Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada mulanya nama domain (domain name) digunakan hanya untuk mengindentifikasi komputer. Penggunaannya kemudian menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang (seperti misalnya alamat email atau alamat situs web). Nama domain dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) disebutkan bahwa:"domain names are the human-friendly form of internet address Salah satu masalah hukum yang dihadapi oleh banyak perusahaan di dunia sekarang ini adalah keberadaan nama domain. Nama domain yang pada mulanya hanya berupa nama alamat di internet akhirnya menjadi tempat untuk promosi dan menjual produk dan informasi. Oleh karena itu, orang berlomba-lomba mendaftarkan nama domain berdasarkan nama produk atau nama perusahaan ataupun nama dagang mereka. Ternyata banyak merek dagang, nama perusahaan, ataupun nama produk yang telah didaftarkan pihak lain.Secara umum terdapat 5 (lima) jenis pelanggaran hukum di bidang nama domain. Pertama, cybersquatting; Kedua, cyberparasites (jenisnya hampir sama dengan cybersquatting). Ketiga, typosquatting yaitu tindakan pendomplengan nama atau reputasi suatu merek dagang dengan melakukan "predatory and dilution action". Keempat, penahanan nama domain oleh seseorang dengan tujuan menghambat kompetitornya agar tidak dapat menggunakan nama yang lebih intuitif dengan nama kompetitor itu sendiri. Kelima, perampasan nama domain (domain hijacking) yang telah dimiliki oleh orang lain dengan cara menipu pihak Registrar dan kemudian mengubah status penguasaan atas domain (NIC Handle).Sampai saat ini, konsep perlindungan hukum terhadap kepemilikan nama domain yang berlaku secara Internasional masih belum dapat dikatakan seragam, karena belum ada ketentuan yang mengikat setiap negara dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap kepemilikan nama domain tersebut. Begitu juga halnya dengan konsep perlindungan hukum terhadap nama domain di Indonesia. Namun demikian, secara umum, terlihat kecenderungan untuk memperluas perlindungan di bidang HaKI khususnya hukum merek terhadap kepemilikan nama domain.Di Indonesia sendiri, meskipun konsep perlindungan hukum terhadap nama domain di Indonesia belum begitu jelas, akan tetapi pada dasarnya hukum positif Indonesia, baik yang bersifat lex generalis (KUHP dan KUHPerdata) maupun yang bersifat lex spesialis (Hukum HaKI, khususnya Undang-undang Merek) dapat diterapkan. Ketentuan hukum merek dapat diberlakukan, apabila nama domain didaftarkan ke Kantor Merek (Direktorat Jenderal HKI) dalam kelas barang dan jasa tertentu."

"Berkembangnya dan menyebarluasnya Internet membawa berbagai perubahan ke dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk ke cara melakukan kegiatan usaha. Dewasa kini, para pelaku usaha sangat bergantung pada Internet demi kelangsungan usaha mereka. Lewat Internet, pelaku usaha dapat memasukkan Merek Dagang ke dalam Nama Domain demi promosi. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini masih belum eksplisit, mengingat bahwa Nama Domain dan Merek merupakan dua konsep yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa kepemilikan Nama Domain Internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Nama Domain Internet yang mengandung Merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Lewat penelitian ini, dapat ditemukan bahwa perlindungan terhadap Nama Domain yang menggunakan Merek dapat dikategorikan sebagai perlindungan terhadap Merek itu sendiri.

---

The growth and spread of Internet brought changes to various aspects of human life, including how to carry out business activities. Nowadays, businessmen and entities rely on the Internet for their business interests. The Internet provides businessmen and entities the chance to include their Trademarks in Domain Names for promotional purposes. In Indonesia, the law regulating this phenomenon is still inexplicit due to the fact that Domain Names and Trademarks are different from one another. This thesis will analyze the protection of Internet Domain Names in regards with the usage of registered Trademarks in Indonesia. A juridicalnormative research method will be used for this thesis, and the data used will be secondary data. This thesis finds out that protection of Domain Names which included registered Trademarks shall be categorized as protection towards said registered Trademark."

"Disertasi ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia. Disertasi ini juga membahas ketidakjelasan dan ketidakcukupan perundang-undangan Indonesia .yang rnengatur nama domain, dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengkem nama domain di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif; komparatif dan kualitatif Hasil penelitian menyarankan tiga hal. Pertama, pengaturan nama domain yang jelas dan lengkap dari segi hukum sudah mutlak disediakan di Indonesia. Kedua, nama domain di Indonesia scbaiknya diatur dalam suatu undang-undang yang khusus didesain untuk mama domain. Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain sudah sepatutnya tersedia di Indonesia, Penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase atau melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa melalui fonun menyempai-arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang timhul alcibat kelemahan penyelcsaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang sernacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya.Kebijakan ini sebaiknya mempakan modifnkasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) tersebut. Forum yang diberi Wewenang untuk penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berdisi sendiri. sebagai Badan Arbitrase Sengketa Nama Domain. Penyelesaian sengketa- nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain dipandang merupakan penyelesaian sengketa nama domain yang paling cocok saat ini, dengan sejumlah pertimbangan, antara Iain, Rancangan Peraturan Pemerintah (RFP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat ditafsirkan mengatur hal ini dalam Pasal 66. Penyelesaian sengketa ini dapat lebih efisien dan efektif karena badan ini akan bekerja sama secara Iangsung dengan pengelola nama domain sehingga putusan dari badan ini akan dapat dengan cepat dilaksanakan oleh pengelola nama domain. Badan khusus penyelesaian sengketa mama domain ini sebaiknya berposisi secara berdampingan dengan pengelola nama domain.

---

This dissertation discusses factors that are able to cause a dispute about Internet domain names between owners of Internet domain names and other parties in Indonesia. The dissertation also discusses unclearness and insufficiency of the current law regulating Internet domain names in Indonesia.In addition, it discusses an effective dispute settlement for Internet domain names disputes in Indonesia. This dissertation is built from a normative, comparative and qualitative research. Results of the research suggest three points. First, a comprehensive regulation of Internet domain names in Indonesia should be prepared' in Indonesia. Second, Internet domain names should be regulated on a law designing specially for Intemet domain names. Third, a settlement of Intemet domain name disputes should be available in Indonesia. The settlement should be a settlement through a likev -arbitration forum or-through a special body of lntemet domain name dispute settlement. The settlement through a like; -arbitration forum is an altemative dispute resolution caused by the weakness of dispute settlement though a court. Such settlement usually uses an Internet domain name dispute resolution policy as a legal basis.The policy should be a modification of the Unybrm Dispute Resolution Policy (UDRP). A forum having an authority to settle an Intemet domain name dispute should be an independent forum as an Intemet domain name board of arbitration. The settlement through a special body of Intemet domain name dispute settlement is considered to be the most suitable settlement of Internet domain name dispute in Indonesia, based on a number of considerations, such as Section 66 of the Draft of Government Regulation on Management of Information and Electronic Transactions. The settlement could be an efficient and effective one because the body handling the cases could work together directly with the Internet domain name registry. In this situation, a decision of the body could be enforced quickly by the registry."

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."

"Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama komunitas internet Indonesia untuk mengelola nama domain .id secara profesional, akuntabel, dan transparan. Tugas utama PANDI adalah mengatur, menjalankan, dan mempertahankan infrastruktur yang diperlukan serta mengakomodasi sistem elektronik untuk registrasi Top Level Domain Name Indonesia (.id). PANDI memiliki layanan helpdesk yang merupakan layanan fasilitas satu pintu bagi semua registran dan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan terkait nama domain .id. Dari hasil wawancara, disebutkan bahwa layanan helpdesk saat ini belum optimal dikarenakan beberapa kondisi seperti proses eskalasi laporan tidak melalui aplikasi, dokumentasi laporan masih manual, dan belum adanya tolak ukur kinerja helpdesk. Salah satu penyebabnya adalah layanan helpdesk belum didukung oleh manajemen layanan TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan manajemen layanan TI pada helpdesk yang dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam menyelesaikan laporan permasalahan dan permintaan pengguna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus. Proses identifikasi masalah dilakukan melalui studi dokumen PANDI dan wawancara terhadap Deputi Bidang Teknis dan koordinator helpdesk. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara terhadap operator dan koordinator helpdesk. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen layanan TI berdasarkan ITIL V3 2011. Berdasarkan rekomendasi, dapat ditambahkan status tracking, label prioritas, fitur reporting, dan kategori layanan pada sisi aplikasi. Pada sisi layanan, helpdesk dapat berpedoman pada dokumen yang dihasilkan meliputi katalog layanan yang mencakup 11 layanan Customer Facing Service (CFS) dan Resource Facing Service (RFS), lima SLA untuk layanan proses bisnis helpdesk, dan tiga SOP untuk layanan perubahan akun.

---

Indonesia Internet Domain Names Registry Association (PANDI) is a non-profit organization formed by the Government of the Republic of Indonesia together with the Indonesian internet community to manage .id domain names in a professional, accountable, and transparent manner. The main task of PANDI is to manage, operate, and maintain the necessary infrastructure and to accommodate electronic systems for Indonesian Top Level Domain Name registration. PANDI has a helpdesk service which is a one-stop facility for all registrants and the public to submit questions and complaints regarding .id domain names. Coordinator of helpdesk mentioned that the helpdesk service is currently not optimal due to few conditions, such as the escalation process and documentation report is still manual and there still no indicator for helpdesk performance. Helpdesk service is not yet supported by IT service management is one of the causes. Therefore, it is necessary to do research aimed to produce a helpdesk IT service management design that can be a guideline for organizations in solving problems and user requests. This research is a qualitative research with case study category. The process of problem identification conducted using the study of organizational documents and interviews with the Deputy of Technical Unit and the helpdesk coordinator. The process of data collection conducted using a literature study and an interview with the helpdesk coordinator and operators. The result of this research is IT service management design that can be a guideline for helpdesk based on ITIL V3 2011. Result of analysis shown that tracking status, priority label, reporting feature, and service categories can be added on the application side. Helpdesk can be guided by the documents produced in this study to improve the quality of services provided by PANDI. The documents consist of a service catalog that includes 11 Customer Facing Service (CFS) and Resource Facing Service (RFS) services, five SLAs for helpdesk business process services, and three SOPs for account change request service."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tahap baru dalam penamaan domainname, yaitu new generic top level domain, dan mekanisme pengelolaandomain name. Bagaimana sistem perlindungan terhadap hak kekayaanintelektual lainnya. Tesis ini membahas mengenai awal dimulainyapengelolaan domain name dan membahas mengenai polemik mengenai?ID.NIC? yang didaftarkan menjadi merek dimana ?ID.NIC? tersebut dalam sistem internet merupakan registrar. Penelitian ini adalah normatif, komparatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Internasionalized Domain Name (IDN) akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan domain namedalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip mereka. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh ICANN yaitu terhadap pemegang merek dan kepentingan registrar dengan cara membentuk Clearinghouse Merek.Clearinghouse merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenaihak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yangdiperlukan dalam semua new generik Top Level Domain (gTLD) dandiharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran program tersebut dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.Terhadap analisa kasus merek ?.ID.NIC? yang terjadi, bahwa registryCountry Code Top Level Domain tidak dapat didaftarkan sebagai suatumerek. Menurut penulis APJII telah melanggar konsepsi kepentingan umum yaitu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan si penyelenggara sistem yakni kepentingan semua pengguna sistem yang mencakup tidak hanya kebutuhan untuk ketersediaan informasi publik sebagai barang umum (common good) melainkan juga keberadaan sistem informasi ataukomunikasi bagi komunitas internet selaku pengguna karena APJIImendaftarkan ?ID.NIC? sebagai merek, sehingga orang lain yang ingin menggunakan ?ID.NIC? sebagai turunan dari TLD tersebut tidak dapat mengaksesnya"