Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satu hal yang penting yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 1 tahun 1995, selanjutnya disebut UUPT) adalah masalah akuisisi saham dan aset. Mengakuisisi atau diakuisisi, sudah menjadi peristiwa biasa bagi pelaku bisnis modern. Akuisisi aset merupakan transaksi yang Iebih kompleks dari akuisisi saham. Aset umumnya tidaklah secara rapi dikemas dalam perusahaan target dan karenanya perlu diidentifikasikan setiap aset yang merupakanbagian dari bisnis yang akan diambil alih oleh pembeli. Pembeli biasanya tidak akan mengambil alih tanggung jawab dari bisnis penjual, walaupun hal tersebut dapat saja terjadi. Dalam hal demikian, perjanjian jual bell perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab antar penjual dan pembeli. Dalam akuisisi aset, unsur berubahnya kendali (manajemen perusahaan) tidaklah merupakan unsur yang harus dipenuhi. Proses akuisisi aset tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang terkandung didalamnya. Walaupun akuisisi aset dianggap tidak menimbulkan dampak yang besar bagi persaingan usaha maupun kepentingan pihak Iain, perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akuisisi tersebut, seperti pemegang saham minoritas, kredilur dan karyawan haruslah diperhatikan."

"ABSTRAKDalam praktek dunia bisnis dikenal ada 2 (dua) macam akuisisi, yaituakuisisi saham dan akuisisi asset. Untuk akuisisi saham telah diatur secara eksplisitpada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).Sedangkan untuk akuisisi aset adalah sebagaimana yang akan diangkat dalam pokokpermasalahan penelitian hukum ini. Pertama, mengenai persyaratan dan prosedurbagi perseroan terbatas yang akan menjual/diakuisisi asetnya. Kedua, mengenaipersyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan mengakuisisi/membeliasset. Ketiga, mengenai tanggungjawab Direksi yang akan melakukanakusisi/membeli aset atau menjual/diakuisisi asetnya. Dari hasil penelitian ini,diketahui untuk perseroan terbatas yang akan melakukan penjualan/diakuisisiasetnya, maka harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diaturpada pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Dimana apabila penjualan aset sebesar 50%(lima puluh persen) atau lebih dari nilai total aset bersih perseroan terbatas dalam 1(satu) tahun buku, maka harus memperoleh persetujuan dari RUPS, denganpengecualian dalam hal tertentu sebagaiaman diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan 4UU Perseroan Terbatas. Bagi perseroan terbatas yang akan melakukanakuisisi/membeli aset, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus, namunmenggunakan terminologi dalam arti yang luas yaitu perbuatan hukum perseroanterbatas yang belum didirikan dan perseroan terbatas yang belum memperoleh statusbadan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UU Perseroan Terbatas.Direksi perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan atau prosedur sebagaiamanadiatur dalam UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya,serta perjanjian dengan pihak ketiga. Setelah itu Direksi harus memperhatikan obyekatas akuisisi untuk menentukan tindakan hukum yang tepat di dalam akuisisi aset.Apabila Direksi telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka Direksi dapatterhindar dari tanggungjawab secara pribadi. Untuk menjawab dan menganalisapokok permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengantipologi penelitian deskriptif analisis dan alat pengumpulan data berupa studidokumen dan wawancara.

---

ABSTRACTAs we understand that in a business there are 2 (two) types of acquisition ie.Shares acquisition and assets acquisition. The Laws Number 40/2007 regardingLimited Liability Law (Company Laws) has specifically stipulated regardingacquisition of shares. In this thesis, the Writer raised up the issues regarding assetsacquisition. Firstly, regarding the requirements and the procedures of LimitedLiability Company (Company) that will disposes or sell its assets. Secondly,regarding the requirement and procedures of the Company that will purchase oracquire assets. Thirdly, regarding Director’s responsibilities who represent theCompany to acquire/purchase assets or to dispose its assets. Pursuant to the research,it is known that for the Company that will dispose its assets, it should comply withthe requirements and procedures which stipulated in the article 102 of the CompanyLaws. Provided that such assets disposal which equal to or more than 50% (fiftypercent) of the Company net assets in 1 (one) annual report of the Company it shallrequire the approval from its General Meeting of Share Holders (GMS), with someexceptions for several matters as stipulated in the Article 102 point 3 and 4 of theCompany Laws. For the Company that will acquire/purchase assets, the CompanyLaws do not specifically stipulated but use a general term as a legal action of theCompany for the Company which is not established and the Company which has notobtained a legal entity as stipulated in the Article 13 and 14 of the Company Laws.The Director of the Company should comply with all the requirements and procedureas stipulated in the Company Laws, Article of Associations and other prevailing lawsand regulations. In addition the Director should also acknowledge the object of anassets to determine a proper legal action for assets acquisition. Should the Directorscomply with all the requirements and procedures the Director may be excused from apersonal liabilities. To be able to answer and analysis such legal issues, the Writerhas made a legal research by using a descriptive analysis as a research typology anddata compilation in a form of documents research and interview."

"Kebutuhan hidup manusia melipuli kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, dan melakukan kegiatan usaha adalah salah satu bentuk konkrit pemenuhan kebutuhan tersebut. Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang lazim dan banyak di pakai dalam dunia usaha di Indonesia. Namun dalam praktek di lapangan, pelaksanaan menjalankan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas banyak mengalami berbagai masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini juga terjadi di dunia bisnis perbankan di Indonesia. Peraturan Undang-Undang mengatur dalam hal Perseroan Terbatas tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka Direksi dapat melakukan penambahan modal dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya. Untuk penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak, peraturan penindang-undangan mengatur bahwa inbreng tersebut harus dituangkan ke dalam Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng). Dalam praktek di lapangan di bank Aspac terjadi bahwa perjanjian inbreng yang sudah d isepakati oleh p ara pihak, minta dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif serta penelitian kepuslakaan dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemasukan (inbreng) yang dituangkan kedalam akta Inbreng yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian inbreng yang telah disepakati para pihak adalah sah dan mengikat, dan untuk mengadakan perjanjian inbreng dengan pihak lain, bank tidak memerlukan dari izin dari yang berwenang karena mengadakan perjanjian inbreng adalah kewenangan Direksi Perseroan scbagai organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perseroan.

---

Human need for living comprises physical and mental need, and doing business activities is one of the concrete need fulfillment. Limited Liability Company is one of the commonly used in business activities in Indonesia. However in practice in the field, the implementation in running business with Limited Liability form is facing various issues due to various factors. This also occurs in banking business in Indonesia. Laws and regulations that provide the provisions when the Limited Liability encounters financial problem, then the Board of Director may increase capital in cash or in other forms. For payment in the form of fixed assets, laws and regulations provide that such inbreng shall be set forth in the Deed of Income In The Company (Inbreng). In the practice in the field at bank Aspac occurred that inbreng agreement accepted by the parties, one of the parties asked the cancellation with the reason it did not meet the provision of the article 1320 of Civil Code and it did not get authorization from competent authority.By using descriptive study method and librarian study, it could be concluded that entry agreement (inbreng) that was set out in the inbreng deed drafted by Land Certificate Official has met the provision of article 1320 of Civil Code so that inbreng agreement agree by the parties was lawful and binding, and to make inbreng agreement with another party, the bank does not need authorization from competent party, because to make inbreng agreement with another party was the competency of the Board of Director of the company, being Corporate organ that is responsible for Company business survival."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."