Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBatang Hari dengan luas daerah allran sungalnya hampir meliputi i darlluas wilayah Propinsi Jambi sering menimbulkan ban^r diberbagai teift--pat teimasuk di Kotamadya Jaiobi.Atas dasar pemikiran. tersebut maka tujuan darl penullsan Inl adalah untuk mengetabui wilayah klkisan dan v/ilayah endapan daerah aliran Batang Hari.Untuk mencapal apa yang dilnglnkan maka dia^nkan permasalahan l»Bagalmanabentuk muka bumi daerah aliran Batang Haii? 2»Dimana saja terjadikikisan dan endapan? 3.Bagaimana akibat dari sifat-sifat tersebut diatasapabila musim hujan tiba ?Batasan: wilayah penelitian hanya mencakup daerah aliran Batang Hariyang teimasuk dalam wilayah Propinsi Jambi..Untuk menjawab permasalahan maka metode yang digunakan dalam pembahasanadalah metode korelasi peta.Dari hasil korelasi peta ketinggian dan peta lereng akan diperoleh gambaran bahwa bagian Barat merupakan wilayah pegunungan vulkanik, bagiantengah merupakan wilayah lipatan dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi, yang tertuang dalam peta fisiograli.Dari hasil korelasi inipun dapat diperoleh peta wilayah kikisandan wilayah endapan dan apabila dikorelasikan dengan peta lereng danpeta penggunaan tanah maha akan dihasilkan peta wilayah terkiMs.Apabila dari semua sifatS tersebut dikorelasikan lagi dengan peta curahhujan, dimana wilayah aliran Batang Hari curah hujannya cukup besarlebih dari 2000 mn/tahun maka apabila musim hujan tiba dengan periodewaktu yang cukup lama di daerah aliran Batang Hari akan banjir,terutama pada wilayah dataran rendah berawa bagian Timur serta diberbagaitempat di wilayah lipatan berupa cekungan2 dan pada kanan kiriBatang Hari yang datar serta pendangkalan alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan dibawa arus sungai diendapkan.Dazi hasil pembahasan dapat dibuat rin^asan sebagai berikut :1.Bentuk muka bumi daerah aliran Batang Hari adalah bagian Barat merupakan milayah pegunungan vulkanik yang berbukit dan bergunung, bagian tengah merupakan wilayah lipatan yang bergelombang dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi.2.Wilayah kikisan terletak pada ketinggian 10^1000 meter dari muka lautatau lebih yang merupakan wilayah pegunungan dan wilayah lipatandengan kendringan lereng atau lebih.Pada ketinggian 7-10 meterdari muka laut kikisan yang terjadi tidak jelas, sangat kecil dimanabentuk muka bumi hampir datar, banyak cekungan2 terutama di kanan kiri Batang Hari.Wilayah endapan terletak pada ketinggian 0-10 meterdari muka laut, merupakan wilayah dataran rendah beraw^daerah rawaJambi terutama pada bagian hilir Batang Hari.3.Akibat dari sifat2 tersebut di atas apabila musim hujan tiba, daerahaliran Batang Hari akan banjir, terutama di wilayah dataran rendahberawa/daerah rawa Jambi dan pada cekungan2 di wilayah lipatan tej>»utama di kanan kiri Batang Hari yang datar serta dangkalnya alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan yang dibawa arussungai diendapkan."

"Banjir yang terjadi di Jakarta hanya dapat dipengaruhi oleh faktor curah hujan, sistem tata kota, dan drainase saja, tetapi juga dapat melibatkan faktor penurunan muka tanah (PMT). PMT di Jakarta dimungkinkan karena Jakarta berdiri di atas lapisan sedimen dan adanya pengambilan air tanah dalam jumlah yang sangat besar. Penelitian ini akan mengolah data ALOS/PALSAR untuk menentukan tingkat PMT di wilayah Jakarta dan hubungannya dengan daerah rawan banjir. Metode Differensial Interferometri (DInSAR) dilakukan pada dua data PALSAR untuk wilayah yang sama dengan waktu akuisisi yang berbeda, yaitu tahun 2007 dan 2008. Pengolahan DInSAR akan dihasilkan citra yang mengandung informasi PMT yang dapat diterjemahkan. Untuk memperkuat analisa terhadap daerah perubahan, diterapkan algoritma Log Ratio terhadap dua citra tersebut. Citra hasil Log Ratio kemudian ditumpangkan (overlay) dengan citra DInSAR dan peta genangan Jakarta tahun 2009, sehingga didapat hubungan antara PMT dengan banjir dan peta kerawanan banjir Jakarta berdasarkan PMT. Diperoleh hasil PMT daerah banjir berkisar pada rata-rata 10,57 cm, dengan nilai minimum 5,25 cm dan maksimum 22,5 cm. Semakin besar nilai PMT, genangan yang terjadi juga cenderung semakin tinggi. Kecuali pada beberapa wilayah yang memiliki kondisi khusus, seperti adanya waduk, pemecahan aliran sungai, sistem pompa air dan pintu air. Akurasi citra hasil DInSAR cukup baik dengan selisih 0,03 cm (0,18%) hingga 0,55 cm (3,37%) dibanding pengukuran GPS. Hasil ini dapat menjadi bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk meminimalisir risiko potensi terjadinya PMT dan banjir, sekaligus menjadi bahan perencanaan tata kota Jakarta untuk ke depannya.

---

Floods that occurred in Jakarta is not only be influenced by factors of rainfall, urban planning systems, and drainage alone, but also may involve land subsidence (LS). LS in Jakarta possible because Jakarta is standing on top of layers of sediments and the presence of ground water consumption in very large quantities. In this research, we will process ALOS / PALSAR data to determine the level of LS in the Jakarta area and its relation to flood prone areas. Differential interferometry method (DInSAR) was performed on two PALSAR data for the same region with different acquisition times, i.e. in 2007 and 2008, and respectively. DInSAR processing will generate image containing information that can be translated into LS. To find the elevation changing area, Log Ratio algorithm is applied to two images as an additional analysis. The Log Ratio image is superimposed with the image of DInSAR result and Jakarta inundation map of 2009, in order to get the relationship between the LS with the flood and flood vulnerability map of Jakarta based on LS.

It is found that land on the flood area subsided in average 10.57 cm, with a minimum value of 5.25 cm and a maximum of 22.5 cm. The greater the value of LS, inundation area also tend to widen, except in a few areas that have special conditions, such as reservoirs, river flow solution, water pump system and floodgates. Accuracy of DInSAR result image is quite high, with the difference of 0.03 cm (0,18%) to 0.55 cm (3.37%) compared to GPS measurements. These results can be recommended to the local government of Jakarta to minimize the potential risk of LS and floods, as well as the subject of city planning for the future."

"Pemerintah kota dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah memperkirakan bahwa tahun 2010, penggunaan tanah kota mencapai 73 persen, sedangkan 63 persen diantaranya untuk permukiman. Perluasan wilayah tutupan itu, selain tidak sesuai dengan harapan agar Depok menjadi wilayah resapan, diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan lokal maupun wilayah. Dari hasil penelitian, penduduk yang tinggal di permukiman perumnas maupun di permukiman sederhana, sama-sama melakukan perluasan bangunan rumahnya guna memenuhi kebutuhannya. Perluasan bangunan itu dimungkinkan karena adanya kelebihan tanah di masing-masing jenis permukiman itu. Perbedaan pertambahan luas wilayah tutupan itu disebabkan oleh berbagai variabel antara lain variabel luas tanah asal, lama tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah itu serta jumlah anak dan komposisi anggota keluarga. Sedangkan variabel pengeluaran rumah tangga itu per bulan, tidak menjadi penentu untuk penduduk melakukan perluasan bangunan rumahnya.

---

The Depok Land Use Planning predicts that in 2010, urban land use will be 73 percent, while 63 percent is for settlement. Depok is allocated for catchment area, so the expansion of paving area should be monitor. In this study, there were four types of settlement lower and middle type in perumnas and in middle type (perumnas kecil dan besar serta perumahan sederhana kecil dan besar). Average of paved area in the perumnas kecil was 66 m², in perumnas besar was 89.5 m². In perumahan sederhana kecil was 54.4 m² and in perumahan sederhana besar was 121.3 m². Land square meter and length of stay were the variables that infl uence the expansion of paved area. They did that because they have more space to expand their house, and now, there was no open space left."

"Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999.Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area".Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin."

"ABSTRAKAnalisa data Badan Pusat Statistik BPS terkait angka kemiskinan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY terdapat anomali. Angka kemiskinan yang tinggi tidak menghalangi DIY memiliki Indeks Kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia IPM nomor dua secara nasional setelah DKI Jakarta. Anomali tersebut juga terjadi dalam memotret dampak investasi pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Pengukuran melalui data Input-Output I-O Kabuapten Sleman dari tahun 2010 s.d 2015 menghasilkan bahwa sektor pertanian tidak menjadi sektor kunci karena koefesien backward linkage-nya lebih kecil dari satu, padahal Kabupaten Sleman menjadi salah satu lumbung padi di DIY dan lebih dari 43 wilayahnya adalah lahan sawah basah wed land . Hal tersebut terjadi karena unsur kearifan lokal tidak dianggap, padahal budaya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan. Pengaruh kearifan lokal pada pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sleman sangat bermakna atau signifikan.

---

ABSTRACTData analysis of the Central Bureau of Statistics BPS on poverty, welfare and human development for the Special Province of Yogyakarta DIY is anomalous. A high poverty rate does not prevent DIY from having a second nationwide Human Development Index HDI after DKI Jakarta. The anomaly also occurs in analyzing the impact of development investment on the agricultural sector in Sleman District. Measurement through Input Output I O data from 2010 until 2015 resulted in the agriculture sector not being a key sector, because the backward linkage coefficient was smaller than one, as we know Sleman is one of the rice granaries in DIY and more than 43 of its area was wetland. This happens because the local wisdom is not considered, whereas culture becomes one of the determinants of the success of a development. The influence of local wisdom on agricultural development in Sleman Regency is very significant. "

"Jalan kaki merupakan transportasi mendasar untuk manusia. Oleh sebab itu, walkability sebagai sebuah gagasan mengenai lingkungan dan kegiatan jalan kaki menjadi penting untuk dibahas. Namun, pembahasan mengenai konsep ini dengan pendekatan persepsi masih jarang diliput, sedangkan persepsi memiliki peran yang sama pentingnya dengan penilaian secara objektif lingkungan karena memengaruhi pengalaman pedestrian secara langsung saat jalan kaki. Didasarkan hal tersebut, studi ini mengeksplorasi persepsi pedestrian terhadap ruang jalan kaki dengan tujuan untuk memotret ruang jalan yang walkable dan dipersepsikan walkable, serta atribut-atribut yang memengaruhinya, dengan memerhatikan aspek-aspek walkability seperti keamanan, kenyamanan, ketergunaan, dan daya tarik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, studi ini menggunakan studi kasus di kawasan Suryakencana. Studi ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan bantuan pemetaan, serta observasi untuk menangkap pengalaman jalan kaki pedestrian. Kemudian, data dianalisis dengan analisis tematik untuk mengungkap persepsi pedestrian serta atribut yang terlibat. Didapatkan lima kategori persepsi pedestrian terhadap ruang jalan kaki mereka yaitu enjoyable, functional, habituated, unexciting, dan cautious. Selain itu, terdapat 17 atribut ruang jalan kaki yang terlibat dalam pembentukan persepsi tersebut yang berasal dari lingkungan dan eksternal pedestrian. Studi ini diakhiri dengan pemahaman bahwa atribut dari lingkungan jalan kaki memengaruhi persepsi pedestrian dengan cara intervensi terhadap keterbacaan ruang, kebutuhan ruang jalan kaki, dan kemampuan ruang dalam mengakomodasi kegiatan jalan kaki. Diharapkan melalui studi ini dapat membantu memberi masukan terhadap perencana kota dalam merencanakan kawasan yang walkable.

---

Walking is a fundamental transportation for humans. Therefore, walkability as a concept about walking environment is essential to be discussed. However, discussion on this concept through perception is still overlooked, while perception has an equally crucial role as objective quality of an environment for walking because it affects how the environment is being experienced by pedestrian while walking. Grounding on that condition, this study explored pedestrian perception on walking space with aim to portray a walkable walking space and related attributes from the walking space that is not only considered walkable objectively, but also subjectively through pedestrian perception, by considering walkability aspects such as safety, comfort, attractiveness (interest) and usefulness. To comply with that aim, this study use a study case in Suryakencana area and utilize semi-structured interview, complemented by mapping, and observation to capture pedestrian’s walking experience and perception. All those information is analysed using thematic analysis to reveal pedestrian perception and its related attributes. This study revealed five pedestrian perception on their walking space, which are enjoyable, functional, habituated, unexciting, and cautious. There are 14 external attributes from the walking environment and 3 internal attributed from pedestrian characteristics that are involved in the making of pedestrian perception. This study concluded that attributes from walking space affect pedestrian perception by intervening the legibility of the walking space, walking needs, and ability of the space in accommodating walking. Hopefully, this study can provide input to urban planners when planning walkable area."