Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 96292 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sulasmini
"Dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha perusahaan dibutuhkan sejumlah dana, diantaranya dengan menerbitkan Obligasi. Penerbitan Obligasi sebagai alternatif pembiayaan berpotensi menimbulkan masalah, terutama pada saat pembayaran bunga maupun pelunasan pokok Obligasi. Ketidakmampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian yang signifikan. Keadaan yang demikian sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan perlindungan bagi Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat sebagairnana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perlu diperhatikan bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan dan tindakan hukum apa yang akan dilakukan apabila Emiten lalai Berta akibat hukumnya akibat Emiten lalai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif sedangkan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif, yaitu basil penelitian yang diperoleh menguji dan menilai pelaksanaan penerbitan obligasi dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi Pemegang Obligasi. Emiten yang melakukan Penawaran Umum wajib memenuhi prinsip keterbukaan dengan menyampaikan informasi mengenai keadaan perusahaan, baik dart segi keuangan, manajemen, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Apabila Emiten lalai dalam memenuhi kewajiban, Wali Amanat Pemegang Obligasi dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan antara lain menjadi penasihat dan pengawas bagi Emiten dengan cara memantau perkembangan usaha Emiten. Wall Amanat wajib memberitahukan kelalaian Emiten kepada Pemegang Obligasi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Wall Amanat wajib memanggil Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO, jika RUPO memutuskan Wall Amanat untuk melakukan tindakan tertentu kepada Emiten dan pada saat Obligasi jatuh tempo Emiten tidak melaksanakan kewajibannya maka Wall Amanat dapat segera melaksanakan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T-17399
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ima Mayasari
"Obligasi sebagai salah satu Efek yang diperdagangkan di pasar modal tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko usaha maupun penyimpangan penggunaan dana yang akhirnya menyebabkan default (wanprestasi dalam pembayaran kembali obligasi). Terkait dengan risiko tersebut, saat ini perlindungan atas pemegang obligasi adalah suatu keniscayaan. Tidak sedikit obligasi yang mengalami default, sedangkan pemegang obligasi merasa tidak terlindungi. Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi adalah suatu hal yang penting untuk ditelaah. Salah satu obligasi yang mengalami default adalah Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003, dikarenakan kondisi Bank Global (Emiten Obligasi) yang terus memburuk karena mengalami banyak permasalahan mulai dari penempatan surat berharga fiktif, kredit fiktif, reksadana fiktif, tindak pidana penghancuran dokumen warkat bank yang berujung pada kaburnya dua direktur Bank Global dengan membawa serta uang nasabah dan investor Bank Global. Kejadian ini membuat Bank Indonesia terlebih dahulu menetapkan Bank Global dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus, Pembekuan Kegiatan Usaha, Pencabutan Izin Usaha sampai pada proses Likuidasi Bank Global yang sekarang masih berlangsung.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan obligasi serta risiko-risiko investasi obligasi disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab Wali Amanat dalam penerbitan obligasi, dimana Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tentunya hal tersebut di atas tidak terlepas dari telaah mengenai Peijanjian Perwaliamanatan.
Kemudian peneliti melakukan analisa terhadap kasus wanprestasi Bank Global terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dimulai dari kondisi Obligasi Subordinasi sesuai propektus memiliki bunga yang cukup tinggi sebesar 14,5%, rating A- (single A minus), adanya jaminan berupa dana pelunasan pokok obligasi (sinkingfund), memiliki rasio kecukupan modal (CAR) tinggi yang menunjukkan tingkat kesehatan bank yang cukup baik. Sampai pada kegagalan pembayaran obligasi yang tentu saja merugikan pemegang obligasi yang menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi subordinasi disusul dengan kajian mengenai risiko investasi obligasi subordinasi ini. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum pemegang obligasi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh emiten obligasi adalah Peijanjian Perwaliamanatan dimana Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai yang tercantum dalam Peijanjian Perwaliamanatan apabila Emiten melakukan Wanprestasi, diantaranya pelaksanaan RUPO, upaya-upaya hukum yang tersedia mulai dari eksekusi jaminan (dalam hal ini sinkingfund), melakukan gugatan perdata yang diwakili oleh Wali Amanat ataupun Pemegang Obligasi Subordinasi secara pribadi kepada Emiten Obligasi, mempailitkan Emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Mengingat banyaknya pemegang obligasi yang dirugikan karena obligasi yang diinvestasikan mengalami gagal bayar maka penting sekali ditingkatkan peran lembaga pengawas yaitu Bapepam."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T36883
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Panji Soetoto
"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Waliamanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih 'tinggi' tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/due diligence dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah buy back oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (nominee) dan Obligasi dari buy back tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam buy back dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan.

This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responbility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28678
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yonathan A.E.P.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S23821
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Kamara Hadisasmita
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S24370
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darien Aldiano
"Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan penerbitan obligasi daerah serta perlindungan pemegang obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya (default). Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Penulisan skripsi ini mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Pusat menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

The problems discussed in this mini thesis are concerning the implementation of municipal bonds issuance and municipal bonds protection if local government not capable for obligation payment. The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. This mini thesis is base on Legal Norm Law on library research and using secondary and tertiary law material.
The research results suggested that central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S58296
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Universitas Indonesia, 1994
S23533
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Kasdarmadji
"Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan obligasi tersebut, tidak mungkin bagi Emiten (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu"Perjanjian Perwaliamanatan" atau sering disebut dengan "Perjanjian Trust" dengan Wali Amanat atau Trustee.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Perdata serta sesuai dengan maksud dan aturan hukum perdata adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan di antara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak seeara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aline Shinta Darsono
"Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu 'Perjanjian Perwaliamanatan".
Berdasarkan asas kebebasan berkontral yang ada dalam KUH Perdata serta sesuai dengan maksud dan tujuan hukum perdata adalah mengatur hal dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan diantara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak.
Jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Emiten maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Emiten maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T37771
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>