Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat seharusnya menjadi pihak utama dalam mengelola sumber daya alam karena peransertanya akan mempengaruhi kelangsungan sumber daya tersebut, balk secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Sayangnya, banyak Peranserta yang tidak sejalan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan cenderung mengarah kepada kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, pengaruh Peranserta masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Enim dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas sumber secara khusus dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan sumber daya air.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa (1) Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, (2) pengaruh Peranserta masyarakat terhadap pengelolaan kualitas air, (3) hubungan antara kondisi penanganan Iimbah dan kualitas air; (4) pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas air, secara bersamaan (simultan). Penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode survey ini dilakukan di daerah sepanjang Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Ada 132 responden yang tinggal di pinggir sungai, diambil sebagai sampel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi. Hasil pemrosesan data statistik menunjukkan bahwa besamya pengaruh simultan Peranserta masyarakat (X1) dan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y) adalah 0,733 yang berarti cukup kuat. Sedangkan kontribusi simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y is 73,3% or (Y)= R2 x 100% = 73.3% dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Lebih jauh lagi, naikturunnya pengelolaan kualitas sumber daya air dapat diprediksi atau dihitung melaiui persamaan regresi Y = 18.665 + 0.227 Xi + 0.459X2. Besarnya pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah 0,685 atau 68,5%; kemudian, sisanya ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien pengaruh kondisi penanganan limbah terhadap pengelolaan sumber daya air adalah 0,566 atau kontribusi sebesar 56,6%.Angka-angka di atas menunjukkan adanya korelasi yang besar antara (1) Peranserta masyarakat (X1) dan pengelolaan kualitas air (Y), (2) kondisi penanganan Iimbah (X2) dan pengelolaan kualitas air (Y), (3) Peranserta masyarakat (X1) bersamaan dengan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y). Dengan kata lain, masing-masing variabel (XI dan X2) saling mempengaruhi terhadap pengelolaan kualitas air baik secara individu maupun bersamaan.Dari hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan limbah harus diperhatikan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong Peranserta masyarakat untuk ramah lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih balk dalam penanganan limbah. Ini memerlukan usaha-usaha strategis dan terpadu untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat memiliki Peranserta yang diinginkan dan ramah pada lingkungan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk berupaya mengubah Peranserta masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya dan generasi mendatang dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, masyarakat harus diberikan pelatihan khusus dan penyuluhan mengenai cara penangangan limbah yang lebih baik. Terakhir, penyediaan prasarana yang relevan dan insentif yang nyata juga panting diberikan.

---

Society should be the main agent in managing natural resources, as their participation will influence the natural resources' sustainability, directly or indirectly. Unfortunately, many of the participations are not in line to support the environment preservation so that their daily activities often produce pollutions. The same thing happens to Enim River. In this research, the influence of participation of the society living on the riverside of Enim and the waste processing condition to water resource management in specific is questioned. Therefore, this research is to study how much the effect of society's participation and waste-processing condition to the quality of water resource management is.

The purposes of the research are to identify and analyze (1) the society's participation and the condition of waste processing resulted from daily activities; (2) the influence of society's participation on water quality management; (3) the relations between waste processing condition and water quality; (4) the influence of society's participation and waste processing condition on water quality management, simultaneously. This analytical descriptive research, which uses survey method, was conducted in the riverside of Enim Lematang River, District of Muara Enim, Province of South Sumatra. There are 132 respondents living on the riverbanks taken as samples, which later analyzed by using correlation coefficient and regression.

The statistical data processing result shows that the coefficient of simultaneous effect of the society's participation (X1) and the condition of waste processing (X2) to the management of water resource quality (Y) is 0.733, which means relatively strong. While the simultaneous contribution of variable XI and X2to (Y) = R2 x 100% = 73.3% and the rest is decided by other variables_ Furthermore, the fluctuation of the management of water resource quality can be estimated through the regression equivalence of Y = 18.665 + 0.227 XI + 0.459X2. The effect coefficient of variable Xl to Y is 0.685 or 68.5% in percentage; later, the rest is determined by other variables. The effect coefficient of waste processing condition to water resource management is 0.566 or contribution as of 56.6% in percentage. Those figures can be interpreted that there are considerable correlations between (1) the society's participation (XI) and water resource management (Y); (2) waste processing condition (X2) and water resource management (Y); (3) the society's participation (X1) together with waste processing condition (X2) and the water resource management (Y). In other words, those variables (Xiand X2) influence the water resource management, either solely or simultaneously.

The research shows that the society's participation and waste processing condition should be paid attention to promote the water resource management. It can be done by encouraging the people's participation to be friendly-environment and creating the better condition of waste processing. The findings of the research support the conclusion that the better transformation of society's participation promotes the success and effectiveness of the water resource management. It needs strategic and comprehensive efforts to create conditions, which favor the society to have desirable and friendly-environmental participations.

Based on the above conclusion, this research recommends the local government to attempt to transform the people's participation to increase their knowledge and awareness of the importance of keeping the environmental sustainability. It surely leads to the benefits, which will promote the life quality of the society in general, and the next generation for the long term. To put it into practice, the local government should give special training and counseling to the society on how to process waste better. The measures are expected to change the people's participation to treat the environment better. In addition, the government should also provide the relevant facilities or infrastructures and real incentives to the society."

"[Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk suatu kota,menyebabkan permintaan akan pelayanan prasarana perkotaan meningkat pula, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan kawasan permukiman dan pusat-pusat pelayanan umum, seperti tempat-tempat perdagangan, perkantoran, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.Hal ini akan mengubah sifat permukaan tanah yang sebelumnya dapat meresapkan air, menjadi sukar/tidak dapat meresapkan air, sehigga volume limpasan hujan akan bertambah besar. Karena sistem drainase kota yang kurang baik serta badan air penerima, seperti sungai dan waduk sudah terlewati daya tampungnya, maka limpasan hujan tadi menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan tersebut.Secara konvensional konsep pengelolaan limpasan hujan pada suatu kawasan perkotaan berdasarkan pada gagasan bagaimana mengalirkan limpasan hujan secepat mungkin keluar dari kawasan tersebut langsung ke badan air penerima. Untuk mengatasi masalah limpasan hujan, dapat diterapkan konsep pengembangan lahan berwawasan lingkungan melalui pendekatan inovatif berbasis ekosistem yang dikenal sebagai konsep “Low Impact Development (LID)” yaitu pengembangan suatu sistem pengelolaan yang memperkecil laju dan volume limpasan hujan untuk menahan dan memperlambat aliran limpasan hujan masuk kebadan air, sekaligus memberi kesempatan air meresap kedalam tanah sebagai salah satu cara untuk pengisian kembali air tanah, tanpa menyebabkan timbulnya genangan/banjir pada kawasan tersebutDalam rangka pengelolaan limpasan hujan dan pelestarian sumberdaya air, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun sejak Perda tersebut diundangkan, pelaksanaan peraturan belum berjalan dengan baik.Untuk menanggapi masalah ini, dilakukan penelitian dengan tujuan: (a)untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya (stakeholders) dalam kegiatan pengelolaan limpasan hujan, (b) memberikan masukan kepada Pemeritah/Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan limpasan hujan yang ideal dengan pendekatan yang berbasis peran serta masyarakatPenelitian dilakukan dengan pendekatan metode “Stakeholders Analysis” (World Bank 1998), untuk mengetahui partisipasi ideal stakeholder dalam kegiatan pembuatan sumur resapan tersebut, sehingga akan diperoleh pemetaan strategi partisipasi dari setiap kelompok stakeholder. Hasil pemetaan ini akan dibandingkan dengan pelaksanaan aktual di lapangan, dengan studi kasus di kelurahan Duren Sawit dan Pondok Kopi, kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk kelompok-kelompok stakeholder.Dari perbandingan tingkat partisipasi ideal dan partisipasi aktual (hasil penelitian) dari setiap kelompok stakehoder, dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Usaha-usaha Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 115, Tahun 2001 belum maksimal, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Perda tersebut.2. Tingkat kesadaran dan peranserta/partisipasi masyarakat sangat kurang dalam mewujudkan usaha-usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan limpasan hujan dalam rangka penanggulangan banjir dan pelestarian sumberdaya air, karena Pemerintah (DKI Jakarta) tidak optimal menjelaskan maksud dan tujuan PLH kepada masyarakat, dan tidak optimal pula dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur resapan, sehingga terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, walaupun mereka sebagian besar dari golongan menengah keatas, berpendidikan cukup tinggi, dan dengan status tempat tinggal milik sendiri.Kesimpulan diatas memperlihatkan bahwa implementasi dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sampai saat ini belum berjalan dengan baik., The economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1 The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed.]"

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta, khususnya di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Kejadian DBD dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik individu, tingkat pengetahuan, perilaku dan kondisi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko kejadian DBD di wilayah Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Desain penelitian yang digunakan adalah kasus kontrol. Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei hingga Juni 2014 dengan memilih 50 kasus dan 50 kontrol secara acak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner dan kegiatan observasi di rumah responden. Hasil analisis bivariat menemukan bahwa terdapat hubungan antara umur (p value=0,000; OR=6,66), jenis kelamin (p value=0,007; OR=0,29) dan jenis pekerjaan (p value=0,000; OR=6,64) dengan kejadian DBD di wilayah Kelurahan Pondok Kelapa. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa kerjasama lintas sektor dibutuhkan untuk melakukan pemberantasan penyakit DBD. Selain itu, penyuluhan perlu dilaksanakan untuk meningkat pengetahuan masyarakat sehingga mereka mampu mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

---

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) has become a public health problem in Jakarta, especially in Duren Sawit Subdistrict. Incidence of DHF is influenced by several factors such as individual characteristics, knowledge levels, behaviours and environmental conditions. The purpose of this research is to find out the DHF risk factors in the Pondok Kelapa Urban Village, Duren Sawit Subdistrict, East Jakarta 2014. This research used a case control design. It was held in May to June 2014 by selecting 50 cases and 50 controls randomly. The data collection was conducted through a direct interview with respondents by using a questionnaires and observation activities in their residence.

The result of bivariate analysis found that there are a meaningful relationship between age (p value=0,000; OR=6,66), sex (p value=0,007; OR=0,29) and type of work (p value=0,000; OR=6,64) with incidence of DHF in Pondok Kelapa Urban Village, Duren Sawit Subdistrict. From this research, it can be seen that the cross sector cooperation is needed to make an eradication of DHF. Beside that, counseling should be implemented in order to increase public knowledge about DHF so they are able to change their behaviour towards better."

"ABSTRAKPenyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dipengaruhi oleh nyamuk Aedes aegypti, adanya penderita DBD dan secara spasial dipengaruhi iklim (curah hujan, kelembaban, suhu). Faktor risiko DBD berperan terhadap bertambahnya populasi Aedes aegypti yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penularan virus dengue untuk penyakit DBD. Penelitian ini adalah studiekologi melalui pendekatan parsial.Studi ini bertujuan mendeskriptifkan secara spasial dinamika penularan penyakit DBD dengan pendekatan penyelidikan epidemiologi di Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.Hasil penelitian diketahui dinamika penularan penyakit DBD terjadi di rumah dengan jarak kasus yang berdekatan (klaster) yaitu kurang dari 100 meter dan sebanyak 5 klaster.

---

ABSTRACT

The spread of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is influenced by the mosquito Aedes aegypti, the dengue patients, and spatially influenced climate (rainfall, humidity, temperature). DHF risk factors contribute to the increasing population of Aedes aegypti, which is one factor that led to increased transmission of dengue virus for DHF. This research was the study of ecology through a partial approach.

This study aims to get a description of spatial dynamics with dengue transmission of epidemiological approaches in the District of Duren Sawit, East Jakarta Municipality.

The results revealed that the dynamics of dengue transmission occurs in the home with the distance of the adjacent cases (clusters) that is less than 100 meters and a total of five clusters."

"Kecelakaan lalu lintas yang merupakan salah satu permasalahan dari kegiatan tranportasi sebenarnya adalah dampak yang terjadi dari adanya mobilitas transportasi. Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kondisi lalu lintas dari suatu jalan. Kondisi lalu lintas jalan dapat diketahui setelah mendapat tingkat pelayanan jalan yang diperoleh setelah membagi volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Kecelakaan lalu lintas pada pagi hari menunjukan tingkat kecelakaan tinggi dapat ditemukan pada segmen jalan yang disekitarnya terdapat pusat keramaian berupa perkantoran dan kondisi lalu lintasnya buruk. Kecelakaan lalu lintas pada siang hari menunjukan tingkat kecelakaan tinggi dapat ditemukan pada segmen jalan yang di sekitarnya terdapat pusat keramaian berupa kawasan pertokoan dan mal namun kondisi lalu lintasnya baik. Kecelakaan lalu lintas pada sore hari menunjukan tingkat kecelakaan tinggi dapat ditemukan pada segmen jalan yang di sekitarnya terdapat pusat keramaian yang berupa kawasan pertokoan serta kondisi lalu lintasnya buruk. Keberadaan pusat keramaian menimbulkan hambatan samping, sehingga menyebabkan terganggunya arus lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

---

Traffic accident is a problem that comes from a transportation activity. Traffic accident was a side effect of a transportation mobility. Balance between driver, vehicle and traffic infrastructrure is a form to a transportation mobility. If one of the element is left behind from the adaptation then will it do assimetry that will bring into a traffic accident. Traffic accident case in Duren Sawit District mostly happen in trunk road. Traffic accident in Duren Sawit District mostly happen near commercial building, it is normally because of crowded activity which is happen near commercial building. Traffic accident mostly happen in a road which is have unstable traffic condition, it is normally because of road incapacitation in order to accommodate traffic volume."