with the research objective of examining the economic development overview. These data are then processed using panel data regression. Based on descriptive and statistical analysis, it can be concluded that the percentage of the population aged 5 and above accessing the internet has a significant contribution to the economy as depicted by GDP. However, there are other more significant factors contributing to Indonesia's GDP. Overall, the increased GDP of Indonesia is influenced by the presence of ICT infrastructure in this study."

"Selama beberapa dekade terakhir, Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak besar pada ekonomi dan masyarakat secara lebih luas. Saat ini terdapat konsensus bahwa perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap ketimpangan pendapatan melalui Pembangunan ekonomi di Indonesia. Analisis pada penelitian menggunakan analisis ekonometrika dengan menggunakan model fixed effect dengan metode Two-Stage-Least-Square (TSLS) dengan periode waktu dari tahun 2017-2021 untuk memahami sejauh mana pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memfasilitasi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui Pembangunan ekonomi. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh dari pembangunan TIK signifikan positif dapat mendorong mengurangi ketimpangan pendapatan melalui Pembangunan ekonomi di Indonesia. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah menunjukkan signifikan membantu untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Pembangunan TIK dapat mendorong mengurangi ketimpangan serta Pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa tetapi tidak di Pulau Jawa. Pengaruh pembangunan TIK lebih besar berpengaruh di provinsi dengan sektor jasa terendah dibandingkan dengan provinsi dengan sektor jasa tertinggi.

---

Over the last few decades, the development of information and communication technology (ICT) has had a major impact on the economy and society more broadly. There is currently a consensus that developments in information and communication technology (ICT) can provide a boost to sustainable economic development. This study aims to analyze the influence of the development of information and communication technology (ICT) on income inequality through economic development in Indonesia. Analysis of the research uses econometric analysis using the fixed effect model with the Two-Stage-Least-Square (TSLS) method with a time period of 2017–2021 to understand the extent to which the development of information and communication technology (ICT) can facilitate reducing income inequality through economic development. The data used in this study came from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Ministry of Communication and Information, and the National Socioeconomic Survey (SUSENAS). The results of this study found that the influence of significant positive ICT development can encourage reduced income inequality through economic development in Indonesia. Social assistance provided by the government has shown significant help in reducing inequality in Indonesia. ICT development can encourage reducing inequality and economic development outside Java Island but not in Java Island. The influence of ICT development is greater in provinces with the lowest service sector compared to provinces with the highest service sector."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."